Ombudsman Republik Indonesia
Posisi Ombudsman dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
Ombudsman Republik Indonesia 2016 @wnBidang Pencegahan2016
KONDISI YANBLIK BERDASARKAN BEBERAPA PERINGKAT INDEKS INDONESIA HASIL SURVEI Global Competitivenes Indeks
National Democratic Indeks Open Government Index ease doing business
Corruption Perception Index
2014-2015
2015-2016
Keterangan
Rangking 34
Rangking 37
Peringkat tahun ini turun menjadi peringkat 37 dengan competitivenes index 4,52 point
Score 73,04
Score 72,82
N/A
Score : 0,58
Rangking 120
Rangking 109
Makin Tinggi makin baik (skala 0-100) Rangking global 32
Skor Indonesia secara pelan naik 2 poin, dan naik cukup tinggi 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Skor CPI berada pada Score 34 Score 38 (Peringkat rentang 0-100. 0 berarti negara (Peringkat 117 88 dari 168 negara dipersepsikan sangat korup, sementara dari 175 negara) yang diukur) skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih. Score Singapura (85), Thailand (38). Filipina (35), Vietnam (31), dan jauh di atas Myanmar (22).
PELAYANAN PUBLIK DALAM PROGRAM PRIORITAS
DINAMIKA JUMLAH LAPORAN PER TAHUN SELAMA PERIODE TAHUN 2011 – 2016
DINAMIKA DUGAAN MALADMINISTRASI SELAMA PERIODE TAHUN 2014 – 2016*) TAHUN Dugaan Maladministrasi
2014
2015
2016
Jml
%
Jml
%
Jml
%
Penundaan Berlarut
1711
25.6%
1736
25.3%
1451
27.2%
Penyimpangan Prosedur
1380
20.7%
1461
21.3%
1025
19.2%
Tidak Memberikan Pelayanan
945
14.2%
1132
16.5%
847
15.9%
Penyalahgunaan Wewenang
777
11.6%
743
10.8%
583
10.9%
Tidak Kompeten
644
9.6%
671
9.8%
549
10.3%
Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa
464
6.9%
464
6.8%
368
6.9%
Tidak Patut
464
6.9%
392
5.7%
315
5.9%
Diskriminasi
130
1.9%
128
1.9%
107
2.0%
Berpihak
103
1.5%
70
1.0%
39
0.7%
Konflik Kepentingan
60
0.9%
62
0.9%
43
0.8%
6678
100.0%
6859
100.0%
5327
100%
Total
DINAMIKA KELOMPOK INSTANSI TERLAPOR SELAMA PERIODE TAHUN 2014 – 2015 TAHUN Kelompok Instansi Terlapor
2014
2015
2016
Jml
%
Jml
%
Jml
%
Pemerintah Daerah
2940
44.0%
2914
42.5%
2257
42.4%
Kepolisian
852
12.8%
807
11.8%
734
13.8%
BUMN/BUMD
515
7.7%
641
9.3%
407
7.6%
Instansi Pemerintah / Kementerian
634
9.5%
593
8.6%
355
6.7%
Badan Pertanahan Nasional
519
7.8%
530
7.7%
384
7.2%
Lembaga Peradilan
256
3.8%
262
3.8%
231
4.3%
Lembaga Pendidikan Negeri
53
0.8%
143
2.1%
170
3.2%
Perbankan
102
1.5%
139
2.0%
118
2.2%
Kejaksaan
119
1.8%
117
1.7%
78
1.5%
Perguruan Tinggi Negeri
81
1.2%
70
1.0%
56
1.1%
Rumah Sakit Pemerintah
38
0.6%
70
1.0%
145
2.7%
Komisi Negara/LNS
99
1.5%
69
1.0%
51
1.0%
Lembaga Pemerintah Non Kementerian
63
0.9%
55
0.8%
22
0.4%
Tentara Nasional Indonesia
36
0.5%
39
0.6%
17
0.3%
Dewan Perwakilan Rakyat
24
0.4%
20
0.3%
16
0.3%
Lainnya
347
5.2%
390
5.7%
286
5.4%
Total
6678
100%
6859
100%
5327
100%
Forecasting Beban Pengaduan Ombudsman RI 5 Tahun Ke Depan 30000
27867 25000
21981 20000 16489
15000
10000 5000 0
6678
6859
3862
4383
2816
2014
2476
2015
8059 5150
2909
2016
9902 6328
3574
2017
11784 7070
4714
2018
13730
14716
8238
8830
5492
2019
5886
2020
Total Pengaduan yang diterima Ombudsman RI Jumlah Pengaduan yang bisa diselesaikan ORI Beban pengaduan yang belum terselesaikan per tahun Kumulatif Beban Pengaduan yang belum terselesaikan tiap tahun
Ombudsman Republik Indonesia
7
Forecasting Beban Pengaduan Ombudsman RI 5 Tahun Ke Depan jika terintegrasi dengan LAPOR!-SP4N 40000
Jumlah Laporan
35000
30000 25000 20000 15000
10000 5000 0
2014
2015
2016
Proyeksi Limpahan LAPOR
2017
2018
2019
2020
13683
16376
19069
21762
Total Pengaduan yang diterima Ombudsman RI
6678
6859
8059
9902
11784
13730
14716
Jumlah Pengaduan yang bisa diselesaikan ORI
3862
4383
5150
6328
7530
8773
9271
Kumulatif Beban Pengaduan yang belum terselesaikan tiap tahun
2816
5292
8201
25458
46088
70114
97321
Beban pengaduan yang belum terselesaikan per tahun
2816
2476
2909
17257
20630
24026
27207
Ombudsman Republik Indonesia
135000 130000 125000 120000 115000 110000 105000 100000 95000 90000 85000 80000 75000 70000 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
8
Jumlah Pengaduan di Berbagai Negara Perhatikan perbandingan Data Pengaduan 2015 ini mengapa jumlah pengaduan Pelayanan Publik Indonesia paling kecil padahal jumlah penduduknya lebih besar? Apakah jumlah pengaduan yang besar menggambarkan kualitas pelayanan buruk ? Negara Swedia
Jumlah Penduduk 9.453.000
Pengaduan ke Ombudsman
Keterangan
7143 laporan
Australia (Federal)
25.000.000
28.154 laporan
7238 bukan kewenangan
Western Australia (Negara Bagian)
2.118.000
11.163 laporan
terdiri dari 9,096 Enquiries dan 2,047 complaints.
Indonesia
230.000.000
6800 laporan
Jumlah laporan ini meliputi seluruh wilayah Indonesia
Mitos Pengaduan • • • • •
Kotak Saran….sudah cukup Mengadu itu buruk/negatif…. Mengadu itu mengganggu… Mengelola Pengaduan itu soal rutin saja… Bupati/Walikota/Kepala Dinas sediakan sms….cukup • Banyak pengaduan kinerja buruk…..
Pengawasan Pelayanan Publik Pengguna Yanblik
Penyelenggara Yanblik
WNI/Penduduk/Badan Hukum
Kementrian/Lembag a/ Pemda/BUMN/BUM D/Korporasi dan Perorangan tertentu.
Pengawas
Pengawasa Internal (Inspektorat) Pengawas Eksternal (Ombudsman , DPR/D, dan masyarakat)
Mengapa Pengelolaan Pengaduan Penting? • Pelayanan Publik lengkap bila terdapat pengelolaan Pengaduan • Pelayanan Publik yang baik harus diiringi dengan jumlah pengaduan yang proporsional • Sesungguhnya muara dari Reformasi Birokrasi adalah reformasi pelayanan publik. • Reformasi layanan publik harus disertai kemampuan penyelenggara untuk mengelola layanan publik.
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) • SPAN menggunakan aplikasi LAPOR! Sebagai platform pengaduan • Setiap pengaduan yang disampaikan melakui aplikasi tersebut akan sampai kepada penyelenggara pelayanan publik. • Pengaduan dilakukan melalui kanal 1708 atau melalui aplikasi di www.lapor.go.id • Dalam waktu tertentu apabila tidak direpson oleh penyelengga maka sistem akan melimpahkan kepada Ombudsman RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Undang Undang Ombudsman
TERIMA KASIH
