PENGANGGURAN DARI PERPEKTIF EKONOMI DAN PEMIKIRAN EKONOMI IBN KHALDUN Oleh : Drs. H. Suraji, MSi. Dosen PNS dipekerjakan pada STIA ASMI Solo ABSTRAK Pengangguran adalah seseorang yang termasuk angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Terjadinya pengangguran karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja. Dampak dari pengangguran adalah timbulnya ketidakstabilan diberbagai bidang secara multidimensional. Kebijakan ekonomi dalam mengatasi pengangguran adalah dengan membuka lapangan kerja melalui berbagai sektor, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan baik secara formal maupun nonformal, meningkatkan pengembangan SDM serta membuka kesempatan kerja di luar negeri. Pemikiran Ibn Khaldun, ek onomi suatu negara secara empiris mencakup berbagai permasalahan ekonomi mikro dan makro. Dewasa ini dengan resesi yang berkepanjangan yang diikuti dengan semakin tinggi jumlah pengangguran, pemikiran ekonomi Islam Ibn Khaldun memiliki peluang yang besar sebagai landasan pemikiran dan kebijakan negara dalam mencari jalan keluar dari kemelut ekonomi dunia. Kata kunci: Pengangguran,Ekonomi, Ibn Khaldun A. PENDAHULUAN Sindownews.com menyebutkan angka pengangguran di dunia pada tahun 2013 naik sebanyak 5 juta orang menjadi 202 juta, ditengah perekonomian global yang berusaha bangkit dari resesi. ILO,memperkirakan pada tahun 2018 sekitar 215 juta orang di seluruh dunia akan menjadi pengangguran. “Dimana pada tingkat pertumbuhan saat ini, kita tidak mampu menghasilkan perbaikan dalam angka-angka. Memang mereka akan menjadi lebih buruk. (Ryder , 2013). Pengangguran di Indonesia berdasarkan data ranking entitas Wikipedia menduduki peringkat 133 dari 197 negara-negara di dunia dengan tingkat pengangguran 12,50% (Wikipedia , 2012). Tingkat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia kurang seimbang dengan penyediaan lapangan kerja sehingga banyak orang yang terpaksa menganggur. Lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator untuk mengatasi pengangguran, sementara dampak sosial dari pengangguran ini relataip lebih besar
dan banyak efek sampingnya misalnya tentang tingkat kriminalitas di tiap daerah yang semakin bertambah karena adanya dorongan ekonomi. Pengangguran merupakan masalah pokok dalam masyarakat modern. Apabila tingkat pengangguran tinggi, sumber daya manusia menjadi terbuang percuma dan tingkat pendapatan masyarakat akan merosot. Dalam situasi seperti ini, kelesuan ekonomi akan berpengaruh pula pada emosi masyarakat dan kehidupan keluarga sehari-hari. Mengingat kompleknya masalah ini maka upaya pemecahannyapun tidak terbatas pada kebijakan di bidang ekonomi dan sosial saja tetapi juga merambah pada bidang yang lain seperi bidang politik , pendidikan, dan keamanan secara multidimensional. A. DEFINISI DAN KONSEP Pengangguran adalah seseorang yang termasuk angkatan kerja yang ingin bekerja , tetapi belum mendapatkan pekerjaan.( Hananto, 1983) Berdasarkan pengertian dari International Labour Organization (ILO) yang dimaksud pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari satu jam per minggu. Di Indonesia yang dimaksud angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sampai usia 64 tahun yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi (Biro Pusat Statistik, 1983). Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja, dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Mereka yang berumur 15 tahun atau tidak bekerja atau tidak mencari pekerjaan karena sekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau sesara fisik dan mental tidak memungkinkan untuk bekerja tidak dimasukkan dalam angkatan kerja. Bekerja diartikan sebagai melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan atau membantu menghasilkan barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dalam kurun waktu (time referece) tertentu.(Ida Bagus Mantra, 2010). Mereka yang bekerja dibagi menjadi dua, yaitu : fully employed dan under employed. Angkatan kerja yang bekerja penuh diartikan sebagai dimanfaatkan penuh (fully emeployed) dan yang bekerja tidak penuh yakni yang kurang dimanfaatkan (under employed) didasarkan pada jumlah jam kerja seminggu yang lebih dikenal dengan setengah penganggur karena upah yang rendah, setengah penganggur karena pendidikan yang dimiliki tidak sesuai dengan jenis pekerjaan dan lain-lain. Menurut Badan Pusat Statistik (2000), konsep setengah penganggur adalah mereka yang bekerja dalam seminggu kurang dari 35 jam. Setengah penganggur dibedakan dalam dua kelompok yaitu setengah penganggur
sukarela dan setengah penganggur terpaksa. Setengah menganggur sukarela adalah yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu akan tetapi tidak ingin mencari pekerjaan dan diberi tambahan pekerjaanpun mereka menolak. Setengah menganggur terpaksa dibedakan menjadi setengah penganggur terpaksa aktip mencari pekerjaan dan setengah menganggur terpaksa pasip dalam mencari pekerjaan tambahan. Apabiala digamabarkan dalam bentuk sekema nampak sebagai berikut :
Ukuran angkatan kerja yang sering digunakan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TP). Kedua ukuran itu biasanya dianalisis menurut umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan perbedaan antara desa dan kota. 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah angka yang menunjukkan persentasi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Secara umum TPAK dapat dirumuskan : TPK = Angkatan kerja
x 100%
Penduduk usia kerja Untuk menghitung TPAK digunakan rumus sebagai berikut : TPAK (Gol.Umur) =
menurut golongan umur dan pendidikan
Angkatan kerja (golongan umur)
x 100%
Tenaga kerja (golongan umur) TPAK (Tk. Pendidikan) = Angkatan kerja (tk. pendidikan)
x 100%
Tenaga kerja (tk. pendidikan) Angka TPAK bisa digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif berkerja ataupun mencari pekerjaan. Bila angka TPAK kecil maka dapat diduga bahwa penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupuan mengurus rumah tangga dan lainnya. Dengan demikian angka TPAK dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk yang masih bersekolah dan penduduk yang mengurus rumah tangga. Kedua faktor tersebut dapat pula dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan sosial budaya. 2. Tingkat Pengangguran (TP) Menurut Effendi (1987) konsep tentang tingkat pengangguran di Indonsia amat sulit diterapkan karena di Indonesia pengangguran tidak mendapatkan tunjangan pengangguran, sehingga amat sedikit orang yang mau menganggur, kecuali ada orang (keluarga) yang bersedia menanggung biaya hidupnya. Tingkat pengangguran (TP) adalah angka yang menujukkan persentase yang sedang mencari pekerjaan terhadap angkatan kerja. Secara umum dapat dirumuskan : TP
=
Sedang mencari kerja x 100% Angkatan kerja
Tingkat pengangguran ini biasanya dianalisis menurut umur, pendidikan, dan perbedaan menurut jenis kelamin atau desa-kota. TP (Gol. Umur)
= Sedang mencari kerja (gol.umur)
x 100%
Angkatan kerja (gol.umur) TP (Tk. Pend) = Sedang mencari kerja (tk. pend)
x 100%
Angkatan kerja (tk. pend) Menurut sensus 2000 Badan Pusat Statistik yang dimaksud dengan sedang mencari kerja adalah : a. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang pekerjaan atau pencari kerja baru.
berusaha mendapatkan
b. Mereka yang pernah bekerja, pada saat pencacahan sedang menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan atau pencari kerja lama. c. Mereka yang dibebastugaskan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan atau pencari kerja lama. 3. Tingkat Setengah Penganggur (TSP) Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari jam kerja normal (kurang 35 jam perminggu). Tingkat setengah penganggur adalah angka yang menunjukkan persentase jumlah yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu terhadap jumlah yang bekerja seluruhnya. Apabila dirumuskan sebagai berikut : TSP
=
Jumlah yang bekerja<35 jam perminggu
x
100% Jumlah yang bekerja seluruhnya TSP Terpaksa = Jumlah yang bekerja<35 jam perminggu & masih mencari pekerjaan dibagi jumlah yang bekerja seluruhnya dikalikan seratus persen. TSP Sukarela = Jumlah yang bekerja <35 jam perminggu & tidak bersedia menerima tawaran pekerjaan dibagi jumlah yang bekerja seluruhnya dikalikan seratus persen. B. FAKTOR, PENYEBAB, DAN DAMPAK PENGANGGURAN Faktor terjadinya pengangguran antara lain: pertama pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja. Kedua kualitas sumber daya manusia rendah karena kurang pendidikan dan ketrampilannya. Ketiga, adanya mekanisme produksi untuk mengganti peran tenaga kerja. Keempat, pekerjaan yang dipengaruhi oleh musim, khususnya dibidang pertanian, saat menunggu musim panen sering petani tidak ada pekerjaan. Kelima, situasi politik, keamanan suatu
negara, keadaan negara yang tidak aman karena perang, kehidupan politik yang membuat negara lebih sibuk mengurusi masalah perang sehingga masalah pengangguran kurang mendapat perhatian.(Yustika, 2002). Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Pengangguran Friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena kesulitan yang bersifat temporer dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja. 2. Pengangguran Struktural, pengangguran perubahan dalam struktur perekonomian.
yang
terjadi
karena
adanya
3. Pengangguran Musiman, pengangguran yang terjadi karena pengaruh musim. Pada umumnya terjadi pada bidang pertanian dan para pelaut. 4. Pengangguran Teknologi, pengangguran yang disebabkan perkembangan/pergantian teknologi . Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. 5. Pengangguran konjungtural siklus yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang naik turunya kehidupan perekonomian. 6. Pengangguran voluntery sukarela, yaitu pengangguran yang terjadi karena angkatan kerja sudah merasa cukup sehingga tidak perlu bekerja lagi karena mereka memperoleh penghasilan dari harta kekayaannya. 7. Pengangguran deflasioner terbuka, yaitu pengangguran yang diakibatkan karena pencari kerja jumlahnya lebih banyak daripada lowongan pekerjaan yang tersedia. (Swasono, 1986). Dampak dari pengangguran secara makro menurut Tukiran (2000) adalah pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan negara sehingga akan mengganggu proses pembangunan. Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah,dan dapat menambah beban utang negara. Secara micro dampak dari pengangguran adalah ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Apabila pengangguran berkepanjangan dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pribadi penganggur dan keluarganya. Pengangguran dapat
menghilangkan ketrampilannya karena tidak digunakan apabila mereka tidak bekerja. C. KESEMPATAN KERJA DAN KEBIJAKAN PENGANGGURAN Kesempatan kerja adalah jumlah angkatan kerja yang bekerja di suatu wilayah (Kasto, 1995). Kesemptan kerja ini dapat dikelompokkan berdasarkan : lapangan usaha menurut sektor, jabatan atau jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. 1. Menurut sektor atau lapangan usaha Menurut Chris Manning (1983) analisis data mengenai kegiatan ekonomi penduduk umumnya menitik beratkan pada alokasi angkatan kerja yang bekerja menurut sektor, tren perpindahan, dan penyebab perpindahan tersebut serta implikasinya. Alokasi pekerja dari sektor pertanian ke sektor industri merupakan inti dari teori”kelebihan pekerja” yang dikembangkan oleh Lewis dan teori”ekonomi dualistis” yang mengkaitkan penyerapan pekerja di sektor industri dengan titik balik dalam pembangunan ekonomi. Pembagian angkatan kerja yang bekerja dan perkembangannya menurut Sakernas 2000 dan SP2000 berdasarkan lapangan usaha meliputi 8 sektor sebagai berikut : a. pertanian b. industri pengolahan, c.bangunan, d. perdagangan, e. angkutan, f. keuangan, g. jasa kemasyarakatanm, h. lain-lain (pertambangan, listrik, gas, dan air).
2. Menurut jenis/ Jabatan pekerjaan Penggolongan jenis/jabatan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2000 sebagai berikut: a. Pimpinan dan manajer senior, b. Tenaga ahli, c. Teknisi dan sejenisnya, d. Tenaga produksi dan tenaga terkait, e. Tata usaha dan usaha jasa tingkat lanjutan, f. Tata usaha dan usaha jasa tingkat menengah, g. Pekerja produksi dan angkutan tingkat menengah, h. Tata usaha, penjualan dan jasa tingkat rendah, i. Pekerja kasar dan pekerja terkait. 3. Menurut status pekerjaan Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Status pekerjaan dibedakan sebagai berikut : a. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, b. Berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga, buruh tidak tetap, c. Berusaha dengan buruh tetap, pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap dibayar tanpa memeperhatikan ada kegiatan apa tidak, d. Buruh karyawan,
seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi dengan menerima upah, e. Pekerja tanpa menerima upah. Adanya berbagai macam pengangguran dibutuhkan kebijakan yang berkaitan dengan cara-cara untuk mengatasi pengangguran, yang terjadi. Adapun cara mengatasi pengangguran adalah sebagai berikut: 1. Pengangguran friksional dapat diatasi dengan cara : a. Perluasan jaringan komunikasi dan informasi di berbagai bidang terutama di bidang industri. b. Mengintensipkan pengembangan sektor informal di berbagai bidang. c. Program transmigrasi ditingkatkan untuk membuka lahan baru di pulaupulau terpencil yang berbatasan dengan negara tetangga. d. Pembukaan proyek-proyek umum, oleh pemerintah baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat yang sifatnya padat karya. e. Kemudahan kredit untuk merangsang investor baru di berbagai bidang.
2. Mengatasi pengangguran struktural dengan cara sebagai berikut: a. Meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja. b. Memindahakan tenaga kerja ke tempat yang kekurangan tenaga kerja c. Mendirikan industri padat karya di wilayah pengangguran d. Mengadakan pelatihan tenaga kerja. 3. Pengangguran musiman diatasi dengan cara sebaga berikut: a. Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain. b. Melakukan pelatihan di bidang ketrampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. 4. Pengangguran teknologi dapat diatasi dengan cara : a. Selektif dalam memilih teknologi b. Meningkatkan pendidikan di bidang teknologi. c.
Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Pengangguran konjungtural siklus diatasi dengan cara sebagai berikut: a. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa b. Meningkatkan daya beli masyarakat. 6. Pengangguran voluntary sukarela dapat diatasi sebagai berikut: a. Memotivasi angkatan kerja bahwa dengan bekerja kemakmuran dan kesejahteraan akan lebih meningkat. b. Kedudukan dan status sosial akan lebih tinggi dengan bekerja. 7. Pengangguran deflasioner terbuka diatasi dengan cara sebagai berikut : a. Membuka kesempatan kerja di luar negeri b. Menjalin kerja sama antar negara dalam urusan tenaga kerja di intensifkan. c. Peningkatan sistem padat karya di berbagai daerah di Indonesia.
D. PEMIKIRAN EKONOMI IBN KHALDUN Pemikiran Ibn Khaldun tentang ekonomi terkait dengan aspek negara (G), syariah (S), masyarakat (N), kesejahteraan/kemakmuran (W), pembangunan (g), dan keadilan (J) yang dinamakan lingkaran keadilan negara. Gambar tersebut di bawah ini menunjukkan siklus kemajuan dan kemunduran suatu negara, siklus kemajuan prosesnya adalah berputar seperti arah jarum jam (lingkaran luar), dan siklus kemunduran negara arahnya adalah berputar melawan arah jarum jam (lingkaran dalam).
Siklus kemajuan suatu negara prosesnya sebagai berikut: 1. Pemerintah (G) tidak dapat diwujudakan kecuali dengan implementasi Syari’ah (S). 2. Implementasi Syari’ah (S) tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Masyarakat (N). 3. Masyarakat (N) dan Pemerintah (G) yang mengimplementasi Syari’ah akan menghasilakan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi (W). 4. Dengan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi (W) maka dapat melakukan pembangunan (g). 5. Pembangun (g) yang dilakukan oleh Masyarakat (N) dan Pemerintah (G) tidak akan tercapai kecuali dengan Keadilan (J). 6. Pemerintah atau penguasa (G) bertangung jawab mewujudkan keadilan (J).
Maka ketika ekonomi kuat maka negara akan maju dan berkembang menjadi negara yang kuat dan beradab. Siklus kemunduran suatu negara prosesnya sebagai berikut: 1. Pembangunan(g) yang tidak adil (J) mengakibatkan kesejahteraan masyarakat yang sejati tidak akan terwujud (W). 2. Kesejahteraan masyarakat yang tidak terwujud (W) masyarakat menjadi kacau dan lemah (N). 3. Masyarakat yang lemah dan kacau (N) akan mempengaruhi dan mengganggu pemahaman dan implementasi Syari’ah (S). 4. Implementsi Syari’ah yang terganggu di masyarakat menyebkan lemahnya implementasi Syari’ah pada Pemerintah (G). Pemikiran Ibn Khaldun dalam M.Umer Chapra dirumuskan dalam relasi fungsional masing-masing variabel yang digabung dalam formula : G = f(S, N,W, g,J). G adalah fungsi dari variabel (S,N,W, g,j). G ditempatkan sebagai variabel dependent, karena G dalam hal ini adalah kelangsungan peradaban, kejayaan atau kemunduran/keruntuhan dipengaruhi oleh lima variabel tersebut. Penguasa/negara bertugas dan bertanggung jawab menerapkan syari’ah, sebab tanpa syari’ah, masyarakat akan kacau, negara akan runtuh. Negara juga harus menjamin hak-hak masyarakat dan bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan(N) agar masyarakat sejahtera/makmur (W) melalui pembangunan yang adil. Gerakan ekonomi syariah yang sedang berlangsung sekarang ini, sangat kondusif dan signifikan untuk membangun. Pemahaman syari’ah dan implementasi pembangunan ekonomi umat akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur berdasarkan syari’ah. Apabila masyarakat telah makmur maka dapat melaksanakan pembangunan secara lebih adil. Apabiala gerakan ekonomi syari’ah ini berjalan baik secara akademis maupun prakatek maka akan bermuara pada kejayaan negara. Umat Islam pada dasarnya mampu untuk menyajikan semua variabel dalam lingkaran keadilan menjadi kekuatan besar untuk negara, akan tetapi variabel-variabel tersebut tidak digerakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Pemerintah mulai melupakan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya. Pemerintah gagal mengimplementasikan syari’ah sebagai pedoman dan rujukan ketaatan dalam nilai – nilai di masyarakat, pemerintah juga lalai di dalam menjamin keadilan dan menyediakan fasilitas yang diperlukan masyarakat, dampaknya adalah pembangunan
dan kemakmuran mengalami kemunduran dan pengangguran semakin mengingkat jumlahnya. Kesempatan kerja sebagai bagian dari kegiatan ekonomi oleh Ibn Khaldun disebut sebagai penghidupan. Penghidupan dapat diperoleh dari : 1. Memerintah, bertani, berdagang, dan mengembangkan industri 2. Pertukangan adalah kehidupan kedua setelah pertanian 3. Menjadi pelayan 4. Orang-orang yang mengurusi persoalan agama (guru, imam, khatib, muazin, musfti, kadi) 5. Arsitektur dan tukang jahit 6. Kebidanan, kedokteran 7. Kaligrafi dan seni, menulis buku, menyanyi. IbnKhaldun dalam mengkaji perkembangan berbagai masyarakat menekankan pentingnya pembagian kerja dalam masyarakat tersebut. Ia mengurutkan bangsa – bangsa dan sistem-sistem yang ia kaji sesuai dengan pola produksi ekonominya. Ibn Khaldun juga telah merumuskan teori harga dan hukum supply and demand sebelum ekonomi barat modern merumuskannya. Menurutnya bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah banyak, rakyatnya semakin makmur, maka permintaan terhadap barang-barang semakin meningkat, akibatnya harga menjadi naik. Pasar menurutnya merupakan tempat yang menyediakan kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Faktor penentu yang manaikan dan menurunkan permintaan (demand) ada lima faktor yakni : a. harga, b. pendapatan, c. jumlah penduduk, d. kebiasaan masyarakat, e. pembangunan kesejahteraan. Sedangkan faktor yang menentukan penawaran (supply) ada enam, yakni : a. harga, b. permintaan, c. laju keuntungan, d. buruh, e. keamanan, f. tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi, Ibn Khaldun juga membahas upah buruh. Menurutnya buruh adalah sumber nilai. Faktor yang paling menentukan, urgen, dan bernilai dalam ekonomi menurut Ibn Khaldun adalah kerja buruh yang memiliki skills. Pendapatan adalah nilai kerja manusia, oleh karena itu keuntungan hanya dapat diperoleh dengan usaha dan kerja. Demikian halnya dengan penghasilan yang diperoleh dari pertambangan, pertanian, atau peternakan, karena kalau tidak ada kerja dan usaha (buruh) maka tidak akan ada hasil keuntungan.
Menurut Ibn Khaldun kerja merupakan faktor penting dalam menciptakan kemajuan dan semaraknya kebudayaan. Bahkan kerja buruh merupakan faktor terpenting bagi pertumbuhan kemajuan dan peradaban. Jadi setiap kali kuantitas kerja secara umum meningkat maka akan meningkat pulalah kemakmuran suatu masyarakat, dan sebaliknya bilamana kuantitas kerja menurun maka akan menurun pulalah kondisi ekonomi suatu masyarakat yang dapat berakibat timbulnya disintegrasi politik. Ibn Khaldun juga mengkaitkan antara jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Setiap kali jumlah penduk meningkat maka kuantitas kerja pun akan meningkat yang berakibat meningkatnya produksi. Sebaliknya setiap kali jumlah penduduk menurun akan menurun pulalah kuantitas kerja yang berakibat menurunnya produksi. Kata Ibn Khaldun: “ Tidakkah anda saksikan bahwa di tempat-tempat yang kurang penduduknya kesempatan kerja adalah sedikit atau tidak ada sama sekali, dan penghasilan rendah sebab sedikitnya kegiatan-kegiatan manusia. Sebaliknya kota-kota yang kebudayaannya lebih maju penduduknya lebih baik keadaannya dan makmur.” Faktor-faktor produksi menurut Ibn Khaldun ada tiga, yaitu alam, pekerjaan dan modal. Alam merupakan sumber daya yang membekali manusia berupa materi yang ada kalanya dapat dipergunakan secara langsung dan ada kalanya pula setelah ia olah. Pekerjaan merupakan faktor utama yang melebihi kedua faktor lainnya yakni alam dan modal. Pekerjaan merupakan faktor yang selalu ada dalam semua bentuk produksi. Modal kedudukannya adalah sebagai salah salah satu alat produksi. Pemikiran Ibn Khaldun tersebut di atas dapat digunakan sebagai landasan dan pilar utama dalam ekonomi Islam terutama dalam merumuskan pemikiran tentang devision of labour, karena pemikiran Ibn Khaldun tentang ekonomi memiliki signifikansi yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi Islam ke depan. E. KESIMPULAN 1. Pengangguran terjadi karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja. 2. Faktor utama terjadinya pengangguran adalah sumber daya manusia yang tersedia tidak bisa memenuhi kualifikasi kebutuhan lapangan kerja yang tersedia. 3. Dampak dari pengangguran adalah timbulnya ketidakstabilan diberbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik serta bidang lain secara multidimensional.
4. Kebijakan dalam mengatasi pengangguran adalah perlunya membuka lapangan kerja melalui berbagai sektor, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan yang tersedia baik secara formal maupun non formal. 5. Meningkatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta membuka kesematan kerja di luar negeri. 6. Secara historis pemikiran Ibn Khaldun tentang ekonomi sarjana Barat modern.
jauh mendahului para
7. Kajian empiris tentang ekonomi Islam yang dilakukan Ibn Khaldun mencakup berbagai permasalahan ekonomi, baik secara makro maupun micro. 8. Pemikiran Ibn Khaldun tentang ekonomi memiliki signifikansi yang positif sebagai embrio pengembangan ekonomi Isam dewasa ini , yang mana pada saat ini ekonomi dunia sedang dilanda resesi global dan berkepanjangan serta menigkatnya jumlah pengangguran di berbagai negara.
DAFTAR PUSTAKA Agustianto, 2014, Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun, Sekjen DPP Ikatan Ahli Ekonomi slam Indonesia (IAEI). http//shariaeconomic.wordpress.com Ahmadie Thoha, 2000, Muqaddimah Ibn Khaldun, Pustaka Firdause, Jakarta. Badan Pusat Statistik, 2001a, Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 Seri L.2.2. Jakarta :BPS __________________,2001b, Estimasi Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, Jakarta :BPS. Effendi, Tadjuddin Noer, 1987. Konsep dan Ukuran Ketenagakerjaan. Lokakarya Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Diselenggarakan di Yogyakarta 16 Februari – 7 Maret oleh Meneg KLH bekerja sama dengan PPK dan PPLH, UGM. Ekonomi Dunia. http://ramadan.sindonews.com/red/2014/01/20/35/828371 Hananto, Sigit, 1983, Perkembangan Kesempatan Kerja dan Ciri-Ciri Pekerja Sektor Formal-Informal. Paper Lokakarya Nasional Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja. Jakarta : 12-14 Januari.
Kasto, 1995. Karakteristik Demografi, Sosial dan Ekonomi Sumber Daya . Pemuda Indonesia. Populasi. 6.(1). Manning, Chris. 1983. Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja. Lapangan Pekerjaan Jenis dan Status Pekerjaan, dalam Peter F.Mc Donald (ed).Pedoman Analisis Data Sensus 1971-1980. Canberra : Australian Universities International Development Program. Mantra, Ida Bagus. 2010. Demografi Umum, Penerbit Pustaka Pelajar .Edisi Kedua. Yogyakarta. Pengangguran, Wikipedia bahasa Indonesi, http//id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran. 3/14/2014.
ensiklopedia
bebas.
Siswanto, Agus Wilopo. 1996. Kebijaksanaan Kependudukan Indonesia Selama Repelita VI, dalam Agus Dwiyanto, et al (eds), Penduduk dan Pembangunan. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta. Swasono, Sri Edi. 1986. Kependudukan, Kolonisasi, dan Transmigrasi. Dalam Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun (eds). Transmigrasi di Indonesia 1905-1985. Penerbit UI Press. Jakarta. Tukiran. 2000. Penduduk dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Reorientasi Kebijakan Kependudukan. Penyunting Faturochman dan Agus Dwiyanto. Pusat Penelitian Kependudukan. Yogyakarta. Yustika, Ahmad Erani. 2002. Pembangunan dan Krisis Memetakan Ekonomi Indonesia. Penerbit Grasindo. Jakarta.
