PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/2/PBI/2000
TENTANG PENATAUSAHAAN DAN PERDAGANGAN OBLIGASI PEMERINTAH
UMUM Dalam rangka menutup kekurangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara guna pembiayaan program pembangunan nasional pada umumnya, dan pembiayaan penyertaan modal negara pada Bank Umum dalam rangka pelaksanaan Program Restrukturisasi dan Penyehatan Perbankan Nasional pada khususnya, Pemerintah menerbitkan Obligasi di dalam negeri.
Obligasi yang
diterbitkan tersebut adalah dalam denominasi mata uang Rupiah. Mengingat bahwa perdagangan Obligasi mempunyai implikasi yang sangat penting bagi pengembangan pasar keuangan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter,
maka diperlukan
pengaturan perdagangan Obligasi yang efisien, transparan, likuid dan terpercaya. Untuk mewujudkan perdagangan Obligasi yang efisien dan transparan diperlukan suatu sistem penatausahaan Obligasi yang aman, handal dan tepat waktu. Selain itu untuk menciptakan perdagangan Obligasi yang terpercaya, resiko kegagalan pembayaran (settlement risk) dalam setiap transaksi Obligasi perlu dihindari. Sehubungan …..
-2 -
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah menunjuk Bank Indonesia sebagai lembaga penyimpan, penyelenggara kliring dan penyelesaian transaksi, serta pelaksana pembayaran. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Bank Indonesia perlu mengatur penatausahaan dan perdagangan Obligasi Pemerintah dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 huruf a Pengoperasian
BI-SKRIP
adalah
kegiatan
yang
terdiri
dari
pencatatan melalui BER sebagai Central Registry dan pengawasan Sub-Registry. huruf …..
-3 -
huruf b Cukup jelas huruf c Cukup jelas huruf d Dalam hal terjadi perselisihan antara Sub-Registry dan nasabahnya mengenai perbedaan pencatatan kepemilikan, maka data yang tercatat pada Central Registry akan menjadi acuan. huruf e Bank Indonesia hanya melakukan pembayaran kupon dan pokok Obligasi sepanjang tersedianya dana dalam rekening Pemerintah di Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan pembayaran kupon dan pokok Obligasi kepada Bank Indonesia, Bank, Sub-Registry dan Market Maker sedangkan pembayaran kupon dan pokok Obligasi kepada pemilik Obligasi dilakukan oleh Sub-Registry. huruf f Cukup jelas
Pasal …..
-4 -
Pasal 5 Ayat (1) huruf a Cukup jelas huruf b Cukup jelas huruf c Informasi disampaikan melalui media elektronik antara lain PIPU. huruf d Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Obligasi tanpa warkat adalah obligasi yang diterbitkan tanpa adanya fisik obligasi itu sendiri dan bukti kepemilikan bagi pemegang obligasi hanya berupa pencatatan secara elektronis. Ayat (2) Cukup jelas
Pasal …..
-5 -
Pasal 7 Ayat (1) Hak kepemilikan Obligasi yang dicatat mencakup pula kepemilikan Obligasi
yang
disebabkan
perpindahan
kepemilikan
karena
transaksi outright dan transaksi repo. Termasuk dalam kepemilikan adalah yang disebabkan karena pembelian di pasar primer dan pengalihan karena hibah serta warisan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pencatatan kepemilikan yang sah adalah yang dihasilkan pada akhir hari kerja pada saat penutupan BI-SKRIP. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pihak-pihak yang memiliki rekening Obligasi pada Central Registry antara lain Bank Indonesia, Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
Bank …..
-6 -
Bank dan Market Maker hanya dapat mempergunakan rekening obligasi
dalam rangka penyelesaian transaksi melalui Central
Registry untuk kepentingan diri sendiri. Ayat (3) huruf a Peserta BER adalah Bank Indonesia, Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. huruf b Seluruh kepemilikan Obligasi yang dicatat dalam BER oleh Central Registry untuk masing-masing Sub-Registry hanya merupakan pencatatan posisi kepemilikan. huruf c Penunjukan dapat dilakukan setelah kriteria persyaratan peserta lelang disusun oleh Bank Indonesia. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat …..
-7 -
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Sub-Registry hanya dapat melakukan pencatatan kepemilikan dan setelmen pada rekening Obligasi untuk kepentingan pemilik Obligasi yang menjadi nasabahnya. Sub-Registry tidak berhak atas kepemilikan Obligasi yang tercatat pada Sub-Registry. Sub-Registry hanya bertindak sesuai dengan ketentuan dan persetujuan dari pemilik Obligasi. Ayat (4) Transaksi Obligasi yang dilakukan oleh Bank dan Market Maker untuk kepentingan nasabahnya harus diselesaikan melalui SubRegistry. Ayat (5) Yang dimaksud dengan pemegang saham adalah pemegang saham baik perorangan maupun perusahaan/badan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor. Ayat (6) Cukup jelas
Ayat …..
-8 -
Ayat (7) Sub-Registry wajib mengumumkan fee yang dikenakannya secara terbuka. Pasal 10 Ayat (1) Prinsip DVP adalah cara penyelesaian transaksi dimana transaksi hanya diselesaikan apabila surat berharga dan dana tersedia pada saat bersamaan masing-masing dengan jumlah yang sama. Ayat (2) Free transfer adalah cara penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pergerakan dana, misalnya hibah, warisan, dan pembayaran yang dilakukan di luar BI-SKRIP. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Ayat …..
-9 -
Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) SKSD berisi jumlah yang diagunkan, jangka waktu pengagunan, pihak yang mengagunkan dan pihak yang menerima Obligasi sebagai agunan. Ayat (8) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) KPS akan diterbitkan setiap terjadi perubahan kepemilikan dan setiap akhir bulan. Ayat (2) Cukup jelas
Ayat …..
- 10 -
Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Koreksi terhadap perbedan pencatatan antara Sub-Registry dengan nasabahnya dilakukan dengan mengacu pada data kepemilikan pada Central Registry dan hasil penyidikan terhadap kebenaran transaksi yang mendasari pencatatan kepemilikan dimaksud. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Ketentuan dan persyaratan yang dimaksud meliputi: a. pihak yang berhak atas kupon; b. Batasan waktu pihak yang tercatat sebagai penerima kupon; c. tanggal pembayaran; d. jumlah kupon. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat …..
- 11 -
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Sistem netting adalah penyelesaian transaksi berdasarkan jumlah keseluruhan transaksi yang terjadi setelah diperhitungkan dengan tagihan dan kewajiban. Ayat (2) Yang dimaksud dengan novasi dan substitusi yaitu pembuatan kontrak baru yang memuat selisih antara kewajiban untuk membayar atau hak menerima pembayaran yang diatur pada beberapa kontrak yang dibuat sebelumnya.
Ayat…..
Pasal 16
- 12 -
Ayat (1) Pihak-pihak bukan Bank adalah Sub-Registry bukan Bank, Central Registry bukan Bank dan pihak-pihak lain bukan Bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Over the counter adalah transaksi yang dilakukan melalui telepon atau jaringan komputer dealer di luar bursa. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Market Maker hanya dapat melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri.
Ayat…..
Ayat (2)
- 13 -
Yang dimaksud dengan kuotasi harga dua arah atas Obligasi adalah kuotasi harga jual dan harga beli untuk jumlah minimum tertentu. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Short selling adalah kegiatan penjualan Obligasi di pasar sekunder melebihi Obligasi yang dimiliki oleh Market Maker. Ayat (5) Posisi short selling dapat ditutup dengan cara meminjam Obligasi untuk jangka waktu satu hari atau lebih. Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat…..
Ayat (3)
- 14 -
Laporan yang berkaitan dengan penatausahaan dan perdagangan Obligasi digunakan dalam rangka penyusunan statistik dan penyediaan informasi pasar yang berkaitan dengan Obligasi. Pasal 21 Ayat (1) Bank Indonesia tidak berkewajiban memberi penjelasan atas pengenaan sanksi, penghentian sementara dan pencabutan. Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3922
DPM
