PENCATATAN DAN PERDAGANGAN OBLIGASI DAERAH T. GUNTUR PASARIBU DIREKTUR PERDAGANGAN PT BURSA EFEK SURABAYA
SOSIALISASI KEBIJAKAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH Hotel Aryaduta Jakarta, 7 Juni 2007
1
LATAR BELAKANG Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, namun menemui keterbatasan dalam sumber pendanaan. Sebagian besar daerah kabupaten dan kota sangat bergantung pada dana perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat. Sumber pemasukan lainnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang juga terbatas. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memungkinkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman. Alternatif pembiayaan Pemerintah Daerah melalui pasar modal: Penerbitan saham atau obligasi korporasi oleh BUMD/BPD; Penerbitan Obligasi Daerah oleh Daerah.
2
SUMBER PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH Pendapatan Asli Daerah Sumber: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Dana Perimbangan: dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah, terdiri dari: Dana Bagi Hasil: dana yang dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu; Dana Alokasi Umum: bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah; Dana Alokasi Khusus: bertujuan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu sesuai prioritas nasional.
Pinjaman Daerah Lain-lain Pendapatan Yang Sah
3
OBLIGASI Obligasi adalah efek bersifat utang yang diterbitkan oleh suatu pihak dengan jangka waktu pelunasan tertentu (diatas 1 tahun), disertai janji bahwa pada periode atau interval waktu tertentu akan dibayarkan bunga (coupon) kepada pemegang obligasi, dan pada saat jatuh tempo akan dibayarkan pula pokok pinjaman (principal) kepada pemegang obligasi bersangkutan. Obligasi adalah bagian dari Efek, UU No. 8 1995 tentang Pasar Modal: Efek adalah suatu surat berharga, yang dapat berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
4
DASAR HUKUM PENERBITAN OBLIGASI DAERAH (1) UNDANG-UNDANG UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 169 ayat (2) : Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 57 (Obligasi Daerah) ayat (1) : Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik
5
DASAR HUKUM PENERBITAN OBLIGASI DAERAH (2) PERATURAN PEMERINTAH: PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PERATURAN MENTERI KEUANGAN: PMK No. 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah PMK No. 72 Tahun 2006 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Batas Maksimal Defisit APBD Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2007 PMK No. 147 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah
6
DASAR HUKUM PENERBITAN OBLIGASI DAERAH (3) PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN: Peraturan No. VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah; Peraturan No. VIII.G.15 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah; Peraturan No. VIII.G.16 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah; Peraturan No. IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah; Peraturan No. IX.C.13 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah; Peraturan No. IX.C.14 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.
7
PINJAMAN DAERAH Pinjaman Daerah: semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri (tidak berlaku dalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri yang terjadi karena kegiatan transaksi Obligasi Daerah).
8
JAMINAN ATAS PINJAMAN DAERAH Pemda dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain; Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah; Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam Proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9
PINJAMAN DAERAH JANGKA PANJANG Jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran; Pinjaman harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman; Digunakan untuk membiayai Proyek Investasi yang menghasilkan penerimaan; Sumber: APBN dan/atau pinjaman Pemerintah dari dalam/luar negeri; Pemerintah Daerah lain; Lembaga Keuangan Bank dan bukan Bank; Masyarakat.
Persyaratan: Jumlah Pinjaman Daerah tidak melebihi 75% dari APBD tahun sebelumnya; Rasio proyeksi kemampuan pengembalian pinjaman paling sedikit 2,5; Tidak ada tunggakan pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah; Mendapat persetujuan DPRD.
10
OBLIGASI DAERAH (1) Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Hanya dapat dilakukan di pasar domestik dan dalam mata uang Rupiah. Tidak dijamin oleh Pemerintah (Pusat). Hanya dapat dilakukan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
11
OBLIGASI DAERAH (2) Penerimaan hasil penjualan Obligasi Daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan, sedangkan pembayaran pokok, bunga, dan denda atas Obligasi Daerah dianggarkan pada belanja bunga di APBD sampai dengan Obligasi Daerah dinyatakan lunas. Rencana penerbitan Obligasi Daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD. Persetujuan Menteri Keuangan dilakukan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (sekurang-kurangnya mencakup jumlah/nilai nominal yang akan diterbitkan).
12
PENGELOLAAN OBLIGASI DAERAH Diselenggarakan oleh Kepala Daerah yang dapat menunjuk satuan kerja untuk mengelola Obligasi Daerah; Pengelolaan meliputi: Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah, termasuk kebijakan pengendalian resiko; Perencanaan dan penetapan struktur portofolio Pinjaman Daerah; Penerbitan Obligasi Daerah; Penjualan Obligasi Daerah melalui lelang; Pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; Pelunasan pada saat jatuh tempo; dan Pertanggungjawaban.
13
PERTANGGUNGJAWABAN OBLIGASI DAERAH Kepala Daerah wajib membuat pertanggungjawaban atas: Pengelolaan Obligasi Daerah: n n n n
n
Keterangan tentang portofolio Obligasi Daerah; Laporan transaksi Obligasi Daerah di pasar modal; Posisi Obligasi Daerah; Realisasi strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk pengendalian resiko; Alokasi anggaran dan realisasinya.
Dana Obligasi Daerah: n n
n
Perkembangan pelaksanaan Kegiatan; Laporan keuangan Kegiatan, yang meliputi penggunaan dana dari Obligasi Daerah, dan dana hasil penerimaan Kegiatan; Laporan alokasi Dana Cadangan (Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Dana Cadangan atau sinking fund).
Pertanggungjawaban tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban APBD dan disampaikan kepada DPRD.
14
PELAPORAN DAN PUBLIKASI INFORMASI Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan penerbitan, penggunaan dana dan pembayaran kupon dan/atau pokok Obligasi Daerah kepada Menteri Keuangan secara berkala setiap triwulan. Kepala Daerah wajib mempublikasikan secara berkala mengenai data Obligasi Daerah dan/atau informasi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Publikasi data dan informasi mengenai Obligasi Daerah dilakukan oleh satuan kerja yang ditunjuk untuk mengelola Obligasi Daerah. 15
BEBERAPA PEMBATASAN Batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah 60% dari proyeksi PDB tahun yang bersangkutan (UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 54 Tahun 2005, PMK No. 45 Tahun 2006); Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya (UU No. 33 Tahun 2004 & PP No. 54 Tahun 2005); Rasio proyeksi kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio atau DSCR) paling sedikit 2,5 (PP No. 54 Tahun 2005); Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD tidak melebihi 3% dari proyeksi PDB tahun yang bersangkutan (PMK No. 45 & 72 Tahun 2006); Untuk tahun 2007 (PMK No. 72 Tahun 2006): Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD tidak melebihi 1,5% dari proyeksi PDB, jumlah kumulatif defisit APBD diperkirakan tidak melebihi 0,5% dari proyeksi PDB; Batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah ditetapkan sebesar 5% dari perkiraan Pendapatan Daerah; Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah ditetapkan tidak melebihi 0,5% dari proyeksi PDB.
16
JENIS OBLIGASI DAERAH Tax-Backed Debt: General Obligation Debt Appropriation-Backed Obligations Debt Obligation Supported by Public Credit Enhancement Programs Revenue Bonds Hybrid & Special Bond Structures Insured Bonds Prefunded Bonds Asset-Backed Bonds Municipal Notes
Sumber: Capital Markets – Institutions and Instruments, Frank J. Fabozzi
17
MANFAAT PENERBITAN OBLIGASI DAERAH Pemerintah Daerah: Menghimpun dana guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Masyarakat di daerah: Dapat memanfaatkan fasilitas yang dibangun dari dana Obligasi. Investor: Pilihan investasi yang menarik selain Obligasi Pemerintah dan Obligasi Korporasi. Pasar Modal: Diversifikasi instrumen yang diperdagangkan di pasar modal. Lembaga dan Profesi Penunjang: Kesempatan untuk memberikan jasa profesinya.
18
OBLIGASI DAERAH DI AS
19
PENERBITAN GO & REVENUE BONDS DI AS
20
PENGGUNAAN DANA GO & REVENUE BONDS DI AS
21
PENETAPAN HARGA (PRICING) OBLIGASI DAERAH Struktur kupon bunga Obligasi: Fixed (tetap) Variable (mengambang) Dasar perhitungan: Ditentukan dari risk-free rate Premium, tergantung dari: Rating Obligasi Suku bunga Obligasi sejenis
22
RATING OBLIGASI DAERAH Pemeringkatan dilakukan oleh Lembaga Pemeringkat (di Indonesia: Pefindo, Moody’s Indonesia, Fitch Rating); Rating menunjukkan resiko kemungkinan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran bunga dan pokok obligasi oleh Daerah kepada pemegang obligasi (credit risk); Rating antara lain dihasilkan dari analisis terhadap: Proyek yang didanai Obligasi Daerah; Prospek perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah; RAPBD; Kinerja keuangan Daerah; Aspek manajemen, administrasi dan hukum. Semakin tinggi rating menunjukkan semakin rendah resikonya, sehingga cost of fund akan semakin rendah.
23
RATING OBLIGASI DAERAH (GO) DI AS
24
PENERBITAN OBLIGASI DAERAH DAN PIHAK TERKAIT
Perencanaan proyek yang menghasilkan penerimaan & bermanfaat bagi masyarakat
Persetujuan DPRD & penyampaian rencana ke Menkeu
Penunjukan Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal
Pengajuan Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam-LK & Pencatatan ke Bursa Efek
Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh Bapepam-LK
Daerah dibantu oleh: •Penjamin Emisi atau Financial Advisor •Akuntan Publik •Konsultan Hukum •Pemeringkat Efek •Wali Amanat
Penawaran Umum Obligasi Daerah & Pencatatan di Bursa Efek
25
PERSYARATAN PENCATATAN OBLIGASI DAERAH DI BES Daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah telah efektif.
26
BIAYA PENCATATAN Biaya pencatatan awal dan tahunan: mulai Rp10 juta sampai maksimum Rp150 juta, dengan ketentuan: Nominal Obligasi Daerah
Biaya Pencatatan
= Rp200 milyar
0,025% x nominal
> Rp200 milyar s.d Rp400 milyar
0,024% x nominal
> Rp400 milyar s.d Rp600 milyar
0,023% x nominal
> Rp600 milyar
0,022% x nominal
27
KEWAJIBAN PELAPORAN Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Berkala Informasi tentang: Perubahan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah, Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek; Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Daerah dan dampaknya terhadap laporan keuangan; Perubahan batas wilayah Daerah serta perubahan nama Daerah; Informasi material yang berkaitan dengan Proyek yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah; Hasil pemeringkatan Obligasi Daerah (jika ada); Perubahan unit pengelolaan Obligasi Daerah; Perubahan atas besaran rasio proyeksi kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR); Tingkat bunga (bagi Obligasi dengan tingkat bunga mengambang); Laporan pelaksanaan hak opsi put/call, pelaksanaan konversi obligasi (untuk convertible bond), pelaksanaan penukaran obligasi (untuk exchangable bond); Perubahan Wali Amanat; Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan (PWA); Rencana dan hasil pelaksanaan RUPO; Rencana dan hasil pelaksanaan pembelian kembali (buy back) Obligasi; Kesiapan dana untuk pelunasan Obligasi.
28
INFRASTRUKTUR PASAR SURAT UTANG DI BES Transaksi Bursa di BES
Investor Jual
Investor Beli Bank
Anggota Bursa
Pelaporan Transaksi Obligasi
Custodian
Bank
Perusahaan Efek
PARTISIPAN Anggota Bursa
Input Pelaporan
Bapepam-LK
Konsolidasi
Informasi: Media Massa Data Vendor Web Site BES
29
INFORMASI PASAR OBLIGASI DI BES (www.bes.co.id) Price Information
Indonesia Government Securities Yield Curve
Bond Index
30
INDONESIA GOVERNMENT SECURITIES YIELD CURVE (IGSYC)
31
OBLIGASI KORPORASI TERCATAT DI BES 120 107
100
105
101
101
92
80 58.79
60
54
55
57.76
61.51
62.68
Total Companies Total Nominal Value (trillion IDR)
45.39
40 18.87
21.74
20 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 (Q1)
32
SURAT UTANG NEGARA (SUN) TERCATAT DI BES 500 450
404.03
400
389.91 397.16 399.86
418.75
438.82
350 300 250
Total Series
232.78
Total Nominal Value (trillion IDR)
200 150 100 50
52
52
48
49
56
58
2002
2003
2004
2005
2006
2007 (Q1)
25
0 2001
33
AKTIVITAS PERDAGANGAN OBLIGASI KORPORASI 35,000 30,000 25,000 17,347
20,000 14,244
15,000 10,000
33,162
23,947
14,484 8,851
8,512
5,000
6,092
2,400
1,115
2,077
2,796
4,987
5,023
3,747
403
2000
2001
2002
2003
2004
Volume (in Bio)
2005
2006 Q1 2007
Frequency
34
AKTIVITAS PERDAGANGAN SUN 800,000
715,896
700,000 600,000
512,989
521,005
500,000 337,664
400,000
250,971
300,000
11,352 130,954
200,000 100,000
64,694 1,193
4,038
12,339
26,958
24,405
32,667
2001
2002
2003
2004
Volume (in Bio)
2005
2006
Q1 2007
Frequency
35
TERIMA KASIH BURSA EFEK SURABAYA Kantor Pusat: Gedung Medan Pemuda, Lantai 5 Jl. Pemuda No. 27-31 Surabaya 60271 Tel: +62-31-5340888 (hunting); Fax: +62-31-5342888 Kantor Operasional: Bapindo Plaza, Bank Mandiri Tower, Lantai 20 & 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 Tel: +62-21-5266210 (hunting); Fax: +62-21-5266219 Email:
[email protected] Website : http://www.bes.co.id
36
