Penelusuran Hukum Penting Bagi Pengemban Profesi Hukum (Suatu Studi Tentang Profesi Advokat Sebagai Pengemban Profesi Hukum)
PENELUSURAN HUKUM PENTING BAGI PENGEMBAN PROFESI HUKUM (SUATU STUDI TENTANG PROFESI ADVOKAT SEBAGAI PENGEMBAN PROFESI HUKUM) Oleh: SENTOSA SEMBIRING FH – Unpar, Bandung Jln. Ciumbuleuit No. 94, Bandung
[email protected] ABSTRACT Challenge that faced lawyer as profession caretaker law in decade latest this we can say is not light. Therefore, so that can follow very latest development in the world of science law best step do way of law. From way of law, matters about science development law, judge decision and very latest law and regulation knowable by profession caretaker of law. Specialer again for lawyer profession caretaker, various case that faced more complexer. In atmosphere likes this, possible norms that regulate about case that being faced not yet being regulated peculiarly in law and regulation aloof. At here feeled important to do way of law may be is not found exactly in some case, but resemble with case there. For that can be made reference in finish also law opinion that asked to lawyer as law profession caretaker. Keywords: The Way of law, law profession caretaker; lawyer
mempunyai argumentasi yang jelas dan logis. Se-
Pendahuluan Tantangan yang dihadapi oleh pengemban
perti diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon dan
profesi hukum di era masa kini boleh dikatakan ti-
Tatiek Sridjatmiati dengan mengutip pendapat
daklah ringan. Disebut demikian, karena perkem-
E.T.Feteris, teori argumentasi mengkaji bagaima-
bangan masyarakat demikian cepat. Demikian juga
na menganalisis, merumuskan suatu argumentasi se-
halnya perkembangan ilmu dan teknologi pun ber-
cara cepat. Teori argumentasi mengembangkan kri-
kembang dengan pesat. Berkenaan dengan hal ini,
teria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi
menarik untuk menyimak apa yang dijelaskan da-
yang jelas dan rasional. Isu utama adalah adalah
lam berbagai kepustakaan ilmu hukum, bahwa
adakah kriteria universal dan kriteria yuridis spesifik
seorang praktisi hukum
harus terampil dalam
yang menjadikan dasar rasionalitas argumentasi hu-
mengekspresikan pemikirannya baik melalui tuli-
kum? (Philipus M. Hardjon, Tatiek Sri Djamiati,
san (misalnya, membuat legal memorandum, legal
2005)
opinion, menyusun gugatan, somasi dan dalam ber-
Oleh karena itu, salah satu langkah yang
bagai tugas profesional) maupun secara lisan (mi-
dapat dilakukan dalam menyiapkan berbagai pen-
salnya, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh
dapat hukum, sebelumnya perlu melakukan pene-
klien, mengajukan pertanyaan di ruang sidang
litian untuk mendapatkan berbagai dasar pemikiran
pengadilan, dan sebagainya) (Arief Sidharta, 1990,
tentang berbagai hal yang terkait dengan kasus yang
1991). Semua pemikiran dan atau pendapat yang
tengah dihadapi. Dalam rangka kebutuhan praktis
dikemukakan oleh pengemban profesi hukum, harus
kegiatan penelitian semacam ini sering juga disebut
20
Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008
Penelusuran Hukum Penting Bagi Pengemban Profesi Hukum (Suatu Studi Tentang Profesi Advokat Sebagai Pengemban Profesi Hukum)
sebagai penelusuran hukum. Lewat penelusuran hu-
buku hukum yang dimaksud di sini meliputi juga
kum ini, diharapkan diperoleh landasan hukum un-
jurnal-jurnal, baik yang diterbitkan di dalam mau-
tuk beragumentasi terhadap kasus yang sedang di-
pun di luar negeri yang dipublikasikan oleh berbagai
kerjakan oleh pengemban profesi hukum.
lembaga baik dari kalangan dunia akademisi mau-
Sebagaimana dimaklumi, dalam menjalan-
pun pengemban profesi hukum.
kan profesi sebagai pengemban profesi hukum adakalanya menghadapi kasus yang cukup kompleks.
Identifikasi Masalah
Jika hanya mengandalkan kepada pengetahuan yang
1. Sejak kapan seorang pengemban profesi hukum
diperoleh beberapa waktu yang silam, hampir dapat
perlu melakukan penelurusan hukum?
dipastikan kesulitan akan menghadang pengemban
2. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh
profesi hukum tersebut. Mengapa? Karena penge-
pengemban profesi hukum dalam melakukan
tahuan yang diperoleh beberapa waktu yang lalu
penelusuran hukum?
mungkin tidak cocok lagi untuk diaplikasikan untuk
3. Apa tindak lanjut yang harus dilakukan oleh
kondisi masa kini. Oleh karena itu, agar berbagai
pengemban profesi hukum bila telah selesai
kasus yang dihadapi dapat secara tepat dan cepat
melakukan penelusuran hukum?
dianalisis, maka tidak ada pilihan lain bagi pengemban profesi hukum, agar secara terus menerus
Metode Penelitian
perkembangan
Sesuai dengan topik penelitian ini, yakni
ilmu pengetahuan (hukum) yang dari hari ke hari
melakukan penelusuran hukum, maka yang kajian
terus mengalami perkembangan. Dalam kaitan itu
penelitian ini pun dilakukan dengan melakukan stu-
patut disimak apa yang dikemukakan oleh D.H.M.
di kepustakaan. Untuk itu, metode yang digunakan
Meuwissen, tidak ada advokat atau hakim yang da-
adalah metode penelitian yuridis normatif. Ada pun
pat membolehkan dirinya yang membiarkan buku-
alasan, mengapa metode ini yang digunakan, karena
buku pelajaran (buku teks) dan/atau majalah-maja-
yang diteliti dalam hal ini asas-asas hukum dan atau
lah ilmiah (hukum) tidak dibaca. (Meuwissen,
pun norma-norma yang terkait dengan langkah-
1994).
langkah yang harus dilakukan dalam melakukan
membekali dirinya sesuai dengan
Salah satu sarana yang dapat digunakan
penelusuran hukum.
dalam membekali diri yakni lewat penelitian hukum
Sebagaimana dijelaskan dalam literatur ten-
atau tepatnya melalui penelusuran hukum baik me-
tang metode penelitian, antara lain dikemukakan
lalui buku–buku hukum (law books) maupun me-
oleh Soerjono Soekanto, Sri Mamudji (1990) se-
lalui peraturan perundang-undangan baik yang baru
bagai berikut: Penelitian hukum yang dilakukan de-
terbit ataupun sudah lama diterbitkan, akan tetapi
ngan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder
agak jarang diterapkan dalam praktik karena kasus
belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif
yang berkaitan dengan peraturan tersebut jarang
atau penelitian kepustakaan. Pendapat senada
ada. Perlu juga kiranya dikemukakan, bahwa buku-
dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto (2002), penelitian hukum yang dikatakan normative
Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008
21
Penelusuran Hukum Penting Bagi Pengemban Profesi Hukum (Suatu Studi Tentang Profesi Advokat Sebagai Pengemban Profesi Hukum)
(khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif, as it is written in the books).
Maksud Dan Tujuan Penelusuran Hukum Adapun maksud dan tujuan dilakukannya
Berangkat dari pemikiran yang dikemukakan oleh
Penelusuran Hukum, hal ini tentu terkait dengan
pakar hukum di atas, kajian dalam penelitian ini
tugas yang sedang diemban oleh pengemban profesi
difokuskan pada data sekunder berupa bahan
hukum. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini,
pustaka. Dari hasil kajian dicoba dianalisis bebe-
kasus-kasus hukum yang disampaikan oleh seorang
rapa asas yang terkadung di dalamnya, untuk kemu-
klien kepada pengemban profesi advokat, pada
dian ditarik beberapa kesimpulan untuk menajawab
umumnya klien selain menyampaikan secara lisan
identifikasi masalah.
juga disampaikan sejumlah dokumen untuk dipelajari. Tapi yang lebih umum lagi, sesuai dengan
Pengertian Penelusuran Hukum
budaya lisan yang berkembang di masyarakat, klien
Sebelum membahas mengapa perlu dilaku-
hanya memberi penjelasan secara lisan terhadap ka-
kan penelusuran hukum, ada baiknya dibahas lebih
sus yang ia sedang hadapi tanpa disertai dokumen.
dahulu pengertian tentang Penelurusan Hukum.
Klien tersebut beranggapan hak-haknya sudah di-
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
langgar oleh pihak lawan. Atau bisa juga terjadi ia
dijelaskan penelusuran bisa berarti penelaahan,
merasa diperlakukan tidak sesuai dengan aturan
penjajakan. Jadi kata kunci dalam penelusuran ada-
hukum yang berlaku oleh pihak yang mempunyai
lah seseorang ingin mengetahui lebih saksama, de-
otoritas untuk itu.
tail terhadap suatu hal yang sedang menjadi perha-
Agar apa yang disampaikan oleh klien men-
tiannya. Jika pendapat ini dikaitkan dengan hukum,
jadi jelas kasus posisinya, maka perlu dilakukan
maka dapat dirumuskan Penelusuran hukum berarti
pemetaan masalah berdasarkan informasi yang di-
melakukan penelitian, penelaahan atau penjajakan
sampaikan oleh klien. Dalam hal inilah perlu dilaku-
terhadap hukum atau lebih tepatnya melakukan pen-
kan pemilahan, antara fakta dan opini terhadap data
carian atau penelitian terhadap aturan hukum yang
dan informasi yang disampaikan oleh klien kepada
akan diterapkan terhadap kasus hukum yang sedang
pengemban profesi advokat. Bisa juga terjadi infor-
dihadapi. Dengan demikian obyek penelaahan ada-
masi yang disampaikan mungkin tidak ada kaitan
lah bahan-bahan hukum, baik berupa buku-buku,
sama sekali dengan kasus yang disampaikan. Dalam
jurnal, maupun peraturan perundang-undangan. De-
suasanan seperti inilah seorang pengemban profesi
ngan kata lain, penelusuran hukum dilakukan oleh
advokat harus cermat membaca kasus yang diha-
seorang pengemban profesi advokat dalam hal ia
dapkan kepadanya. Terlebih lagi bila pengemban
sedang menangani
kasus atau mau memberikan
profesi advokat mulai masuk ke analisis kasus,
opini hukum kepada klien atau sesama rekan
kaedah hukum apa yang akan diterapkan. Oleh
seprofesi atau bahkan sedang menyusun dokumen
karena itu, bila ingin mengetahui kaedah hukum apa
hukum.
yang akan diterapkan dalam kasus tersebut, pada saat itulah seorang advokat sudah mulai masuk ke
22
Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008
Penelusuran Hukum Penting Bagi Pengemban Profesi Hukum (Suatu Studi Tentang Profesi Advokat Sebagai Pengemban Profesi Hukum)
wilayah penelusuran hukum atau lebih tepatnya
menggunakan kamus atau pun ensiklopedi. Atau
mulai melakukan penelusuran peraturan perundang-
bisa juga terjadi seorang klien datang ke pengemban
undangan dan literatur hukum.
profesi advokat untuk minta nasehat dan atau minta bantuan hukum untuk membuat kontrak bisnis yang sedang dia kerjakan. Hal ini semua memerlukan
Manfaat Penelusuran Hukum Hasil dari kegiatan melakukan penelusuran
kecermatan agar pendapat hukum yang diberikan
hukum bermanfaat bagi para praktisi hukum, antara
kepada klien benar-benar dapat dipertanggung ja-
lain penelitian hukum dilakukan oleh pengemban
wabkan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005).
profesi advokat untuk kepentingan penyelesaian
Demikikan juga halnya,
ketentuan pera-
sengketa di pengadilan. Selain itu hasil penelitian
turan perundang-undangan adakalanya kata yang
ini bisa juga digunakan untuk menyusun dokumen-
digunakan dapat menimbulkan berbagai interpretasi.
dokumen hukum, seperti gugatan, pembelaan, kon-
(Perhatikan misalnya kata ”orang” dalam produk
trak yang dibutuhkan oleh klien. (sunaryati Hartono,
perundang-undangan era reformasi. Jika dicermati
1994). Namun perlu juga disadari, bahwa penelu-
secara saksama kata orang yang dimaksud dalam
suran hukum yang akan atau yang sedang dilaku-
produk perudang-undangan tersebut, bisa orang
kan tidaklah menyelesaiakan masalah yang sedang
pribadi, natuurlijke persoon dan bisa juga orang
dihadapi, akan tetapi dari hasil penelusuran tersebut
dalam arti badan hukum, rechts persoon). Untuk
diharapkan dapat menemukan
berbagai cara pe-
memahami apa yang dimaksud dengan terminologi
nyelesaian masalah yang sedang dihadapi. (Gregory
tersebut, dalam literatur ilmu hukum dikenal apa
Churchill, 1988). Pentingnya seorang pengemban
yang disebut dengan metode interpretasi atau penaf-
profesi advokat melakukan penelusuaran literatur
siran.
hukum agar pendapat hukum yang disampaikan
metode penemuan hukum yang memberi penjelasan
kepada klien dapat dipertanggungjawabkan baik
yang gambang mengenai teks undang-undang agar
untuk kebutuhan praktis maupun dilihsat dari sudut
ruang lingkup kaedah hukum dapat diterapkan sehu-
pandang teoritis.
bungan dengan pristiwa tertentu. (Sudikno Merto-
Sebagaimana diketahui, sejumlah dokumen
Metode interpretasi merupakan salah satu
kusumo, 1988)
tertulis yang disampaikan oleh klien adakalanya
Dalam kaitan ini patut juga disimak apa
menyangkut masalah penafsiran atau interpretasi
yang dikemukakan oleh Paul Scholten, sebagai
terhadap ”kalimat atau isitilah” yang menjadi pokok
berikut: Hukum itu bukan suatu keharusan yang
sengketa. Dalam suasana seperti ini, perlu ditelusuri
diucapkan dalam kesabaran yang membiarkan pen-
apa makna yang terkandung dalam kata yang men-
dengarnya untuk mematuhi atau tidak. Hukum itu
jadi pokok masalah yang sedang dihadapi. (Chris-
dipaksakan, namun cara pelaksanaanya juga turut
topher G. Wren, Jill Robinson Wren, 1986). Pene-
bergantung kepada hukum; pranata-pranata yang
lusuran dalam hal ini, dapat dilakukan dengan
didengarnya hal itu adalah pranata-pranata hukum.
menggunakan berbagai referensi, antara lain dengan
(Paul Scholten, 2003). Mengikuti pola pikir dari ah-
Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008
23
Penelusuran Hukum Penting Bagi Pengemban Profesi Hukum (Suatu Studi Tentang Profesi Advokat Sebagai Pengemban Profesi Hukum)
li hukum kenamaan ini, semakin tampak bahwa
dalam bentuk buku kumpulan undang-undang mau-
hukum lebih konkretnya lagi undang-undang yang
pun masih dalam bentuk Lembaran Negara Repu-
hendak diterapkan, banyak faktor yang harus diper-
blik Indonesia (LNRI). Tahap selanjutnya adalah
hatikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh
berlangganan beberapa jurnal yang dapat mendu-
D.H.M.Meuwissen, keberlakuan hukum tidak dapat
kung pekerjaan. Jika hal ini belum memungkin,
diamati secara indrawi. Hukum itu “ada” tidak
maka sumber atau lebih tepatnya tempat untuk me-
seperti fakta-fakta empiris ”ada”. Memang ada ge-
lakukan penelusuran hukum adalah perpustakaan
jala-gejala tertentu yang dapat diamati (seperti peri-
yang dapat dikunjungi oleh masyarakat.
laku manusia, dokumen-dokumen, undang-undang,
Hanya menjadi masalah di sini adalah per-
vonis) yang dalam suat kerangka-referensi spesifik
pustakaan yang terbuka untuk umum relatif masih
dipahami dan diidentifikasi sebagai hukum. Tampak
sangat sedikit. Pada umumnya perpustakaan yang
bahwa hukum adalah suatu ciptaan pikiran, ia dapat
ada masih dikelola oleh lembaga-lembaga pendidi-
dipikirkan. (Meuwissen, 1994).
kan. Oleh karena itu perpustakaan ini pun hanya
Merujuk ke pemikiran yang dilontarkan
terbatas digunakan oleh peserta didik yang ada di
oleh oleh pemikir hukum yang mashur ini, tidaklah
lembaga pendidikan tersebut. Memang ada beberapa
berkelebihan bila dikemukakan, bahwa bagi pe-
perpustakaan yang dapat dikunjungi oleh siapa saja.
ngemban profesi hukum untuk terus mendalami apa
Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi, adanya
makna yang terkandung dalam suatu peraturan per-
keterbatasan sarana penelusuran hukum ini dapat
undang-undangan yang ada. Untuk bisa sampai pa-
dimanfaatkan lewat teknologi canggih yakni inter-
da tahap ini, langkah yang bisa dilakukan yakni
net. Lewat media internet dapat dilakukan penelu-
lewat penelusuran hukum.
suran hukum dalam berbagai subyek yang dikehendaki. Perlu kiranya dikemukakan di sini media
Pembahasan Penelusuran Hukum Diperlukan Untuk Me-
apa pun yang akan digunakan, maka sejak awal
metakan Kasus
harus sudah dipahami jenis atau hukum yang akan
Secara ideal penelusuran hukum dapat dila-
ditelusuri. Sebagaimana diketahui dalam penelu-
kukan dengan memanfaatkan perpustakaan pribadi.
suran hukum yang menggunakan perpustakaan se-
Namun harus juga disadari bahwa untuk mem-
bagai sarana, maka data yang diperoleh atau yang
bangun perpustakaan pribadi, tentunya membu-
diteliti adalah data sekunder. Data tersebut bisa
tuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Namun
dokumentasi peribadi atau bisa juga data bersifat
sebagai langkah awal sebenarnya dapat dilakukan
publik artinya dipublikasikan oleh instansi resmi,
dengan menyediakan buku-buku standar atau buku-
misalnya putusan pengadilan.
buku referensi dalam menjalankan profesi. Buku-
Data sekunder di bidang hukum dipandang
buku standar yang dimaksud di sini termasuk di
dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan men-
antaranya undang-undang baik yang sudah tersusun
jadi:
24
Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008
Penelusuran Hukum Penting Bagi Pengemban Profesi Hukum (Suatu Studi Tentang Profesi Advokat Sebagai Pengemban Profesi Hukum)
a) bahan hukum primer, misalnya peraturan perundang-undangan;
dalam melakukan penelusuran hukum. Dewasa ini pasca diadakannya perubahan UUD 1945, selain
b) bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-
Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak dari lem-
bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan
baga peradilan (Pengadilan Negeri/Niaga/HAM,
hukum primer. Bahan hukum ini dapat mem-
Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, Mahkamah
bantu menganalisis dan memahami bahan-ba-
Syariah) juga dikenal lembaga Mahkamah Kons-
han hukum primer. Sumbernya antara lain,
titusi (MK). Untuk itu putusan MK sebagai salah
rancangan peraturan perundang-undangan, hasil
satu referensi dalam melakukan penelusuran hukum
karya ilmiah para akhli hukum dan hasil pene-
tidak dapat diabaikan begitu saja.
litian di bidang hukum;
Lewat penelusuran hukum yang telah dila-
c) bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang
kukan oleh pengemban profesi hukum tersebut, ta-
memberikan petunjuk maupun penjelasan ter-
hap yang cukup penting untuk dilakukan adalah,
hadap bahan-bahan hukum primer dan sekun-
bagaimana memposisikan kasus yang sedang diha-
der, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks, abs-
dapi dengan norma-norma hokum yang ada. Dengan
trak. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988)
kata lain, apakah berbagai peraturan yang ada sudah memadai dalam menyelesaiakan kasus yang ada.
Selain sumber-sumber hukum yang telah
Sebab hal ini sangat terkait dengan dinamika masya-
disebutkan di atas, sumber hukum yang tidak kalah
rakat berkembang dengan cepat. Pertanyaanya se-
pentingnya dalam menjalankan profesi sebagai
karang adalah, apakah kasus hukum yang tengah
advokat adalah putusan hakim yang telah mem-
terjadi telah ada dan ataupun apakah aturan yang
punyai kekuatan tetap, Hanya perlu kiranya dicatat
ada masih memadai untuk itu? Dalam kaitan ini me-
di sini
putusan hakim atau sering juga disebut
narik untuk menyimak apa yang dikemukakan oleh
yurisprudensi menurut hemat penulis dalam konteks
J.J.H.Bruggink, Hukum itu selalu dalam keadaan
Indonesia kurang tepat digunakan istilah yurispru-
bergerak.
densi, sebab kedudukan hakim dalam sistem hukum
menerus itu memunculkan pertanyaan, apakah tidak
yang berlaku di Indonesia mempunyai kemandirian.
dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah mana harus
Dengan kata lain hakim mempunyai kebebasan
berpegangan pada saat tertentu. Jawaban atas per-
dalam memutus perkara artinya bagi hakim tidak
tanyaan ini terkait dengan keberlakukan hukum.
ada keharusan untuk mengikuti putusan hakim
Keberlakuan hukum dapat dilihat dalam arti (1) Em-
sebelumnya.
piris atau Faktual. Dalam konteks ini, hukum ber-
Perubahan
yang
berlangsung
terus
Di pihak lain bila dilihat secara teoritis
laku jika para warga mematuhi kaedah secara fak-
yurisprudensi mempunyai makna putusan hakim
tual. Hukum dalam hal ini berlaku efektif; (2) Nor-
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
matif atau Formal. Dalam konteks ini hukum dilihat
diikuti oleh hakim lainnya dalam memutuskan per-
sebagai bagian dari suatu sistem kaedah hukum ter-
kara yang sama dapat dijadikan salah satu referensi
tentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu
Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008
25
Penelusuran Hukum Penting Bagi Pengemban Profesi Hukum (Suatu Studi Tentang Profesi Advokat Sebagai Pengemban Profesi Hukum)
saling menunjuk yang satu terhadap yang lain; (3)
(1). Dokumen bisa berarti surat yang tertulis atau
dan Evaluatif. Dalam konteks ini keberlakuan hu-
tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti ke-
kum dilihat dari isinya dipandang bernilai. (J.J.H.
terangan; rekaman suara, gambar di film, dan
Bruggink, 1999). Mengacu kepada pemikiran yang
sebagainya yang dapat dijadikan bukti ketera-
dikemukakan oleh pemilkir hukum kenamaan ini,
ngan.
dapat dipahami bahwa dalam memosisikan kasus
(2). Dokumentasi
bisa
berarti
pengumpulan,
yang sedang dihadapi dapat dilihat dalam berbagai
pengolahan, penyimpanan informasi, pengum-
sudut pandang. Terkait dengan kasus yang harus
pulan bukti-bukti dan keterangan.
diselesaikan lewat lembaga peradilan, maka sudut
Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa
pandang yang harus diperhatikan adalah keber-
makna yang terkadung dalam pengertian
lakukan hukum secara normatif. Sedangkan terkait
dokumentasi pada dasarnya adalah mengum-
dengan suatu pendapat hukum yang harus disam-
pulkan berbagai data dan informasi. Data yang
paikan, ketiga sudut pandang tersebut tampaknya
dikumpulkan ada kemungkinan masih data
dapat digunakan.
mentah lalu data tersebut disimpan. Bisa juga terjadi data yang dikumpulkan sudah diolah
Pengertian Dokumentasi Hukum
lalu data tersebut disimpan oleh pengumpul
Seperti telah diuraikan dalam bagian lain
informasi. Apa pun bentuknya alangkah baik-
dalam tulisan ini, seorang pengemban profesi hu-
nya jika data yang dikumpulkan tersebut di-
kum perlu terus-menerus melakukan pelusuran
buat klasifikasinya lalu disimpan dalam file,
hukum. Hal ini dimasudkan agar pemahaman pe-
baik dalam bentuk elektronik atau dalam ben-
ngemban profesi hukum dapat terus dimutakhirkan.
tuk arsip biasa. Data yang dikumpulkan terse-
Seperti diketahui, dalam kebutuhan praktis pe-
but, lalu diklasifikasikan sehingga bisa dija-
ngemban profesi hukum merasa perlu untuk mela-
dikan sebagai dukumen yang dapat digunakan
kukan penelusuran hukum untuk menyelesaian ka-
dalam berbagai keperluan, misalnya sebagai
sus hukum yang sedang dihadapi. Akan tetapi, da-
alat bukti di pengadilan.
lam melakukan tugas penelusuran hukum tersebut
b. Dokumentasi hukum berarti pengumpulan, pe-
acapkali ditemukan hal-hal baru. Bagi penelusur
ngolahan berbagai macam data yang dapat dija-
(peneliti) profesional tentu tidak akan dibiarkan be-
dikan sebagai alat bukti dalam proses hukum
gitu saja, akan tetapi didokumentasikan khusus
berkaitan dengan peristiwa hukum. Jadi pene-
untuk itu. Untuk memahami apa yang dimaksud de-
kanannya di sini adalah pengumpulan, pengo-
ngan dokumentasi, berikut dikutip beberapa penger-
lahan dan pencatatan bebagai macam alat bukti,
tian dokumentasi sebagai berikut;
baik tertulis maupun tidak tertulis. (Perhatikan
a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
misalnya beberapa peraturan perundang-unda-
dijelaskan pengertian:
ngan yang mengatur tentang alat-alat bukti, antara lain: Dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBG dise-
26
Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008
Penelusuran Hukum Penting Bagi Pengemban Profesi Hukum (Suatu Studi Tentang Profesi Advokat Sebagai Pengemban Profesi Hukum)
butkan jenis alat bukti antara lain: surat, kete-
butkan, sumber hukum antara lain: Undang-
rangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sum-
Undang, Traktat/Perjanjian, Doktrin (pendapat
pah; Dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang
para ahli hukum), putusan hakim. Selain dalam
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
literatur ilmu hukum juga disebutkan, dilihat
Pidana disebutkan, alat bukti yang sah ialah: a.
dari bentuknya hukum bisa tertulis dan tidak ter-
Keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. Surat; d.
tulis (hukum adat atau kebiasan yang hidup
Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. Dalam Un-
dalam masyarakat).
dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Maksud Dan Tujuan Pendokumentasian Ba-
Usaha Tidak Sehat, disebutkan alat bukti, antara
han-Bahan Hukum
lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat
Di atas telah dikemukakan, bahwa secara
atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku
etimologis dokumentasi berarti pengumpulan atau
usaha; Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
mencatat sejumlah alat bukti. Tentunya alat bukti
1987 Tentang Dokumen Perusahaan disebut-
yang dikumpulkan tersebut mempunyai maksud
kan, dokumen perusahaan terdiri dari dokumen
dan tujuan. Bila hal ini dikaitkan dengan tugas seo-
keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen
rang pengemban profesi hukum dalam hal ini ad-
keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan,
vokat maka pengumpulan alat bukti yang dimaksud
data pendukung administrasi keuangan, yang
sangat signifikan dalam menjalankan profesinya se-
merupakan bukti adanya hak dan kewajiban
bagai advokat Dengan kata lain adanya sejumlah
serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Doku-
„alat bukti‟ yang diakui oleh undang-undang meru-
men lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan
pakan langkah awal untuk membuka kasus apa yang
yang berisi keterangan yang mempunyai nilai
sesungguhnya terjadi dibalik fakta, keterangan atau
guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait
dokumen yang ada berkaitan dengan peristiwa hu-
langsung dengan dokumen keuangan)
kum yang sedang dihadapi oleh seorang advokat.
c. Hukum dalam arti sempit yakni peraturan per-
Dilihat dari sudut pandang ini, maka mak-
undang-undangan yang diterbitkan oleh lem-
sud dan tujuan dilakukannya pendokumentasian
baga atau badan yang mempunyai otoritas untuk
bahan hukum paling tidak dapat dilihat dari dua su-
itu. (Perhatikan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang
dut pandang yakni:
Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
a. Secara Internal. Dokumentasi hukum penting
Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-
bagi seorang pengemban profesi advokat untuk
undang ini disebutkan, jenis dan peraturan per-
memudahkan pekerjaan profesionalnya. Sing-
undang-undangan sebagai berikut: 1). UUD
katnya, bila sejak awal seluruh dokumen yang
1945; 2). UU/Perpu; 3) Peraturan Pemerintah;
berkaitan dengan pekerjaan profesi advokat di-
4). Peraturan Presiden; 5) Peraturan Daerah).
tata dengan baik, maka bila ada permasalahan
Sementara itu dalam literatur ilmu hukum dise-
dengan pekerjaan dapat segera diketahui sampai
Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008
27
Penelusuran Hukum Penting Bagi Pengemban Profesi Hukum (Suatu Studi Tentang Profesi Advokat Sebagai Pengemban Profesi Hukum)
di mana kemajuan pekerjaan yang sudah, se-
suatu kasus perlu terlebih dahulu melakukan
dang dan akan dilaksanakan. Oleh karena itu,
penelusuran hukum sebelum memberikan pen-
langkah-langkah awal yang harus segera dila-
dapat hukum. Dengan cara seperti ini, dapat se-
kukan adalah membuat klasifikasi/sistem pen-
gera dicari solusi apa yang terbaik terhadap
dokumentasian. Bila pendokumentasian tersebut
kasus sedang dihadapi.
telah tertata dengan baik, tentunya akan mem-
2. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam
permudah dan bisa menghemat waktu jika ada
melakukan penelusuran hukum yakni mengkla-
masalah hukum yang harus segera diselesaikan.
sifikasikan kasus dan atau perihal pendapat hu-
b. Secara eksternal. Mempunyai makna bagi seo-
kum yang segera dibuat oleh pengemban profesi
rang pengembang profesi advokat dalam men-
hukum yang dimaksud. Setelah mengklasi-
jalankan profesinya harus mencari berbagai alat
fikasikan, tahapan selanjutnya adalah mencari
bukti berkaitan dengan kasus yang sedang di-
data yang dibutuhkan. Dalam mencari data da-
kerjakan. Untuk itu perlu dilakukan pencarian
pat dilakukan secara manual maupun menggu-
alat bukti dari berbagai pihak yang terkait. Dari
nakan teknologi baik di perpustakaan pribadi
data yang telah dikumpulkan perlu disaring
maupun di perpustakaan umum. Dapat juga
kembali. Artinya perlu dipilah-pilah antara buk-
dilakukan dengan menggunakan jasa profesional
ti yang ada relevansinya dengan kasus yang
dalam bidangnya.
sedang dihadapi dengan bukti-bukti yang sifat-
3. Tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pengem-
nya hanya sebagai pendukung atau bahkan
ban profesi hukum setelah melakukan penelu-
mungkin tidak ada kaitan sama sekali dengan
suran hukum yakni menstimasisasikan hasil pe-
kasus yang sedang ditangani oleh seorang ad-
nelusuran, sehingga di kemudian hari dapat le-
vokat.
bih memudahkan bagi pengemban profesi hukum bila dibutuhkan data. Setelah itu, untuk
Kesimpulan
kebutuhan praktis, pengeban profesi hukum
1. Bagi pengemban profesi hukum khususnya advo-
mencoba menggaitkan dengan tugas profesional
kat, perlu secara terus menerus melakukan pe-
yang tengah dijalankan.
nelusuran hukum. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman mutakhir dalam per-
Daftar Pustaka
kembangan ilmu hukum. Demikian juga per-
Ellyana Tansah, L.J. Fernandus, ”Cara Penyelesaian
kembangan peraturan perundang-undangan sa-
Perkara Perdata Dengan Sistem Putusan
ngat cepat. Lewat penelusuran hukum dapat
Sela. Proyek Pembinaan Teknis Yustisial
dipahami apa latar belakang terbitnya suatu
Mahkamah Agung RI”, Jakarta, 1997.
peraturan perudang-undangan. Pengemban profesi hukum advokat ketika sedang menghadapi
D.H.M.Meuwissen, ”Teori Hukum”, Diterjemahkan oleh. B.Arief Sidharta, Dalam
kasus dan atau diminta pendapatnya tentang 28
Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008
Jurnal
Penelusuran Hukum Penting Bagi Pengemban Profesi Hukum (Suatu Studi Tentang Profesi Advokat Sebagai Pengemban Profesi Hukum)
Hukum Pro Justitia Tahun XII Nomor 2 April 1994.
Rony Hanitijo Soemitro, ”Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri”, Ghalia Indonesia,
CFG Sunaryati Hartono, ”Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20”,. Alumni, Bandung, 1994.
Jakarta, 1990. Sudikno Mertokusumo, ”Mengenal Hukum (suatu Pengantar)”, Liberty, Yogyakarta, 1988.
Churchill, Gregory, “Petunjuk Penelusuran Literatur
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ”Penelitian Hukum Normatif Sutau Tinjauan Singkat ”,
Hukum Indonesia”, Jakarta, 1988. Cooper, Frank.E, “The Lawyer And Administrative Agencies”, Printice Hall, Inc, New Jersey, 1957.
Rajawali, Jakarta, 1990. Surrency, Erwin.C, “A Guide to Legal Research”, Oceana Publications Inc, New York, 1966.
Christopher G. Wren, Jill Robinson Wren, “The
Yudha Bhakti Ardhiwisastra, ”Penanfsiran Dan
Legal Research Manual. A Game Plan for
Konstruksi Hukum”, Alumni, Bandung,
Legal Research and Analysis”, Adams &
2000.
Ambrose Publishing, Madison, Wisconsin, 1986. Ifdhal
Kasim,
“70
Tahun
Prof
Soetandyo
Wignjosoebroto Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”,
Elsam-
Huma, Jakarta, 2002. I.P.M.Ranuhandoko, “Terminologi Hukum InggrisIndonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Depdiknas-Balai Pustaka, Jakarta, 1995. M.Yahya Harahap, ”Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Paul Scholten, ”De Structuur Der Rechtswetenschap”, Alih bahasa: B.Arief Sidharta, ”Struktur Ilmu Hukum”, Bandung, 2003. Peter Mahmud Marzuki, ”Penelitian Hukum”, Kencana, Jakarta, 2005. Philipus
M.
Hadjon,
”Argumentasi
Tatiek Hukum”,
Sri
Djamiati.
UGM
Press,
Yogyakarta, 2005. Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008
29