PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS PARIT MAYOR KELURAHAN PARIT MAYOR KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS PARIT MAYOR KELURAHAN PARIT MAYOR KECAMATAN PONTIANAK TIMUR Oleh: IHSANIYAH FEBRIANA BALMAN NIM. E01110019 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. 2015. Email: [email protected]

ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan standar pelayanan di Puskesmas Parit Mayor yang belum terselenggara secara baik dan maksimal. Seperti masih terdapat penyimpangan dalam alur antrian di loket yang tidak sesuai dengan prosedur, lamanya waktu penyelesaian pelayanan, sarana dan prasarana yang masih terbatas. Penulis menggunakan teori standar pelayanan minimal dari Surjadi (2009:69). Standar pelayanan disini merupakan tolak ukur dari unsur pelayanan dan menjadi pendorong bagi setiap unit penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pelayanan di Puskesmas Parit Mayor dalam memberikan pelayanan kesehatan, untuk mengetahui waktu penyelesaian, untuk mengetahui biaya pelayanan, untuk mengetahui produk pelayanan, untuk mengetahui sarana dan prasarana. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa prosedur pelayanan sudah cukup jelas dan sudah terpampang di depan Puskesmas Parit Mayor, biaya pelayanan sudah diterapkan sesuai dengan peraturan Daerah serta tersedia dan terlaksananya produk serta program kesehatan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Namun masih terdapat penyimpangan dalam alur antrian di loket yang tidak sesuai dengan prosedur dan prosedur pelayanan pengaduan yang masih belum ditetapkan, seringkali waktu penyelesaian yang lama dikarenakan kurangnya jumlah tenaga pelaksana, sarana dan prasarana yang masih terbatas. Saran yang dapat penulis berikan adalah pihak Puskesmas Parit Mayor sebaiknya menerapkan dan memberikan informasi dengan jelas terkait dengan prosedur pelayanan pengaduan, menambah pegawai sehingga waktu penyelesaian pelayanan tidak ada lagi yang terhambat, Petugas diharapkan lebih tanggap dalam memberikan pelayanan kepada pasien, Kepala Puskesmas perlu merekomendasikan peralatan penunjang kesehatan yang belum dimiliki Puskesmas Parit Mayor. Kata-kata kunci: Penerapan Standar Pelayanan, Puskesmas dan Standar Pelayanan.

1 Ihsaniyah Febriana Balman, NIM. E01110019 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


ABSTRACT The problem in this research is implementation of service standart in Parit Mayor Public Health Center that not managed well and maximal. There are still like deviation in queue plot in a locket that not suitable with the procedure, need a long time to finish the service, and the facility and infrastructure that limited. The writer using minimal service standart theory from Surjadi (2009:69). Service standart is measure way from the service unsure and be the stimulant for all service managing units that suitable with the rule that settled. The aim of this research are to know finishing time, to know service cost, to know the service product, to know the facility and infrastructure. Method that used is a kualitative research method. The result of this research showed that the service procedure had been clear dan spread out in font of the Parit Mayor Public Health Center, service cost had been managed properly with the district rule that settled also available and accomplished of product and healthy program that proper with the rule that settled. However, there are still deviation in queue plot in a locket that not suitable with the procedure and complaint service procedure that still not managed, frequently finishing time take a long time because of less of organizer, facility and infrastructure that limited. Suggestion that writer give are Parit Mayor Public Health Center should apply and give the information with clear about complaint service procedure, add some employee so that finishing time of the service not blocked anymore, hoped the officer more responsive in giving the service to the patient, Public Health Center Head need to recommended the healthy equipment that not owned by Parit Mayor Public Health Center. Keywords : Service Standart Managing, Service Standart, Public Health Center



terdapat banyak kelemahan serta kendala.

PENDAHULUAN Pusat

Kesehatan

(Puskesmas)

di

dikembangkan

Masyarakat

Indonesia

sejak

mulai

dicanangkannya

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti menemukan beberapa masalah penting untuk mendukung

penelitian

ini.

Dalam

pembangunan jangka panjang (PJP) yang

memberikan pelayanan kepada masyarakat,

pertama

Pemerintah

Puskesmas Parit Mayor masih terkendala

mengembangkan puskesmas dengan tujuan

dengan keterbatasan sarana dan prasarana

untuk mendekatkan pelayanan kesehatan

sebagai penunjang dari pelayanan kesehatan.

kepada masyarakat, yang dibangun untuk

Keterbatasan tersebut ditinjau dari sarana di

menyelenggarakan

ruang laboratorium yang mana peralatan

tahun

1971.

pelayanan

kesehatan

dasar. Sebagai pusat pelayanan kesehatan

medisnya masih terbatas

masyarakat,

tersebut membuat kerja petugas menjadi

puskesmas

dapat

menjadi

tempat rujukan pertama dengan pelayanan

terhambat

prima yang dapat menangani berbagai

pemeriksaannya.

masalah

ruangan pemeriksaan masih kurang dilihat

kesehatan

yang

terjadi

pada

dan

sehingga hal

lama

Selain

prasarana

dari

pelayanan kesehatan perseorangan tingkat

bergabung-gabung, sehingga terasa sempit

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

dan membuat pasien menjadi tidak nyaman.

promotif dan preventif, untuk mencapai

Adapun masalah lainnya yaitu seringkali

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

waktu penyelesaian pelayanan yang lama

tingginya mencapai bermutu

wilayah

pelayanan dan

diselenggarakan sesuai

dengan

terdapat

itu

proses

masyarakat. Puskesmas merupakan fasilitas

di

masih

menjadi

ruangan

yang

kerjanya.

Untuk

dikarenakan keterbatasan jumlah tenaga jasa

kesehatan

yang

pelaksana yang ada di Puskesmas Parit

perlu

Mayor,

pelayanan

yang

operasional pelayanan pengobatan yang

profesi

serta

menjadi

terjangkau, upaya standar

sehingga

terhambat.

berdampak

Kemudian,

pada

masih

pelayanan

yang memuaskan pelanggan.

terdapat masyarakat yang mengeluh akan

Namun,

pada

pelayanan

yang

kenyataannya

bahwa

alur antrian di loket yang tidak sesuai

berdasarkan

standar

dengan prosedur yang ditetapkan, serta tidak

pelayanan di Unit Pelayanan Kesehatan

ditetapkannya

(UPK) Puskesmas Parit Mayor Kecamatan

pengaduan

Pontianak

Timur

secara

umum

prosedur

sehingga

pelayanan

masyarakat

tidak

masih 3

Ihsaniyah Febriana Balman, NIM. E01110019 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


mengetahui secara pasti prosedur untuk

pelayanan

di

Puskesmas

Parit

Mayor.

menyampaikan keluhannya.

Peneliti juga dapat menerapkan ilmu yang

Maka fokus penelitian ditekankan

telah di dapat di jurusan administrasi publik

penilaian

penerapan

khususnya mengenai manajemen sumber

standar pelayanan di Puskesmas Parit Mayor

daya manusia. Manfaat praktis berdasarkan

Kelurahan

penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pada

keberhasilan

Parit

Mayor

Kecamatan

Pontianak Timur, yang dalam hal ini ada 5

manfaat

poin dalam penilaian keberhasilan yaitu

pelayanan khususnya di Puskesmas Parit

sebagai berikut: aspek prosedur pelayanan,

Mayor, serta untuk meningkatkan standar

waktu

pelayanan bagi petugas dalam memberikan

penyelesaian,

biaya

pelayanan,

produk pelayanan, sarana dan prasarana.

untuk

menerapkan

standar

pelayanan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

untuk

mengetahui

lebih

jelas

keberhasilan penerapan standar pelayanan di

TINJAUAN PUSTAKA

Puskesmas Parit Mayor Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, antara

Pelayanan merupakan suatu usaha untuk

lain: untuk mengetahui prosedur pelayanan

memenuhi kebutuhan orang lain atau barang

di

dalam

dan jasa. Hakikat dari suatu pelayanan

memberikan pelayanan kesehatan, untuk

publik adalah meningkatkan mutu atau

mengetahui waktu penyelesaian pelayanan

kualitas dan kuantitas atau produktifitas

di

pelaksanaan

Puskesmas

Parit

Puskesmas

Mayor

Parit

Mayor,

untuk

tugas

dan

fungsi

instansi

mengetahui biaya pelayanan di Puskesmas

pemerintah di bidang pelayanan umum.

Parit Mayor, untuk mengetahui produk

Selanjutnya, hakikatnya adalah mendorong

pelayanan di Puskesmas Parit Mayor, untuk

segenap upaya untuk mengefektifkan dan

mengetahui

mengefesiensikan sistem dan tata laksana

sarana

dan

prasarana

di

Puskesmas Parit Mayor. Manfaat

teoritis

diharapkan

dapat

menambah

wawasan

penulis

pelaksana. Sehingga pelayanan umum dapat

mengenai

khususnya mengenai

penelitian

memperkaya serta

ini

diselenggarakan dengan berdayaguna dan

atau

berhasil. Kemudian, mendorong tumbuhnya

pengetahuan

administrasi

negara

penerapan standar

kreativitas,

prakarsa

masyarakat

dalam

dan

peran

serta

pembangunan

serta

meningkatkan masyarakat luas. 4



Pelayanan publik menurut Sinambela

Prosedur pelayanan yang dibakukan

(dalam Pasolong, 2010:128) adalah “sebagai

bagi pemberi dan penerima pelayanan

setiap

termasuk pengaduan.

kegiatan

yang

dilakukan

oleh

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki

setiap

kegiatan

yang

2) Waktu Penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan

menguntungkan dalm suatu kumpulan atau

sejak saat

kesatuan

sampai dengan penyelesaian pelayanan

dan

menawarkan

kepuasan

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. Begitu pula Agung

pengajuan

permohonan

termasuk pengaduan. 3) Biaya Pelayanan

Kurniawan (dalam Pasolong, 2010:128)

Biaya/tarif

mengatakan bahwa pelayanan publik adalah

rinciannya

“pemberian pelayanan (melayani) keperluan

proses pemberian pelayanan.

orang lain atau masyarakat yang mempunyai

pelayanan

termasuk

yang ditetapkan dalam

4) Produk Pelayanan

kepentingan pada organisasi itu sesuai

Hasil pelayanan yang akan diterima

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan”.

ditetapkan.

Standar pelayanan merupakan sebagai acuan tolak

ukur

dalam

pelayanan

sebuah

5) Sarana dan Prasarana

substansi. Dengan mengacu pada standar

Penyediaan

sarana

pelayanan tersebut maka akan memberikan

pelayanan

yang

kepuasan

penyelenggara pelayanan publik.

kepada

masyarakat,dan

dapat

dikatakan bahwa pelayanan tersebut telah berhasil.

Surjadi

(2009:69)

standar

6) Kompetensi

dan

prasarana

memadai

oleh

Petugas

Pemberi

petugas

pemberi

Pelayanan

pelayanan minimal merupakan ukuran yang

Kompetensi

dibakukan

pelayanan harus ditetapkan dengan

dalam

penyelenggaraan

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh

tepat

pemberi dan atau penerima pelayanan.

keahlian,

Standar

perilaku yang dibutuhkan.

pelayanan,

sekurang-kurangnya

berdasarkan

pengetahuan,

keterampilan,

sikap

dan

meliputi: 1) Prosedur Pelayanan

Segala produk

sesuatu

yang

menyangkut

(barang/jasa)

harus 5



distandarisasikan. tersebut

Pada

bertujuan

umumnya

untuk

hal

pemerintah

mengukur

keberhasilan suatu daerah dalam melayani

daerah

terhadap

masyarakat. g. SPM dapat merangsang transparansi

masyarakat. Dengan demikian, menurut

dan

Sarundajang (2008:171) terdapat beberapa

kegiatan pemerintah daerah.

hal penting dalam kaitan Standar Pelayanan

pelayanan

menerima

publik

dari

dalam

bagi peningkatan pajak dan retribusi

a. Dengan adanya SPM maka masyarakat terjamin

masyarakat

h. Adanya SPM dapat menjadi argumen

Minimal (SPM) tersebut yang meliputi:

akan

partisipasi

daerah karena baik pemerintah daerah

suatu

dan

pemerintah

masyarakat

keterkaitan

daerah.

dapat

melihat

pembiayaan

dengan

pelayanan publik yang disediakan

b. SPM bermanfaat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan

pemerintah. i. SPM dapat merangsang rasionalisme

untuk menyediakan suatu pelayanan

kelembagaan

publik.

karena pemerintah daerah akan lebih

c. Adanya SPM akan menjadi landasan dalam

penentuan

keuangan

yang

berkonsentrasi

perimbangan

lebih

adil

pada

Daerah,

pembentukan

kelembagaan yang berkorelasi dengan

dan

transparan.

Pemerintah

pelayanan masyarakat. j. Adanya

d. SPM dapat dijadikan dasar dalam

SPM

pemerintah

dapat

membantu

daerah

dalam

menentukan anggaran kinerja berbasis

merasionalisasi

manajemen krisis.

kualifikaksi pegawai yang dibutuhkan.

e. SPM

dapat

membantu

jumlah

dan

penilaian

Dari beberapa paparan di atas, maka teori

kinerja atau LPJ Kepala Daerah/Wakil

yang penulis anggap cocok untuk mengukur

Kepala Daerah secara lebih akurat dan

penerapan standar pelayanan yang telah di

terukur

terapkan

sehingga

terjadinya

Puskesmas

Parit

Mayor

Kecamatan Pontianak Timur ialah teori yang

kesewenang-wenangan dalam menilai

dikemukakan oleh Surjadi. Berikut adalah

kinerja Pemerintah Daerah.

kerangka pikir penelitian dalam penelitian

dapat

meningkatkan

menjadi

politics

di

dan

f. SPM

money

mengurangi

alat

untuk

ini :

akuntabilitas 6



PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

hal yang menggambarkan keadaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan di dukung dengan fakta-fakta dan data yang

Masalah :

ditemukan

penelitian

1. Prosedur pelayanan pengaduan yang masih belum ditetapkan. 2.Seringkali waktu penyelesaian pelayanan yang lama dikarenakan kurangnya jumlah tenaga jasa pelaksana. 3.Keterbatasan sarana dan prasarana sebagai penunjang dari pelayanan kesehatan.

di

ini

mendeskripsikan Pelayanan Kelurahan

di

lapangan. peneliti

berusaha

Penerapan

Standar

Puskesmas

parit

Dalam

Parit

Mayor

Mayor

Kecamatan

Pontianak Timur. Penelitian ini mengambil lokasi di Puskesmas Parit Mayor Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur. Penelitian dilakukan penulis dari bulan april

Teori Standar Pelayanan Minimal menurut Surjadi (2009:69) sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Prosedur Pelayanan; 2. Waktu Penyelesaian Pelayanan; 3. Biaya Pelayanan; 4. Produk Pelayanan; 5. Sarana dan Prasarana; 6. Kompetensi Petugas Pemberi pelayanan

2014

sampai

dengan

januari

2015.

Sedangkan waktu untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan april 2014 sampai dengan bulan maret 2015. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yang diambil secara purposive sampling adalah sebagai berikut: Kepala Puskesmas Parit Mayor, Petugas Pelaksana Puskesmas

Penerapan Standar Pelayanan

Parit Mayor, Pasien/kerabat pasien. Serta

di Puskesmas Parit Mayor Maksimal

objek penelitian adalah penerapan standar pelayanan Kelurahan

di

Puskesmas

Parit

Mayor

Parit

Mayor

Kecamatan

Pontianak Timur. Dalam penelitian ini penulis hanya

METODE PENELITIAN Dalam

penelitian

ini,

penulis

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan

teknik

analisis

data

kualitatif.

Penulis memilih jenis penelitian deskriptif karena pada prinsipnya ditekankan pada hal-

menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut: observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data, penulis menggunakan olahan pengolahan data melalui analisis data kualitatif. Miles 7



dan

Huberman

(1984),

mengemukakan

Mayor, pasien tersebut tidak ikut mengantri

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif

sebagaimana

dilakukan secara interaktif dan berlangsung

Puskesmas Parit Mayor sudah menetapkan

secara

tuntas,

prosedur alur pelayanan bagi pasien yang

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas

berobat, prosedur alur pelayanan ditetapkan

dalam analisis data, yaitu reduksi data,

agar terlaksananya ketertiban, kelancaran

penyajian data dan verifikasi. Adapun untuk

serta tidak terjadinya penyimpangan dalam

menguji validitas data penulis menggunakan

pelaksanaan pelayanan kesehatan. Namun,

teori uji validitas dalam Sugiyono (2009)

masih

yaitu triangulasi sumber, karena penulis

pengaduan

ingin mengecek data yang telah diperoleh

sehingga masyarakat masih bingung akan

melalui

yang

prosedur untuk menyampaikan pengaduan

oleh

keluhannya.

terus-menerus

beberapa

diperoleh

tersebut

sampai

sumber, dicek

data

kembali

pasien

kurangnya di

yang

lain.

sistem

Puskesmas

Penyelesaian

Pihak

pelayanan Parit

Mayor

keluhan

dan

penulis kepada beberapa informan yang

pengaduan diselesaikan secara lisan namun

penulis

berjenjang sesuai kebutuhan kepuasan dari

anggap

mengetahui

tentang

permasalahan yang diteliti.

masyarakat itu sendiri tanpa ada proses prosedural. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori dari Surjadi yang menyangkut dengan

HASIL DAN PEMBAHASAN

penerapan

prosedur

pelayanan

adalah pihak Puskesmas Parit Mayor telah membuat alur prosedur pelayanannya dan

1. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan adalah rangkaian

sudah tertempel dengan jelas di depan

proses atau tata kerja yang berkaitan satu

bagian loket. Akan tetapi, mekanisme sistem

sama lain, sehingga menunjukkan adanya

pelayanan pengaduan belum menunjukkan

tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara

adanya

yang

mekanisme prosedur pelayanan pengaduan

harus

ditempuh

dalam

rangka

tahapan

jelas.

memudahkan

Dengan

masyarakat

adanya

penyelesaian sesuatu pelayanan (Surjadi,

akan

dalam

2009:59). Berdasarkan hasil wawancara

menyampaikan keluhannya selain itu akan

yang peneliti temukan bahwa masih terdapat

lebih teratur dan efektif, selain itu dengan

pasien yang tidak mengikuti akan alur

menetapkan prosedur pelayanan pengaduan

prosedur pelayanan di Puskesmas Parit

akan memudahkan pihak puskesmas parit 8



mayor dalam menanganinya segala keluhan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan.

Para

yang disampaikan oleh pasien.

pegawai memegang lebih dari satu program seperti juga harus turun ke lapangan yang terkadang

2. Waktu Penyelesaian

masa

temponya

sama.

Jika

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu

dikaitkan dengan teori dari Surjadi tentang

penyelesaian suatu pelayanan publik mulai

waktu penyelesaian pelayanan, maka jangka

dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan

waktu

teknis dan atau persyaratan administratif

ditetapkan,

sampai dengan selesainya suatu proses

menerapkannya belum berjalan maksimal.

pelayanan (Surjadi,2009:61). Berdasarkan

Pihak Puskesmas Parit Mayor memang

beberapa penuturan dari hasil wawancara

belum dapat memberikan pelayanan secara

yang di dapat oleh penulis membuktikan

cepat, akurat dan tepat waktu. Meski begitu,

bahwa jangka waktu penyelesaian pelayanan

pihak

yang

berupaya dalam memberikan pelayanan

telah

ditetapkan

belum

dapat

terselenggara secara baik dan tepat waktu.

penyelesaian

pelayanan

telah

saja

dalam

hanya

Puskesmas

Parit

Mayor

selalu

secara cepat dan akurat.

Seringkali waktu penyelesaian pelayanan yang diberikan lama. Berdasarkan hasi

3. Biaya Pelayanan

observasi yang peneliti temukan bahwa

Terkait dengan biaya pelayanan ini adalah

memang hari-harinya banyak masyarakat

mengenai segala biaya dan rinciannya yang

yang datang ke Puskesmas Parit Mayor.

besaran pembayarannya telah sesuai dengan

Dengan banyaknya antrian pasien yang ingin

ketentuan peraturan perundang-undangan.

berobat

Berdasarkan beberapa penuturan dari hasil

diperlukan

daya

tanggap

dari

petugas dalam memberikan pelayanan secara

wawancara

cepat. Kurangya daya tanggap

petugas

membuktikan bahwa pihak Puskesmas Parit

akan

Mayor telah menerapkan biaya pelayanan

berakibat pada lamanya waktu penyelesaian

sesuai dengan peraturan yang diterapkan

pelayanan

jenuh

didalamnya. Jika dikaitkan dengan teori dari

menunggu. Kurangnya petugas pelaksana

Surjadi yaitu mengenai penerapan biaya

dan Keterbatasan kemampuan petugas dalam

pelayanan yang telah sesuai dengan standar

memberikan pelayanan secara tepat waktu

yang ditentukan. Maka Bagi masyarakat

menjadi salah satu kendala dalam proses

yang membawa kartu Jamkesmas atau BPJS

dalam

memberikan

dan

pelayanan

membuat

pasien

yang

didapat

oleh

penulis



tidak di pungut biaya atau gratis maupun

sudah cukup baik meskipun masih terdapat

untuk

bagi

beberapa kondisi peralatan medis yang

masyarakat umum yang tidak memiliki dan

belum memadai dan mengalami kerusakan.

membawa kartu asuransi kesehatan seperti

Misalnya masih terdapat ruangan yang

BPJS atau Jamkesams akan dikenakan biaya

bergabung-gabung.

pendaftaran sebesar Rp 3.000 dan biaya

sarana,fasilitas, peralatan dan perlengkapan

pengobatan sesuai dengan kebutuhan yang

pada

didapatnya.

mengakibatkan

pendaftarannya,

sedangkan

yang

puskesmas

dilakukan

Kekurangan

parit

mayor

terhambatnya oleh

dapat

pekerjaan

pegawai

dan

menurunnya tingkat kepuasan masyarakat

3. Produk Pelayanan Produk pelayanan disini merupakan hasil

terhadap pelayanan yang diberikan.

pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Surjadi, 2009:69). Berdasarkan hasil wawancara

PENUTUP

bahwa pihak Puskesmas Parit mayor telah menerapkan maupun

program-program program-program

wajib kesehatan

1.

Kesimpulan a. Prosedur Pelayanan

lingkungan yang mana masyarakat akan

Prosedur pelayanan di Puskesmas

dengan

Parit Mayor sudah cukup jelas,

mudah

mendapatkan

pelayanan

kesehatan yang dibutuhkannya.

karena sudah terpampang di depan puskesmas parit mayor. Akan tetapi pihak Puskesmas Parit Mayor masih

4. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana maupun fasilitas merupakan

yang

penyelenggaraan

diperlukan pelayanan

belum

menetapkan

dalam

pelayanan pengaduan.

publik.

b. Waktu Penyelesaian

prosedur

Perlengkapan utama yang harus diperhatikan

masih belum sesuai dengan standar

dalam pelayanan di puskesmas parit mayor

yang ditetapkan, hal tersebut dilihat

ialah alat-alat medis untuk melakukan

dari masih banyaknya masyarakat

diagnosa

lainnya.

yang mengeluh akan lamanya proses

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sarana

waktu pelayanan dari mulai proses

dan prasarana di Puskesmas Parit Mayor

alur pendaftaran yang mengantri,

atau

alat-alat

medis



pada loket pendaftaran hanya ada

yang telah ditetapkan. Baik itu

satu petugas yang melayanai. Daya

program wajib maupun program

tanggap petugas yang masih kurang,

kesehatan lingkungan.

selain

itu

keterbatasan

petugas

e. Sarana dan Prasarana

pemberi pelayanan karena masing-

sudah cukup lengkap dan memadai

masing petugas memegang lebih dari

namun ada beberapa yang belum

satu program, seringkali petugas

sesuai

turun kelapangan.

peralatan medis yang terdapat di

c. Biaya Pelayanan

ruang laboratorium yang masih

dengan

standar

Biaya pelayanan di Puskesmas Parit

terbatas

Mayor

sesuai

kerja petugas untuk melakukan

dengan Peraturan Daerah, untuk

pemeriksaan dan menjadi lama

masyarakat

yang memiliki kartu

proses penyelesaiannya. Selain itu

BPJS atau Jamkesmas tidak akan

untuk ruangannya masih ada yang

dikenakan biaya administrasi ataupun

bergabung-gabung seperti di poli

biaya

sudah

ditetapkan

pengobatan.

sehingga

seperti

menghambat

Tetapi

untuk

KIA dengan poli Gizi hal tersebut menjadi

masyarakat

umum

yang

tidak

mempunyai

kartu

BPJS

atau

tidak

efektif

dan

berdampak pada ketidaknyamanan

Jamkesmas mereka akan dikenakan

pasien

dalam

melakukan

biaya pendaftaran sebesar Rp. 3.000-,

pemeriksaan karena menjadi ramai.

dan dikenakan biaya pengobatan untuk

seperti

pemeriksaan

2.

Saran

laboratorium.SKD dll., Hal tersebut

Beberapa saran yang dapat penulis

juga sudah di terapkan di Puskesmas

sampaikan dalam tulisan ini antara lain:

Parit Mayor.

1. Pihak

sebaiknya

d. Produk Pelayanan Setelah

Puskesmas

melakukan

Parit

Mayor

menerapkan

dan

penelitian,

memberikan informasi dengan jelas

penulis mendapatkan bahwa pihak

terkait dengan prosedur pelayanan

Puskesmas

pengaduan.

menerapkan

Parit

Mayor

telah

program-program

kesehatan sesuai dengan peraturan 11 Ihsaniyah Febriana Balman, NIM. E01110019 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


2.

Di dalam waktu pelayanan sebaiknya puskesmas

menambah

pegawai

sehingga dalam waktu penyelesaian pelayanan

tidak

ada

lagi

yang

terhambat dan bisa dengan cepat melayani masyarakat. 3.

Kepala

puskesmas

merekomendasikan

perlu peralatan

penunjang kesehatan yang belum dimiliki Puskesmas Parit Mayor.

Salidin, Djaslim. 2004. Manajemen Pemasaran. Bandung: Linda Karya Sarundajang, S.H. 2008. Birokrasi dalam Otonomi Daerah. Jakarta: Kata Hasta Pustaka. Sinambela, Litjan Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. ------. 2010. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Reflika Aditama.

REFRENSI Adisasmito, Wiku. 2008. Sistem Kesehatan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Dokumen:

Dhuha, Syamsud. 2010. Menuju Pelayanan Prima. Malang: Averroes Press.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik

Mahmudi. 2005. Manajemen Sektor Publik. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahan YKPN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Moenir, H.AS. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi aksara.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Moleong, Lexy J. 2000. Penelitian Kualitatif. Rosdakarya.

Metodologi Bandung:

Muninjaya, A. A. Gde. 2004. Manajemen Kesehatan. Jakarta: Buku Kedokteran EGC Nasir, Moch. 1988. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Ratminto dan Winarsih Atik Septi. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal Ilmiah : Tri Ardiansyah. 2013. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Apung di Pulau Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara Maya Dwi ranti. 2013. Pengaruh Standar Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Pasien di Puskesmas Nanga Pinoh kabupaten Melawi.


PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS PARIT MAYOR KELURAHAN PARIT MAYOR KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Recommend Documents