Peran ORI dalam penyelesaian laporan/pengaduan dan pengawasan implementasi UU Pelayanan Publik Oleh : Budi Santoso, SH, LL.M
(Ombudsman RI Bid.Penyelesaian Laporan/Pengaduan)
Jakarta, 24 Juli 2013
Rekapitulasi Laporan/Pengaduan selama periode Semester I (1 Januari - 20 Juni 2013) yaitu sejumlah 1256 laporan/pengaduan
350
300
289
248
239
250
223
227
200 150 100 50
30
0
Januari By: Litbang Ombudsman RI
Februari
Maret
April
Mei
Juni 2
KLASIFIKASI PELAPOR
0%
10%
Perorangan/Korban Langsung
40%
50%
60%
70%
8.0%
Lembaga Swadaya Masyarakat
6.5%
Media
6.4%
Kelompok Masyarakat
6.4%
By: Litbang Ombudsman RI
30%
62.5%
Kuasa Hukum
Keluarga Korban
20%
4.7%
Lembaga Bantuan Hukum
1.4%
Instansi Pemerintah
1.2%
Badan Hukum
1.1%
Organisasi Profesi
0.9%
Lain-lain
0.8%
3
MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN
0%
10%
20%
30%
40%
Datang Langsung
60%
54,1%
Surat
31,8%
Media (Inisiatif Investigasi)
By: Litbang Ombudsman RI
50%
8,4%
Website
2,2%
E-mail
1,9%
Telepon
1,4%
Fax
0,2%
Lain-lain
0,0%
4
JENIS MALADMINISTRASI
0%
5%
10%
15%
20%
Penundaan Berlarut
14.6%
Tidak Memberikan Pelayanan
14.1%
Permintaan Uang, Barang dan Jasa
5.7%
Tidak Kompeten
5.2%
Berpihak
4.5%
Tidak Patut
By: Litbang Ombudsman RI
35%
17.3%
Penyimpangan Prosedur
Konflik Kepentingan
30%
32.7%
Penyalahgunaan Wewenang
Diskriminasi
25%
3.7% 1.8% 0.5%
5
KELOMPOK INSTANSI TERLAPOR 0%
5%
10%
15%
20%
Pemerintah Daerah
8.2%
BUMN/BUMD
6.9%
Lembaga Peradilan
6.5%
Kejaksaan
3.7% 1.8% 1.3%
Lembaga Pemerintah Non Kementerian
0.9%
Lembaga Pendidikan Negeri
0.6%
TNI
0.6%
By: Litbang Ombudsman RI
40%
10.4%
Badan Pertanahan Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat
0.3%
Badan Pemeriksa Keuangan
0.1%
Lain-lain
35%
17.4%
Instansi Pemerintah/Kementerian
Komisi Negara
30%
36.0%
Kepolisian
Perbankan
25%
5.3%
6
INSTANSI yang Dilaporkan Badan Pertanahan Nasional BUMN/BUMD Desa Kantor Pertanahan Kantor Wilayah Pertanahan Kecamatan Kelurahan Kementerian Agama Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum & HAM Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan & Perikanan Kementerian Kesehatan Kementerian Keuangan Kementerian Komunikasi & Informatika Kementerian Luar Negeri Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Kementerian Negara Koperasi & KUKM Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara PAN dan RB BAPPENAS Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Perhubungan Kementerian Pertanian Kementerian Sosial Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi Kepolisian Daerah Kepolisian Resort Kepolisian Resort Kota Kepolisian Sektor Kepolisian Wilayah Kepolisian Wilayah Kota Besar Mahkamah Agung Mahkamah Militer Markas Besar Kepolisian RI Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Pemerintah Propinsi Pengadilan Agama Pengadilan Negeri Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sekretariat Negara Total
Pemerintah Daerah
Kepolisian
3.1% 4.0% 6.2% 74.6% 12.2% 100.0%
25.7% 30.7% 18.8% 17.9% 0.5% 4.6% 1.8% 100.0%
Kelompok Instansi Kementerian BPN 7.6% 0.8% 21.4% 1.5% 0.8% 4.6% 15.3% 0.8% 4.6% 1.5% 0.8% 1.5% 0.8% 0.8% 6.1% 13.7% 2.3% 1.5% 0.8% 12.2% 0.8% 100.0%
29.1% 60.2% 10.7% 100.0%
BUMN/BUMD
Lembaga Peradilan
100.0% 100.0%
22.0% 1.2% 8.5% 56.1% 2.4% 8.5% 1.2% 100.0%
PROSENTASE JUMLAH PENGADUAN DI MASING-MASING PERWAKILAN 0%
Jakarta DIY & Jateng Selatan Jawa Timur Nusa Tenggara Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Nusa Tenggara Barat Jawa Tengah Kalimantan Barat Sumatera Barat Sumatera Utara Jawa Barat Sulawesi Tengah Kepulauan Riau Aceh Sumatera Selatan Bali Lampung Sulawesi Selatan Riau Kalimantan Timur Sulawesi Tenggara Maluku Papua
By: Litbang Ombudsman RI
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
36,5% 9,8%
9,6% 6,4% 6,1%
4,9% 4,4% 3,2% 3,0%
2,9% 2,8% 2,6% 2,5%
1,4% 1,1% 1,0%
1,0% 0,4% 0,4% 0,1%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
8
By: Litbang Ombudsman RI 17
0 5 0
5 0
Maluku
0 Sulawesi Selatan
32
Sulawesi Tenggara
Papua
55
Nusa Tenggara Timur
61
Nusa Tenggara Barat
38
Sulawesi Tengah
76
Sulawesi Utara
Kalimantan Timur
100
Kalimantan Selatan
13
Kalimantan Barat
40
Bali
Jawa Timur
150
DIY & Jateng Selatan
33
Jawa Tengah
Jawa Barat
13
Lampung
1
Sumatera Selatan
Riau
36
Kepulauan Riau
14 35
Sumatera Barat
50
Sumatera Utara
500
Aceh
Jakarta
JUMLAH PENGADUAN DI MASING-MASING PERWAKILAN
Jumlah Laporan Masyarakat Januari-20 Juni 2013
459
450
400
350
300
250
200
123 120
80 0
9
PROSENTASE DAERAH ASAL PELAPOR 0%
Jawa Timur DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Barat DI Yogyakarta Nusa Tenggara Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sumatera Utara Nusa Tenggara Barat Kalimantan Barat Sumatera Barat Sulawesi Tengah Banten Sumatera Selatan Kepulauan Riau Bali Sulawesi Selatan Nanggroe Aceh Darussalam Lampung Riau Kalimantan Timur Jambi Maluku Bangka Belitung Papua Bengkulu Kalimantan Tengah Sulawesi Tenggara Maluku Utara Papua Barat
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
13,6% 11,5% 9,2% 7,7% 6,8% 6,4% 6,1% 5,4% 4,8% 4,5% 3,3% 3,1% 2,5% 2,2% 2,0% 1,8% 1,7% 1,5% 1,4% 1,1% 0,7% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
10
A. Supervisi Pelayanan Publik Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi riel penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik. Aspek-aspek yang disupervisi meliputi : - Sarana Prasarana - Petugas - Temuan Khusus B. Sistemik Review Adalah kegiatan kajian terhadap kebijakan yang dilakukan instansi penyelenggara publik yang diduga terjadi maladminisitrasi dan memberikan dampak luas kepada masyarakat pengguna layanan publik
Kegiatan Supervisi Pelayanan Publik dilakukan di Kabupaten/Kota yang meliputi 8 (delapan) Kantor Pelayanan Publik, yaitu : 1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Kantor Polres Unit Pelayanan SIM 5. Kantor SAMSAT 6. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 7. Kantor Imigrasi 8. Lembaga Pemasyarakatan
1) 2) 3) 4)
5) 6)
7) 8) 9) 10)
11)
12)
Kota Tomohon, Sulawesi Utara tanggal 14-17 Feb 2012 Kab. Bandung, Jawa Barat tanggal 15 – 19 April 2012 Kab. Bantul, DI.Yogyakarta tanggal 22-26 April 2012 Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur , tanggal 21-25 Mei 2012 Kab. Sidoarjo, Jawa Timur , tanggal 21 – 25 Mei 2012 Kota Medan, Sumatera Utara tanggal 4-8 Juni 2012 Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, tanggal 14-18 Juni 2012 Kota Batam, Kep. Riau, tanggal 23 -25 September 2012 Kota Denpasar, Bali, tanggal 5-9 November 2012 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 5-9 November 2012 Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tanggal 19-23 November 2012 Kota Ambon, Maluku tanggal 10-14 Desember 2012
Kegiatan Sistemik Review yang telah dilakukan pada tahun 2012 : 1)
2)
3)
4)
Penyelenggaraan Sertifikasi Guru (hasilnya sudah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan tanggal 30 Juli 2012) Proses pengembalian dan penyerahan berkas perkara dari Kejaksaan kepada Kepolisian yang berulang-ulang. Penyelesaian masalah pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon PNS. Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno dan Kawasan Kemayoran.
C. Koordinasi dengan Penyelenggara Pelayanan Publik Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk membangun komitmen bersama dengan penyelenggara pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
1)
2)
3)
Rakor Ombudsman RI dengan Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen PAS, Dirjen AHU dan Dirjen Imigrasi) mengenai upaya peningkatan pelayanan publik dan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan, Imigrasi dan AHU, dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2012; Rakor Ombudsman RI dengan Badan Pertanahan Nasional, dalam rangka implementasi Inpres No. 17 Tahun 2011, dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2012; Rakor Ombudsman RI dengan Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terkait dengan masalah ekstrak vonis, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2012
D. Survey Kualitas Pelayanan Publik Tujuan Survei : - Untuk mengetahui kondisi riel penyelenggaraan pelayanan publik di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Untuk mengetahui peran masyarakat dalam pelayanan publik Untuk mengetahui persepsi dan penilaian masyarakat pada pelayanan publik Sasaran Survei : 1) Dinas Pendidikan 2) RSUD 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5) Dinas Tenaga Kerja Lokasi Survei : 10 Provinsi yang mewakili Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur, masing-masing provinsi meliputi 3 kabupaten/kota -
E. Rapat Koordinasi Nasional Dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu kualitas pelayanan publik, dengan tema “Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”. Peserta Rakornas terdiri dari Inspektur Jenderal pada Kementerian/Lembaga, Gubernur, Inspektorat Provinsi, dan Kepala Kantor Perwakilan. Telah dilaksanakan pd tgl.6 Desember 2012.
TERIMA KASIH
By: Litbang Ombudsman RI
