PENELUSURAN HUKUM PENTING BAGI PENGEMBAN PROFESI HUKUM (SUATU STUDI TENTANG PROFESI ADVOKAT SEBAGAI PENGEMBAN PROFESI HUKUM)

Penelusuran Hukum Penting Bagi Pengemban Profesi Hukum (Suatu Studi Tentang Profesi Advokat Sebagai Pengemban Profesi Hukum)

PENELUSURAN HUKUM PENTING BAGI PENGEMBAN PROFESI HUKUM (SUATU STUDI TENTANG PROFESI ADVOKAT SEBAGAI PENGEMBAN PROFESI HUKUM) Oleh: SENTOSA SEMBIRING FH – Unpar, Bandung Jln. Ciumbuleuit No. 94, Bandung [email protected] ABSTRACT Challenge that faced lawyer as profession caretaker law in decade latest this we can say is not light. Therefore, so that can follow very latest development in the world of science law best step do way of law. From way of law, matters about science development law, judge decision and very latest law and regulation knowable by profession caretaker of law. Specialer again for lawyer profession caretaker, various case that faced more complexer. In atmosphere likes this, possible norms that regulate about case that being faced not yet being regulated peculiarly in law and regulation aloof. At here feeled important to do way of law may be is not found exactly in some case, but resemble with case there. For that can be made reference in finish also law opinion that asked to lawyer as law profession caretaker. Keywords: The Way of law, law profession caretaker; lawyer

mempunyai argumentasi yang jelas dan logis. Se-

Pendahuluan Tantangan yang dihadapi oleh pengemban

perti diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon dan

profesi hukum di era masa kini boleh dikatakan ti-

Tatiek Sridjatmiati dengan mengutip pendapat

daklah ringan. Disebut demikian, karena perkem-

E.T.Feteris, teori argumentasi mengkaji bagaima-

bangan masyarakat demikian cepat. Demikian juga

na menganalisis, merumuskan suatu argumentasi se-

halnya perkembangan ilmu dan teknologi pun ber-

cara cepat. Teori argumentasi mengembangkan kri-

kembang dengan pesat. Berkenaan dengan hal ini,

teria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi

menarik untuk menyimak apa yang dijelaskan da-

yang jelas dan rasional. Isu utama adalah adalah

lam berbagai kepustakaan ilmu hukum, bahwa

adakah kriteria universal dan kriteria yuridis spesifik

seorang praktisi hukum

harus terampil dalam

yang menjadikan dasar rasionalitas argumentasi hu-

mengekspresikan pemikirannya baik melalui tuli-

kum? (Philipus M. Hardjon, Tatiek Sri Djamiati,

san (misalnya, membuat legal memorandum, legal

2005)

opinion, menyusun gugatan, somasi dan dalam ber-

Oleh karena itu, salah satu langkah yang

bagai tugas profesional) maupun secara lisan (mi-

dapat dilakukan dalam menyiapkan berbagai pen-

salnya, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh

dapat hukum, sebelumnya perlu melakukan pene-

klien, mengajukan pertanyaan di ruang sidang

litian untuk mendapatkan berbagai dasar pemikiran

pengadilan, dan sebagainya) (Arief Sidharta, 1990,

tentang berbagai hal yang terkait dengan kasus yang

1991). Semua pemikiran dan atau pendapat yang

tengah dihadapi. Dalam rangka kebutuhan praktis

dikemukakan oleh pengemban profesi hukum, harus

kegiatan penelitian semacam ini sering juga disebut

20

Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008


sebagai penelusuran hukum. Lewat penelusuran hu-

buku hukum yang dimaksud di sini meliputi juga

kum ini, diharapkan diperoleh landasan hukum un-

jurnal-jurnal, baik yang diterbitkan di dalam mau-

tuk beragumentasi terhadap kasus yang sedang di-

pun di luar negeri yang dipublikasikan oleh berbagai

kerjakan oleh pengemban profesi hukum.

lembaga baik dari kalangan dunia akademisi mau-

Sebagaimana dimaklumi, dalam menjalan-

pun pengemban profesi hukum.

kan profesi sebagai pengemban profesi hukum adakalanya menghadapi kasus yang cukup kompleks.

Identifikasi Masalah

Jika hanya mengandalkan kepada pengetahuan yang

1. Sejak kapan seorang pengemban profesi hukum

diperoleh beberapa waktu yang silam, hampir dapat

perlu melakukan penelurusan hukum?

dipastikan kesulitan akan menghadang pengemban

2. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh

profesi hukum tersebut. Mengapa? Karena penge-

pengemban profesi hukum dalam melakukan

tahuan yang diperoleh beberapa waktu yang lalu

penelusuran hukum?

mungkin tidak cocok lagi untuk diaplikasikan untuk

3. Apa tindak lanjut yang harus dilakukan oleh

kondisi masa kini. Oleh karena itu, agar berbagai

pengemban profesi hukum bila telah selesai

kasus yang dihadapi dapat secara tepat dan cepat

melakukan penelusuran hukum?

dianalisis, maka tidak ada pilihan lain bagi pengemban profesi hukum, agar secara terus menerus

Metode Penelitian

perkembangan

Sesuai dengan topik penelitian ini, yakni

ilmu pengetahuan (hukum) yang dari hari ke hari

melakukan penelusuran hukum, maka yang kajian

terus mengalami perkembangan. Dalam kaitan itu

penelitian ini pun dilakukan dengan melakukan stu-

patut disimak apa yang dikemukakan oleh D.H.M.

di kepustakaan. Untuk itu, metode yang digunakan

Meuwissen, tidak ada advokat atau hakim yang da-

adalah metode penelitian yuridis normatif. Ada pun

pat membolehkan dirinya yang membiarkan buku-

alasan, mengapa metode ini yang digunakan, karena

buku pelajaran (buku teks) dan/atau majalah-maja-

yang diteliti dalam hal ini asas-asas hukum dan atau

lah ilmiah (hukum) tidak dibaca. (Meuwissen,

pun norma-norma yang terkait dengan langkah-

1994).

langkah yang harus dilakukan dalam melakukan

membekali dirinya sesuai dengan

Salah satu sarana yang dapat digunakan

penelusuran hukum.

dalam membekali diri yakni lewat penelitian hukum

Sebagaimana dijelaskan dalam literatur ten-

atau tepatnya melalui penelusuran hukum baik me-

tang metode penelitian, antara lain dikemukakan

lalui buku–buku hukum (law books) maupun me-

oleh Soerjono Soekanto, Sri Mamudji (1990) se-

lalui peraturan perundang-undangan baik yang baru

bagai berikut: Penelitian hukum yang dilakukan de-

terbit ataupun sudah lama diterbitkan, akan tetapi

ngan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

agak jarang diterapkan dalam praktik karena kasus

belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif

yang berkaitan dengan peraturan tersebut jarang

atau penelitian kepustakaan. Pendapat senada

ada. Perlu juga kiranya dikemukakan, bahwa buku-

dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto (2002), penelitian hukum yang dikatakan normative


21


(khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif, as it is written in the books).

Maksud Dan Tujuan Penelusuran Hukum Adapun maksud dan tujuan dilakukannya

Berangkat dari pemikiran yang dikemukakan oleh

Penelusuran Hukum, hal ini tentu terkait dengan

pakar hukum di atas, kajian dalam penelitian ini

tugas yang sedang diemban oleh pengemban profesi

difokuskan pada data sekunder berupa bahan

hukum. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini,

pustaka. Dari hasil kajian dicoba dianalisis bebe-

kasus-kasus hukum yang disampaikan oleh seorang

rapa asas yang terkadung di dalamnya, untuk kemu-

klien kepada pengemban profesi advokat, pada

dian ditarik beberapa kesimpulan untuk menajawab

umumnya klien selain menyampaikan secara lisan

identifikasi masalah.

juga disampaikan sejumlah dokumen untuk dipelajari. Tapi yang lebih umum lagi, sesuai dengan

Pengertian Penelusuran Hukum

budaya lisan yang berkembang di masyarakat, klien

Sebelum membahas mengapa perlu dilaku-

hanya memberi penjelasan secara lisan terhadap ka-

kan penelusuran hukum, ada baiknya dibahas lebih

sus yang ia sedang hadapi tanpa disertai dokumen.

dahulu pengertian tentang Penelurusan Hukum.

Klien tersebut beranggapan hak-haknya sudah di-

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

langgar oleh pihak lawan. Atau bisa juga terjadi ia

dijelaskan penelusuran bisa berarti penelaahan,

merasa diperlakukan tidak sesuai dengan aturan

penjajakan. Jadi kata kunci dalam penelusuran ada-

hukum yang berlaku oleh pihak yang mempunyai

lah seseorang ingin mengetahui lebih saksama, de-

otoritas untuk itu.

tail terhadap suatu hal yang sedang menjadi perha-

Agar apa yang disampaikan oleh klien men-

tiannya. Jika pendapat ini dikaitkan dengan hukum,

jadi jelas kasus posisinya, maka perlu dilakukan

maka dapat dirumuskan Penelusuran hukum berarti

pemetaan masalah berdasarkan informasi yang di-

melakukan penelitian, penelaahan atau penjajakan

sampaikan oleh klien. Dalam hal inilah perlu dilaku-

terhadap hukum atau lebih tepatnya melakukan pen-

kan pemilahan, antara fakta dan opini terhadap data

carian atau penelitian terhadap aturan hukum yang

dan informasi yang disampaikan oleh klien kepada

akan diterapkan terhadap kasus hukum yang sedang

pengemban profesi advokat. Bisa juga terjadi infor-

dihadapi. Dengan demikian obyek penelaahan ada-

masi yang disampaikan mungkin tidak ada kaitan

lah bahan-bahan hukum, baik berupa buku-buku,

sama sekali dengan kasus yang disampaikan. Dalam

jurnal, maupun peraturan perundang-undangan. De-

suasanan seperti inilah seorang pengemban profesi

ngan kata lain, penelusuran hukum dilakukan oleh

advokat harus cermat membaca kasus yang diha-

seorang pengemban profesi advokat dalam hal ia

dapkan kepadanya. Terlebih lagi bila pengemban

sedang menangani

kasus atau mau memberikan

profesi advokat mulai masuk ke analisis kasus,

opini hukum kepada klien atau sesama rekan

kaedah hukum apa yang akan diterapkan. Oleh

seprofesi atau bahkan sedang menyusun dokumen

karena itu, bila ingin mengetahui kaedah hukum apa

hukum.

yang akan diterapkan dalam kasus tersebut, pada saat itulah seorang advokat sudah mulai masuk ke

22



wilayah penelusuran hukum atau lebih tepatnya

menggunakan kamus atau pun ensiklopedi. Atau

mulai melakukan penelusuran peraturan perundang-

bisa juga terjadi seorang klien datang ke pengemban

undangan dan literatur hukum.

profesi advokat untuk minta nasehat dan atau minta bantuan hukum untuk membuat kontrak bisnis yang sedang dia kerjakan. Hal ini semua memerlukan

Manfaat Penelusuran Hukum Hasil dari kegiatan melakukan penelusuran

kecermatan agar pendapat hukum yang diberikan

hukum bermanfaat bagi para praktisi hukum, antara

kepada klien benar-benar dapat dipertanggung ja-

lain penelitian hukum dilakukan oleh pengemban

wabkan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

profesi advokat untuk kepentingan penyelesaian

Demikikan juga halnya,

ketentuan pera-

sengketa di pengadilan. Selain itu hasil penelitian

turan perundang-undangan adakalanya kata yang

ini bisa juga digunakan untuk menyusun dokumen-

digunakan dapat menimbulkan berbagai interpretasi.

dokumen hukum, seperti gugatan, pembelaan, kon-

(Perhatikan misalnya kata ”orang” dalam produk

trak yang dibutuhkan oleh klien. (sunaryati Hartono,

perundang-undangan era reformasi. Jika dicermati

1994). Namun perlu juga disadari, bahwa penelu-

secara saksama kata orang yang dimaksud dalam

suran hukum yang akan atau yang sedang dilaku-

produk perudang-undangan tersebut, bisa orang

kan tidaklah menyelesaiakan masalah yang sedang

pribadi, natuurlijke persoon dan bisa juga orang

dihadapi, akan tetapi dari hasil penelusuran tersebut

dalam arti badan hukum, rechts persoon). Untuk

diharapkan dapat menemukan

berbagai cara pe-

memahami apa yang dimaksud dengan terminologi

nyelesaian masalah yang sedang dihadapi. (Gregory

tersebut, dalam literatur ilmu hukum dikenal apa

Churchill, 1988). Pentingnya seorang pengemban

yang disebut dengan metode interpretasi atau penaf-

profesi advokat melakukan penelusuaran literatur

siran.

hukum agar pendapat hukum yang disampaikan

metode penemuan hukum yang memberi penjelasan

kepada klien dapat dipertanggungjawabkan baik

yang gambang mengenai teks undang-undang agar

untuk kebutuhan praktis maupun dilihsat dari sudut

ruang lingkup kaedah hukum dapat diterapkan sehu-

pandang teoritis.

bungan dengan pristiwa tertentu. (Sudikno Merto-

Sebagaimana diketahui, sejumlah dokumen

Metode interpretasi merupakan salah satu

kusumo, 1988)

tertulis yang disampaikan oleh klien adakalanya

Dalam kaitan ini patut juga disimak apa

menyangkut masalah penafsiran atau interpretasi

yang dikemukakan oleh Paul Scholten, sebagai

terhadap ”kalimat atau isitilah” yang menjadi pokok

berikut: Hukum itu bukan suatu keharusan yang

sengketa. Dalam suasana seperti ini, perlu ditelusuri

diucapkan dalam kesabaran yang membiarkan pen-

apa makna yang terkandung dalam kata yang men-

dengarnya untuk mematuhi atau tidak. Hukum itu

jadi pokok masalah yang sedang dihadapi. (Chris-

dipaksakan, namun cara pelaksanaanya juga turut

topher G. Wren, Jill Robinson Wren, 1986). Pene-

bergantung kepada hukum; pranata-pranata yang

lusuran dalam hal ini, dapat dilakukan dengan

didengarnya hal itu adalah pranata-pranata hukum.

menggunakan berbagai referensi, antara lain dengan

(Paul Scholten, 2003). Mengikuti pola pikir dari ah-


23


li hukum kenamaan ini, semakin tampak bahwa

dalam bentuk buku kumpulan undang-undang mau-

hukum lebih konkretnya lagi undang-undang yang

pun masih dalam bentuk Lembaran Negara Repu-

hendak diterapkan, banyak faktor yang harus diper-

blik Indonesia (LNRI). Tahap selanjutnya adalah

hatikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh

berlangganan beberapa jurnal yang dapat mendu-

D.H.M.Meuwissen, keberlakuan hukum tidak dapat

kung pekerjaan. Jika hal ini belum memungkin,

diamati secara indrawi. Hukum itu “ada” tidak

maka sumber atau lebih tepatnya tempat untuk me-

seperti fakta-fakta empiris ”ada”. Memang ada ge-

lakukan penelusuran hukum adalah perpustakaan

jala-gejala tertentu yang dapat diamati (seperti peri-

yang dapat dikunjungi oleh masyarakat.

laku manusia, dokumen-dokumen, undang-undang,

Hanya menjadi masalah di sini adalah per-

vonis) yang dalam suat kerangka-referensi spesifik

pustakaan yang terbuka untuk umum relatif masih

dipahami dan diidentifikasi sebagai hukum. Tampak

sangat sedikit. Pada umumnya perpustakaan yang

bahwa hukum adalah suatu ciptaan pikiran, ia dapat

ada masih dikelola oleh lembaga-lembaga pendidi-

dipikirkan. (Meuwissen, 1994).

kan. Oleh karena itu perpustakaan ini pun hanya

Merujuk ke pemikiran yang dilontarkan

terbatas digunakan oleh peserta didik yang ada di

oleh oleh pemikir hukum yang mashur ini, tidaklah

lembaga pendidikan tersebut. Memang ada beberapa

berkelebihan bila dikemukakan, bahwa bagi pe-

perpustakaan yang dapat dikunjungi oleh siapa saja.

ngemban profesi hukum untuk terus mendalami apa

Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi, adanya

makna yang terkandung dalam suatu peraturan per-

keterbatasan sarana penelusuran hukum ini dapat

undang-undangan yang ada. Untuk bisa sampai pa-

dimanfaatkan lewat teknologi canggih yakni inter-

da tahap ini, langkah yang bisa dilakukan yakni

net. Lewat media internet dapat dilakukan penelu-

lewat penelusuran hukum.

suran hukum dalam berbagai subyek yang dikehendaki. Perlu kiranya dikemukakan di sini media

Pembahasan Penelusuran Hukum Diperlukan Untuk Me-

apa pun yang akan digunakan, maka sejak awal

metakan Kasus

harus sudah dipahami jenis atau hukum yang akan

Secara ideal penelusuran hukum dapat dila-

ditelusuri. Sebagaimana diketahui dalam penelu-

kukan dengan memanfaatkan perpustakaan pribadi.

suran hukum yang menggunakan perpustakaan se-

Namun harus juga disadari bahwa untuk mem-

bagai sarana, maka data yang diperoleh atau yang

bangun perpustakaan pribadi, tentunya membu-

diteliti adalah data sekunder. Data tersebut bisa

tuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Namun

dokumentasi peribadi atau bisa juga data bersifat

sebagai langkah awal sebenarnya dapat dilakukan

publik artinya dipublikasikan oleh instansi resmi,

dengan menyediakan buku-buku standar atau buku-

misalnya putusan pengadilan.

buku referensi dalam menjalankan profesi. Buku-

Data sekunder di bidang hukum dipandang

buku standar yang dimaksud di sini termasuk di

dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan men-

antaranya undang-undang baik yang sudah tersusun

jadi:

24



a) bahan hukum primer, misalnya peraturan perundang-undangan;

dalam melakukan penelusuran hukum. Dewasa ini pasca diadakannya perubahan UUD 1945, selain

b) bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-

Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak dari lem-

bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan

baga peradilan (Pengadilan Negeri/Niaga/HAM,

hukum primer. Bahan hukum ini dapat mem-

Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, Mahkamah

bantu menganalisis dan memahami bahan-ba-

Syariah) juga dikenal lembaga Mahkamah Kons-

han hukum primer. Sumbernya antara lain,

titusi (MK). Untuk itu putusan MK sebagai salah

rancangan peraturan perundang-undangan, hasil

satu referensi dalam melakukan penelusuran hukum

karya ilmiah para akhli hukum dan hasil pene-

tidak dapat diabaikan begitu saja.

litian di bidang hukum;

Lewat penelusuran hukum yang telah dila-

c) bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang

kukan oleh pengemban profesi hukum tersebut, ta-

memberikan petunjuk maupun penjelasan ter-

hap yang cukup penting untuk dilakukan adalah,

hadap bahan-bahan hukum primer dan sekun-

bagaimana memposisikan kasus yang sedang diha-

der, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks, abs-

dapi dengan norma-norma hokum yang ada. Dengan

trak. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988)

kata lain, apakah berbagai peraturan yang ada sudah memadai dalam menyelesaiakan kasus yang ada.

Selain sumber-sumber hukum yang telah

Sebab hal ini sangat terkait dengan dinamika masya-

disebutkan di atas, sumber hukum yang tidak kalah

rakat berkembang dengan cepat. Pertanyaanya se-

pentingnya dalam menjalankan profesi sebagai

karang adalah, apakah kasus hukum yang tengah

advokat adalah putusan hakim yang telah mem-

terjadi telah ada dan ataupun apakah aturan yang

punyai kekuatan tetap, Hanya perlu kiranya dicatat

ada masih memadai untuk itu? Dalam kaitan ini me-

di sini

putusan hakim atau sering juga disebut

narik untuk menyimak apa yang dikemukakan oleh

yurisprudensi menurut hemat penulis dalam konteks

J.J.H.Bruggink, Hukum itu selalu dalam keadaan

Indonesia kurang tepat digunakan istilah yurispru-

bergerak.

densi, sebab kedudukan hakim dalam sistem hukum

menerus itu memunculkan pertanyaan, apakah tidak

yang berlaku di Indonesia mempunyai kemandirian.

dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah mana harus

Dengan kata lain hakim mempunyai kebebasan

berpegangan pada saat tertentu. Jawaban atas per-

dalam memutus perkara artinya bagi hakim tidak

tanyaan ini terkait dengan keberlakukan hukum.

ada keharusan untuk mengikuti putusan hakim

Keberlakuan hukum dapat dilihat dalam arti (1) Em-

sebelumnya.

piris atau Faktual. Dalam konteks ini, hukum ber-

Perubahan

yang

berlangsung

terus

Di pihak lain bila dilihat secara teoritis

laku jika para warga mematuhi kaedah secara fak-

yurisprudensi mempunyai makna putusan hakim

tual. Hukum dalam hal ini berlaku efektif; (2) Nor-

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

matif atau Formal. Dalam konteks ini hukum dilihat

diikuti oleh hakim lainnya dalam memutuskan per-

sebagai bagian dari suatu sistem kaedah hukum ter-

kara yang sama dapat dijadikan salah satu referensi

tentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu


25


saling menunjuk yang satu terhadap yang lain; (3)

(1). Dokumen bisa berarti surat yang tertulis atau

dan Evaluatif. Dalam konteks ini keberlakuan hu-

tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti ke-

kum dilihat dari isinya dipandang bernilai. (J.J.H.

terangan; rekaman suara, gambar di film, dan

Bruggink, 1999). Mengacu kepada pemikiran yang

sebagainya yang dapat dijadikan bukti ketera-

dikemukakan oleh pemilkir hukum kenamaan ini,

ngan.

dapat dipahami bahwa dalam memosisikan kasus

(2). Dokumentasi

bisa

berarti

pengumpulan,

yang sedang dihadapi dapat dilihat dalam berbagai

pengolahan, penyimpanan informasi, pengum-

sudut pandang. Terkait dengan kasus yang harus

pulan bukti-bukti dan keterangan.

diselesaikan lewat lembaga peradilan, maka sudut

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa

pandang yang harus diperhatikan adalah keber-

makna yang terkadung dalam pengertian

lakukan hukum secara normatif. Sedangkan terkait

dokumentasi pada dasarnya adalah mengum-

dengan suatu pendapat hukum yang harus disam-

pulkan berbagai data dan informasi. Data yang

paikan, ketiga sudut pandang tersebut tampaknya

dikumpulkan ada kemungkinan masih data

dapat digunakan.

mentah lalu data tersebut disimpan. Bisa juga terjadi data yang dikumpulkan sudah diolah

Pengertian Dokumentasi Hukum

lalu data tersebut disimpan oleh pengumpul

Seperti telah diuraikan dalam bagian lain

informasi. Apa pun bentuknya alangkah baik-

dalam tulisan ini, seorang pengemban profesi hu-

nya jika data yang dikumpulkan tersebut di-

kum perlu terus-menerus melakukan pelusuran

buat klasifikasinya lalu disimpan dalam file,

hukum. Hal ini dimasudkan agar pemahaman pe-

baik dalam bentuk elektronik atau dalam ben-

ngemban profesi hukum dapat terus dimutakhirkan.

tuk arsip biasa. Data yang dikumpulkan terse-

Seperti diketahui, dalam kebutuhan praktis pe-

but, lalu diklasifikasikan sehingga bisa dija-

ngemban profesi hukum merasa perlu untuk mela-

dikan sebagai dukumen yang dapat digunakan

kukan penelusuran hukum untuk menyelesaian ka-

dalam berbagai keperluan, misalnya sebagai

sus hukum yang sedang dihadapi. Akan tetapi, da-

alat bukti di pengadilan.

lam melakukan tugas penelusuran hukum tersebut

b. Dokumentasi hukum berarti pengumpulan, pe-

acapkali ditemukan hal-hal baru. Bagi penelusur

ngolahan berbagai macam data yang dapat dija-

(peneliti) profesional tentu tidak akan dibiarkan be-

dikan sebagai alat bukti dalam proses hukum

gitu saja, akan tetapi didokumentasikan khusus

berkaitan dengan peristiwa hukum. Jadi pene-

untuk itu. Untuk memahami apa yang dimaksud de-

kanannya di sini adalah pengumpulan, pengo-

ngan dokumentasi, berikut dikutip beberapa penger-

lahan dan pencatatan bebagai macam alat bukti,

tian dokumentasi sebagai berikut;

baik tertulis maupun tidak tertulis. (Perhatikan

a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

misalnya beberapa peraturan perundang-unda-

dijelaskan pengertian:

ngan yang mengatur tentang alat-alat bukti, antara lain: Dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBG dise-

26



butkan jenis alat bukti antara lain: surat, kete-

butkan, sumber hukum antara lain: Undang-

rangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sum-

Undang, Traktat/Perjanjian, Doktrin (pendapat

pah; Dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang

para ahli hukum), putusan hakim. Selain dalam

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

literatur ilmu hukum juga disebutkan, dilihat

Pidana disebutkan, alat bukti yang sah ialah: a.

dari bentuknya hukum bisa tertulis dan tidak ter-

Keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. Surat; d.

tulis (hukum adat atau kebiasan yang hidup

Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. Dalam Un-

dalam masyarakat).

dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Maksud Dan Tujuan Pendokumentasian Ba-

Usaha Tidak Sehat, disebutkan alat bukti, antara

han-Bahan Hukum

lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat

Di atas telah dikemukakan, bahwa secara

atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku

etimologis dokumentasi berarti pengumpulan atau

usaha; Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

mencatat sejumlah alat bukti. Tentunya alat bukti

1987 Tentang Dokumen Perusahaan disebut-

yang dikumpulkan tersebut mempunyai maksud

kan, dokumen perusahaan terdiri dari dokumen

dan tujuan. Bila hal ini dikaitkan dengan tugas seo-

keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen

rang pengemban profesi hukum dalam hal ini ad-

keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan,

vokat maka pengumpulan alat bukti yang dimaksud

data pendukung administrasi keuangan, yang

sangat signifikan dalam menjalankan profesinya se-

merupakan bukti adanya hak dan kewajiban

bagai advokat Dengan kata lain adanya sejumlah

serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Doku-

„alat bukti‟ yang diakui oleh undang-undang meru-

men lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan

pakan langkah awal untuk membuka kasus apa yang

yang berisi keterangan yang mempunyai nilai

sesungguhnya terjadi dibalik fakta, keterangan atau

guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait

dokumen yang ada berkaitan dengan peristiwa hu-

langsung dengan dokumen keuangan)

kum yang sedang dihadapi oleh seorang advokat.

c. Hukum dalam arti sempit yakni peraturan per-

Dilihat dari sudut pandang ini, maka mak-

undang-undangan yang diterbitkan oleh lem-

sud dan tujuan dilakukannya pendokumentasian

baga atau badan yang mempunyai otoritas untuk

bahan hukum paling tidak dapat dilihat dari dua su-

itu. (Perhatikan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang

dut pandang yakni:

Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

a. Secara Internal. Dokumentasi hukum penting

Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-

bagi seorang pengemban profesi advokat untuk

undang ini disebutkan, jenis dan peraturan per-

memudahkan pekerjaan profesionalnya. Sing-

undang-undangan sebagai berikut: 1). UUD

katnya, bila sejak awal seluruh dokumen yang

1945; 2). UU/Perpu; 3) Peraturan Pemerintah;

berkaitan dengan pekerjaan profesi advokat di-

4). Peraturan Presiden; 5) Peraturan Daerah).

tata dengan baik, maka bila ada permasalahan

Sementara itu dalam literatur ilmu hukum dise-

dengan pekerjaan dapat segera diketahui sampai


27


di mana kemajuan pekerjaan yang sudah, se-

suatu kasus perlu terlebih dahulu melakukan

dang dan akan dilaksanakan. Oleh karena itu,

penelusuran hukum sebelum memberikan pen-

langkah-langkah awal yang harus segera dila-

dapat hukum. Dengan cara seperti ini, dapat se-

kukan adalah membuat klasifikasi/sistem pen-

gera dicari solusi apa yang terbaik terhadap

dokumentasian. Bila pendokumentasian tersebut

kasus sedang dihadapi.

telah tertata dengan baik, tentunya akan mem-

2. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam

permudah dan bisa menghemat waktu jika ada

melakukan penelusuran hukum yakni mengkla-

masalah hukum yang harus segera diselesaikan.

sifikasikan kasus dan atau perihal pendapat hu-

b. Secara eksternal. Mempunyai makna bagi seo-

kum yang segera dibuat oleh pengemban profesi

rang pengembang profesi advokat dalam men-

hukum yang dimaksud. Setelah mengklasi-

jalankan profesinya harus mencari berbagai alat

fikasikan, tahapan selanjutnya adalah mencari

bukti berkaitan dengan kasus yang sedang di-

data yang dibutuhkan. Dalam mencari data da-

kerjakan. Untuk itu perlu dilakukan pencarian

pat dilakukan secara manual maupun menggu-

alat bukti dari berbagai pihak yang terkait. Dari

nakan teknologi baik di perpustakaan pribadi

data yang telah dikumpulkan perlu disaring

maupun di perpustakaan umum. Dapat juga

kembali. Artinya perlu dipilah-pilah antara buk-

dilakukan dengan menggunakan jasa profesional

ti yang ada relevansinya dengan kasus yang

dalam bidangnya.

sedang dihadapi dengan bukti-bukti yang sifat-

3. Tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pengem-

nya hanya sebagai pendukung atau bahkan

ban profesi hukum setelah melakukan penelu-

mungkin tidak ada kaitan sama sekali dengan

suran hukum yakni menstimasisasikan hasil pe-

kasus yang sedang ditangani oleh seorang ad-

nelusuran, sehingga di kemudian hari dapat le-

vokat.

bih memudahkan bagi pengemban profesi hukum bila dibutuhkan data. Setelah itu, untuk

Kesimpulan

kebutuhan praktis, pengeban profesi hukum

1. Bagi pengemban profesi hukum khususnya advo-

mencoba menggaitkan dengan tugas profesional

kat, perlu secara terus menerus melakukan pe-

yang tengah dijalankan.

nelusuran hukum. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman mutakhir dalam per-

Daftar Pustaka

kembangan ilmu hukum. Demikian juga per-

Ellyana Tansah, L.J. Fernandus, ”Cara Penyelesaian

kembangan peraturan perundang-undangan sa-

Perkara Perdata Dengan Sistem Putusan

ngat cepat. Lewat penelusuran hukum dapat

Sela. Proyek Pembinaan Teknis Yustisial

dipahami apa latar belakang terbitnya suatu

Mahkamah Agung RI”, Jakarta, 1997.

peraturan perudang-undangan. Pengemban profesi hukum advokat ketika sedang menghadapi

D.H.M.Meuwissen, ”Teori Hukum”, Diterjemahkan oleh. B.Arief Sidharta, Dalam

kasus dan atau diminta pendapatnya tentang 28


Jurnal


Hukum Pro Justitia Tahun XII Nomor 2 April 1994.

Rony Hanitijo Soemitro, ”Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri”, Ghalia Indonesia,

CFG Sunaryati Hartono, ”Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20”,. Alumni, Bandung, 1994.

Jakarta, 1990. Sudikno Mertokusumo, ”Mengenal Hukum (suatu Pengantar)”, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Churchill, Gregory, “Petunjuk Penelusuran Literatur

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ”Penelitian Hukum Normatif Sutau Tinjauan Singkat ”,

Hukum Indonesia”, Jakarta, 1988. Cooper, Frank.E, “The Lawyer And Administrative Agencies”, Printice Hall, Inc, New Jersey, 1957.

Rajawali, Jakarta, 1990. Surrency, Erwin.C, “A Guide to Legal Research”, Oceana Publications Inc, New York, 1966.

Christopher G. Wren, Jill Robinson Wren, “The

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, ”Penanfsiran Dan

Legal Research Manual. A Game Plan for

Konstruksi Hukum”, Alumni, Bandung,

Legal Research and Analysis”, Adams &

2000.

Ambrose Publishing, Madison, Wisconsin, 1986. Ifdhal

Kasim,

“70

Tahun

Prof

Soetandyo

Wignjosoebroto Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”,

Elsam-

Huma, Jakarta, 2002. I.P.M.Ranuhandoko, “Terminologi Hukum InggrisIndonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Depdiknas-Balai Pustaka, Jakarta, 1995. M.Yahya Harahap, ”Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Paul Scholten, ”De Structuur Der Rechtswetenschap”, Alih bahasa: B.Arief Sidharta, ”Struktur Ilmu Hukum”, Bandung, 2003. Peter Mahmud Marzuki, ”Penelitian Hukum”, Kencana, Jakarta, 2005. Philipus

M.

Hadjon,

”Argumentasi

Tatiek Hukum”,

Sri

Djamiati.

UGM

Press,

Yogyakarta, 2005. Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008

29

PENELUSURAN HUKUM PENTING BAGI PENGEMBAN PROFESI HUKUM (SUATU STUDI TENTANG PROFESI ADVOKAT SEBAGAI PENGEMBAN PROFESI HUKUM)

Recommend Documents