PENGADILAN TINGGI MEDAN

PUTUSAN Nomor 54./PDT/2017./PT.MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mmeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

ED AN

perkara antara PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cq. BANK DANAMON INDONESIA CABANG KUNINGAN : berkedudukan di Jl.HR Rasuna Said Kav.C-1

Jakarta,

semula

sebagai

PEMBANDING II;

TERGUGAT

II,

sekarang

IM

MELAWAN 1. PT YAMICA ARBIS: Berkedudukan

Jl .Budi

Kemakmuran No. 8

GG

Kelurahan Pulau Brayan Kota Kecamatan Medan Barat semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING 2.HENDRI KOSASIH ;

TIN

Kecamatan

Alamat Jl.Badur No.4 Kelurahan Hamdan

Medan Maimun Kota Medan semula TERGUGAT I sekarang TURUT TERBANDING;

N

Pengadilan Tinggi tersebut ;

LA

Setelah membaca : Berkas perkara Nomor : 54/PDT/2017/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

AD I

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Pebruari 2017 Nomor: 54/PDT/2017/PT.MDN. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

NG

2. Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Mart 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi

PE

dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor : 54/PDT/2017/PT.MDN

TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Agustus 2014 dalam Register Nomor 370/Pdt./2014/PN.Mdn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut ; bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

ED AN

1.

yang didirikan Tgl. 18 September 1980 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yamika Arbis Tgl. 18 September 1980 No. 84 dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, S.H. dengan kedudukan di Medan. Serta telah berulang kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Tgl. 25 Maret 2010 sebagaimana tertuang pada Berita Acara Rapat

IM

PT. Yamika Arbis Tgl. 25 Maret 2010 No. 44 dibuat dihadapan Notaris Mufida Noor, S.H., terhadap perubahan tersebut telah didaftarkan di Dirjen AHU

2.

GG

Kementerian Hukum dan HAM;

Bahwa pada Tahun 1995, Penggugat ada mengajukan fasilitas kredit kepada Bank Duta Cabang Medan tetapi sebelum Penggugat melakukan pelunasan fasilitas kredit tersebut tepatnya Tahun 1998 dimana beberapa lambaga

TIN

keuangan termasuk juga Bank Duta mengalami likuidasi oleh Pemerintah Indonesia. Sehingga semua penagihan fasilitas kredit Penggugat dialihkan kepada BPPN waktu itu bernama Badan Penyehatan Perbankan Nasional; Bahwa karena masa kerja BPPN tidak berlangsung lama, BPPN dibubarkan

N

3.

oleh Pemerintah Indonesia selanjutnya fasilitas kredit Penggugat dialihkan

4.

LA

hak tagihnya kepada Tergugat II; Bahwa setelah jatuhnya hak tagih fasilitas kredit Penggugat kepada Tergugat

AD I

II dimana Tgl. 28 Januari 2002 Tergugat II mengirimkan surat untuk Penggugat, adapun isi surat tersebut memberitahukan Penggugat agar melakukan pembayaran pada rekening tempat Tergugat II; Bahwa setelah Tergugat II mengirimkan surat pemberitahuan kepada

NG

5.

Penggugat, akhirnya Penggugat mengetahui kalau posisi hak tagih fasilitas kredit sebelum pada Bank Duta dan

BPPN sekarang jatuh kepada

PE

Tergugat II;

6.

Bahwa karena hak tagih piutang pada Tergugat II, sehingga Penggugat berhubungan langsung dengan Tergugat II dan tidak ada pihak lain selain Tergugat II;


7.

Bahwa Penggugat merasa terkejut, karena Tahun 2007 dalam perkara No. 106/Pdt.G/2007/PN-Mdn yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan terlihat kalau adanya pengalihan hak tagih (Cessie) piutang Penggugat kepada Tergugat I dari Tergugat II berdasarkan, Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Tgl. 5 Mei 2006 No. 35 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 Tgl. 5 Mei 2006; Bahwa terhadap pengalihan hak tagih piutang dari Tergugat II kepada

ED AN

8.

Tergugat I didasari atas Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Tgl. 5 Mei 2006 No. 35 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 Tgl. 5 Mei 2006 adalah tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat; 9.

Bahwa seharusnya Tergugat II sebelum melakukan pengalihan hak tagih piutang kepada Tergugat I terlebih dahulu memberitahukan Penggugat.

IM

Sebab selama ini Penggugat tidak ada ikatan hukum dengan Tergugat I tetapi pada Tergugat II;

GG

10. Bahwa pengalihan hak tagih piutang oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum. Sebab menurut ketentuan Pasal 613 KUHPerdata menyebutkan “penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang barang

TIN

lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak hak atas barang barang itu kepada orang lain. Penyerahan tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan atau disetujui tertulis atau diakuinya…”;

N

11. Bahwa setahu Penggugat hak tagih piutang kepada Tergugat II, maka tidak ada kewajiban Penggugat untuk membayarkan hutangnya dengan Tergugat I.

LA

sebab tidak ada ikatan hukum dengan Tergugat I; 12. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat

AD I

wajar menurut hukum semua akta yang timbul dalam pengalihan hak tagih piutang untuk Tergugat I batal demi hukum atau sekurang kurangnya tidak berkekuatan hukum yakni :

NG

1. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Tgl. 5 Mei 2006 No. 35. 2. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 Tgl. 5 Mei 2006.

13. Bahwa akibat dari pengalihan hak tagih piutang kepada Tergugat I dan tanpa

PE

persetujuan sebelumnya kepada Penggugat mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni Penggugat tidak mengetahui lagi jumlah yang pasti sisa kredit Penggugat;

14. Bahwa pengalihan hak tagih piutang kepada Tergugat I tanpa didasarkan atas persetujuan dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka


sangat wajar menurut hukum hak tagih piutang Penggugat dikembalikan lagi keposisi semula dari Tergugat I kepada Tergugat II; 15. Bahwa karena sebelumnya hak tagih piutang Penggugat berada di Tergugat II, maka sangat wajar menurut hukum Tergugat II dihukum untuk melakukan penagihan piutang kepada Penggugat; 16. Bahwa pengalihan penagihan piutang ini dibuat dengan melawan hukum, sangat

wajar

menurut

hukum

Tergugat

I

dihukum

untuk

ED AN

maka

mengembalikan semua dokumen yang berkaitan dengan piutang Penggugat kepada Tergugat II;

17. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sangat wajar menurut hukum terhadap harta benda Tergugat I dan Tergugat II sah dan berharga diletakkan sita jaminan

IM

(Conservatoir Beslaag);

18. bahwa oleh karena Tergugat I berdomisili di Medan, sehingga Penggugat

GG

memilih Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar

TIN

berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

N

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang

LA

diletakkan dalam perkara ini; 3. Menyatakan secara hukum Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

AD I

4. Menyatakan secara hukum hak tagih piutang Penggugat dikembalikan pada posisi semula dari Tergugat I kepada Tergugat II; 5. Menyatakan secara hukum semua akta yang timbul dalam pengalihan hak

NG

tagih piutang untuk Tergugat I batal demi hukum atau sekurang kurangnya tidak berkekuatan hukum yaitu : 1. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Tgl. 5 Mei 2006 No. 35.

PE

2. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 Tgl. 5 Mei 2006.

6. Menyatakan secara hukum Penggugat tidak ikatan hukum dengan Tergugat I mengenai piutang Penggugat;

7. Menghukum Tergugat II untuk melakukan penagihan piutang kepada Penggugat;


8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan semua dokumen menyangkut piutang Penggugat kepada Tergugat II; 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada banding, verzet maupun kasasi ; 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini ;

lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya et bono) ;

ED AN

11. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat berpendapat (Ex aquo

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut tersebut diatas, untuk Tergugat I datang

IM

menghadap kuasanya MANGIRING SIHOMBING,SH ddk, Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Letda Sujono Komplek Pramas I No.70 Medan, Kantor

GG

Hukum MANGIRING SIHOMBING,SH &Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2014, sedangkan Tergugat II telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah ;

TIN

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AKSIR, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

N

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

LA

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Tergugat I

AD I

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

NG

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Dalam Perkara ini Ne Bis in Idem. Bahwa dengan dasar gugatan atau posita gugatan dan tuntutan (petitum)

PE

dalam gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, petitum atau tuntutan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada alasan bahwa peralihan hak tagih piutang Tergugat II (bukan hak tagih piutang Penggugat) kepada Tergugat I sebagaimana termaktub didalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang


(Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum (vide, Gugatan Penggugat halaman 3) ; Bahwa dasar hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara ini untuk menyatakan peralihan hak tagih piutang Tergugat II (bukan hak tagih piutang Penggugat) kepada Tergugat I sebagaimana termaktub didalam Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang

ED AN

(Cessie) No. 36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, adalah ketentuan Pasal 613 KUHPerdata ;

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, Tergugat I dalam perkara ini telah pernah mengajukan gugatan (bertindak sebagai Penggugat) terhadap Penggugat dalam perkara ini sebagai Tergugat I dalam perkara perdata sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri

IM

Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo.

GG

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 ;

Bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat (in casu Tergugat I) dalam

TIN

Gugatan sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari

N

2011 tersebut, didasarkan pada alasan peralihan hak tagih piutang Tergugat II kepada Tergugat I atas hutang Penggugat sebagaimana termaktub didalam Akta

LA

Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 ;

AD I

Bahwa dalam Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat (in casu Tergugat I) sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.176/PDT/2008/PT.Mdn,

tertanggal

25

Juni

2008

Jo.

Putusan

NG

Medan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, Penggugat (in casu Tergugat I) menyatakan bahwa Akta Perjanjian

PE

Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta ; Bahwa dalam Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat (in casu Tergugat

I) dalam perkara perdata sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan


Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, Penggugat (in casu Tergugat I) menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut

ED AN

diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta sebagaimana tersebut diatas, telah diberitahukan kepada Tergugat I (in casu Penggugat) ; Bahwa dengan demikian, peralihan hak tagih piutang Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana termaktub didalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH.

IM

Notaris di Jakarta tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata ; Bahwa Penggugat dalam perkara ini sebagai Tergugat I dalam perkara

GG

perdata sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan

TIN

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, juga mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Penggugat (in casu Tergugat I) dengan mengajukan tuntutan yang didasarkan pada alas an bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta

N

Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta tersebut, melawan

LA

atau melanggar hukum ;

Bahwa dengan demikian, tuntutan atau petitum yang diajukan Penggugat

AD I

dalam perkara ini, maupun tuntutan atau petitum yang diajukan Tergugat I (in casu Penggugat) dalam Gugatan Rekonpensi sebagaimana termaktub didalam Putusan

Pengadilan

Negeri Jo

tertanggal

Putusan

4

September

Pengadilan

2007

Tinggi

No.

Medan

NG

106/Pdt.G/2007/PN.Mdn,

Medan

No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut,

PE

didasarkan pada alasan yang sama ; Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007

No.


Jo

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Medan

No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung


Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, telah berkekuatan hukum tetap ; Bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat mengajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas

ED AN

alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula ;

Bahwa berpedoman kepada kaidah hukum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata sebagai ketentuan hukum yang mengatur konsep hukum Ne Bis In Idem, maka secara deduktif dapat dikatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah Ne Bis In Idem,

IM

karena tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonpensi (in casu Penggugat) yang telah dipertimbangkan didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4

Medan

GG

September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.176/PDT/2008/PT.Mdn,

tertanggal

25

Juni

2008

Jo.

Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari

TIN

2011 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

2. Pihak Tergugat Dalam Gugatan Penggugat Tidak Lengkap. Bahwa dengan dasar gugatan atau posita gugatan dan tuntutan (petitum) dalam gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, petitum atau tuntutan

N

yang diajukan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada alasan bahwa peralihan hak tagih piutang Tergugat II (bukan hak tagih piutang Penggugat)

LA

kepada Tergugat I sebagaimana termaktub didalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang

AD I

(Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum (vide, Gugatan Penggugat halaman 3) ; Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini,

NG

Tergugat I dalam perkara ini telah pernah mengajukan gugatan (bertindak sebagai Penggugat) terhadap Penggugat dalam perkara ini sebagai Tergugat I dalam perkara perdata sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri

PE

Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 ;


Bahwa dalam Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat (in casu Tergugat I) sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan

No.176/PDT/2008/PT.Mdn,

tertanggal

25

Juni

2008

Jo.

Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, Penggugat (in casu Tergugat I) menyatakan bahwa Akta Perjanjian

ED AN

Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta ;

Bahwa akan tetapi dalam Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, tidak mengikut sertakan Vestina Ria kartika, SH. Notaris di Jakarta sebagai Tergugat dalam perkara ini sebagai konsekuensi logis dari dasar gugatan

IM

yang diajukan Penggugat dalam perkara ini atas dasar perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal

GG

5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pihak Tergugat dalam Gugatan yang

TIN

diajukan Penggugat dalam perkara inii, tidak lengkap ; 3. Tuntutan Penggugat Mengabaikan Kepastian Hukum. Bahwa dengan dasar gugatan atau posita gugatan dan tuntutan (petitum)

N

dalam gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, petitum atau tuntutan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada alasan bahwa

LA

peralihan hak tagih piutang Tergugat II (bukan hak tagih piutang Penggugat) kepada Tergugat I sebagaimana termaktub didalam Akta Perjanjian Jual Beli

AD I

Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum (vide, Gugatan Penggugat halaman 3) ;

NG

Bahwa tuntutan atau petitum yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah agar pengadilan menyatakan batal demi hokum Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang

PE

(Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut ; Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini,

Tergugat I dalam perkara ini telah pernah mengajukan gugatan (bertindak sebagai Penggugat) terhadap Penggugat dalam perkara ini sebagai Tergugat I dalam perkara perdata sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri


Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 ; Bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat (in casu Tergugat I) dalam Gugatan sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan

ED AN

tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, didasarkan pada alasan peralihan hak tagih piutang Tergugat II kepada Tergugat I atas hutang Penggugat sebagaimana termaktub didalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian

IM

Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 ;

Bahwa dalam Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat (in casu Tergugat

GG

I) sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan


tertanggal

25

Juni

2008

Jo.

Putusan

TIN

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, Penggugat (in casu Tergugat I) menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan

N

Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta ; Bahwa dalam Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat (in casu Tergugat

LA

I) dalam perkara perdata sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo

AD I

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, Penggugat (in casu Tergugat I) menyatakan

NG

bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta sebagaimana

PE

tersebut diatas, telah diberitahukan kepada Tergugat I (in casu Penggugat) ; Bahwa dengan demikian, peralihan hak tagih piutang Tergugat II kepada

Tergugat I sebagaimana termaktub didalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36


tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata ; Bahwa Penggugat dalam perkara ini sebagai Tergugat I dalam perkara perdata sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan

ED AN

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, juga mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Penggugat (in casu Tergugat I) dengan mengajukan tuntutan yang didasarkan pada alasan bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta tersebut, melawan

IM


Bahwa salah satu amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4

Medan

GG


tertanggal

25

Juni

2008

Jo.

Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari

TIN

2011 tersebut berbunyi “menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi (in casu Penggugat) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176 / PDT/

N

2008/ PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, telah

LA

berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, menyangkut keabsahan peralihan hak tagih piutang Tergugat II kepada Tergugat I atas hutang Penggugat sebagaimana

AD I

termaktub didalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta tersebut,

NG

telah mempunyai kepastian hukum ; Bahwa selain dari pada itu, keberadaan Putusan Pengadilan Negeri Medan

tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan

PE

Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, tidak dipersoalkan Penggugat dalam Gugatan yang diajukan dalam perkara ini ;


Bahwa dengan demikian, tuntutan atau petitum yang diajukan Penggugat dalam perkara ini agar pengadilan menyatakan peralihan hak tagih piutang Tergugat III kepada Tergugat I atas hutang Penggugat sebagaimana termaktub didalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta tersebut, batal

Bahwa

berdasarkan

fakta-fakta

ED AN

demi hukum, telah mengabaikan kepastian hukum ; hukum

dan

alasan-alasan

hukum

sebagaimana telah diuraikan diatas, maka beralasan untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima, karena tuntutan atau petitum dalam Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, akandianulir dengan keberadaan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4

Medan

IM


tertanggal

25

Juni

2008

Jo.

Putusan

GG

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengandung kepastian hukum ; Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, Gugatan

TIN

yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki landasan hukum atau tidak juridis, dan oleh karena itu beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA :

N

Bahwa Tergugat I dalam perkara iini tetap membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, dan Tergugat I dalam perkara ini tetap

LA

menyatakan bahwa tuntutan yang

diajukan Penggugat dalam perkara ini

didasarkan pada alasan yang sama oleh pihak yang sama dalam hubungan yang

AD I

sama dengan alasan yang disebutkan Penggugat dalam perkara ini yang bertindak sebagai Penggugat Rekonpensi dalam perkara perdata sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. Jo

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Medan

NG


No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 yang telah

PE

berkekuatan hukum tetap dan mengandung kepastian hukum ; Bahwa dengan dasar gugatan atau posita gugatan dan tuntutan (petitum)

dalam gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, petitum atau tuntutan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada alasan bahwa peralihan hak tagih piutang Tergugat II (bukan hak tagih piutang Penggugat)


kepada Tergugat I sebagaimana termaktub didalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum (vide, Gugatan Penggugat halaman 3) ; Bahwa dasar hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara ini untuk menyatakan peralihan hak tagih piutang Tergugat II (bukan hak tagih piutang

ED AN

Penggugat) kepada Tergugat I sebagaimana termaktub didalam Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, adalah ketentuan Pasal 613 KUHPerdata ;

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, Tergugat I dalam perkara ini telah pernah mengajukan gugatan (bertindak sebagai

IM

Penggugat) terhadap Penggugat dalam perkara ini sebagai Tergugat I dalam perkara perdata sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri

GG

Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4

TIN

Januari 2011 ;

Bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat (in casu Tergugat I) dalam Gugatan sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan

N

Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari

LA

2011 tersebut, didasarkan pada alasan peralihan hak tagih piutang Tergugat II kepada Tergugat I atas hutang Penggugat sebagaimana termaktub didalam Akta

AD I

Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 ; Bahwa dalam Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat (in casu Tergugat

NG

I) sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan


tertanggal

25

Juni

2008

Jo.

Putusan

PE

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, Penggugat (in casu Tergugat I) menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta ;


Bahwa dalam Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat (in casu Tergugat I) dalam perkara perdata sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, Penggugat (in casu Tergugat I) menyatakan

ED AN

bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta sebagaimana tersebut diatas, telah diberitahukan kepada Tergugat I (in casu Penggugat) ; Bahwa dengan demikian, peralihan hak tagih piutang Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana termaktub didalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.

IM

35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH.

GG

Notaris di Jakarta tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata ; Bahwa Penggugat dalam perkara ini sebagai Tergugat I dalam perkara perdata sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan

TIN

tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, juga mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Penggugat

N

(in casu Tergugat I) dengan mengajukan tuntutan yang didasarkan pada alasan bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta

LA

Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta tersebut, melawan

AD I


Bahwa salah satu amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.176/PDT/2008/PT.Mdn,

tertanggal

25

Juni

2008

Jo.

Putusan

NG

Medan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut berbunyi “menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat

PE

Rekonpensi (in casu Penggugat) ; Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007

No.


Jo

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Medan

No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, telah


berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, menyangkut keabsahan peralihan hak tagih piutang Tergugat II kepada Tergugat I atas hutang Penggugat sebagaimana termaktub didalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta tersebut, telah mempunyai kepastian hukum ;

ED AN

Bahwa selain dari pada itu, keberadaan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, tidak dipersoalkan Penggugat dalam Gugatan yang diajukan dalam perkara ini ;

IM

Bahwa dengan demikian, tuntutan atau petitum yang diajukan Penggugat dalam perkara ini agar pengadilan menyatakan peralihan hak tagih piutang

GG

Tergugat III kepada Tergugat I atas hutang Penggugat sebagaimana termaktub didalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut

TIN

diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta tersebut, batal demi hukum, telah mengabaikan kepastian hukum ; Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat I yaitu Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat I

N

mengajukan Duplik sebagaimana terlampir dalam Berita Acara, yang untuk singkatnya dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

LA

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang seluruhnya berupa foto copy yang terdiri dari :

AD I

1. Fotocopy Surat PT. Bank Danamon tgl. 13 Februari 2002 No. 135/HAI/SME.2/OL/II/02

yang

ditujukan

kepada

PT.

Yamika

Arbis,

periihal

Penyelesaian Kewajiban Hutang, diberi tanda P – 1 ;

NG

2. Fotocopy Surat PT. Yamika Arbis tgl. 21 Februari 2002 No. 01/YA/II/2002 yang ditujukan kepada PT. Bank Danamon Indoneisa Tbk, Gedung Danamon Kuningan, perihal Penyelesaian Kewajiban Hutang, diberi tanda P – 2 ;

PE

3. Fotocopy Surat PT. Bank Danamon tgl. 21 Maret 2002 No. 135/HAI/SME.2/OL/III/02

yang

ditujukan

kepada

PT.

Yamika

Arbis,

periihal

Penyelesaian Kewajiban Hutang dan Keringanan Pembayaran Kewajiban, diberi tanda P – 3 ;


4. Fotocopy Surat PT. Bank Danamon tgl. 17 Mei 2002 No. 190/HAISME.2/SP/V/02

yang

ditujukan

kepada

PT.

Yamika

Arbis,

periihal

Penyelesaian Kewajiban Hutang (Surat Peringatan Pertama), diberi tanda P – 4; 5. Fotocopy Surat PT. Bank Danamon tgl. 6 September 2004 No. 135D/HAISME.2/IX/04 yang ditujukan kepada PT. Yamika Arbis, periihal Penyelesaian

ED AN

Kewajiban Hutang (Surat Peringatan Ketiga), diberi tanda P – 5 ; 6. Fotocopy Surat Departemen Keuangan RI Dirjen Piutang dan Lelang Negara Kantor

Wilayah

I

Medan

tgl.

31

Agustus

2005

Nomor

:

S-

1137/WPL.01/KP.02/2005, perihal Pemberitahuan Lelang terhadap jaminan objek Penggugat yang dimohonkan oleh PT. Bank Danamon, diberi tanda P – 6;

Kantor

Wilayah

I

Medan

tgl.

IM

7. Fotocopy Surat Departemen Keuangan RI Dirjen Piutang dan Lelang Negara 27

September

2005

Nomor

:

S-

GG

1217/WPL.01/KP.02/2005, perihal Penundaan Lelang yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, diberi tanda P – 7 ;

TIN

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat tersebut, Penggugat juga ada mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

N

Saksi : MAROLOP SARAGIH

2004;

LA

- Bahwa saksi pernah bekerja pada penggugat sejak tahun 1987 s/d tahun

- Bahwa PT Yamika Arbis bergerak dibidang Importir;

AD I

- Bahwa setahu saksi penggugat pernah mengajukan kredit Modal kerja ke Bank BDN kemudian diover ke Bank Duta sebesar Rp.400,.000.000.(empat ratus juta rupiah) ;

NG

- Bahwa karena terjadi krisis moneter pada tahun 1998, maka kredit tersebut dialihkan ke Bank Danamon;

- Bahwa

setahu

saksi

hutang

penggugat

seluruhnya

sebesar

PE

Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi ada 3(tiga) agunan yang diajukan sebagai jaminan dan dibuat Hak tanggungan ;


- Bahwa setahu saksi agunan masih berada di bank Danamon , sedangkan tanah dan rumah yang dijadikan jaminan tersebut ditempati anak-anak penggugat ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian, Tergugat I maupun kuasanya tidak menghadiri lagi persidangan meskipun telah

ED AN

dipanggil secara patut; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas mejelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang amar putusannya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

IM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

2. Menyatakan secara hukum Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan

GG

hukum;

3. Menyatakan secara hukum hak tagih piutang Penggugat dikembalikan pada posisi semula dari Tergugat I kepada Tergugat II;

TIN

4. Menyatakan secara hukum semua akta yang timbul dalam pengalihan hak tagih piutang untuk Tergugat I tidak berkekuatan hukum yaitu : 1. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 Tgl. 5 Mei 2006. 2. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 Tgl. 5 Mei 2006.

N

5. Menyatakan secara hukum Penggugat tidak mempunyai ikatan hukum dengan Tergugat I mengenai hutang Penggugat kepada Tergugat II;

Penggugat;

LA

6. Menghukum Tergugat II untuk melakukan penagihan piutang kepada

AD I

7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan semua dokumen menyangkut hutang Penggugat kepada Tergugat II; 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara

yang timbul

NG

dalam perkara ini sebesar Rp.796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

PE

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh

jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri,Niaga,HAM dan PHI Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2015permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada


pihak Penggugat/sekarang Terbanding dan pihak Tergugat I/sekarang Turut Terbanding; Menimbang,bahawa

Kuasa

Pembanding/dahulu

Tergugat

II

talah

mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

ED AN

Bahwa Pembanding/Tergugat II memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding ini agar berkenan memperhatikan SEGISEGI

YURIDIS

BERKEMBANG

SERTA DI

SENDI-SENDI

TENGAH-TENGAH

HUKUM

YANG

MASYARAKAT

HIDUP

DAN

INDONESIA YANG

BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, agar

banding

ini

kelak

BENAR-BENAR

IM

keputusan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam tingkat MENEGAKKAN

SUPREMASI

HUKUM

GG

DENGAN MENCERMINKAN ADANYA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN yang dijunjung tinggi dalam NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN HUKUM (Rechtstaat);--

Bahwa Pembanding/Tergugat II tidak setuju dan sangat keberatan

TIN

terhadap pertimbangan dan keputusan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata No. 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 01 April 2015

N

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya perkara No. 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn tertanggal 01 April 2015 pada

LA

pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

AD I

I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya bagian menimbang didalam perkara No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn tertanggal

01 April

2015 pada halaman 6 alinea 2 yang berbunyi (kami kutip selengkapnya dengan

NG

tulisan miring):

Menimbang, bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan,

PE

untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya MANGIRING SIHOMBING, SH dkk, Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Letda Sujono Komplek Pramas I No.70 Medan, Kantor Hukum MANGIRING SIHOMBING,SH & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2014, sedangkan Tergugat II


telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah;

Tanggapan kami :

1. Bahwa Pembanding/Tergugat II tidak pernah sama sekali menerima Surat

ED AN

Panggilan Sidang (Relaas) dari Jurusita Pengadilan Negeri Medan agar supaya menghadiri persidangan sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Medan sehingga Pembanding/Tergugat II tidak pernah menghadiri perkara No. 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn;

2. Bahwa jika benar –quad non- ada Relaas panggilan sidang yang dilayangkan Jurusita kepada Pembanding/Tergugat II, Jurusita tersebut

IM

kemungkinan besar telah salah alamat atau ceroboh dalam melayangkan surat panggilan sidang tersebut, sehingga yang tidak berkompetenlah yang

GG

menjadi penerimanya;

3. Bahwa kesalahan atau kelalaian Jurusita dalam pengiriman surat panggilan untuk menghadiri sidang perkara No. 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn adalah juga

TIN

akhirnya secara tidak langsung menjadi kesalahan dan kecerobohan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sehingga oleh karena itu putusan Majelis Hakim dalam perkara ini haruslah dibatalkan;

Bahwa

selanjutnya

Majelis

LA

II.

N

DALAM POKOK PERKARA

pertimbangan

hukumnya

Hakim Pengadilan

dalam

perkara

No.

Negeri

Medan

dalam

370/Pdt.G/2015/PN.Mdn sampai

AD I

tertanggal 01 April 2015 pada halaman 21 alinea 7 bagian bawah

halaman 24 alinea 2 yang berbunyi (kami kutip selengkapnya dengan tulisan miring) :

NG

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya

membenarkan adanya pengalihan piutang (Cessie) dari Tergugat II kepada Tergugat I atas hutang Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana termaktub

PE

dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 mei 2006, dan dalam gugatan perdata sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No.106/Pdt.G/2007/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn tertanggal 25


Juni 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011, Penggugat (in casu Tergugat I) menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat I (in casu Penggugat) sehingga Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tersebut telah memenuhi pasal 613 KUH Perdata, demikian juga dalam putusan terdahulu Penggugat yang dalam perkara tersebut sebagai

ED AN

Tergugat I ada mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat (in casu Tergugat I) dengan mengajukan tuntutan yang didasarkan pada alasan bahwa Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 yang diperbuat dihadapan Notaris Vestina Ria Kartika, SH tersebut melawan hukum, dalam amar putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 jo

Putusan

Pengadilan

IM

No.106/Pdt.G/2007/PN.Mdn

Tinggi

Medan

No.176/PDT/2008/PT.Mdn tertanggal 25 Juni 2008 jo Putusan Mahkamah

GG

Agung RI No. 367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut berbunyi menolak Gugatan Rekonpensi (in casu Penggugat), sehingga menyangkut keabsahan peralihan hak tagih piutang Tergugat II kepada Tergugat I atas

TIN

hutang Penggugat telah mempunyai kepastian hukum; Menimbang, bahwa oleh karena telah mendapat pengakuan dari Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBG, maka telah menjadi fakta hukum dalam perkara ini bahwa benar Tergugat II telah melakukan

N

pengalihan piutang (Cessie) dari Tergugat II kepada Tergugat I atas hutang Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian

LA

Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjajian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 tertanggal 5 Mei 2006, sehingga pengakuan tersebut

AD I

memberikan bukti yang sempurna, dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa

NG

dalam perkara ini adalah tentang apakah benar pengalihan piutang (Cessie) dari Tergugat II kepada Tergugat I dilakukan tanpa pengetahuan atau persetujuan dari Penggugat selaku debitur sebagaimana didalilkan oleh

PE

Penggugat; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat

mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7, dan keterangan 1 (satu) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas; Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh


Penggugat keseluruhannya merupakan hanya berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga merujuk pada yurisprudensi bukti surat yang berupa fotocopy tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan; Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat ada mengajukan permohonan kredit

ED AN

modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke Bank BDN dan karena krisis moneter dialihkan ke Bank Duta dan terakhir dialihkan lagi ke Bank Danamon, dan hutang Penggugat kepada Bank Danamon setahu saksi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan barang jaminannya merupakan 3 bidang tanah yang saat ini masih berada di Bank Danamon; Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Tergugat I

IM

dalam jawabannya mendalilkan bahwa Pengalihan Piutang (Cessie) dari Tergugat II kepada Tergugat I telah diberitahukan kepada Penggugat selaku

GG

debitur sebagaimana telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 176/PDT/2008/PT.Mdn tertanggal 25 Juni 2008

2011,

sehingga

TIN

jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari pengalihan

piutang

tersebut

telah

memenuhi

syarat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 613 ayat (2) KUH Perdata; Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa

N

Pengalihan Piutang (Cessie) dari Tergugat II kepada Tergugat I dilakukan dengan tidak diketahui atau tidak ada persetujuan Penggugat selaku debitur,

LA

sedangkan dilain pihak Tergugat I mendalilkan bahwa Pengalihan Piutang (Cessie) dari Tergugat II kepada Tergugat I telah diberitahukan kepada

AD I

Penggugat selaku debitur, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBG beban pembuktian dibebankan kepada Tergugat I untuk membuktikan bahwa pengalihan piutang (Cessie) dari Tergugat II kepada Tergugat I telah diketahui

NG

atau diberitahukan kepada Penggugat selaku debitur, dan bukan dibebankan kepada Penggugat sebab menurut azas hukum acara perdata bahwa hal-hal

PE

yang bersifat negative tidaklah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau

hanya

sebahagian; Tanggapan kami :

ED AN

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak konsisten dan kontradiktif dalam pertimbangan hukum dan putusannya, yang mana dalam pemeriksaan persidangan Terbanding/Penggugat mengajukan alat bukti surat yang hanya merupakan fotocopy saja tanpa dapat menunjukkan aslinya;

2. Bahwa dalam pasal 1888 KUH Perdata menyatakan “Kekuatan pembuktian

IM

suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asli. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya,

GG

sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.”, tetapi dalam perkara aquo majelis hakim tetap saja mengabulkan gugatan walaupun

tidak

didukung

bukti-bukti

yang

kuat,

yakni

TIN

Penggugat

Terbanding/Penggugat hanya mengajukan bukti surat yang berupa fotocopy saja, hal ini juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.701 K/Sip/1974 yang berbunyi : “Karena Yudex Factie medasarkan

N

putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai aslinya, sedang terdapat diantaranya

LA

yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, Judex factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini

AD I

berdasarkan bukti yang tidak sah.”. Oleh sebab itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yth Pengadilan Tinggi Medan membatalkan keputusan hukum

Pengadilan

Negeri

Medan

dalam

perkara

No.

NG

370/Pdt.G/2014/PN.Mdn; 3. Bahwa dalam perkara aquo saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah hanya terdiri dari satu orang saksi yaitu Marolop Saragih, hal ini

PE

telah melanggar asas unus testis nullus testis, tetapi Majelis Hakim tetap mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo adalah gegabah dan asal-asalan sehingga perlu dibina sebagai hakim dan perlu disekolahkan lagi;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa


dan mengadili perkara aquo No.370/Pdt.G/2015/PN.Mdn telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, oleh karena Pengalihan Piutang (Cessie) dari Pembanding/Tergugat II kepada Turut Terbanding/Tergugat I telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana pengalihan Piutang tersebut telah dituangkan dalam akta otentik yaitu Akta Perjanjian Jual Beli Piutang

(Cessie) No. 36

Piutang

ED AN

No.35 tertanggal 05 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan

tertanggal 5 Mei 2006, kedua akta tersebut diperbuat

dihadapan Notaris Vestina Ria Kartika, SH., Notaris di Jakarta; 5. Bahwa di dalam Akte Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 05 Mei 2006 pada Pasal 5 huruf c menyebutkan “ Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

IM

Pembeli akan menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur atas pengalihan Piutang dari Penjual kepada Pembeli, dan/atau pihak lain yang

GG

wajib untuk diberitahukan berdasarkan Perjanjian Kredit, dengan bentuk pemberitahuan sesuai dengan format dan isi sebagaimana diuraikan dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

TIN

Perjanjian ini untuk Piutang dan/atau bentuk lain sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit dan/atau ketentuan hukum yang berlaku”, dan demikian juga di dalam Akte Perjanjian Pengalihan Piutang No. 36 tertanggal 05 Mei 2006 pada pasal 4 menyebutkan “ sesuai dengan

N

ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penjual dan/atau Pembeli dengan ini berhak untuk memberitahukan perihal

LA

pengalihan (cessie) atas Piutang kepada pihak ketiga dan atau penjamin maupun agen apabila ada berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi dimana

AD I

Penjual memliki hak tagih atas piutang tersebut sepanjang pemberitahuan ini diwajibkan oleh undang-undang

yang berlaku”;

6. Bahwa Cessie tersebut sesuai amanat pasal 613 KUHPerdata sudah (PT.

NG

diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dahulu Tergugat I

Yamika Arbis) dan Tergugat III sesuai dengan bukti P-17 yaitu Fotocopy Surat Kuasa Hukum Penggugat No. 011/SCP/V/2006 tanggal 23 Mei 2006,

PE

Hal : Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie), yang ditujukan kepada Tergugat III berikut dengan bukti pengirimannya, telah dinazegelen dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda dengan P-17, Bukti P-18 yaitu Fotocopy Surat Kuasa Hukum Penggugat No. 015/SCP/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006, Hal : Somasi I yang ditujukan kepada Tergugat III berikut dengan bukti


pengirimannya, telah dinazegelen dan dilegalisir, selanjutnya diberitanda dengan

P-18,

seperti

terdapat

dalam

salinan

putusan

No:

106/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 04 September 2007, halaman 43 (copy terlampir); 7. Bahwa keputusan hukum yang diberikan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak

sejalan

atau

bertentangan

dengan

Putusan

Majelis

Hakim

ED AN

Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn tertanggal

04 September 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan

No.176/PDT/2008/PT.Mdn tertanggal 25 Juni 2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010

tertanggal 04 Januari

2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana dalam perkara sebelumnya Turut Terbanding/Tergugat I dalam perkara ini sudah

IM

pernah mengajukan gugatan (bertindak sebagai Penggugat) terhadap Terbanding/Penggugat dalam perkara aquo, dan dalam Poin 3 amar

GG

putusan Pengadilan Negeri Medan yang juga dikuatkan ditingkat Banding dan tingkat kasasi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut menyatakan (kami Kutip dalam tulisan miring) “menyatakan dengan sah

TIN

bahwa Tergugat I,II,III telah berhutang semula pada PT. BANK DUTA CABANG MEDAN, BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)

dan

PT.

BANK DANAMON

INDONESIA Tbk,

sekarang

Penggugat berdasarkan :

N

a. Akte Perjanjian Kredit Dengan Penyerahan Jaminan No. 5 tanggal 9 Mei 1995, diperbuat dihadapan Muhammad Syafei, Pengganti Sementara

LA

Perlaungan Nasution, SH., Notaris di Medan; b. Grosse Akte Pengakuan Hutang No. 6 tanggal 9 Mei 1995 yang berkepala

AD I

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” diperbuat

dihadapan

Parlaungan

Muhammad

Syafei,

Pengganti

Sementara

Nasution, SH, Notaris di Medan;Perjanjian Jual-beli dan

NG

Penyerahan Piutang tanggal 30 Juni 2000 No.SP-168/BPPN/0600 yang dilegalisir oleh

Hasanal Ali Amin, SH., Notaris di Jakarta, dibawah

No.482/2000, kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh

PE

Tergugat I, II, III;

c. Contract of Sale tanggal 30 Nopember 2000 yang dilegalisir oleh Moendjiati Soegito, SH., Notaris di Jakarta, dibawah No. 3791/Nopember 2000, kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III


d. Akte Pengalihan Hak Atas Tagihan No. 12 tanggal 22 Desember 2000 diperbuat dihadapan Moendjiati Soegito, SH., Notaris di Jakarta kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III; e. Akte Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 tanggal 5 Mei 2006, diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH., Notaris di Jakarta, kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III;

ED AN

f. Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 tanggal 5 Mei 2006 diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH., MH, Notaris di Jakarta, kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III.”;

8. Bahwa gugatan Penggugat perkara No.370/Pdt.G/2015/PN.Mdn adalah gugatan yang Nebis In Idem yang mana terhadap perkara dengan

IM

objek yang sama dan para pihak yang sama pula telahpernah diperiksa di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No.106/Pdt.G/2007/PN.Mdn

GG

tertanggal 04 September 2007, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 176/PDT/2008/PT.Mdn tertanggal 25

Juni 2008, Jo. Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 04 Januari 2011

TIN

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewiijsde), sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Peninjauan Kembali (PK) bukan mengajukan gugatan baru; 9. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan Yang memeriksa dan

N

memutus perkara ini telah salah dan keliru dalam pertimbangan dan mengambil keputusannya karena tergolong Nebis In Idem. Suatu putusan

LA

yang Nebis In Idem dapat dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam :

AD I

 Buku M. Yahya Harahap, “ Hukum Acara Perdata” terbitan Sinar Grafika, Tahun 2005, pada halaman 441-443 yang menyatakan suatu putusan melekat unsur Nebis In Idem apabila memenuhi syarat-

NG

syarat sebagai berikut : 1. Apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya;

PE

2. Terhadap Perkara terdahulu, telah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

3. Putusan

Bersifat

positif,

bila

berbentuk menolak gugatan

seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;


 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang isinya berbunyi : “Meski

kedudukan

Subjeknya

berbeda,

tetapi

Objek

sama

dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum

ED AN

tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem” ;  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 647 K/Pdt/1973 tanggal 13 April 1976 yang isinya berbunyi :

“Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa

IM

sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya

GG

adalah sama”;

Dengan demikian jelas bahwa keputusan Majelis Hakim pengadilan

TIN

Negeri Medan No : 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 01 April 2015 dalam perkara aquo telah melanggar asas Nebis In Idem dan telah mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Yang Terhormat

Pengadilan

Tinggi

Sumatera

Utara di Medan sudah

perkara aquo;

N

sepatutnya membatalkan Putusan Pengadilan negeri Medan dalam

LA

10. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap perkara No.370/Pdt.G/2015/PN.Mdn bertentangan dengan Putusan Mahkamah

AD I

Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 04 Januari 2011, Jo.

Putusan

Pengadilan

Tinggi Medan No. 176/PDT/2008/PT.Mdn

tertanggal 25 Juni 2008, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara No.

NG

106/Pdt.G/2007/PN.Mdn tertanggal 04 September 2007 yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan hukum

telah Hakim

Majelis Pengadilan Negeri Medan terhadap Perkara No. 370/Pdt.G/2015/

PE

PN. Mdn haruslah dibatalkan

III.

Pada halaman 24 alinea 4 sampai dengan halaman 25 alinea 1 yang berbunyi (kami kutip selengkapnya dengan tulisan miring) : Menimbang, bahwa menurut pasal 613 ayat (2) KUH Perdata :

Penyerahan piutang atas nama tersebut tiada akibatnya bagi siberutang,


melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa pengalihan piutang (Cessie) dari Tergugat II kepada Tergugat I telah diketahui atau diberitahukan kepada penggugat selaku debitur, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 613 ayat (2) KUH Perdata, maka II

kepada

Tergugat

I

ED AN

pengalihan Piutang (Cessie)dari Tergugat

sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36

tertanggal

5

Mei 2006 tidak mengikat dan tidak mempunyai

kekuatan hukum bagi Penggugat selaku debitur, sehingga perbuatan Tergugat

II

yang

mengalihkan piutangnya kepada Tergugat I tanpa

IM

pengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah tergolong perbuatan

GG

melawan hukum, sehingga petitum gugatan pada butir 3 dapat dikabulkan; Tanggapan kami :

TIN

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut

diatas

sangat

jelas

menyatakan

Terbanding/Penggugat

mempunyai hutang kepada Turut Terbanding/Tergugat I/Henry Kosasih

N

berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 tertangga 05 Mei 2006 dan Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 tertanggal 05 Mei

LA

2006 diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH., MH, Notaris di Jakarta, dengan demikian maka Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan yang

AD I

memutus perkara aquo telah salah dan keliru dalam menggolongkan perbuatan Pembanding/Tergugat II dalam pengalihan piutang (cessie) kepada

Turut Terbanding/Tergugat I

yang menggolongkanya kedalam

NG

perbuatan melawan hukum dengan melanggar pasal 613 ayat (2) KUH Perdata;

2. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan telah keliru dalam

PE

menggolongkan perbuatan Pembanding/Tergugat II dalam pengalihan piutang (cessie) kepada Turut Terbanding/Tergugat I sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena suatu perbuatan dikatakan memiliki unsur Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dapat dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam :


 Buku “Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer” karangan Munir Fuady terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 halaman 10 yang menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur

sebagai

ED AN

berikut :

1. Adanya suatu. 1. Adanya suatu perbuatan

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku 4. Adanya kerugian bagi korban

IM

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

A.

Moegni

Djojodirdjo

Verbintenissenrecht” maka

dalam

bukunya

dan

berdasarkan

pada

hakekatnya

:

“Het

ketentuan anasir

atau

Nederlandsch Pasal

1365

unsur-unsur

TIN

KUHPerdata,

GG

 Buku Rosa Agustina dalam bukunya : “Perbuatan Melawan Hukum”, M.

Perbuatan Melawan hukum mencakup : Harus adanya suatu perbuatan;

2.

Perbuatan itu harus melawan hukum;

3.

Adanya kesalahan dari pihak sipelaku;

4.

Ada kerugian;

5.

Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum

LA

N

1.

itu dengan kerugian; jelas

AD I

Jadi tidak

terlihat

memenuhi

unsur

bahwa -

perbuatan

unsur

Pembanding/Tergugat

tersebut

diatas

II

sehingga

putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo haruslah

NG

dibatalkan seluruhnya;

IV. Pada halaman 25 alinea 2 dan 3 yang berbunyi (kami kutip selengkapnya

PE

dengan tulisan miring) : Menimbang, bahwa oleh karena pengalihan piutang (Cessie) dari

Terggugat II kepada Tergugat I dilakukan tanpa diberitahukan atau disetujui oleh Penggugat selaku debitur, maka hak tagih atas piutang Tergugat II kepada Penggugat tersebut masih tetap berada pada Tergugat II, dan semua


Akta yang timbul dalam pengalihan hak tagih piutang untuk Tergugat I tidak berkekuatan hukum, dan dengan demikian tidak ada ikatan hukum antara Penggugat dengan Terggugat I mengenai hutang penggugat kepada Terggugat II, sehingga petitum gugatan pada butir 4,5,dan 6 dapat dikabulkan Menimbang, bahwa oleh karena pengalihan piutang Tergugat II kepada Tergugat

I

telah

dinyatakan

tidak

sah

dan

tidak mempunyai

ED AN

kekuatan hukum, maka yang menjadi Kreditur atas hutang penggugat adalah tetap Tergugat II, sehingga Tergugat II yang berwenang melakukan penagihan piutang kepada Penggugat, dan karena pengalihan piutang Tergugat II kepada Tergugat I telah dinyatakan tidak sah maka Tergugat I wajib megembalikan semua dokumen yang menyangkut hutang Penggugat tersebut kepada Tergugat II, dengan demikian petitum gugatan pada butir 7 dan 8 dapat

IM

dikabulkan;

GG

Tanggapan kami :

1. Bahwa hak tagih atas piutang Pembanding/Tergugat II terhadap Penggugat

TIN

telah beralih kepada Turut Terbanding/Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 yang diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH Notaris di Jakarta telah diperkuat No.

N

dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara

106/Pdt.G/2007/PN.Mdn tertanggal 04 September 2007 (terlampir), Jo.

LA

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 176/PDT/2008/PT.Mdn tertanggal 25 Juni 2008, Jo. Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

AD I

No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 04 Januari 2011 yang telah mempunyai kekuatan

hukum

tetap,

oleh

karena

itu

hak

tagih

Piutang

Pembanding/Tergugat II kepada Terbanding/Penggugat telah beralih kepada

NG

Turut Terbanding/Tergugat I, dengan demikian Putusa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap perkara No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn haruslah dibatalkan

PE

2. Bahwa dengan beralihnya hak tagih piutang Pembanding/Tergugat II terhadap Penggugat kepada Turut Terbanding/Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 yang diperbuat dihadapan

Vestina

Ria

Kartika, SH

Notaris di Jakarta maka


Pembanding/Tergugat II tidak berhak lagi untuk melakukan penagihan Piutang kepada Terbanding/Penggugat;Bahwa selain alasan hukum seperti disebutkan diatas pertimbangan hukum dan keputusan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan :

ED AN

 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 ayat (1) dan (2) berbunyi : " (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggungjawab atas penetapan

dan putusan yang dibuatnya. (2)

Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

IM

 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi : "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat

GG

alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari Peraturan-Peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"; No.

4

tahun

2004

tentang

Kekuasaan

Kehakiman

TIN

 Undang-Undang

Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi : "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak

N

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";  Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50

LA

ayat (1) yang berbunyi : "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-

AD I

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"; Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan hukum sebagaimana

NG

yang telah disebutkan diatas maka adalah patut dan adil serta cukup beralasan bagi Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya membatalkan

PE

keputusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan perkara No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 01 April 2015 dan selanjutnya

mengadili

sendiri dengan mengabulkan Banding Pembanding serta menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat serta menghukum Terbanding/Penggugat membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;


Menimbang bahwa pihak Penggugat/sekarang

Terbanding juga telah

mengajukan –Kontra Memori Banding yang selengkapnya sebagai beriku A. Bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat I sekarang Turut Terbanding masih dalam jangka waktu yang diizinkan oleh peraturan perundang – undangan dan hukum acara perdata yang berlaku maka kontra memori

ED AN

banding ini memenuhi syarat hukum dan patut untuk diterima ; B. Bahwa Turut Terbanding/tergugat I tidak setuju dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 370/Pdt.G/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 01 April 2015, karena Turut Terbanding/Tergugat I telah mempunyai keputusan yang telah telah inkra yang berkekuatan hukum tetap (foto copy terlampir putusan Mahkamah Agung nomor : 367 K/Pdt/2010, tanggal 04

IM

Januari 2011) yaitu :

GG

1) Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, tanggal 04 September 2007 jo ;

2) Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor : 176/PDT/2008/PT.MDN,

TIN

tanggal 25 Juni 2008 jo ;

3) Putusan Makamah Agung nomor : 367 K/Pdt/2010, tanggal 04 Januari 2011 ;

I.

Pengadilan

N

Amar nya sebagai berikut :

Negeri

Medan

telah

menjatuhkan

putusan

nomor

:

berikut ;

LA

106/Pdt.G/2007/PN.Mdn,tanggal 04 Nopember 2007 yang amarnya sebagai

AD I

DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III ;

NG

-

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

PE

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I,II dan III yang tidak membayar/melunasi sisa hutangnya semula kepada PT. BANK DUTA CABANG MEDAN , BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) dan PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Sekarang kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;


a. Menyatakan dengan sah bahwa tergugat I,II,III telah berhutang semula pada PT. BANK DUTA CABANG MEDAN, BADAN PENYEHATAN

PERBANKAN

NASIONAL

(BPPN),

PT.BANK

DANAMON INDONESIA Tbk. Sekarang Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dengan Penyerahan Jaminan no.5 tanggal 09 Mei 1995, diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, Pengganti Grosse

ED AN

sementara Perlaungan Nasution, SH, Notaris di Medan ;

Akte Pengakuan Hutang no.6, tanggal 09 Mei 1995 yang berkepala “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “, diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, pengganti sementara Parlaungan Nasution, SH, Notaris di Medan ;

b. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Hutang, tanggal 30 Juni 2000,

IM

Nomor : SP-168/BPPN/0600, yang dilegalisir oleh Hasanal Ali Amin, SH, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor : 482/2000, kecuali mengenai

GG

jumlah hutang yang harus dibayar oleh tergugat I,II,III ; c. Contract of sale, tanggal 30 Nopember 2000 yang dilegalisir oleh Moendjiati Soegito, SH, Notaris, dibawah nomor : 3791/Nopember

TIN

2000, kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I,II, III Akte Pengalihan Hak Atas Tagihan No. 12, tanggal 22 Desember 2000, diperbuat di hadapan Moenndjiati Soegito, SH , Notaris di Jakarta, kecualinmengenai jumlah hutang yang harus

N

dibayar oleh Tergugat I,II,III ; d. Akte Perjanjian Jual Beli Piutang no. 35, tanggal 05 Mei 2006,

LA

diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH, Notaris di Jakarta, kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat

AD I

I,II,III ;Akte Perjanjian Penagihan Piutang ; e. Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) no. 36, tanggal 05 Mei 2006 diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartina, SH, MH, notaris di

NG

Jakarta kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I,II,III ;

3. Menghukum Tergugat I,II,III, membayar sisa hutangnya sekarangkepada

PE

Penggugat dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp. 606.484.193,40 (enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh sen rupiah ) dengan perincian : --

Sisa Hutang Pokok

: Rp. 279.500.000.-


Tunggakan Bunga Perhitungan BPPN

: Rp. 326.984.193,40.-

Jumlah

Rp. 606.484.193,40 (enam ratus

enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh sen rupiah ) ;

DALAM REKONVENSI -

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I,II,III, untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum

Tergugat I, II, III

dalam konvensi/ Penggugat I,II,III,

IM

I

ED AN

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos – ongkos yang timbul dalam

GG

perkara ini, yang sampai saat ini berjumlah Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng ; II.

Pengadilan Tinggi Medan nomor : 176/PDT/2008/PT. MDN, tanggal 25 Juni

TIN

2008 yang amarnya bunyi sebagai berikut : Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn,tanggal 04 Nopember 2007, telah dikuatkan ; III.

Putusan Mahkamah Agung nomor : 367 K/Pdt/2010, tanggal 04 Januari

N

2011, sebagai berikut ;

LA

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : PT. YAMIKA ARBIS, diwakili oleh direktur utamanya ; Ny. Hj. Siti Kamisah

II.

1.

Ny. H. Siti Kasisah Harahap

2.

Ir. Abina Tifan Nefoli Br. Sihombing

3.

Ir. Rediansyah Sihombing

4.

Ir. Belkadriansyah Sihombing

5.

Ikhwansyah Sihombing (ahli waris H.Muhammad Yamin Sihombing)

NG

AD I

I.

PE

Menghukum para Pemohon Kasasi/ Para Terguga untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; C. Bahwa pasal 1917 KUHPerdata tertulis : “ Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada


sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama : bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama lagi pula di majukan oleh dan terhadap pihak – pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula “ ; D. Bahwa Yurisprudenasi yaitu Putusan Mahkamah Agung nomor : 123 K/Sip/1968 jo Putusan Mahkamah Agung nomor : 1149 K/Sip/ 1982 jo

ED AN

Putusan Mahkamah Agung nomor : 1226 K/Pdt/2001 jo Putusan Mahkamah Agung nomor : 811/K/Pdt.Sus/2009 menegaskan bahwa walaupun subjek dan alasan gugatan tidak sama persis akan tetapi oleh karena objek gugatan gugatan adalah sama maka prinsip ne bis in idem harus diberlakukan ; E. Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum yang Turut Terbanding/Tergugat I jelaskan diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggil Medan

IM

memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

b. Membatalkan

GG

a. Menerima Kontra Memori Banding Turut Terbanding/Tergugat I ; Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

nomor

:

370/Pdt.G//2015/PN.Mdn., tanggal 01 April 2015 ;

TIN

c. Menyatakan Perkara ini ne bis in idem yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama Turut Terbanding/Tergugat I ; d. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar ongkos perkara yang

N

timbul dalam perkara ini ;

Membaca KONTRA MEMORI BANDING Penggugat/sekarang Terbanding

pokoknya saja-

LA

dan kontra Memori Banding pihak Tergugat I/dsekaranng Turut Terbanding pada

AD I

SALIN KONTRA MEMORI BANDING DARI TERGUGAT I/SEKARANG TURUT TERBANDING—

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan/Penyerahan mempelajari berkas

NG

perkaranomor

370/Pdt.G/2014/PN.Mdn,telah

diberitahukan

oleh

LENa

br

PINEM,SH, Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada TUNING SUMIASIH Karyawan

PT. BANK DANAMON INDONESIA CABANG KUNINGAN, yang

PE

bertidak atas nama Bank tersebut berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015, pada tanggal 11 Pebruari 2016,dan kepada TOMMY BELLYN WIRYADI,SH, selaku kuasa Terbanding/dahulu Penggugat tanggal 22 Oktober 2015 dan kepada S.ROBERT L.TOBING,SH, selaku Kuasa Turut Terbanding/dahulu Tergugat I pada tanggal 28 September 2015 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara


dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,bahwa

permohonan

banding

dari

Pembanding/semula

Tergugat telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta

ED AN

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

IM

Medan Nomor 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 1 April 2016 yang dimntakan banding tersebut, juga setelahmembaca dan memeriksa memori banding yang

GG

pada pokoknya Pembanding keberatan terhdap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dengan alasan alasan keberatan seperti yang telah dikemukakan dalam

memori

bandingnya

yaitu

mengenai

surat

panggilan

terhadap

TIN

Pembanding/Tergugat II yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sama sekali menerima surat pangilan sidang (relaas) dari jurusita Pengadilan Negeri Medan agar supaya menghadiri persidangan sebagai Tergugat II dalam perkara Nomor 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn, setelah majelis banding meneliti berkas

N

terhadap relaas panggilan yang telah dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a-quo bukti-bukti yang terlampir dalam berkas

LA

perkara a-quo adalah 1. Panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Tergugat II berkedudukan tertanggal 28 Agustus adalah melalui Kelurahan

AD I

dimana tertulis dalam nama penerima Agung dengan cap Kelurahan tertera tanggal 1-9-14, dan 2(dua) lembar surat permintaan bantuan panggilan delegadi dari Pengadilan Negeri Medan kepada Pengadilan negeri Jakarta Selatan

NG

tertanggal 2 September 2014 dan tanggal 14 Oktober 2014 dimana terhadap surat bantuan panggilan delegasi tersebut tidak ada jawaban dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menurut majelis banding bahwa pangilan yang disampakan

PE

kepada kelurahan yang diterima oleh orang yang tidak jelas identitasnya yakni kedudukan sebagai apa di kantor Kelurahan tersebut apalagi tanggal diterima sebagaimana tertera tgl 1 September 2014 padahal harus menghadiri sidang tanggal 2 September 2014 waktunya jelas sudah tidak mencukupi apalagi tidak disertai surat bukti dari Kelurahan kapan panggilan tersebut disampaikan oleh


Kelurahan kepada yang bersangkutan, begitupun dengan surat bantuan panggilan delegasi yang belum ada tindak lanjut dari Pengadilan yang diminta bantuannya, dari fakta ini maka menurut majelis banding,panggilan yang dilakukan tidak sah dan tidak patut (vide pasal 121 ayat (1) HIR),dengan demikian maka majelis hakim tingkat pertama perkara a-quo telah mengabaikan hukum acara yang semestinya karena panggilan belum patut dan sah maka acara persidangan tetap menunggu

Menimbang,

bahwa

selanjutnya

ED AN

panggilan sah dan patut telah disampaikan kepada para pihak; majelis akan

mempertimbangkan

tanggapan Pembanding sebagaimana dituangkan dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena Tergugat I dalam jawabannya

IM

perkara a-quo telah membenarkan adanya pengalihan piutang (cessie) dari Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang

GG

(Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 dalam Gugatan perdata sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri medan tanggal 4 September 2007 Nomor 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal

TIN

25 juni 2008 No.176/PDT/2008/PT.MDN dan putusan MARI tertanggal 4 Januari 2011 No.367 K/Pdt/2010 Penggugat (in casu Tergugat I) menyatakan bahwa Akta Perjanjian jual beli Piutang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I(in casu Penggugat) sehingga Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tersebut telah pasal

613

KUHPerdata,demikian

N

memenuhi

juga

dalam

Putusan

LA

terdahuluPenggugat yang dalam perkara tersebut sebagai Tergugat I ada mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat(in casu Tergugat I) dengan

AD I

mengajukan tuntutan yang didasarkan kepada alasan bahwa Perjanjian Jual beli Piutang No 35 tanggal 5 mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No.36 tanggal 5 mei 2006 yang dibuat dihadapan NotarisVestina Ria Kartika,SH, tersebut Melawan

Hukum

dalam

Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

NG

Nomor106/Pdt.G/2007/PN.Mdn Jo. No 176/PDT/2008/PT.MDN Jo. No 367 K/Pdt/2010 yang berbnyi Menolak Gugatan Rekonpensi (in casu Penggugat), sehingga menyangkut keabsahan Peralihan Hak Tagih Piutang Tergugat II kepada

PE

Tergugat I atas hutang Penggugat telah mempunyai Kepastian Hukum sehingga Gugatan Penggugat perkara Nomor 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn adalah Gugatan yang Nebis in Idem yang mana dengan perkara dengan Obyek yang sama,dan para pihak yang sama pula dimana perkara yang terdahulu sudah mempunyai Kekuatan Hukum yan Tetap (BHT) upaya hukumnya adalah Peninjauan Kembali


bukan mengajukan Gugatan Baru; Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I Dalam Eksepsi yang menyatakan

bahwa

Gugatan

Penggugat

adalah

Nebis

in

Idem,dengan

pertimbangan yang sama sebagaimana disebutkan dalam memori Banding Tergugat II, terhadap hal ini majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu

ED AN

terhadap eksepsi tentang Nebis in Idem; Menimbang,bahwa suatu gugatan dapat dikatagorikan Nebis in Idem sesuai dengan ketentuan pasal1917 KUHPerdata yaitu apabila Putusan yang dijatuhkan

Pengadilan

bersifat

Positif,kemudian

Putusan

tersebut

telah

berkekuatan Hukum Tetap(BHT) maka dalam Putusan melekat Nebis in Idem,oleh

IM

karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh dilakukan gugatan untuk yang kedua kalinya,juga diperkuat SEMA No 3 tahun 2002 agar Ketua Pengadilan melaksanakan asas Nebis in Idem dengan baik demi kepastian hukum

GG

bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda dalam perkara yang sama, dimana pasal 1917 KUHPerdata mengandung unsur unsur

TIN

yaitu : 1.Obyek yang sama, 2.Pihak yang sama,

N

3.Alasan/dalil gugatan yang sama

AD I

Nebis in Idem;

LA

Yang mana apabila semua unsur ini terpenuhi maka dapat dikatagorikan sebagai

Menimbang terhadap eksepsi Nebis in idem ini,apabila dikaitkan dengan gugatan penggugat/terbanding dimana alasan gugatan dari perkara gugatan ini adalah sama yakni mengenai keabsahan dari Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No

NG

35 tanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No.36 tanggal 5 Mei 2006,adalah sama dengan alasan Gugatan perkara terdahulu yakni perkara perdata Nomor106/Pdt.G/2007/PN.Mdn Jo. No. 176/PDT/2008/PT.MDN Jo. No.

PE

367 K/Pdt/2010 dimana dalam Amarnya pada Pokok Perkara poin – 3 “Menyatakan sah bahwa Tergugat I,II,III telah berhutang semulakepada PT Bank Duta Cabang Medan,BPPN,PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sekarang Penggugat berdasarkan

: dibagian e. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.35

tanggal 5 Mei 2006 dan f. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36


tanggal 5 Mei 2006 (vide Bukti 3 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn yang dijukan Pembanding/tergugat II dalam Memori Banding) dikaitkan dengan amar putusan pada poin-4 yang menyatakan secara hukum semua Akta yang timbul dalam Pengalihan Hak Tagih Piutang untuk Tergugat I/Pembanding tidak berkekuatan hukum yaitu : 1. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tanggal 5 Mei 2006 dan 2. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tanggal 5 Mei

ED AN

2006 (vide Putusan PN Medan Nomor 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn), sehingga putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a-quo bertentangan dengan putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa seharusnya majelis hakim tingkat pertama lebih teliti dalam mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan perkara a-quo nebis in idem

IM

yang telah diajukan oleh Tergugat I/Turut Terbanding dalam jawabannya, telah mempertimbangkan terlalu sumir sebagaimana tertuang dalam halaman 20 dalam Eksepsi Ad.1 yang mempertimbangkan karena Tergugat I tidak pernah hadir lagi

GG

sehingga tergugat I tidak ada mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalildalil eksepsinya maka eksepsi tergugat I pada poin-1 tidak dapat dibuktikan kebenarannya, yang seharusnya karena dalam jawaban tergugat I ada

TIN

menyebutkan tentang adanya perkara gugatan Nomor : 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn Jo. No. 176/PDT/2008/PT.MDN Jo. No 367 K//Pdt/2010 sebagai alasan eksepsi nebis in idem tersebut,majelis hakim tingkat pertama telah keliru dan tidak tepat serta bertindak ceroboh dalam mempertimbangkan eksepsi ini,seharusnya majelis

Medan dan

mengingat

LA

Negeri

N

tingkat pertama menelitinya apalagi putusan tersebut masih produk Pengadilan bahwa Putusan

Pengadilan

yang sudah

Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) mempunyai bukti sebagai : 1. Kekuatan mengikat

AD I

tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat mengikat (bindende kracht), 2. Kekuatan pembuktian,dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak yang mungkin digunakan untuk keperluan banding,kasasi atau eksekusi dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang

NG

telah ditetapkan dalam putusan tersebut, dan 3.kekuatan eksekutorial yakni mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan;

PE

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis

hakim sependapat dengan apa yang telah dikemukan oleh Pembanding seperti apa yang telah dikemukakan dalam memori banding yang bersangkutan serta jawaban Turut Terbanding/Tergugat I mengenai eksepsi gugatan nebis in idem, dan dengan adanya petitum yang berbeda dan saling bertentangan yakni antara


petitum poin-3 dalam Putusan perkara nomor 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn Jo. Nomor 176/PDT/2008/PT.MDN Jo. Nomor 367 K/Pdt/2010 dengan petitum gugatan poin-3 dan poin-4 Putusan perkara a-quo maka hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga karenanya eksepsi ini beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dapat dikabulkan; Pembanding/Tergugat

II

dan

eksepsi

ED AN

Menimbang,bahwa

Turut

Terbanding/Tergugat I tentang eksepsi nebis in idem telah dipertimbangkan dan dinyatakan dikabulkan maka majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi eksepsi yang selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan serta pertimbangan-pertimbangan diatas,

maka

Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

:

IM

terebut

370/Pdt.G/2007/PN.Mdn tertanggal 01 April 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus DIBATALKAN, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri

Menimbang,

bahwa

GG

dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini; oleh

karena

gugatan

Penggugat/Terbanding

TIN

dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

N

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan

LA

atas Undang-Undang Nomor 2 ahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg serta

AD I

Peraturan PerUU-an lainnya yang bersangkutan ; MENGAD ILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula

NG

Tergugat II tersebut

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :370/Pdt. G/2014/

PE

PN. Mdn tertanggal 1 April 2015 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI


-

Mengabulkan eksepsi Pembanding/Terbanding II dan Turut Terbanding/ Terbanding I untuk sebagian;

-

Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

ED AN

-

timbul pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan

Sebesar Rp.150.000( Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : Kamis, tanggal 15 Juni 2017 oleh Kami BANTU GINTING

IM

SH,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ADE KOMARUDIN,SH.M.Hum.dan NUR HAKIM SH.MH, masing- masing sebagai Hakim-hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

GG

tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Maret 2017 Nomor : 54/ PDT/ 2017/PT. MDN.putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

TIN

hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017.oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota, serta ILHAM PURBA,SH,MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua pihak

LA

HAKIM ANGGOTA,

N

berperkara.

BANTU GINTING, SH

AD I

ADE KOMARUDIN,SH.M.Hum.

HAKIM KETUA,MAJELIS

PE

NG

NUR HAKIM SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ILHAM PURBA,SH,MH


Perincian Biaya : 1.

Materai

Rp.

6.000,-

2.

Redaksi

Rp.

5.000,-

3.

Pemberkasan

Rp. 139.000,Rp 150.000,-

PE

NG

AD I

LA

N

TIN

GG

IM

ED AN

Jumlah


PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents