PERAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN

PERAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

Disusun Oleh:

AHMAD FAUZI NIP: 102046125279

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HDAYATULLAH JAKARTA 2008 M/1429H

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta 13 Mei 2007 M 13 Jumidil Akhir 1428 H

Ahmad Fauzi

PERAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

Disusun Oleh: AHMAD FAUZI NIP: 102046125279

Dibawah bimbingan

KAMARUSDIANA. Sag. M.Hum NIP: 150 285 972

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HDAYATULLAH JAKARTA 2008 M/1429 H

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Sekripsi yang berjudul PERAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN Telah di ujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta pada Tanggal 22 Mei 2008. Sekripsi ini telah di terima sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 ( S1) pada jurusan Muamalat. Jakarta, 5 Juni 2008 Mengesahkan, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr.H..M. Amin Suma, SH.,MA,.MM NIP. 195505051982031012

PANITIA SIDANG MUNAQASAH 1. Ketua ) 2. Sekretaris

:Euis .Amalia M.Ag.

(

NIP. 150 289 264 : Ah Azharuddin Latif M.Ag

(

) NIP. 150 318 308 3. Pembimbing : Kamarusdiana M.Ag. M.Hum

(

) NIP. 150 285 972 4. Penguji I ) 5. Penguji II

: Dr, H. Supriadi Ahmad. MA

(

NIP. 150 270 613 : Dr. Euis Nurlaelawati, MA. Ph.D

) NIP. 150277 992

(

KATA PENGANTAR





   

f

egala puji sukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan segala Rahmat-Nya, hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Baginda Besar Nabi Muhammad SAW. Penulisan karya Ilmiah dalam bentuk sekripsi ini merupakan salah satu bagian syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orangtua, seluruh keluarga dan pihakpihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, penulis sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Prof. Dr Komarudin Hidayat. MA. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Dr. Euis Amalia, M. Ag, Ketua Program Studi Muamalat dan Ah. Azharuddin Lathif, M. Ag, Sekretaris Program Studi Muamalat yang telah membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini.

4. Kamarusdiana Sag. MHum, Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan serta bantuan literatur dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. 5. Ibu Lilik Istiqoriyah, S.Ag, SS kaur perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta setaf-setafnya

yang tak

bosan-bosanya melayani penulis dalam proses penulisan sekripsi ini. 6. Segenap pengurus dan pegawai Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri Jakarta yang telah membantu penulis dalam mencari data-data yang diperlukan. 7. Rasa ta`dzim dan terima kasih yang mendalam kepada Ayah handa dan Ibunda atas dukungan moril dan materiil, kesabaran, keikhlasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis-habisnya bahkan Do’a-do’a munajatnya yang tak henti-hentinya siang dan malam kepada Allah SWT. Dan akhirnya penulis akhiri dengan rasa Syukur kepada Allah SWT, Raja dari segala Raja, pencipta Jagad Raya dan penguasa Ilmu Pengetahuan, Dengan segala kelemahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridloi setiap langkah kita. Amin. Jakarta, 13 Mei 2008 M 6 Jumadil Akhir 1428 H

Ahmad Fauzi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..............................................................................vi DAFTAR ISI .............................................................................................x

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .................................................1 B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....................................9 C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ..............................9 D. Metode Peneletian ..........................................................9 E. Sistematika Penulisan ...................................................10

BAB II

GAMBARAN UMUM EKONOMI ISLAM A. Pengertian Ekonomi Islam............................................13 B. Dasar-dasar Ekonomi Islam..........................................16 C. Karakteristik Ekonomi Islam .......................................26 D. Tujuan Ekonomi Islam .................................................37

BAB III

GAMBARAN UMUM KEMISKINAN A. Pengertian Kemiskinan.................................................40 B. Sebab-sebab Terjadinya Kemiskinan ............................43 C. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan........................50 D. Latar belakang adanya kemiskinan ...............................52

BAB IV

KONSEP

EKONOMI

ISLAM

IBN

KHALDUN

MENGENTASKAN KEMISKINAN A. Riwayat Hidup Ibn Khaldun.........................................60

DALAM

B. Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Khaldun........................66 C. Analisis .......................................................................80

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan..................................................................85 B. Saran............................................................................85

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................. LAMPIRAN .............................................................................................

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin". 1 Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: 1.

Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

2.

Gambaran

tentang

kebutuhan

sosial,

termasuk

keterkucilan

sosial,

ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya

1

http://www.asiafoundation.org/pdf/Civil_Society_Initiative_Against_Poverty_Indonesia.pdf.

dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. 3.

Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Dalam ilmu ekonomi pembangunan kita mengenal istilah kemiskinan

struktural yang melanda negara-negara dunia ketiga. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang bukan disebabkan oleh rajin tidak rajinnya individu bekerja, tetapi disebabkan oleh adanya sistem atau struktur yang mencegah sebagian besar orang untuk menjadi kuat, sejahtera, bahkan kaya. Sekuat apa pun seseorang bekerja, dia tidak bisa meningkatkan taraf hidupnya karena struktur mencegah dia untuk berkembang.2 Sistem ekonomi yang sangat liberal menghalalkan sebagian kecil rakyat untuk memiliki menimbun kekayaan dan aset yang berlebih (monopoli). Dalam struktur yang monopolis seperti ini, kecil kemungkinan rakyat jelata untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dia hanya bekerja sekadar mempertahankan hidup, bukannya mengembangkan kualitas hidup ke arah yang lebih baik. Kemiskinan merupakan masalah sosial terbesar umat manusia saat ini. Akibatnya, banyak yang mulai mempertanyakan kembali sistem ekonomi kapitalisme liberal yang 20 tahun terakhir dijadikan platform utama. IMF dan Bank Dunia telah gagal menjalankan fungsinya membantu problematika ekonomi 2

http://www.asiafoundation.org/pdf/Civil_Society_Initiative_Against_Poverty_Indonesia.pdf.

dan keuangan banyak negara dunia ketiga. Alih-alih resepnya manjur dan bisa membangkitkan perekonomian, yang terjadi malah pasiennya yang terdiri dari banyak negara miskin harus diamputasi atau dibiarkan sekarat. Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah-tengah masyarkat secara layak sebagai manusia. sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan pokok yang berupa sandang pangan, memperoleh pekerjaan dan mampu membina keluarganya dengan bekal yang cukup. Dengan demikian sesorang akan mampu melaksanakan kewajiban terhadap allah dan tugas-tugas lainnya. Seseorang tidak akan menjadi gelandangan atau pengemis yang tidak memiliki sesuatu apapun. Dalam islam seseorang tidak boleh membiarkan orang sekalipun orang kafir zimmi yang hidup dalam maysarkat, dalam keadaan lapar, tanpa pakaian, hidup gelandangan tak menentu, tidak memiliki tempat tinggal serta problem lainnya. Kebebasan hak milik merupakan salah satu ide dasar kapitalis dalam mengatur kepemilikan. Menurut ide ini, setiap individu berhak memiliki barangbarang yang termasuk dalam pemilikan umum (public property) seperti ladangladang minyak, tambang-tambang besar, pelabuhan, jalan, barang-barang yang menjadi hajat hidup orang banyak, dan lain-lain. Pembangunan yang bersandar pada paradigma ini jelas mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial. Akan terjadi akumulasi kekayaan yang melimpahruah pada segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Di samping itu, kesalahan dalam menggunakan tolak-ukur pembangunan berakibat cukup fatal. Sebuah negara dinilai berhasil

melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakatnya cukup tinggi. Banyak terjadi, sebagian kecil orang di dalam suatu negara memiliki kekayaan yang melimpah, sedangkan sebagian besar lainnya justru hidup dalam kemiskinan. Kritik tajam lain ditujukan terhadap peran negara. Dalam ekonomi kapitalis, peran negara secara langsung di bidang sosial dan ekonomi harus diupayakan seminimal mungkin. Bahkan diharapkan negara hanya berperan dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Peran minimalis ini telah menjadikan negara kehilangan fungsi utamanya sebagai pemelihara urusan rakyat. Negara juga akan kehilangan kemampuannya dalam menjalankan fungsi pemelihara urusan rakyat. Sebab tidak semua rakyat memiliki kemampuan kompetisi dan sumber daya ekonomi yang sama. Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi lainnya ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (maqashid asy-syari’ah) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang yang menguasai dunia saat ini. Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materil, mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosio ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa ummat manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi

dan sekaligus sebagai hamba-Nya, yang tidak akan mendapatkan kebahagian dan ketenangan bathin, kaecuali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materildan spiritual. Tujuan-tujuan syari’at mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan falah dan hayatan thayyibah dalam batas-batas syari’at.3 Kajian dan tingkah laku ekonomi dalam Islam merupakan ibadah kepada Allah SWT, selama hal itu dilakukan dengan ikhlas dan tidak melanggar aturanaturan Islam. Kekayaan ekonomi adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup manusia dan dalam rangka meningkatkan kemampuannya agar dapat mengabdi kepada Allah SWT. Mencari kekayaan atau pendapatan yang lebih baik untuk dinikmati tidaklah tercela atau dikutuk Allah, sepanjang hal itu diakui sebagai amanah dan karunia Allah. Yang tercela adalah apabila kekayaan itu dianggap segala-galanya, sehingga dalam usaha untuk memperoleh dan membelanjakannya tidak lagi mengindahkan norma-norma agama. Iman dan taqwa kepada Allah memberi corak pada dunia ekonomi dan segala aspeknya. Corak ini menampilkan arah dan pembangunan yang menyatu antara pembangunan sector ekonomi dan pembangunan sektor agama, di mana Islam merupakan sumber dari sumber nilai (central values).Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan ekonomi, baik di bidang

3

M. Umer Chapra. Islam dan tantangan Ekonomi ( terj ) Ikhwan Abidin dari judul asli Islam and Economic challenge, ( Jakarta: Gema Insani Press. 2000 ). Cet. Ke-I. Hal. 7 )

produksi, konsumsi, maupun distribusi haruslah menggunakan pertimbangan nilai Islam.4 Sesungguhnya Islam sama sekali tidak pernah melupakan unsur materi, pentingnya materi bagi kemakmuran dunia, kemajuan umat manusia, realisasi kehidupan yang baik baginya dan mebantu dalam melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi Islam senantiasa mempertegas bahwa kehidupan ekonomi yang baik walaupun merupakan tujuan Islam yang dicita-citakan tetapi bukanlah akhir dari segalanya, ia pada hakekatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ekonomi Islam menjadikan tujuan dibalik kesenangan dan kesejahteraan kehidupan adalah meningkatkan jiwa dan ruh menuju kepada Tuhannya. Manusia tidak boleh disibukkan semata-mata oleh usha pencarian kesenangan dan materi, sehingga lupa akan ma’rifah kepada Allah, ibada kepada-Nya, berhuungan baik dengan-Nya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Islam mengakui kebebasan kepemilikan dan hak milik pribadi yang dijadikan sebagai landasan pembangunan ekonomi, apabila berpegang teguh pada kerangka yang diperbolehkan dan sejalan pula dengan ketentuan Allah. Pemilikan itu harus diperoleh melalui jalan yang halal, demikian pula mengembangkannya harus dengan cara-cara yang dihalalkan dan disyari’atkan. Islam mewajibkan atas kepemilikan ini sejumlah kewajiban dan perintah yang bermacam-macam, seperti 4

Muhammad Nejatullah Siddiqi. Pemikiran Ekonomi Islam, suatu penelitian kepustakaan masa kaini ( terj ) AM. Saefudin dari judul asli Muslim Economic Thinking: A survey of Literature, ( Jakarta: LIPPM, 1986 ) cet ke-I. hal.14

kewajiban zakat, memberi nafkah kepada kaum kerabat, menolong orang yang mendapatkan

musibah,

dan

yang

membutuhkan,

berpartisipasi

dalam

menanggulangi berbagai persoalan masyarakat, seperti jihad dengan harta dan kerjasama

merealisasikan

rasa

sepenaggungan

antara

sesame

anggota

masyarakat.5 Dalam buku Politik-Ekonomi Islam yang diterjemahkan oleh Ibnu Sholah, Syekh Abdurrahman Al Maliki menyebutkan beberapa peran penting negara untuk mengatasi kemiskinan. Pertama, menjamin pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan keamanan). Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya, kewajiban itu beralih kepada kerabatnya mulai yang terdekat. Jika tidak mencukupi, diambilkan dari harta zakat. Jika belum mencukupi, kewajiban itu beralih ke negara, yakni wajib atas Baitul Mal memenuhinya. Negara bisa memberikannya dalam bentuk harta secara langsung maupun dengan memberi pekerjaan. Kedua, pengaturan negara agar semua rakyat dapat menggapai kebutuhan pelengkap sesuai kadar kemampuan masing-masing dalam batas ketentuan syariat. Hal ini dilakukan dengan menyediakan lapangan kerja dan segala kemudahan berusaha kepada rakyat dalam berbagai bentuk bantuan usaha berupa modal maupun keahlian dan pasar.

5

Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam ( terj ) Didin Hafidudin. Dari judul asli Daurul Qiam wal Akhlaqfil Iqtishadil Islami, ( Jakarta: Rabbani Press, 1997, cet. Ke-I, hal. 14

Misalnya membantu pemilik tanah memproduktifkan tanah itu sesuai dengan kemampuan maksimal yang dimiliki oleh rakyat seperti dengan mendirikan industri alat-alat pertanian, pupuk, memberi bantuan teknis, keahlian, membangun saluran air, sarana transportasi, dan sebagainya; memberikan berbagai bantuan kepada para pedagang untuk melakukan perdagangan baik di dalam negeri maupun perdagangan luar negeri; serta memberikan kemudahan agar semua rakyat dapat memanfaatkan kepemilikan umum. Ketiga, pengaturan negara terhadap kepemilikan individu dan kepemilikan umum. Karena itu, negara melarang individu atau swasta menguasai pemilikan umum seperti tambang minyak dan emas . Sebab minyak dan emas merupakan pemilikan umum yang seharusnya dikelola negara untuk kepentingan rakyat banyak. Mengatasi kemiskinan tentu saja tidak bisa secara parsial, namun harus lewat perubahan sistem yang menyeluruh, yakni mengganti sistem kapitalisme yang menjadi penyebab utama kemiskinan masyarakat dengan sistem Islam. Di sinilah kecemerlangan Islam dalam menuntaskan problem kemiskinan. Artinya, Islam tidak memandang bahwa kemiskinan merupakan urusan individu semata, tetapi melibatkan negara dan sistemnya. Permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks yang melanda dunia ketiga, sehingga tidak luput bahwa negara Indonesia juga termasuk negara yang penduduknya tidak sedikit mengalami kemiskinan. Oleh karena itulah penulis

tertarik untuk mengangkat masalah tersebut. Kemudian agar bagaimana tulisan ini dapat diaplisakan dalam masyarakat. B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah Mengingat

banyaknya

teori

ekonomi

Islam

yang

merumuskan

pengentasan kemiskinan yang digagas oleh para pemikir ekonomi Islam, maka kiranya perlu ada pembatasan dan perumusan masalah, untuk mencapai penulisan karya ilmiah yang sitematis dan terarah, maka pada tema karya ilmiah yang akan diangkat pada penulisan skripsi ini akan di batasi pada pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun mengenai upaya mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya pembatasan masalah tersebut, penulis kemudian akan merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : o Bagaimanakah pemikiran ekonomi Islam Ibn Khaldun dalam mengentaskan kemiskinan C. Tujuan Penelitian Ada beberapa tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, antara lain: 1. Untuk mengetahui konsep ekonomi islam Ibn Khaldun dalam mengentaskan kemiskinan 2. Bagaimana karya ini dapat diterapkan dalam masyarakat D. Metode Penelitian Untuk mencapai penulisan karya ilmiah yang sistematis, maka dalam penulisan ini sudah selayaknya menggunakan metode, dan untuk mengumpulkan data penulisan, penulis akan menggunakan metode penelitian pustaka (Library

Research) sehingga penilaiannya adalah kualitatif. Dalam hal ini penulis akan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil dari buku karya Ibn Khaldun, buku-buku ekonomi Islam, atau buku-buku yang membahas tentang kemiskinan, sedangan data-data sekunder yaitu data-data yang diambil dari surat kabar, artikel, makalah atau sumber tulisan lain yang berhubungan dengan masalah ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian dianalisa. Proses analisa dimulai dari membaca, menelaah dan mempelajari data-data tersebut secara seksama, selanjutnya dari proses analisa tadi kemudian penulis mengambil suatu kesimpulan dari masalah yang bersifat umum kepada masalah yang bersifat khusus (deduktif). Mengenai teknik penulisan penulis mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. E. Sistematika Penelitian Skripsi ini terdiri dari lima (V) bab, masing-masing bab memuat masalah pokok yang akan di bahas. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: BAB

I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB

II Pandangan Umum Tentang Ekonomi Islam, yang berisikan tentang: Pengertian Ekonomi Islam, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, karakteristik Ekonomi Islam, dan tujuan Ekonomi Islam.

BAB

III GAMBARAN UMUM KEMISKINAN, yang berisi tentang Pengertian Kemiskinan, Sebab-Sebab Terjadinya Kemiskinan, faktor yang mempengaruhi kemiskinan, dan latar belakang adanya kemiskinan.

BAB IV PERAN EKONOMI ISLAM DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

(MENURUT

menjelaskan tentang:

IBN

KHALDUN),

yang

Riwayat Hidup Ibn Khaldun, Pemikiran

Ekonomi Islam Ibn Khaldun, dan analisis. BAB VI PENUTUP, ini merupakan bab terakhir yang berisikan Kesimpulan Dan Saran-Saran

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Bank Syariah 1. Pengertian Bank Syariah Secara umum pengertian Bank dalam kamus besar ilmu pengetahuan Bank (bank) adalah lembaga keuangan yang usahanya mencakup deposito, diskonto, Investasi dan beberapa jenis financial lainya 6 Istilah Bank secara literal tidak di kenal. Istilah “Bank” secara bahasa di ambil dari bahasa Itali, yaitu Banco Istilah lain yang di gunakan untuk sebutan bank islam adalah bank syariah, secara akademik istilah islam dan syariah mempunyai pengertian berbeda, Namun secara teknis untuk penyebutan bank islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama. Dalam Ensiklopedi Islam. Bank islam di artikan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasianya di sesuaikan dengan prinsi – prinsip syariah islam7.

6

Save M. Dagun , “Kamus besar Ilmu pengetahuan”, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPK N), 1997), Cet 1, h.96 7

Warkum Sumitro, “Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.5.

Pengertian bank syariah adalah bank islam, bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip islam, yaitu aturan perjanjian (akad) antara bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum islam. Sehingga perbedaan antara bank islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar oprasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi mengunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah islam, karena bunga di yakini mengandung unsur riba yang di haramkan atau di larang oleh agama islam. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif seperti perjudian (maisir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.8 Syarif Arbi dalam bukunya juga mengenalkan bank syariah adalah bank yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan jasa perbankan dengan teknik perbankan yang di lakukan jauh dari yang bertentangan dengan ajaran islam 9

8

Veithzal rivai, andria pramata veithzal, ferryN, ”Financial Bank” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 758. 9

Syarif Arbi, “Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank”, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 211

Berdasarkan rumusan tersebut Bank Islam atau bank syariah dapat kita artikan bank yang tata cara pengoprasianya didasarkan pada tata cara muamalat secara islam, yakni mengacu pada ketentuan – ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadis sedangkan muamalat, ketentuan – ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia baik hubungan pribadi maupun hubungan antar perseorangan dengan masyaraklat.10 Pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, menyabutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.11 Didalam oprasionalisasinya, bank syariah harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang di lakukan di zaman Rasulullah, Bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak di larang oleh para ulama atau cedikiawan muslim yang tidak menyimpang dari Al-Qur’an dan Al-Hadis. 2. Landasan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bungan termasuk nol

10

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, Op. Cit.

11

Undang-undang No. 21 Tahun 2008

persen (perniagaan bunga sekaligus). Sungguhpun demikian kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988

dimana pemerintah

mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan syari’ah semakin pasti setelah disahkannya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan

untuk

menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil. Dengan terbitnya PP No.7 Tahun 1992 Tentang Bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil ( bunga ) sebaliknya pula bank yang kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” ( pasal 6) maka jalan bagi operasional perbankan syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin menkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. a. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, atau b. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

B. Sistem dan Mekanisme Penghitungan Bagi Hasil 1. Sistem Penghitungan Bagi Hasil Sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari’ah terdiri dari dua sistem, yaitu: a) Pengertian Profit Sharing Istilah profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya

yang

dikeluarkan

untuk

memperoleh

pendapatan

tersebut.12 Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. b) Pengertian Revenue Sharing Revenue pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. 13 Unsur yang terdapat di dalam revenue meliputi total harga pokok 12

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah, (Jakarta : Djambatan, 2001), h. 264 13

Ibid

penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (capital) ditambah dengan keuntungannya (profit). 2. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Belum adanya standar pola operasi yang dikeluarkan oleh otoritas moneter menjadikan bank-bank syariah yang pada saat ini sudah beroperasi melakukan adopsi atau menyusun pola operasi secara sendiri-sendiri. Ketidak seragaman pola operasi yang diterapkan yang pada akhirnya akan mempersulit otoritas moneter, pemilik dana serta bank yang bersangkutan melakukan kontrol serta mengukur tingkat kepatuhan dan keberhasilan dari usaha bank-bank tersebut. Pada umumnya bank-bank syariah di Indonesia dalam perhitungan bagi hasilnya menggunakan sistem bobot pada setiap dana investasi, dengan mengalikan prosentase bobot tersebut dengan saldo rata-rata. Semakin labil investasi tersebut semakin kecil bobot yang dikenakan, dan semakin stabil investasi maka semakin besar bobot yang dikenakan pada investasi tersebut, hal ini diterapkan sebagai bentuk dari pengamanan risiko pada setiap dana invesatasi. Bobot akan mempengaruhi besarnya bagi hasil yang akan didistribusikan sehingga akan berdampak pada bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana.14 14

Akmal Yahya, Profit Distribution, artikel diakses pada tanggal 4 november 2009 http//www.ifibank.go.id

Setiap produk syariah dapat dimanfaatkan, baik untuk penggalangan dana maupun penyaluran dana. Namun tidak semua produk tersebut berfungsi dua hal tersebut. Segi penyaluran dana (financing) adalah sumber penghasilan bank, yaitu berupa earning assets. Dan dari earning assets inilah yang pada gilirannya akan dibagihasilkan oleh bank kepada nasabah pihak ketiga (pemilik rekening giro,deposito, dan tabungan).

C. Laporan Keuangan Bank Syriah Dalam Islam pencatatan suatu transaksi sangatlah penting dan dianjurkan sebagaimana dalam suarat Al-Baqarah ayat 282 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”15.

1. Pengertian Laporan Keuangan Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. 16 adapun jenis

15

16

Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahnya Departemen Agama RI

Syafri Harahap, Sofyan “Laporan Keuangan: Analisis Kritis”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.105

laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: Neraca atau Laporan Laba/Rugi atau hasil usaha, Laporan Arus Kas Laporan Perubahan posisi Keuangan.17 Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang di sajikan dalam laporan keuangan terebut dapat di pahami, relevan andal dan dapat di perbandingkan. Akan tetapi perlu di sadari pula bahwa laporan keuangan menyediakan semua informasi yang mungkin di butuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masalalu dan tidak wajib menyediakan informasi non keuangan walaupun demikian dalam beberapa hal bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan18 Sedangkan bagi para analis laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Dan seandainya di lakukan iapun tidak akan dapat mengetahui banyak tentang situasi perusahaan oleh karena itu yang paling penting adalah media laporan keuangan, laporan keuangan inilah yang menjadi bahan sarana informasi (screen) bagi analis dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan dapat mengambarkan posisi keuangan perusahaan dalam priode tertentu.

17

18

Ibid.

Syafri Harahap, Sofyan, Wiroso Muhammad Yusuf “Akuntansi Perbankan Syariah” (Jakarta: Lembaga Pengembangan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (LPFE Usakti), 2005), Cet I, h. 22

Laporan keuangan menggambarkankondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangkawaktu tertentu. 2. Jenis laporan Keuangan Adapun jenis- jenis laporan keuangan yang lazim di kenal di antaranya sebagai berikut:19 a. Daftar neraca yang mengambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu. b. Perhitungan Laba/Rugi yang mengambarkan jumlah hasil, biaya dan Laba/Rugi perusahaan pada suatu priode tertentu. c. Laporan sumber dan penggunaan dana. Di sini di muat sumber dana pengeluaran perusahaan selama satu priode. d. Laporan Arus Kas. Di sini di gambarkan sumber dan penggunaan kas dalam satu priode. e. Laporan Laba Ditahan, menjelaskan posisi laba di tahan yang tidak di bagikan kepada pemilik saham. f. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik saham dalam PT atau modal dalam perusahaan perseroan. 3. Laporan Neraca Laporan neraca atau daftar neraca di sebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aktiva, kewajiban dan modal

19

Syafri Harahap, Sofyan, “Laporan Keuangan: Analisis Kritis”, Op.Cit.

pada saat tertentu. Laporan ini bias di susun setiap saat dan merupakan opname situasi posisi keuangamn pada saat itu. Isi laporan neraca sebagai berikut20 -

Asset (Harta Aktiva)

-

Liabilities (Kewajiban / Utang)

-

Off Balance Sheet

4. Laporan Laba/Rugi Dalam literature akuntansi, laporan laba rugi di turunkan dari istilah Profit and loss statement, earning statement, operations statement, income atau statement.21 Setiap jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun, perusahaan perlu memperhitungkan hasil usaha perusahaan yang di tuangkan dalam bentuk laporan laba rugi. Hasil usaha di dapat dengan cara membandingkan penghasilan dan biaya selama jangka waktu tertentu. Besarnya laba atau rugi akan di ketahui dari hasil perbandingan tersebut

D. Aspek Modal Bank Syariah 1. Modal Inti Modal inti (Tier 1) terdiri dari22:

20

21

Ibid, h. 107 Jumingan, “Analisis Laporan Keuangan”, (Jakarta: Media Grafika, 2006), h.31

a. Modal Setor, yaitu modal yang di setor secara efektif oleh pemilik. Bagi bank memiliki koperasi , modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya. b. Agio Saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham. c. Modal sumbangan, yaitu modal yang di peroleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut di jual) d. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang di bentuk dari penyisihan laba yang di tahan dengan persetujuan RUPS. e. Cadangan Tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang di sisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS. f. Laba Ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS di putuskan untuk tidak dio bagikan g. Laba Tahun Lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum di tetapkan penggunaanya oleh RUPS; jumlah laba tahun lalu hanya di perhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus di kurangkan terhadap modal inti.

22

Arifin, Zaenal, Dasar- dasar Manajemen Bank Syariah,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.1, h.140.

h. Laba Tahun Berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang di peroleh dalam tahun berjalan. Laba ini di perhitungkan hanya 50% sebagai modal inti i.

Bagian

kekayaan

bersih

anak

perusahaan

yang

laporan

keuanganya dikonsulidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah

dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak

perusahaan tersebut. 2. Modal Pelengkap Modal pelengkap (tier 2) terdiri atas cadangan-cadangan yang di bentuk bukandari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa23: a. Cadangan revaluasi aktiva tetap b. Cadangan penghapusan aktiva yang di klasifikasikan. c. Modal pinjaman yang mempunyai cirri-ciri: 1. Tidak di jamin oleh bank yang bersangkutan dan di persamakan dengan modal dan telah di bayar penuh. 2. Tidak dapat di lunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI. 3. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank.

23

Ibid, h. 141

d. Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Ada pinjaman tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank. 2. Mendapat persetujuan BI. 3. Tidak di jamain oleh bank yang bersangkutan. 4. Minimal berjangkawaktu 5 tahun. 5. Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI. 6. Hak tinggi dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukanya sama dengan modal). Modal pelengkap ini hanya dapat di perhitungkan sebagai modal setinggitingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi,bank syariah tidak dapat mengkategorikanya sebagai modal, karena pinjaman harus tunduk pada prinsip qard dan qard tidak boleh di beri syarat-syarat seperti cirri-ciri di atas atau syarat-syarat yang di haruskan dalam ketentuan tersebut. 3. Fungsi Modal Bank Modal bank mempunyai tiga fungsi di antaranya: a. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian oprasional dan kerugian lain nya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan b. Sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini merupakan pertimbangan oprasional bagi bank sentral sebagai regulator

untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diverifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur. c. Modal menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relative dalam meng hasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor di perkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. para partisipan pasar membandingkan Return on Investment di antara bank-bank yang ada. Sedangkan menurut Brenton C. Leavitt, Staf Dewan Gubernur Federal Reserve, sebagaimana yang di kutip oleh zainul Arifin ada empat fungsi modal Bank.24 a. Untuk melindungi Deposan yang tidak di asuransikan, pada saat bank dalam keadaan Insolvable dan Liquidasi. b. Untuk menyerap kerugian yang tidak di harapkan guna menjaga kepercayaan kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroprasi. c. Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainya yang di perlukan guna menawarkan pelayanan bank.

24

Ibid, h. 136.

d. Sebagai alat pelaksana peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

E. Pengakuan Pendapatan Saat pengakuan pendapatan merupakan penentuan yang sangat kritis bagi suatu perusahaan, mengingat kesalahan dalam penentuan metode pengakuan pendapatan yang di gunakan akan berakibat pada kelayakan laba priodik. Proses terbentuknya pendapatan berjalan bersamaan dengan semua tahap kegiatan operasi perusahaan dan pengaruh tiap tahap kegiatan terhadap pendapatan adalah sebanding dengan biaya yang melekat pada elemen kegiatan tersebut. Pendapatan dan biaya bank merupakan suatu ukuran seberapa besar kegiatan oprasional perbankan yang telah di lakukan selama satu priode. Besarnya pendapatan bank mencerminkan sejauh mana manajemen telah berprestasi dalam menciptakan semakin giat manajemen dalam menciptakan pendapatan bagi bank. Pada dasarnya pengakuan pendapatan erat hubungan dengan dua hal yaitu arus masuk dan waktu. Berdasarkan hal ini timbul pengakuan pendapatan dengan metode cash basis dan metode accrual basis. 25 1. Metode Cash Basis Pengakuan pendapatan dengan metode cash basis, hanya di lakukan jika terdapat ketidak pastian yang besar mengenai pengumpulan piutang yang 25

Tuti Lestari, ”Dampak Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Terhadap Laba yang di peroleh”, (Bandung: 2000, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridarma), h.24.

timbul dari penjualan barang dan jasa, misalnya belum berpindahnya hak atas barang. Dalam metode cash basis pendapatan di akui pada saat kas di terima atau di bayarkan. Pendapatan dari penjualan dapat diakui setelah di terima uang secara tunai bias di laukukan dalam kondisi jika nilai aktiva yang di terima sebagai pembayaran produk yang di serahkan tidak dapat di ukur secara tepat dan jika masih ada biaya yang materi jumlahnya yang masih di lakukan dan biaya-biaya ini tidak dapat di taksir jumlahnya secara tepat.26 2. Metode Accrual Basis Untuk mencapai tujuanya laporan keuangan di susun berdasarkan atas dasar akrual basis. Dengan dasar ini, pengeruh transaksi dan peristiwa lain di akui pada saat terjadi perpindahan barang dan jasa bukan pada saat uang di terima dan di catat dalam catatan akuntansi dan di laporkan dalam priode akuntansi yang bersangkutan.27 Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam standar Akuntansi Keuangan, 1996, hal.1.2, menyatakan yang di kutip oleh Tuti Lestari Menyatakan bahwa28 “Pengakuan aktiva Kewajiban, Pendapatan, dan beban serta perubahanya di akui pada saat terjadi, tidak pada saat uang di terima 26

Ibid, h.25

27

Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 29. 28

Tuti Lestari, Dampak Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Terhadap Laba yang di peroleh, Lok Cit. h.25

atau di bayarkan, dan di catat dan berpengaruh pada laporan keuangan pada priode berjalan.” Pendapatan dari transaksi penjualan dapat di akui pada saat perpindahan barang dan jasa bias di lakukan bila harga produk sudah pasti, prodak telah berada di luar perusahaan dan aktiva baru sudah menggantikanya, biaya pembuatan produk dan biaya pelepasan sudah dapat ditemukan. Dasar akrual menyatakan bahwa dalam menentukan laba priodik dan posisi keuangan suatu unit usaha, akuntansi mendasarkan diri pada pengukuran dan penandingan secara ekonomik pendapatan dan beban. Menurut Sprouse dan Moonitz yang di kutip Tuti Lestari mengemukakan konsepnya sebagai berikut29 “Pendapatan harus di hubungkan dengan priode di mana kegiatan ekonomi di perlukan guna menghasilkan dan mengeluarkan barang atau jasayang telah selesai, dengan syarat bahwa pengakuan secara objektif atas hasil kegiatan tersebut telah di capai. Kedua kndisi ini yaitu pencapaian kegiatan ekonomi utama dan objektivitas pengukuran, dapat di penuhi pada tahapan kegiatan yang berbeda pada kasus yang berbeda, kadang-kadang pada saat pengiriman barang atau penyerahan jasa atau dalam kasus lain dapat terjadi pada titik waktu yang lebih awal”. Konsep di atas menganjurkan bahwa pendapatan dapat di akui pada saat pencapaian kegiatan ekonomi utama dan pengukuranya telah di tentukan secara objektif. Alternatif lain dalam masalah pengakuan pendapatan pada saat pencapaian kegiatan ekonomi utama adalah dengan konsep saat krisis telah di ambil atau pekerjaan yang sulit telah di lakukan. 29

Ibid.

Untuk menentukan kapan pendapatan dari hasil kegiatan perusahaan tersebut diakui, di perlukan suatu keputusan yang tepat sehingga memenuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan jenis, sifat, serta aktivitas perusahaan, missalnya pendapatan dan beban bunga di akui secara akrual kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainya yang non perfoming. Artinya pendapatan dari aktiva produktif non perfoming yang belum di terima tidak dapat di akui sebagai pendapatan dalam priode laporan. Secara umum pendapatan di akui pada saat realisasinya. Yang dapat di jabarkan lebih lanjut sebagai berikut: a. Pendapatan dari transaksi penjualan produk di akui pada tanggal penjualan, biasanya tanggal penyerahan produk kepada langganan menjadi patokan. b. Pendapatan atas jasa yang di berikan oleh perusahaan jasa di akui pada saat jasa tersebut di lakukan dan dapat dibuatkan fakturnya. Dalam hal adanya uang muka di akui sebagai hutang. c. Imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain seperti pendapatan bunga, sewa, royalti, di akui sejalan dengan berjalanya waktu atau pada saat di gunkanya aktiva yang bersangkutan. d. Menurut PSAK No. 23 Pendapatan dari penjualan barang di akui bila kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhinya yaitu:

1. Perusahaan telah memindahkan risiko secara siknifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. 2. Perusahaan tidak lagi mengelola atas barang yang di jual. 3. Jumlah pendapatan tersebut dapat di ukur dengan andal. 4. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang di hubungkan dengan transaksi akan mengelir kepada perusahaan tersebut. 5. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat di ukur dengan andal. Pendapatan dari penjualan aktiva di luar barang dagangan seperti, penjualan aktiva tetap atau surat berharga di akui pada tanggal penjualan Dari teori pendapatan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pengakuan pendapatan adalah: 1. Captured / terikat. Di mana pendapatan tersebut di akui kalau pendapatan tersebut sudah / terikat pada si pembeli yang biasanya di dasarkan pada suatu perjanjian antara pembeli dan penjual yan di buat sedemikian rupa sehingga kalau salahsatu pihak membatalkanya akan mendapatkan sangsi yang berat. Dengan demikian bias dikatakana bahwa perjanjian itu tidak akan di batalkan. 2. Measubrable / dapat diukur. Di mana barang atau jasa yanga dijual dapat diukur karena adanya kepastian dan biasanya pengukuran

tersebut di jabarkan dalam bentuk uang dalam hal ini pengukuranya adalah rupiah. 3. Erned / terhimpun. Di mana prestasi dari sipenjual telah / hampir di nikmati pembeli atau dengan kata lain penjual sudah berhak atas pendapatan tersebut tanpa melihat apakah sudah di bayar atau belum. F. Laba Bagi perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan laba merupaskan hal penting sekaligus menjadi tujuan pokok pendirian perusahaan. Untuk dapat mencapai laba yang di harapkan, diperlukan perhatian yang cermat terdapat pendapatan dan biaya sebagai unsure-unsur laba. Dan juga di butuhkan pengukuran yang wajar atas keduanya agar dapat di peroleh perhitungan perhitungan laba yang tetapsetiap priode. Pada dasarnya laba merupakan kelebihan pendapatan atas biaya yang terjadi selam satu priode akuntansi. Semua perhitungan ini akan terlihat dalam laporan laba rugi perusahaan. 1. Pengertian Laba Di lihat dari segi penghasilanya laba dapat di bagi kedalam dua bagian yaitu: a. Laba yang sudah di realisasikan. Yaitu laba yang sudah bias di akui yang terjadi karena adanya transaksi penjualan.

b. Laba yang belum di realisasikan. Yaitu laba yang terjadi karena peningkatan kekayaan, sebagai akibat dari kenaikan aktiva dan belum terjadi transaksi penjualan. Laba di anggap sebagai pedoman bagi kebijakan deviden dan penahan laba perusahaan. Laba di akui sebagai indicator dari jumlah maksimum yang harus di bagikan kepada deviden dan di tahan untuk perluasan perusahaan atau investasi perusahaan dan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Selain itu laba juga di pandang sebagai ukuran efisiensi dan ukuran kepengurusan manajemen atas sumber daya suatu kesatuan. Menurut Syofyan Syarif dalam bukunya, Teori Akuntansi, 1999, hal 147, mendefinisikan laba sebagai berikut: “Perbedaan revenue yang di realisasi yang timbul dari transaksi pada priode tertentu di harapkan dengan biaya yang di keluarkan pada priode tersebut”.30 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laba merupakan suatu kelebihan pendapatan atau keuntungan yang layak di terima oleh perusahaan, karena perusahaan tersebut telah melakukan pengorbanan untuk kepentingan pihak lain pada jangka waktu tertentu. Dalam perhitungan laba rugi dikenal dua konsep yang dapat dipakai. Konsep tesebut adalah:

30

Sofyan Syarif, Teori Akuntansi, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (LPFE Usakti)1999), h.147.

a. All Inclusive Concept Of Income, merupakan konsep yang menyajikan laba, dimana didalamya ditujukan keseluruhan pendapatan dan biaya yang berasala dari operasi normal perusahaan, serta pendapatan dan biaya yang berasal dari luar perusahaan. b. Current Operating Concept Of Income, merupakan konsep yang menyajikan laba, di mana didalamnya hanya di perlihatkan pendapatan dan biaya dari oprasi normal perusahaan. Pada bentuk all inclusive concept of income, pendapatan dan biaya dari luar oprasi normal di masukkan juga dalam perhitungan laba rugi, karena laba bersih di anggap

mencakup

semua

transaksi

yang

berhubungan

dan

mempengaruhi naik turunya pemilikan modal. Kecuali pembagian deviden dan transaksi modal lainya, sedangkan dalam bentuk current oprating concept of income, pendapatan dan biaya dari luar oprasi normal disajikan tersendiri dalam laporan laba di tahan. 2. Komponen Komponen Laba Smith dan sekousen menyebutkan bahwa komponen-komponen laba adalah sebagai berikut: a. Pendapatan. Arus masuk atau penambahan lain atau aktiva suatu entitis atau penyelesaian kewajibannya ( kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang pemberian jasa, atau aktifitas lain yang merupakan oprasi utama atau oprasi yang berkelanjutan dari suatu entitas.

b. Beban. Arus keluar atau pemakaian lain aktiva atau terjadinya kewajiban (kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktifitas lain yang merupakan oprasi utama perusahaan. c. Keuntungan. Kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi yang feriferal atau isidental pada suatu entitas dan transaksi lain serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang di hasilkan dari

pendapatan dan investasi pemilik.

d. Kerugian. Penurunan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi feriferal atau isidental pada suatu entitas serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali dari beban atau distribusi kepada pemilik. 3. Tujun Pengukuran Laba Pelaporan laba suatu perusahaan mempunyai dua tujuan yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utama dari pelaporan laba ini adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi yang paling yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Sedangkan khususnya adalah: a. Penggunaan laba sebagai pengukuran efesiensi manajemen.

b. Penggunaan angka laba untuk membantu meramalkan keadaan usaha dan distribusi deviden dimasa datang. c. Penggunaan untuk perhitungan pajak . d. Penggunaan laba sebagai pengawasan perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan umum. e. Penggunaan laba sebagai sarana bagi ekonomi untuk mengevaluasi sumber daya.

G. Kecukupan Modal / Capital Adquacy Ratio (CAR) Pada Bank 1. Pengertian CAR Definisi Kecukupan modal dapat di artikan sebagai jumlah modal minimal yang harus di miliki oleh suatu bank sehingga kepentingan para deposan dapat di lindungi dari ancaman terjadinya Insolvensi kegiatan usaha perbankan, namun demikian sejauh ini belum ada ukuran baku terhadap modal yang sehat (capital adequacy ) yang berlaku secara universal, ini sisebabkan antara lain: a. adanya perbedaan dalam menerjemahkan komponen-komponen yang dapat di kategorikan sebagai modal. b. Pengertian adequacy yang relative jumlah modal 10% dari keseluruhan aktifa dinilai cukup bagi suatu bank, namun tidak cukup bagi bank lain. c. Perbedaan dalam pengukuran risiko Insolvensi, risiko insolvensi banyak di pengaruhi oleh kualitas protofolio.

Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus di miliki oleh Bank. Untuk saat ini minimal CAR sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) atau di tambah dengan risiko oprasional ini tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan. Manajemen permodalan (Capital Adequacy Ratio dan LDR) dan BI menetapkan standar penilaian permodalan dengan menggunakan CAR. CAR untuk

mengukur

kemampuan

permodalan

yang

ada

serta

menutup

kemungkinan kerugian dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat surat berharga. Semakin besar ketentuan minimum CAR yang di tetapkan oleh BI maka semakin besar pula modal yang harus di sediakan. 2. Ketentuan Standar CAR Ketentuan setandar Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan nasional pada saat ini adalah sebesar 8 persen nilai ini di peroleh dengan memperhitungkan

kebutuhan

modal

di

dasarkan

pada

ATMR

(AktivaTertimbang Menurut Risiko) pengertian aktiva dalam perhitungan ini mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca on balance sheet maupun aktiva yang bersifat administratif off balance sheet sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan atau komitmen yang di sediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Penghitungan kebutuhan modal bank di lakukan sebagai berikut:

a. Kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan ATMR yang merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva administrativ. b. ATMR aktiva neraca di peroleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko masing-masing aktiva. c. ATMR aktiva administratif di peroleh dengan cara mengalihkan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan risiko. d. Rasio modal bank di hitung dengan cara membandingkan modal bank (modal inti dan modal pelengkap) dengan ATMR. e. Dari hasil perbandingan tersebut pada huruf (d) akan dapat di ketahui apakah bank yang bersangkutan memenuhi ketentuan penyediaan modal minimum bank atau tidak31

Modal Inti (Tier 1) +Modal Pelengkap (Tier 2) Sehingga CAR = ATMR on balance sheet + ATMR of balance sheet

Islamic Financial Services Board menerbitkan standar rasio kecukupan modal minimum (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 8 persen yang berlaku efektif tahun 2007.32

Bank Indonesia pun demikian menetapkan standar

kecukupan moda CAR sebesar 8 persen, artinya jika bank memiliki modal Rp 31

Dalan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFEUI), 1999), Edisi kedua, h.116-117 32

http://www2.kompas.com

8 Milyar maka ia diperkenankan untuk menghimpun dana hingga sebesar Rp 92 milyar dari masyarakat. Pada 1993, CAR pada BMI tercatat sebesar 75,9% dan pada 1994 turun menjadi 41,9 %. ini berarti bahwa BMI masih mempunyai kesempatan yang cukup besar untuk menghimpun dana masyarakat. Tapi ini juga berarti bahwa bank masih tergantung pada modal sendiri, karena modal sendiri masih sebesar 41,9 % dari dana yang tersedia di tangan untuk dipinjamkan.33 H. Macam-macam Risiko Dalam melakukan kegiatan bisnis secara normal, sesuatu perusahaan perbankan menghadapi kemungkinan resiko serius yang dapat mengancam keadaan statutory solvency – nya. Resiko – resiko yang dapat mempengaruhi solvabilitas tersebut dapat dikelompokkan kedalam empat kategori resiko yang luas, yang dikenal sebagai contingency risk, atau C – risk. untuk melindungi kemampuan keuangan perusahaan perbankan, para financial manager memuaskan perhatian mereka pada pengelolaan risiko – risiko tersebut. •

C – 1 risk atau assets risk adalah risiko rugi pada suatu investasi untik alasan selain dari pada perubahan suku bunga pasar. Contoh dari C – 1 risk adalah saham yang dimiliki suatu perusahaan akan kehilangan nilai pasarnya dan risiko dimana penerbit obligasi melakukan wanprestasi dan tidak memnuat jadual pembayaran obligasi. Perusahan perbankan mengelola risiko asset 33

Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999) h.415.

dengan

mengevaluasi

kemungkinan

investasi

secra

hati

–

hati,

menginvestasikan asset mereka dengan jumlah yang besar di dalam investasi yang bernutu tinggi, serta mengalokasikan dana untuk seluruh kategori investasi yang berbeda. •

C -2 risk atau pricing risk, disebut juga insurance risk (risiko perbankan yaitu risiko dimana pengalaman nyata perusahaan perbankan dalam tingkat kematian atau biaya – biaya akan sangat berbeda dari perkiraan, menyebabkan perusahaan perbankan tersebut menderita kerugian material atas produk tersebut. Perusahan perbankan jiwa menglola C – 2 risk dengan merancang dan menetapkanharga produk sercara pantas, menjaga praktek – praktek underwriting dan reperbankan yang baik, serta megendalikan pengeluaran – pengeluaran mereka secara hati – hati.

•

C – 3 risk atau interest – rate risk adalah resiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan suku bunga pasar. Contoh

interest – rate risk adalah (1)

kerugian penjualan suatu obligasi pada saat pada saat suku bunga pasar naik, (2) ketidakmampuan suatu perusahaan perbankan untuk memperoleh tingkat pendapatan asetnya yang sama dengan atau lebih besar dari pada suku bunga yang dijamin di dalam kontrak perbankannya, dan (3) disintermediation (disintermediasi) yang merupakan suatu fenomena dimana nasabah memindah uangnya dari suatu perusahaan perantara keuangan (dalam hal ini perusahaan perbankan) ke perusahaan perantara lain untuk menghasilkan bunga yang

lebih tinggi. Perusahaan perbankan mengelola C – 3 risk melalui praktek – praktek asset- liability management yang efektif. •

C – 4 risk adalah general business risk,

yaitu risiko kerugian yang

diakibatkan oleh praktek – praktek bisnis umum yang tidak efektif atau faktorfaktor lingkungan di luar kendali perusahaan. Contoh dari general bussiness risk adalah manajemen yang tidak efisien, kerugian karena adanya pemalsuan dan litigasi, perubahan undang – undang perpajakan, penurunan ekonomi dan bencana alam. Perusahan mengendalikan beberapa C – 4 risk dengan menugaskantim manajemen yang bermutu tinggi dan berpengalaman untuk mengendalikan biaya usaha, melaksanakan pertimbangan manajerial yang sesuai, mendukung perilaku etis, memantau hasil – hasil keuangan serta melakukan audit internal dan eksternal. Untuk memantau solvabilitas setiap perusahan perbankan untuk mengidentifikasikan perusahan yang memiliki kemungkinan untuk mengalami masalah, maka digunakan rasio modal tertimbang. Biasanya perusahaan perbankan menetapkan sasaran modal mereka jauh diatas tingkat minimum yang dipersyaratkan regulator perbankan. Sasaran solvabilitas lainnya adalah menjaga peringkat industri perusahan, atau mencapai peringkat yang lebih tinggi, yang diberikan oleh lembaga pemeringkat

perbankan.

Lembaga

pemeringkat

sangat

menekankan

solvabilitas dan peringkat yang mereka berikan biasanya mencerminkan modal perusahaan perbankan.

I. Aktifa Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) ATMR adalah salah satu instrumen yang dapat meningkatkan modal bank, ATMR adalah faktor pembagi (denominator)dari modal bank (nomerator) yang di gunakan untuk mengukur CAR bank, seberapa besar kemampuan modal bank mampu mengcover aktiva-aktiva beresiko bank. Dalam membiayai aktivanya modal bank di Hadapkn pada tingkat risiko aktiva, baik yang beresiko rendah maupun resikonya lebih tinggi tingkat risiko tersebut di bedakan kedalam empat kategori yaitu: 1.

Kategori 1 (0 %) merupakan meliputi aktiva yang tidak berresiko (risik-free assets) seperti: Uang kas dan faluta asing, emas, tagihan yang dijamin oleh pemerintah.

2.

Kategori 2 (20 %) berupa aktiva yang beresiko yang sangat kecil (Very lowrisik assets) seperti: kas dalam tagihan, tagihan yang di jamin oleh pemerintah daerah atau lembaga yang diseponsori oleh pemerintah.

3.

Kategori 3 (50 %) yaitu aktiva yang lebih beresiko ( Risik assets) seperti: pendapatan obligasi, atau tagihan sejenis yang berasal dari kewajiban pemerintah atau pemerintah daerah.

4.

Kategori 4 (100 %) yaitu aktiva dalam kategori risiko tinggi seperti: seluruh tagihan swaktu , semua aktiva tetap, peralatan, dan lainnya yang sejenis.34 Dalam menelaah ATMR pada bank syariah terlebih dahulu harus di

pertimbangkan bahwa aktifa bank syariah dapat di bagi atas:35 1.

Aktifa yang didanai oleh modal bank dan / atau liabilitas (wadiah atau qard dan sejenisnya)

2.

Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (Profit and Loss Sharing Investment Account) yaitu mudhorobah (Mudhorobah muqayadah yang di catat pada rekening administrative / off balance sheet)

J. Return On Equity (ROE) Return on equity atau yang sering di sebut rentabilitas modal, adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut. Di lain pihak laba yang di perhitungkan untuk mengukur REO adalah laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Pemilik sebagai orang yang sangat bertanggung jawab terhadap keberadaan perusahaan tentunya menginginkan rentabilitas yang tinggi untuk itu maka 34

Hatif Hadikoesomo, Deposito Mudhorobah Sebagai Kuasi Modal Bagi Bank Syariah; Suatu tinjauan teoritis dan kemungkinan penerapanya, makalah pendidikan sekolah staf dan pimpinan BI angkatan XXV, Jakarta:2002, Perpustakaan Riset BI, h.15.td 35

Tazkiya Institute dan BI, Kajian Regulasi dan Prodak Perbankan Syariah sebagai Bahan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah, Jakarta: 2003, h.37-40. td.

pemilihan untuk sumber-sumber pembelanjaan yang di lakukan hendaknya dapat mempertinggi rentabilitas modal sendiri. REO juga dapat di artikan laba yang di tahan atau di Investasikan kembali, laba tersebut bias menghasilkan tingkat keuntungan. Sementara itu sutrisno (2000:267) menyatakan ROE yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang di miliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendirilaba yang di perhitungkan adalah laba bersih setelah di potong pajak atau earning after taxes.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk juga menerima dukungan dari masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta Pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya berselang dua tahun setelah didirikan, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 1990-an, negara Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan pula sebagian besar perekonomian negara-negara di Asia

Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal disetor. Dalam upaya memperkuat permodalannya, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dalam kurun waktu tersebut, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, di tunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

B. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Visi Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Misi

Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder. Pada tahun 2003, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk membuat sebuah komitmen untuk memurnikan proses perbankan dan layanannya agar sepenuhnya sesuai dengan tatanan perbankan syariah. Berbagai kebijaksanaan, tata laksana dan produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dikaji secara menyeluruh untuk dibandingkan dengan kaidah syariah yang telah digariskan. Pada tahun 2004, upaya pemurnian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah selangkah lebih maju. Berangkat dari visi dan misi diatas, BMI menyusun nilai-nilai pokok spiritual sebagai panduan bagi seluruh anggota kru dalam bertindak dan bertingkah laku.

C. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 1. Dewan Pengawas Syariah Ketua

: KH. Sahal Mahfudz

Anggota

: KH. Ma`ruf Amin

Anggota

: Prof. DR. H. Muardi Chatib

Anggota

: Prof. DR. H. Umar Shihab

2. Dewan Komisaris Komisaris Utama

: Drs. H. Abbas Adhar

Komisaris

: Drs. H. Syaiful Amir, Ak. MBA

Komisaris

: Prof. H. Korkut Ozal

Komisaris

: H. Iskandar Zulkarnain, SE, Msi.

Komisaris

: H. Zainul Bahar Noor, SE

3. Dewan Direksi President Director

: H. A. Riawan Amin, MSc

Finance and Administration Director

: H. M. Hidayat, SE, Ak.

Business Director

: Ir. H. Arviyan Arifin

Compliance and Corporate Support Director : Ir. H. Andi Buchari, MM Director

: Drs. U. Saefuddin Noer

Director

: Ir. H. Herbudhi S. Tomo

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Shareholders Meeting

Board of Commissioners

Sharia Supervisory Board

President Director

IAG Compliance & Corporate Support Compliance & Risk Management • KYC Unit

Corporate Support • Sommunication & Public Relation • Corp. Legal & Investor Relation • Protocolar & Internal Relation • Corporate Planning

Business (Funding & Individual)

• Resident Auditor • Adm & IT System • Data Control • Financing & Treasury • Monitoring & Audit Analysis Administration & Financing KPNO Financing & Settlement • Financing Supervision & SOP • F.I & Sharia Financial Institution •

Business Unit • Opr. Head Office • Coord.Branches Offices • DPLK

Business Development • System Developm & SOP • Product Dev & Maintenance

Administration • MIS & Tax • Personel Adm & Logistic • Informaation & Technology • Technical Support & Data Center • Opr. Supervision & SOP

Network & Alliance • Network Alliances (POS, Da`i Muamalat, Pegadaian) • Shar-e & Gerai Optimizing • Virtual Banking Operation

Business (Net & Alliance)

Business (Policy & Support)

Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Laporan Tahunan 2007

Keterangan Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk: 1. Sharia Supervisory Board Badan ini berfungsi memeriksa dan mengawasi apakah perbankan tersebut melakukan aktivitas operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai syariah 2. Board of Commissioners Badan ini bertugas mengawasi perseroan serta memeriksa laporan dari presiden direktur sekaligus melaporkannya secara tahunannya ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 3. Board of Director a. President Director Pejabat pelaksana yang secara langsung bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan operasional bank dan pengambilan keputusan tertinggi yang membawahi direktur muda b. Business Director Pejabat yang bertanggung jawab mengambil keputusan di bidang bisnis c. Compliance and Corporate Support Director Bertanggung jawab memastikan kepatuhan bank dalam beroperasi sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku, serta membuat laporan yang akan diajukan ke Bank Indonesia, dalam hal ini Compliance & Corporate Support Director tidak melakukan aktivitas bisnis maupun aktivitas lainnya atau tidak terjun langsung dalam operasional untuk membantu tugasnya, maka dibentuklah tim kerja dengan struktur

tersendiri. Didalamnya yakni Corporate Support Group dan kumpulan beberapa orang yang dijadikan staff pembantu untuk Compliance. 4. Internal Auditor Bertanggung jawab ke President Director, memberikan data ke Compliance and Corporate Support Director dan melakukan monitoring, memeriksa dan menilai kualitas kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang efektif atau kehandalan sistem pengendalian intern maupun perbaikan pelaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, dibentuklah satuan kerja Audit Internal yang bersifat independen dengan bagian lainnya dan mampu berkomunikasi langsung dengan dewan komisaris 5. Corporate Support Group Menyiapkan dan melaksanakan legal action atas kebijakan manajemen, memberikan masukan dalam penyusunan manual, akad dan keputusan perusahaan yang terkait dengan aspek hukum, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman positif terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk meraih dukungan moril dan materiil dari stakeholders maupun new investors, membangun kedekatan dan citra positif PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 6. Financing and Settlement Group Mempromosikan produk baru, mengumpulkan opini dari Syariah Supervision Board, membangun hubungan dengan institusi luar, melaporkan anggaran dan jurnal laporan tahunan, mengevaluasi portofolio, memonitor NPL. 7. Business Development Group

Menjaga likuiditas pada posisi stabil, mencapai target posisi funding and lending, meningkatkan customerbased sector retail, meningkatkan kualitas layanan di front office, mengembangkan produk funding, meningkatkan competitiveness and product image, menyusun manual operasi baik untuk produk funding, produk lending maupun layanan.

D. Prinsip Operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai lembaga perbankan Islam, dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai tiga prinsip operasional, yaitu: 1. Sistem bagi hasil Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.36 Pada pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara penyimpan dana dengan bank sebagai pihak yang mengelola dana. Pembagian hasil usaha ini juga dapat terjadi antara bank dengan nasabah pengguna dana sebagai pihak yang mengelola dana yang disediakan oleh bank, untuk menjalankan usaha atau proyeknya. Penerapan sistem bagi hasil ini merupakan faktor yang membedakan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan bank konvensional. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, maka pada PT. Bank

36

Karnaen Perwataatmadja (A) dan Muhammad Syafi`i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 1-2

Muamalat Indonesia, Tbk dengan sistem bagi hasil, besarnya keuntungan atau laba yang akan diperoleh tidak dapat dipastikan sebelumnya. Pada sistem bagi hasil ini, besar kecilnya keuntungan atau bahkan kerugian tergantung dari hasil usaha nasabah penerima dana. 2. Sistem jual beli dengan margin keuntungan Menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi`i Antonio, yang dimaksud dengan sistem jual beli dengan margin keuntungan adalah: Sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank mengangkat nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank akan bertindak sebagai penjual akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan bagi bank (margin/ mark up).37 Dalam menyalurkan dananya ke masyarakat, bank syariah sedapat mungkin menyalurkannya dalam bentuk barang modal dan hanya dalam hal tertentu saja memberikannya dalam bentuk uang tunai. Hal ini bertujuan agar dana yang disalurkan oleh bank syariah tersebut dapat dimanfaatkan dengan efektif dan langsung dapat dipergunakan untuk menjalankan usaha dari nasabah. Selain itu, hal ini dilakukan oleh bank syariah sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam memanfaatkan dana pinjaman tersebut. 37

Karnaen Perwataatmadja (A) dan Muhammad Syafi`i Antonio, hal. 5

3. Sistem jasa Prinsip operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang ketiga adalah sistem fee (jasa). Sistem ini meliputi seluruh layanan perbankan nonpembiayaan yang diberikan oleh bank. Dalam pelaksanaannya, sistem fee ini tetap mengutamakan prinsip penghindaran dari adanya unsur riba.

E. Produk dan Jasa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 1. Produk Penghimpunan Dana – Funding Product Produk-produk penghimpunan dana PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah sebagai berikut: a. Tabungan Ummat – Ummat Saving Merupakan investasi tabungan dengan akad mudharabah di counter PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di seluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh counter PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA, dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh merchant debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan bank atas dana tersebut. b. Tabungan Arafah – Arafah Saving Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu

nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, insya Allah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Dengan keistimewaan tersebut, nasabah Tabungan Arafah bisa memilih jadwal waktu keberangkatannya

sendiri

dengan

setoran

tetap

setiap

bulan,

keberangkatan nasabah terjamin dengan nasabah asuransi jiwa. Apabila penabung meninggal dunia, maka ahli waris dapat berangkat. Tabungan haji Arafah juga dapat menjamin nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan (sesuai den

gan ketentuan Departemen

Agama) dengan jumlah dana Rp. 20 juta, karena PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah on line dengan siskohat Departemen Agama Republik Indonesia. Tabungan haji Arafah memberikan keamanan lahir bathin karena dana yang disimpan akan dikelola secara syariah. c. Deposito Mudharabah – Mudharabah Deposit Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana ini akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. d. Deposito Fulinves – Fulinves Deposit Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan nilai nominal Rp. 2.000.000;

atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat diperpanjang

secara

otomatis

(automatic

roll

over)

dan

dapat

dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Nasabah memperoleh bagi hasil yang menarik setiap bulan. e. Giro Wadi`ah – Wadi`ah Current Account Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, dan pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Dengan fasilitas kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di lebih dari 18.000 merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat (Phone Banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi histori transaksi, transfer antar rekening sampai dengan Rp. 50 juta dan berbagai pembayaran). f. Dana Pensiun Muamalat – Muamalat Pension Fund Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-46 tahun dengan iuran yang sangat terjangkau, yaitu minimal Rp. 20.000; perbulan dan pembayarannya dapat di debet secara otomatis dari rekening PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk atau dapat di transfer dari bank lain. Peserta

juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana selama masa kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun. g. Shar-e Shar-e adalah tabungan instan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos di seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp. 125.000; langsung dapat diperoleh satu paket kartu Shar-e dengan saldo awal tabungan Rp. 100.000; sebagai sarana menabung dan berinvestasi di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Shar-e dapat dibeli di kantor pos. Diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif. Tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di lebih dari 18.000 merchant debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat. (Phone banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi histori transaksi, transfer antar rekening sampai dengan Rp. 50 juta dan berbagai pembayaran)

2. Produk Penanaman Dana – Investment Product Produk-produk penanaman dana PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah sebagai berikut:

a. Konsep Jual-beli – Sales-Purchase Concept 1) Murabahah Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian (Q.S An-Nisaa : 29) 2) Salam Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka, tunai (Q.S. Al-Baqarah : 282) 3) Istishna` Adalah jual-beli barang dimana shani` (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari mustashni` (pemesan). Istishna` sama dengan salam yaitu dari segi objek pesanannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbadaannya hanya pada sistem pembayarannya yakni pada istishna` pembayaran dapat dilakukan diawal, ditengah, atau di akhir pesanan. b. Konsep Bagi-hasil – Profit Sharing Concept 1) Musyarakah Adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai kesepakatan (Q.S. Shaad : 24) 2) Mudharabah

Adalah

kerjasama

antara

bank

dan

dengan

mudharub

(nasabah/pengelola) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini shabibul maal menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pengelola untuk dikelola sebaikbaiknya. c. Konsep Sewa – Leasing Concept 1) Ijarah menurut etimologi memiliki arti upah, sewa, jasa dan imbalan.38 Menurut terminologi ijarah adalah akad sewa menyewa dengan mengambil manfaat sesuatu dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syaratsyarat.39 2) Ijarah Muntahiya Bittamlik Adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang di tangan si penyewa. 40 3. Produk Jasa – Service Product Produk-produk jasa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah sebagai berikut: 38

AH. Azharudin Lathif, Fiqh Muamalat, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal.120

39

Moh. Rifa`i, Konsep Perbankan Syari`ah, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), hal.77

40

Muhammad Syafi`i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2001), Cet ke-1, hal.118

a. Wakalah Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kuasa. b. Kafalah Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Q.S. Yusuf : 72). c. Hawalah Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib

menanggungnya. Dalam pengertian lain,

merupakan

pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal `alaihi atau orang yang berkewajiban membayar hutang. d. Rahn Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai

ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. e. Qardh Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus (Q.S. Al-Hadiid :11). 4. Jasa Layanan – Services Jasa layanan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah sebagai berikut: a. ATM Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran zakat-infaq-shadaqah (hanya pada ATM Muamalat), dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu Muamalat dapat di akses di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, yang bebas biaya penarikan tunai. Kartu Muamalat dapat juga dipakai untuk

bertransaksi di lebih dari 18.000 merchant Debit BCA/PRIMA. Untuk ATM Bersama dan BCA/PRIMA, saat ini sudah dapat dilakukan transfer antar bank. b. SalaMuamalat Merupakan layanan phone banking 24 jam dan call center melalui (+62 21) 251 1616, 0807 1 6826 2528 (MUAMALAT) atau 0807 11 74273 (SHARE) yang memberikan kemudahan kepada para nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar rekening, serta mengubah PIN. c. Pembayaran Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga pengelola ZIS PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk maupun lembagalembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk melalui phone banking dan ATM Muamalat diseluruh cabang PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. d. Jasa-jasa lain PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti transfer, collection, standing instruction, bank draft, referensi bank.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DANANALISIS PEMBAHASAN

A. Analisis Metode Pengakuan Laba PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk 1 Rasio Kewajiban Penyedian Modal Minimum Rasio kewajibanpenyediaan modal minimum atau capital adequacy ratio (CAR) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (ATMR) Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 tanggal 10 juni 2005 tentang kewajiban penyediaan modal minimum berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan peraturan bank tersebut harus memasukkan risiko kridit dan risiko pasar dalam perhitungan CAR dengan memasukkan komponen modal pelengkap tambahan. Berdasarkan perhitungan manajemen pada tanggal 13 Desember 2008 dan 2007 Bank memiliki rasio kecukupan modal (CAR) masing-masingsebesar 10,83 persen dan 10,69 persen dengan demikian bank telah memenuhi ketentuan rasio minimal KPMM sebesar 8 persen sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM bagi Bank Umum.

Tabel 4.1 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Rasio Kewajiban Penyedian Modal Minimum (Dalam Juta Rupiah)

A. Modal Inti Modal di setor Cadangan tambahan modal agio saham Cadangan umum dan tujuan Laba tahun berjalan setelah pajak (50%) Total modal inti B. Modal Pelengkap Cadabgan umum penyisihan penghapusan aset produktif Pinjaman subordinasi Jumlah modal pelengkap Total modal inti dan modal pelengkap Penyertaan (-/-) Total modal

Aset tertimbang menurut risiko (ATMR) Risiko kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) yang tersedia untuk kredit dan risiko pasar (CAR) Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) yang di wajibkan

2008 Rp

2007 Rp

492.790.792

492.790.792

132.448.258 126.444.653

132.498.258 68.314.682

102.270.204 861.238.951

72.662.465 773.501.241

103.092.515 312.436.175 415.528.690

110.204.078 100.000.000 210.204.078

1.276.767.641 (41.559.263) 1.235.208.378

983.705.319 (41.238.467) 942.466.852

11.402.270.390

8.816.326.240

10,83%

10,69%

8,00%

8,00%

2 Rasio kecukupan modal Bagi sebuah bank, modal memiliki fungsi yang sangat penting. PT Bank muamalat Indonesia Tbk. Menggunakan modal untuk membiayai kegiatan oprasionalnya dalam upaya menghasilkan keuntungan sehingga kelangsungan hidupnya terjaga dan makin berkembang. Modal juga berfungsi sebagai penopang risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana-dana dalam aktiva produktif yang mengandung risko dan sebagai dasar bagi penetapan batas maksimal kredit selain itu jumlah modal yang besar akan mempengaruhi strategi pemasaran dalam mengembangkan usahanya. Modal yang besar tersebut akan memungkinkan perusahaan melakukan perluasan usaha sehingga membuka peluang-peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula. Sebagaiman tercantum dalam peraturan BI No.7/13/PBI/2005 tentang kewajiban modal minimum (KPMM) bank umum. Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum memiliki modal minimum sebesar 8 persen dari ATMR Tabel 4.2 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Perhitungan CAR (Dalam Juta Rupiah)

Pos-pos I. Komponen Modal A. Modal Inti

2006 731.159

2007 773.501

2008 861.238

B. Modal Pelengkap Penyertaan TOTAL MODAL II. ATMR III. CAR

204.709 (6.6.77) 929.190 6.530.364 14.23 %

210.204 (41.238) 942.467 8.816.327 10.69 %

415.528 (41.559) 1.235.208 11.402.270 10,83%

3 Tingkat kesehatan Bank Tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan standar edaran Bank Indonesia No.9/24DPbS tanggal 30 Oktober 2007 adalah hasil penilaian atas berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas asset, rentabilitas, sensifitas terhadap risiko psar dan penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen. Nilai akhir dari penilaian tingkat kesehatan bank di nyatakan dalam pringkat komposit. Berdasarkan perhitungan manajemen pada tanggal 31 Desember 2008 bank memiliki peringkat komposit 2A dengan demikian Bank Muamalat, Tbk tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomiaan dan industri keungan namun bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera di atasi oleh tindakan rutin.

Tabel 4.3 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kesehatan Bank Komponen Utama Faktor finansial Permodalan/ CAR Kualitas Aset

Rasio Standar BI Rasio Bank 10,83 0,97

Lebih besar = 12% Lebih dari 0,99%

Penilaian peringkat komposit 2 Baik 2 Baik

Bobot

Penilaian peringkat faktor

25 % 50 %

0,50 1,00

Rentabilitas Likuiditas Sensifitas terhadap pasar Penilaian peringkat faktor financial Faktor Manajemen Manajemen umum Manajemen risiko Manajemen kepatuhan Penilaian peningkatan faktr manajmn Peningkatan Komposit

2,85 41,67% 53,37%

A A A

Lebih dari 3% Lebih dari 25% Lebih dari 12%

A A A

2 Baik 1 sangat Baik 1 sangat Baik

10 % 10 % 5%

0,10 0,05 2

Baik Baik Baik A 2A

4 Metode Pengakuan Laba oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Pengakuan pendaptan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk diakui secara aklrual hanya untuk keperluan penyusunan laporal laba rugi saja sedangkan untuk perhitungan pendapatan dengan tujuan penghitungan bagi hasil dengan menggunakan dasar kas (Kas Basis). Dalam PSAK No. 59 ada beberapa pendapatan yang di akui secara akrual basis yaitu: a. Pendapatan yang berasal dari penyaluran performing. b. Pendapatan yang berasal dari jual beli (mudhorobah, salam, istisna) di akui secara akrual basis karena margin keuntungan yang akan di peroleh sudah di ketahui sejak awal terjadi akad jual beli tersebut. c. Pendapatan prinsip bagi hasil (murabahah, musyarakah) diakui secara akrual jika ada laporan dari nasabah yang dapat di peratanggung jawabkan. Selainnya untuk pengakuan pendapatan yang lain diakui atas dasar kas basis.

5 Pengakuan Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Untuk pengukuran pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk semua pembiayaan diakui atas dasar kas basis. Sedangkan prodakprodak pembiayaan yang ada pada Bank Muamalt Indonesia antara lain: a. Pembiayaan Investasi yang terdiri atas: 1. Murabahah 2. Musyarakah 3. Mudharabah 4. Ijarah (Sewa beli) 5. Istisna (pesanan/ kontrak) b. Pembiayaan Modal Kerja 1. Murobahah (jual beli) 2. Musyarokah (kerjasama/ syirkah) 3. Mudharabah (100%) 4. Salam (untuk pertaniaan) 5. Rahn (gadai) 6. Qordh c. Pembiayaan Konsumtif yang terdiri atas: 1. Pemilikan motor (kolektif) 2. Pemilikan mobil (baru/bekas) 3. Renofasi rumah

6 Perbandingan Antara Pengakuan Pendapatan Transaksi Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil atas Dasar Kas (Cash Basis) dan Dasar Akrual (Accruel Basis) Salah satu konsep akuntansi yang harus dipahami adalah konsep dasar kas (cash basic) dan dasar akrual (accrual basic). Kedua basic ini membedakan cara pencatatan pendapatan dan biaya dalam laporan pendapatan dan biaya dalam laporan pendapatan dan biaya perusahaan. Dalam cash basic, pendapatan merupakan semua pendapatan dalam bentuk tunai atau kas. Jumlah pendapatan yang dilaporkan adalah sama dengan total uang yang diterima oleh perusahaan pada satu priode. Sementara pengertian biaya adalah seluruh pengeluaran yang dibayar oleh perusahaan dalam satu priode yang menguragi kas perusahaan. Pada akhirnya, laba atau rugi adalah yang merupakan selisih antara pendapatan dan biaya, bila menggunakan cash basic dapat di ketahui secara cepat dengan menghitung berapa saldo kas yang ada pada akhir priode. Accrual basic melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan biaya perusahaan pada satu priode. Apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan biaya perusahaan pada satu priode. Apa yang seharusnya menjadi pendapatan adalah semua pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan, terlepas apakah hak ini telah di wujudkan dalam bentuk penerimaan kas atau belum. Begitupun dengan biaya, yang menjadi

biaya perusahaan adalah semua biaya/ pengeluaran yang menjadi kewajiban perusahaan, terlepas apakah kewajiban ini telah di wujudkan dalam bentuk pengeluaran kas atau belum. Hal ini terjadi karena adanya prinsip “maching cos against revenue” yaitu menyandingkan biaya yang timbul dengan hasil yang diperoleh pada priode yang sama. Metode accrual basic lebih memberikan gambaran yang tepat mengenai kondisi keuangan perusahaan akan tetapi cash basic lebih mudah dilakukan serta memberi gambaran yang mudah dimengerti mengenai status surplus atau defisit perusahaan dikaitkan dengan saldo kas yang dimiliki. Alternatif lain adalah Modified Acrual basic (dasar akrual campuran) yang merupakan penggabungan dari cash basic dan accrual basic, dimana pendapatan dicatat berdasarkan cash basic sementara biaya dicatat berdasarkan acrual basic. Alternatif ini menggambarkan kehati-hatian (conservatism) yang tinggi dari manajemen perusahaan. Tidak ada yang membatasi metode mana yang harus dipakai dalam pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan. Namun untuk laporan keuangan yang ditujukan untuk pihak eksternal maka yang bisa digunakan adalah accrual basic. Dalam akuntansi perbankan syariah di indonesia kecenderungan yang berlaku adalah penerapan accrual basic dalam laporan transaksi dan modified accrual basic dalam pelaporan laba/rugi. Didalam PSAK No. 59 tentang akuntansi Perbankan Syariah, asumsi dasar yang di pakai adalah menggunakan dasar akrual tetapi khusus untuk

pengakuan pendapatannya atau perhitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas. Ada dua macam dasar akuntansi yang di pergunakan secara luas: a. Akuntansi Berbasis Akrual Pengaruh dari suatu kejadian langsung diamati pada saat terjadinya. Jadi usaha memberikan satu jasa, melakukan penjualan atau menyelesaikan beban, transaksi tersebut akan di catat tanpa memperhatikan apakah kas sudah di terima atau belum, apakah sudah di keluarkan atau belum. Sementara itu prinsip pengakuan pendapatan dengan dasar akrual menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat (Weygrant dan Keiso, m 1997: 597) yaitu: 1. Direalisaasi atau dapat direalisasi Realized, Pendapatan di realisasi bila barang-barang dan jasa-jasa diperlakukan untuk kas atau diklaim atau kas (piutang). Pendapatan dapat direalisasi bila aktiva yang di terima segera dapat di konfirmasi pada jumlah kas atau klaim atas yang diketahui. 2. Dihasilkan Earbe., Pendapatan dihasilkan bila kesatuan itu sebagian telah menyelesaikan apa yang harusnya di lakukan agar berhak mendapat manfaat yang diberikan dari pendapatan, yakni bila proses telah selesai atau sebenarnya telah selesai.

Keuntungan (yang dibedakan dengan pendapatan) biasanya dihasilkan dari transaksi dan kejadian lain yang tidak melibatkan “proses mencari laba”, untuk pengakuan keuntungan dihasilkan (Earned) umumnya kurang signifikan dibandingkan direalisasi atau dapat direalisasi. Keuntungan umumnya diakui padasaat penjualan aktiva, disposisi kewajiban atau ketika harga aktiva tentu berubah. Sesuai dengan prinsip ini maka: a. Pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan

biasanya

diinteprestasikan

berarti

tanggal

pengiriman kepada pelanggan. b. Pendapatan dari jasa yang diberikan diakui ketika jasa-jasa telah dilaksanakan dan dapat di tagih. c. Pendapatan dari memberi memungkinkan bagi pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan, seperti sewa, royalty diakui pada saat berlakunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan. d. Pendapatan dari pelepasan aktiva selain priodik pada tanggal penjualan. Akuntan menggunakan prinsip realisasi untuk memilih sebuah peristiwa dan siklus untuk waktu pengakuan revenue dan income ke tahap yang berbeda dari suatu siklus oprasi.

Sebuah peristiwa dipilih untuk mengindikasikan terjadinya perubahan tertentu dalam assets dan utang untuk dicatat dan memadai Definisi prinsip realisasi adalah: -

Makna realisasi ini adalah bahwa perubahan dalam asset atau utang secara memadai telah menjadi tertentu dan bertujuan untuk membenarkan pengakuan dalam akun. Pengakuan ini tergantung kepada pertukaran antara pihakpihak yang independen (dalam praktiknya perdagangan yang berlaku atau dalam pengertian kinerja kontrak yang dianggap benar). (belkaovi, 2000:180)

-

Pada Bank Non Syariah (Bank Konvensional) pendapatan diakui pada priode terjadinya bunga serta rate yang telah disepakati, karena sifat pembiayaan adalah hutang, padahal bank syariah pengakuan pendapatan menjadi unik karena prinsip yang digunakan bagi hasil.

Secara acrual, return terjadi pada saat nasabah melaporkan laba atau rugi yang secara teknis diketahui pada saat nasabah menyerahkan laporan keuangan (laporan laba rugi). Mekanisme pembiayaan bagi hasil yang yang ada pada Bank Muamalat Indonesia setiapnya pasti melaporkan bagi hasil yang telah

disepakati bersama memang dihitung perbulan yang akan membayar kas saat itu juga. Argumen yang meragukan bahwa dasar akrual (accrual basis) akan mengakui pendapatan yang belum pasti laba bank berdasarkan laporan. Bagi hasil dengan dasar akrual pendapaatan diakui pada priode terjadinya.

b. Akuntansi Berbasis Kas Tidak akan mencatat suatu transaksi jika belum ada uang kas yang di terima atau dikeluarkan, penerimaan kas akan diperlukan sebagai pendapatan, sedangkan pembayaran kas akan diperlukan sebagai beban. Pendapat yang mendukung penggunaan gabungan dasar kas basis dan akrual basis dalam yang mendukung Akuntansi Bank Muamalat Indonesia (Sumber:www.Republika.com) adalah: 1

Pencatatan biaya yang di lakukan dengan dasar Akrual karena bank yang sudah mengetahui kewajiban yang belum jatuh tempo (accrual basis) harus mengikuti Sunatullah (QS 2:282-283) bahwa bank harus memasukkan yang diamanahkan kepadanya dan harus ditunaikan sesuai dengan akad yang telah dilakukan. Jadi tetap harus mencatat walaupun belum dibayar.

2

Pendapatan dicatat dengan dasar kas cas basis karena walaupun sudah ada akad tidak bisa diklaim pendapatan itu pasti akan diperoleh serta tidak dapat dipastikan berapa besar yang akan diperoleh dimasa akan datang, karena sifatnya yang tidak pasti. Bagaimanapun juga kewajiban harus diutamakan.

B. Analisis pengaruh Metode Pengakuan Laba terhadap Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio / CAR) pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 1. Analisis CAR (Capital Adequacy Ratio) / Rasio Kecukupan Modal Tingkat kesehatan suatu Bank di ukur dari tingkat kecukupan modal minimum atau CAR, suatu bank akan dinilai sehat atau layak untuk menjalankan usahanya jika bank tersebut memiliki nilai CAR lebih dari 8 persen. Cara pengitungan CAR ada dua yaitu: 1

Dengan cara membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga.

2

Dengan cara membandingkan modal dengan aktiva beresiko.

Untuk sekarang ini ukuran yang kedua inilah yang digunakan dalam penghitungan CAR yang di tetapkan oleh BIS Bank for International Settlemnts dalam cara penghitungan yang kedua ini modal di bandingkan dengan aktiva berresiko atau ATMR. MODAL

CAR = Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

1. Modal Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya resiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Sedangkan modal dalam bank syariah diperoleh dari modal inti dan ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yangtercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (Mudhorobah. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (Wadiah) atau pinjaman (qard), termasuk atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana Wadia’ah atau qard. Sebenarnya dana-dana rekening bagi hasil (mudhorobah) dapat juga dikategorikan sebagai modal, yang oleh karenanya disebut kuasi ekuitas. Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung resiko

atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus (mis management), kelainan atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku mudhorib. Dengan demikian sumber dana ini tidak dapat sepenuhnya berperan dalam fungsi pemodalan bank. 2. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Resiko atas modal berkaitn dengan dana yang di investasikan pada aktiva beresiko, baik yang beresiko rendah ataupun resikonya yang lebih tinggi dari yang lain. ATMR adalah faktor pembagi (denominator) dari CAR sedangkan modala adalah faktor yang dibagi (numerator) untuk mengukur kemampuan modal menanggung resiko atas aktiva terserbut. Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva perbankan syariah terbagi atas: -

Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/ atau kewajiban atau hutang (wadi’ah atau qard dan sejenisnya)

-

Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (Profit and loss Sharing Investment Account) yaitu Mudharabah Baik (General Investment Account/mudharabah mutlaqah yang tercatat pada neraca/on balance sheet maupun Restricted Investment Account/

mudharabah

muqayyadah

yang

dicatat

pada

rekening

administratif/ off balance sheet). Aktiva yang di danai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang, resikonya di tanggung oleh modal sendiri, sedangkan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil, resikonya di tanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan diatas, pemilik rekening bagihasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus (mis management), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku mudhorib. Olehkarenanya tetap ada potensi resiko, ( katakanlah dengan probability 50%), yang harus di tanggung oleh modal bank sendiri. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa atas aktiva ini harus pula di bentuk PPAP. Berdasarkan pembagian jenis aktiva tersebut diatas, maka pada prinipnya bobot resiko bank syariah atas: •

Aktiva yang dibayar oleh modal bank sendiri dan / atau dana pinjaman (wadi’ah card dan sejenisnya )adalah 100%

•

Aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil (baik general ataupun restricted investment account) adalah 50%.

3. Contoh Perhitungan CAR

1.

Misalnya Bank Muamalat Indonesia memberikan pembiayaan pada nasabah sebesar Rp. 1.000.000.000 yang berasal dari modal bank yang bobot resikonya 20 % maka ATMRnya adalah: 1.000.000.000 X 20% = 200.000.000

2.

Misalnya, setelah tahun berjalan Bank Muamalat Indonesia memiliki modal sebesar Rp 100.000.000.000, dan ATMR setelah di jumlahkan sebesar

120.000.000 maka nilai

CARnya adalah 100.000.000.000 = 8,33 120.000.000 Maka jika dengan hasil perhitungan diatas maka Bank Muamalat Indonesia dapat dinyatakan sehat dan dapat menjalankan usahanya, karena nilai CARnya diatas 8%

2. Analisis Pengakuan Laba Terhadap Nilai CAR Dalam pembahasan Kerangka Dasar penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari’ah, paragraf 16 dijelaskan bahwa: “Asumsi dasar akuntansi perbankkan syari’ah sama dengan asumsi dasar akuntansi keuangan yang berlaku umum, yaitu konsep kelangsungan usaha (going concern) dan dasar akrual (accrual basic). Perhitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kash (cash basic).” perbandingan laporan laba / rugi Bank Muamalat dengan format

akuntansi syariah (baik yang merupakan adopsi akuntansi konvensional maupun yang murni syari’ah) dan akuntansi konvensional seperti disajikan berikut:

TABEL 4.4 PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. LAPORAN LABA / RUGI BANK Per Desember 2008 dan 2007

2008 Rp PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB Pendapatan dari penjualan Pendapatan dari bagi hasil Pendapatan dari Ijarah bersih Pendapatan usaha utama lainya Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYARIAH TEMPORER HAK BAGI HASIL MILIK BANK PENDAPATAN USAHA LAINYA BEBAN USAHA Beban kepegawaian Beban umum dan administrasi Beban penyisihan penghapusan aktiva produktif bersih Beban estimasi kerugian komitmen dan kontijenitas Beban bonus giro wadiah Beban lain-lain Jumlah beban usaha LABA USAHA PENDAPATAN NON USAHA LABA SEBELUM BEBAN PAJAK MANFAAT (BEBAN) PAJAK Kini Tangguhan Beban pajak penghasilan-bersih LABA BERSIH

2007 Rp

596.330.338 655.175.757 28.696.628 40.702.149

533.189.337 545.077.345 27.473.840 59.579.032

1.320.90.868 (515.423.413)

1.165.319.554 (500.150.515)

805.481.455 147.129.137

665.169.039 117.867.763

(136.812.606) (397.236.094)

(108.973.028) (296.375.116)

(2.510.526)

(113.634.036)

(2.369.870) (8.514.466) (56.068.656) (643.512.218) 309.098.374 3.916.563 301.168.647

(75.565) (4.075.33) (38.534.533) (561.667.612) 221.369.190 1.686.589 212.038.351

(96.628.241) 2.670.480 (93.957.761) 207.210.886

(68.824.572) 2.111.151 (66.713.421) 145.324.930

LABA BERSIH PERSAHAM DASAR

252,62

177,17

Tabel 4.5 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Perhitungan CAR (Dalam Juta Rupiah) Pos-pos I. Komponen Modal A. Modal Inti B. Modal Pelengkap Penyertaan TOTAL MODAL II. ATMR III. CAR

2008

2007

861.238 415.528 (41.559) 1.235.208 11.402.270 10,83%

773.501 210.204 (41.238) 942.467 8.816.327 10.69 %

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa nilai CAR dapat dihasilkan dengan cara: MODAL CAR = Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 2008 1.235.208 CAR = 11.402.270 = 10,83 Jadi ATMR untuk Tahun 2008 adalah 10,83

MODAL CAR = Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 2007 942.467 CAR = 8.816.327

= 10,69 Jadi ATMR untuk Tahun 2007 adalah 10,69 Dengan metode pengakuan laba atas dasar kas dan dasar akrual yang menghasilkan perhitungan laba rugi yang sama pada akhir periode, perbedaan metode pengakuan laba hanya mempengaruhi jika laporan laba yang dihasilkan oleh bank syariah akan kecil, karena hanya menghitung pendapatan yang benar-benar diterima oleh kas, pendapatan yang belum pasti diterima oleh kas tidak dimasukkan kedalam perhitungan laba. Tetapi jumlah pendapatan yang tidak dimasukkan dalam perhitungan akan dimasukkan dalam perhitungan pada saat jatuh tempo atau pada saat diterima pelunasan pada akhir periode. Metode pengakuan laba

yang diterapkan oleh Bank Muamalat

Indonesia hanya sedikit mempengaruhi nilai CAR karena nilai CAR hanya di pengaruhi laba ditahan sebab nilai laba ditahan inilah dimasukkan pada perhitungan modal, semakin tinggi nilai laba ditahan yang dicadangkan oleh pihak bank maka perhitungan modal akan semakin tinggi.

BAB V PENUTUP A. Kesimpilan Secara garis besar pembahasan dari bab-bab yang telah dibahas di atas dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Ekonomi Islam merupakan suatu pembahasan tentang

kegiatan manusia

dalam berekonomi dengan dilandaskan nilai dan norma yang diajarkan dalam agama Islam, yang memiliki prinsip keadilan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. 2. Permasalahan kemiskinan tidak dapat dipahami secara parsial, karena ia ada bukan datang dengan sendirinya, melainkan ada unsur-unsur yang berkaitan dengan itu. Struktur atau sistemlah yang mengakibatkan adanya kemiskinan. Adanya distorsi kekuasaan atau distorsi makna keuasaan itu sendiri yang mengakibatkan kemiskinan. 3. Ibn Khaldun yang lahir ketika peradaban Islam dalam proses penurunan dan disintegrasi, maka itu sangat mempengaruhi dalam pemikiran-pemikirannya. Ia pemikir yang dituntut untuk mengembalikan Islam pada kejayaannya. 4. Muqaddimah adalah buah karya dari cita-cita besarnya tersebut. Ia mencoba untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang menentukan kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa (daulah) dan peradaban ('umran). Tetapi bukan hanya itu saja yang dibahas, Muqaddimah juga berisi diskusi ekonomi,

sosiologi dan ilmu politik, yang tetap relevan untuk dikaji dalam menjwab persoalan-persoalan masa kini. 5. Pemikiran ekonomi dan politik Ibn Khaldunlah yang dikaji dalam upaya penuntasan kemiskinan. Menurutnya Negara harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan ini adalah sebuah akhir dari tujuan pemikranpemikiran ekonomi dan politiknya.

B. Saran Sebagai pengemban amanah rakyat pemerintah sudah seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan malah menjadi penyengsara bagi rakyat. Dan kekuasaan harus berorientasi penuh pada kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahnya Departemen Agama RI Adiwarman Karim, Bank: Analisis fiqih dan Keuangan ,cet.3-4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari ke Praktek, cet.1. Jakarta: Gema Insani Press,2001. Akmal Yahya, Prfit Distribution, Artikel di Akses pada 22 Maret 2008 dari www.ifibank.go.id Arifin, Zaenal, Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah,cet.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. Artikel di Akses pada 22 Maret 2008 dari www.d-bes.net Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007 Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah. Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah, cet.1 Jakarta: Renaisan, 2005. Dalan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi kedua Jakarta: LPFEUI,1999 Dawam Rahardjo, Islam Transformasi Sosial Ekonomi, Yogyakarta: LSAF 1999 Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Ulama Indonesia (MUI). Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, ed. Revisi. Ciputat: Gaung Persada, 2006. Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005. Harahap, Sofyan Syafri, Akuntansi Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, -----------, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, cet.4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Hatif Hadikoesomo, Deposito Mudhorobah Sebagai Kuasi Modal Bagi Bank Syariah; Suatu tinjauan teoritis dan kemungkinan penerapanya, makalah pendidikan sekolah staf dan pimpinan BI angkatan XXV, Jakarta:2002, Perpustakaan Riset BI. Imam Hilman dkk, Perbankan Syariah Masa Depan, Jakarta: Senayan ABADI publishing, 2003. Iwan Triyuwono, Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah, Jakarta: Raja Grafindi Persada 2006. Jumingan, Analisis Laporan Keuangan, jakarta: Media Grafika 2006 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, cet.6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005 ----------------, Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2005. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES). Materi Dakwa Ekonomi Syariah, Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah) Putra, Dwika Darma, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Rasio Kecukupan Modal (Capital Adquacy Ratio/ CAR) Bank Syariah di Indonesia, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2004. Syarif Arbi, Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, Jakarta: Djambatan 2003 Save, M. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, cet1, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 1997 Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan, edisi ke Dua, Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999. Sjahadeni, Sutan remy, Perbankan Islam dan Kedudukanya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, Jakarta: Grasindo, 2005. Sofjan Assauri, Matematika Ekonomi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 Sumarni, Murti, Manajemen Pemasaran Bank, Edisi kelima, Yogyakarta: Liberty, 2002 Syafri Harahap, Sofyan, Wiroso Muhammad Yusuf Akuntansi Perbankan Syariah, cet,1, Jakarta: LPFE Usakti, 2005 -----------------, Laporan Keuangan: Analisis Kritis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 Tazkiya Institute dan BI, Kajian Regulasi dan Prodak Perbankan Syariah sebagai Bahan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah, Jakarta: 2003. Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Konsep Produk dan Implementasi Oprasional Perbankan Syariah, Jakarta: Djambatan, 2001. Tuti Lestari, Dampak Perlakuan Akuntansi Triyuwono,Iwan, Organisasi dan Akuntansi Syariah, Yogyakarta:LKIS, 2000 Veithzal Rivai, Andi Permata Veithzal, Ferry N, Financial Bank, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007 Wright, Manajemen Keuangan, Yogyakarta: Yayasan Kanisius 1970 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002