No.3/ 24 /DPM
Jakarta, 16 November 2001
SURAT EDARAN
Perihal: Tata Cara Penatausahaan Obligasi Pemerintah
Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/2/PBI/2000 tanggal 21 Januari 2000 tentang Penatausahaan dan Perdagangan Obligasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3923) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tanggal 17 November 2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bank
Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001 tanggal 20 Juni 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4108), serta sehubungan dengan diterapkannya sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagaimana diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/24/DASP tanggal 17 November 2000 perihal Bank Indonesia Real Time Gross Settlement sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/20/DASP tanggal 31 Agustus 2001 maka dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara penatausahaan Obligasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Obligasi. Penatausahaan Obligasi yang diatur dalam Surat Edaran ini mencakup pencatatan kepemilikan Obligasi, setelmen transaksi Obligasi, pembayaran kupon dan pelunasan pokok Obligasi.
I. KETENTUAN …
2 I.
KETENTUAN UMUM 1. Bank Indonesia menatausahakan Obligasi dengan menggunakan Bank Indonesia – Sistem Kliring Registrasi dan Informasi Obligasi Pemerintah (BI-SKRIP) yang terdiri dari : a. pencatatan kepemilikan Obligasi; b. setelmen transaksi Obligasi; dan c. pembayaran kupon dan pokok Obligasi; 2. Pencatatan kepemilikan Obligasi a. Pencatatan kepemilikan Obligasi dilakukan oleh: 1) Central Registry, yaitu Bank Indonesia cq Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang (PTPU) yang berfungsi melakukan pencatatan kepemilikan Obligasi untuk kepentingan Bank, SubRegistry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia; 2) Sub-Registry, yaitu Bank atau pihak bukan bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia yang berfungsi melakukan pencatatan kepemilikan Obligasi untuk kepentingan nasabahnya. b. Rekening surat berharga di Central Registry terdiri dari: 1) rekening investasi untuk menampung pencatatan kepemilikan Obligasi yang diterbitkan pada saat program rekapitalisasi yang belum diperdagangkan; 2) rekening
perdagangan
untuk
menampung
pencatatan
kepemilikan Obligasi yang dapat diperdagangkan; dan 3) rekening agunan/ collateral
untuk
menampung
pencatatan
kepemilikan Obligasi yang diagunkan yang tidak dapat diperdagangkan selama jangka waktu agunan belum berakhir. c. Rekening surat berharga di Sub-Registry terdiri dari rekening perdagangan dan rekening agunan/ collateral. 3. Setelmen transaksi Obligasi
a. Setelmen …
3 a. Setelmen transaksi Obligasi diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Sub-Registry. b. Setelmen transaksi Obligasi baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder, terdiri dari setelmen dana (fund settlement) dan setelmen kepemilikan Obligasi (securities settlement). c. Setelmen dana oleh Bank Indonesia cq Bagian PTPU, Direktorat Pengelolaan Moneter, dilakukan secara gross setelmen dengan memindahkan dana pada Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS. d. Setelmen kepemilikan Obligasi oleh Central Registry dilakukan secara gross setelmen dengan memindahkan kepemilikan Obligasi pada rekening surat berharga para pihak yang bertransaksi di Bank Indonesia melalui sistem Book Entry Registry (BER). e. Sub-Registry bukan Bank, Market Maker bukan Bank dan pihakpihak lain bukan Bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, wajib menunjuk Bank untuk melakukan setelmen dana dalam rangka transaksi Obligasi, dan menampung penerimaan dana dari Central Registry dalam rangka pembayaran kupon serta pokok Obligasi yang jatuh waktu. f.
Bank yang ditunjuk untuk melakukan setelmen dana wajib memiliki saldo giro Rupiah pada Bank Indonesia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen dana dalam rangka transaksi Obligasi.
g. Setelmen transaksi Obligasi dapat dilakukan secara : 1) Free of Payment (FoP) yaitu apabila setelmen kepemilikan Obligasi dilakukan di Central Registry, sedangkan setelmen dana dilakukan di luar BISKRIP. 2) Delivery Versus Payment (DVP)
yaitu …
4
yaitu apabila setelmen kepemilikan Obligasi di Central Registry dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di dalam BI-SKRIP melalui Sistem BI-RTGS. 4. Pembayaran kupon dan pokok Obligasi a. Bank Indonesia melaksanakan pembayaran kupon dan pokok Obligasi pada saat jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan Obligasi pada Central Registry, sesuai dengan terms and conditions yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan. b. Berdasarkan permintaan Pemerintah dan untuk kepentingan Pemerintah, Bank Indonesia selaku Central Registry melaksanakan pembelian kembali Obligasi dalam rangka pelunasan sebelum jatuh waktu (redemption/buy back). c. Pembayaran kupon dan pokok Obligasi dan pembelian kembali Obligasi
dilakukan oleh Bank Indonesia atas beban Pemerintah
selaku penerbit.
II.
PENCATATAN KEPEMILIKAN OBLIGASI A.
Tata Cara Pembukaan Rekening Surat Berharga 1. Sub-Registry wajib membuka rekening surat berharga pada Central Registry. 2. Bank, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia yang akan melakukan transaksi Obligasi melalui Central Registry wajib membuka rekening surat berharga pada Central Registry. 3. Bank, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia yang akan melakukan transaksi Obligasi melalui SubRegistry wajib membuka rekening surat berharga di Sub-Registry. 4. Permohonan pembukaan rekening surat berharga di Central Registry oleh Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak lain
yang …
5 yang ditunjuk oleh Bank Indonesia,
diajukan kepada Central
Registry cq. Bagian PTPU-DPM, Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta. Khusus bagi Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (DKI Jakarta, Depok, Serang, Pandeglang, Lebak, Tanggerang, Bogor, Kerawang dan Bekasi) wajib menyampaikan tembusan permohonan tersebut kepada Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat. 5. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 wajib disertai: a. informasi pemohon dengan menggunakan formulir BER-01 sebagaimana contoh Lampiran-1; b. contoh stempel Perusahaan dan contoh specimen tandatangan pejabat Perusahaan yang berwenang, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, untuk melakukan pemindahan kepemilikan Obligasi pada rekening surat berharga, dengan menggunakan formulir BER-02 sebagaimana contoh Lampiran-2. c. contoh specimen tanda tangan pejabat Bank yang berwenang, sekurang-kurangnya
2
(dua)
orang,
untuk
melakukan
pendebetan Rekening Giro Rupiah Bank di sistem BI-RTGS Bank Indonesia dalam rangka setelmen dana setelmen transaksi Obligasi baik transaksi pembelian atas nama Bank sendiri maupun atas dasar penunjukan dari pihak lain dengan menggunakan formulir BER-03 sebagaimana contoh Lampiran3. 6. Pembukaan rekening di Sub-Registry mengikuti prosedur yang berlaku di masing-masing Sub-Registry.
B. Tata Cara …
6 B.
Tata Cara Pencatatan Penerbitan Obligasi Pemerintah dan Setelmen Transaksi Obligasi di Pasar Perdana 1. Bank Indonesia melakukan pencatatan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam sistem BER di Central Registry, sesuai terms and conditions yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan. 2. Setelmen transaksi Obligasi di pasar perdana dapat dilakukan secara Delivery Versus Payment (DVP) maupun Free of Payment (FoP). 3. Pelaksanaan setelmen transaksi Obligasi di pasar perdana dilakukan sesuai dengan tata cara setelmen transaksi outright sebagaimana dimaksud pada butir III.B.
C.
Pencatatan Kepemilikan 1. Pencatatan kepemilikan Obligasi dilakukan di dalam sistem Book Entry Registry (BER). 2. Pencatatan kepemilikan Obligasi dalam sistem BER mencakup seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki oleh pihak yang mempunyai rekening surat berharga di Central Registry dan Sub-Registry. 3. Catatan kepemilikan Obligasi pada Central Registry dan SubRegistry merupakan bukti kepemilikan yang sah. 4. Sebagai bukti pencatatan kepemilikan Obligasi, Central Registry pada akhir hari menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Surat Berharga (KPS) yang memuat saldo rekening surat berharga kepada Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia atau pemilik Obligasi untuk setiap perpindahan kepemilikan, yang dapat diambil 1 (satu) hari kerja setelah tanggal setelmen. 5. Sebagai bukti pencatatan kepemilikan Obligasi, Sub Registry pada akhir hari menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Surat Berharga (KPS) yang memuat saldo rekening surat berharga yang dimiliki nasabahnya …
7 nasabahnya , yang dapat diambil 1 (satu) hari kerja setelah tanggal setelmen. 6. Central Registry dan Sub-Registry secara bulanan menerbitkan KPS yang memuat saldo akhir bulan dari masing-masing seri Obligasi yang dimiliki oleh nasabahnya, yang dapat diambil 2 (dua) hari kerja setelah akhir bulan. 7. KPS yang diterbitkan oleh Central Registry untuk setiap perpindahan kepemilikan Obligasi menggunakan formulir BER-04 sebagaimana
contoh
Lampiran-4
sedangkan
KPS
bulanan
menggunakan formulir BER-05 sebagaimana contoh Lampiran-5. 8. KPS yang diterbitkan oleh Sub-Registry baik untuk setiap terjadinya perpindahan kepemilikan maupun KPS bulanan menggunakan format yang ditetapkan oleh masing-masing Sub-Registry. 9. Dalam hal terdapat perbedaan pencatatan kepemilikan Obligasi antara Central Registry dengan Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia maka Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia tersebut wajib melaporkan perbedaan dimaksud kepada Central Registry dengan menggunakan formulir BER-06 sebagaimana contoh Lampiran-6, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerbitan KPS harian dan atau 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan KPS bulanan. 10. Dalam hal Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia telah melaporkan perbedaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 9, Bank Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerimaan laporan dimaksud akan memberikan keputusan final terhadap perbedaan pelaporan dimaksud. 11. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 9, Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk …
8 ditunjuk oleh Bank Indonesia tidak melaporkan perbedaan pencatatan kepemilikan, maka pencatatan yang dianggap final adalah pencatatan pada Central Registry, kecuali ada pembuktian lain dari pihak-pihak di luar Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia yang dapat diterima oleh Central Registry.
D.
Tata Cara Pencatatan Pemindahan Obligasi dari Portofolio Investasi ke Portofolio Perdagangan 1. Dalam hal Bank peserta rekapitalisasi akan memindahkan pencatatan Obligasi yang dimilikinya dari portofolio investasi ke portofolio perdagangan, wajib melaporkan kepada Central Registry sesuai ketentuan yang berlaku,
dengan menggunakan formulir
BER-07 sebagaimana contoh lampiran-7. 2. Obligasi yang telah dipindahkan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada angka
1, efektif
dapat diperdagangkan pada 1
(satu) hari kerja setelah tanggal diterimanya laporan dan dilakukan perpindahan pencatatan ke rekening perdagangan oleh Central Registry di sistem BER. 3. Pada akhir hari, Central Registry menerbitkan KPS sebagai bukti perpindahan pencatatan kepemilikan Obligasi dari rekening investasi ke rekening perdagangan yang dapat diambil 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pemindahan Obligasi.
E.
Pencatatan Agunan 1. Pencatatan Agunan di Central Registry a. Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai pemilik Obligasi yang tercatat pada Central Registry yang akan mengagunkan Obligasi,
menyampaikan
Permohonan
Penerbitan
Surat
Keterangan …
9 Keterangan Surat Berharga Diagunkan (PP-SKSD) dengan menggunakan formulir BER-08 sebagaimana contoh Lampiran8 kepada Central Registry dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. b. Permohonan pencatatan agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Data diisi dengan lengkap dan benar; 2) Tanda tangan sesuai dengan specimen; 3) Obligasi yang akan diagunkan tidak sedang diagunkan; 4) Jumlah Obligasi yang akan diagunkan tidak melebihi saldo Obligasi pada rekening perdagangan; 5) Pada saat agunan jatuh waktu, sisa jangka waktu Obligasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja. c. Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum diisi secara lengkap dan/atau salah, maka Central Registry mengembalikan kepada pihak-pihak yang mengajukan. Central Registry menerima formulir yang telah diperbaiki selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. d. Berdasarkan data formulir PP-SKSD yang telah diinput ke dalam sistem BER, pencatatan Obligasi yang diagunkan dilakukan dengan memindahkan Obligasi dari rekening perdagangan ke rekening agunan/collateral. e. Central Registry menerbitkan SKSD (formulir BER-09) sebagaimana contoh Lampiran-9, yang dapat diambil oleh pemberi agunan pada hari yang sama dengan tanggal pengagunan. f.
Pada akhir hari, Central Registry menerbitkan KPS sebagai bukti perpindahan Obligasi dari rekening perdagangan ke rekening agunan/collateral.
g. Pada …
10 g. Pada saat periode SKSD berakhir, Central Registry melakukan penglepasan agunan secara otomatis pada sistem BER yang pelaksanaannya dilakukan pada awal hari kerja berikutnya setelah tanggal jatuh waktu SKSD, dengan memindahkan kepemilikan
Obligasi
yang
diagunkan
dari
rekening
agunan/ collateral ke rekening perdagangan. h. Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan penglepasan agunan Obligasi sebelum jatuh waktu SKSD kepada Central Registry dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan persyaratan sebagai berikut: 1) Pihak
yang
mengagunkan
menyampaikan
surat
permohonan penglepasan agunan Obligasi yang dilampiri dengan SKSD asli yang telah diterbitkan; atau 2) Pihak penerima agunan menyampaikan surat permohonan penglepasan agunan dan pemindahan kepemilikan Obligasi yang dilampiri dengan SKSD asli, SPPR-FoP dari pihak pemberi agunan dan surat kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk memindahkan kepemilikan Obligasi (baik sebagian atau seluruhnya) dari pemberi agunan kepada penerima agunan.
2. Pencatatan Agunan di Sub-Registry a. Pemilik Obligasi yang tercatat pada Sub-Registry yang akan mengagunkan Obligasi menyampaikan PP-SKSD kepada SubRegistry. b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sub-Registry menerbitkan SKSD.
c. Sub-Registry …
11 c. Sub-Registry wajib segera menyampaikan laporan mengenai posisi pencatatan agunan (SKSD) yang telah diterbitkan kepada Central Registry, pada hari kerja yang sama dengan tanggal penerbitan SKSD. d. Berdasarkan laporan tersebut, Central Registry memindahkan Obligasi yang diagunkan dari rekening perdagangan ke rekening agunan/ collateral.
III. SETELMEN TRANSAKSI OBLIGASI A.
PRINSIP-PRINSIP SETELMEN TRANSAKSI OBLIGASI 1. Bank Indonesia cq Bagian PTPU melakukan setelmen transaksi Obligasi untuk transaksi Outright dan Obligasi Repo (jual dengan kewajiban pembelian kembali), pemindahan kepemilikan lainnya dalam rangka hibah, warisan dan pelunasan kewajiban/utang. 2. Setelmen transaksi Obligasi Outright dilakukan secara DVP atau FoP. 3. Setelmen transaksi Obligasi Repo dilakukan secara DVP. 4. Setelmen transaksi Obligasi dalam rangka hibah, warisan, dan pelunasan kewajiban/hutang dilakukan secara FoP. 5. Bank Indonesia cq Bagian PTPU melakukan setelmen transaksi Obligasi yang mencakup : a. Transaksi antar Bank untuk kepentingan sendiri. b. Transaksi antar Sub-Registry untuk kepentingan nasabahnya. c. Transaksi antar Market Maker untuk kepentingan sendiri. d. Transaksi antara Bank untuk kepentingan sendiri dengan SubRegistry untuk kepentingan nasabahnya. e. Transaksi antara Bank dengan Market Maker masing-masing untuk kepentingan sendiri.
f. Transaksi …
12 f.
Transaksi antara Sub-Registry untuk kepentingan nasabahnya dengan Market Maker untuk kepentingan sendiri.
g. Transaksi yang dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. 7. Bank Indonesia cq Bagian PTPU melakukan setelmen transaksi
Obligasi selambat-lambatnya pada hari yang sama (same day settlement) atau pada tanggal valuta yang ditetapkan untuk transaksi titipan. Tanggal valuta transaksi titipan maksimum 3 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan transaksi titipan (T+3). 8. Setelmen transaksi Obligasi Repo yang ditatausahakan oleh Central
Registry adalah transaksi Repo yang dilakukan antar Bank yang memiliki rekening surat berharga di Central Registry. 9.
Bagi Bank bukan peserta BI-RTGS, Sub-Registry bukan Bank, Market Maker bukan Bank dan pihak-pihak lain bukan Bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, setelmen transaksi Obligasi dilaksanakan sebagai berikut: a. secara FoP ; atau b. secara DVP dengan menunjuk Bank pembayar dan atau Bank
penerima yang telah menjadi peserta BI-RTGS. 10. Setelmen transaksi Obligasi dilaksanakan oleh Bagian PTPU-DPM,
Bank Indonesia berdasarkan: a. Surat Permohonan Perpindahan Registrasi – Delivery Versus Payment (SPPR-DVP) yang diajukan oleh penjual dan Surat Perintah Penyelesaian Pembayaran (SPPP-DVP) yang diajukan oleh pembeli, untuk transaksi secara DVP. b. Surat Permohonan Perpindahan Registrasi – Free of Payment (SPPR-FoP) yang diajukan oleh penjual, untuk transaksi secara FoP.
c. Surat …
13 c. Surat Permohonan Perpindahan Registrasi (SPPR-Repo) yang diajukan oleh Bank sebagai penjual dan SPPP-Repo yang diajukan oleh Bank sebagai pembeli, untuk transaksi Repo. 11. Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang
ditunjuk oleh Bank Indonesia menyerahkan formulir SPPR sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada Central Registry dan formulir SPPP kepada Bagian PTPU.
B.
Tata
Cara
Setelmen
Transaksi
Outright
dan
Pemindahan
Kepemilikan Lainnya 1. Setelmen Transaksi Outright secara DVP a. Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk
oleh
Bank
Indonesia
yang
menjual
Obligasi,
menyerahkan SPPR-DVP kepada Central Registry dari pukul 8.00
WIB
sampai
dengan
pukul
16.00
WIB
dengan
menggunakan formulir BER-10 sebagaimana contoh Lampiran10. b. Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk
oleh
Bank
Indonesia
yang
membeli
Obligasi
menyerahkan SPPP-DVP kepada Bagian PTPU, dari pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan menggunakan formulir BER-11 sebagaimana contoh Lampiran-11. c. SPPP-DVP sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disampaikan oleh Sub-Registry bukan Bank dan Market Maker bukan Bank serta pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, wajib ditandatangani pula oleh Bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dengan cara membubuhkan tandatangan pejabat Bank yang berwenang untuk melakukan pendebetan Rekening Giro Rupiah Bank di sistem BI-RTGS Bank Indonesia dan stempel Bank pada formulir SPPP-DVP.
d. Permohonan …
14 d. Permohonan
setelmen
transaksi
Obligasi
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Data diisi dengan lengkap dan benar; 2) Tanda tangan sesuai dengan specimen; 3) Obligasi yang ditransaksikan tidak sedang diagunkan; 4) Obligasi yang ditransaksikan mempunyai sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja pada saat setelmen dilakukan. e. Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b belum diisi secara lengkap dan/atau salah, maka Central Registry dan Bagian PTPU mengembalikan kepada pihak-pihak yang mengajukan. Central Registry dan Bagian PTPU menerima formulir yang telah diperbaiki selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. f.
Berdasarkan data formulir SPPR-DVP dan SPPP-DVP yang telah diinput ke dalam sistem BER, secara otomatis sistem akan melakukan pencocokan data.
g. Apabila data SPPR-DVP dengan SPPP-DVP telah cocok, Bagian PTPU melakukan setelmen dana melalui Sistem BIRTGS dengan mendebet sebesar nilai transaksi Obligasi pada Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia milik Bank Pembeli atau Bank yang ditunjuk oleh pembeli, untuk untung Bank Penjual atau Bank yang ditunjuk oleh penjual. h. Apabila sampai dengan pukul 17.00 WIB, data SPPR-DVP dengan SPPP-DVP yang telah diinput dalam sistem BER tidak cocok, maka sistem BER akan membatalkan setelmen transaksi Obligasi. i.
Central Registry melakukan setelmen kepemilikan Obligasi dalam Sistem BER dengan mendebet rekening surat berharga
milik …
15 milik penjual Obligasi di Central Registry sebesar nominal Obligasi yang ditransaksikan untuk untung pembeli Obligasi. j.
Dalam hal saldo rekening surat berharga milik penjual Obligasi di Central Registry dan/atau saldo Rekening Giro Rupiah milik Bank pembeli Obligasi di Bank Indonesia tidak mencukupi sampai dengan pukul 17.00 WIB maka setelmen transaksi Obligasi dimaksud dinyatakan batal.
k. Dalam hal setelmen transaksi Obligasi dinyatakan batal, Central Registry mengembalikan
formulir SPPR-DVP yang
telah dicap “BATAL” dan Bagian PTPU mengembalikan SPPPDVP yang telah dicap “BATAL”. Formulir yang telah dicap “BATAL” tersebut dapat diambil 1 (satu) hari kerja setelah hari pembatalan setelmen transaksi Obligasi. l.
Pada akhir hari, Central Registry menerbitkan KPS sebagai bukti perpindahan pencatatan kepemilikan Obligasi bagi penjual Obligasi dan pembeli Obligasi.
2. Setelmen Transaksi Outright secara FoP a. Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk
oleh
Bank
Indonesia
yang
menjual
Obligasi
menyerahkan SPPR-FoP dengan menggunakan formulir BER12 sebagaimana contoh Lampiran-12 kepada Central Registry dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. b. Permohonan
setelmen
transaksi
Obligasi
sebagaimana
dimaksud pada huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Data diisi dengan lengkap dan benar; 2) Tanda tangan sesuai dengan specimen; 3) Obligasi yang ditransaksikan tidak sedang diagunkan;
4) Obligasi …
16 4) Obligasi yang ditransaksikan mempunyai sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja pada saat setelmen dilakukan. c. Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum diisi secara lengkap dan/atau salah, maka Central Registry mengembalikan kepada pihak yang mengajukan. Central Registry menerima formulir yang telah diperbaiki selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. d. Berdasarkan data formulir SPPR-FoP yang telah diinput ke dalam sistem BER, setelmen kepemilikan Obligasi akan dilakukan secara otomatis oleh sistem BER dengan mendebet rekening surat berharga penjual Obligasi di Central Registry sebesar nominal Obligasi yang ditransaksikan untuk untung pembeli Obligasi. e. Pada akhir hari, Central Registry menerbitkan KPS sebagai bukti perpindahan pencatatan kepemilikan Obligasi bagi penjual dan pembeli Obligasi. f.
Apabila sampai dengan pukul 17.00 WIB, saldo rekening surat berharga milik penjual Obligasi di Central Registry tidak mencukupi, maka setelmen transaksi Obligasi dimaksud dinyatakan batal.
g. Dalam hal setelmen transaksi Obligasi dinyatakan batal, Central Registry mengembalikan
formulir SPPR-FoP yang
telah dicap “BATAL” dan formulir tersebut dapat diambil 1 (satu) hari kerja setelah hari pembatalan setelmen transaksi Obligasi. 3. Setelmen Pemindahan Kepemilikan Lainnya Pemindahan kepemilikan dalam rangka hibah, warisan, dan pelunasan kewajiban dilakukan sesuai tata cara setelmen transaksi outright secara FoP sebagaimana dimaksud pada angka 2.
c. Setelmen …
17
C.
Setelmen Transaksi Repo 1. Bank yang menjual Obligasi, menyerahkan Surat Permohonan Perpindahan Registrasi (SPPR-Repo) kepada Central Registry dari pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan menggunakan formulir BER-13 sebagaimana contoh Lampiran-13. 2. Bank yang membeli Obligasi menyerahkan Surat Perintah Penyelesaian Pembayaran (SPPP-Repo) dengan menggunakan formulir BER-14 sebagaimana contoh Lampiran-14 kepada Bagian PTPU, dari pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. 3. Permohonan setelmen transaksi Obligasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Pengisian data lengkap dan benar; b. Tanda tangan sesuai dengan specimen; c. Obligasi yang direpokan tidak sedang diagunkan; d. Pada saat repo jatuh waktu, Obligasi yang direpokan masih mempunyai sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja. 4. Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 belum diisi secara lengkap dan/atau salah, maka Central Registry dan Bagian PTPU mengembalikan kepada pihak-pihak yang mengajukan. Central Registry dan Bagian PTPU menerima formulir yang telah diperbaiki selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. 6. Berdasarkan data formulir SPPR-Repo dan SPPP-Repo yang telah diinput ke dalam sistem BER, secara otomatis sistem akan melakukan pencocokan data. 7. Apabila data SPPR- Repo dengan SPPP- Repo telah cocok, Bagian PTPU melakukan setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS dengan
mendebet …
18 mendebet sebesar nilai transaksi Obligasi pada Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia milik Bank Pembeli Obligasi Repo, untuk untung Bank Penjual Obligasi Repo. 8. Apabila sampai dengan pukul 17.00 WIB data SPPR- Repo dengan SPPP- Repo yang telah diinput dalam sistem BER tidak cocok, maka sistem BER akan membatalkan setelmen transaksi Obligasi. 9. Central Registry melakukan Setelmen kepemilikan Obligasi Repo dalam Sistem BER dengan mendebet rekening surat berharga milik penjual Obligasi di Central Registry sebesar nominal Obligasi Repo yang ditransaksikan untuk untung pembeli Obligasi Repo. 10. Dalam hal saldo rekening surat berharga milik penjual Obligasi Repo di Central Registry dan/atau saldo Rekening Giro Rupiah milik Bank pembeli Obligasi Repo di Bank Indonesia tidak mencukupi sampai dengan pukul 17.00 WIB maka setelmen transaksi Obligasi Repo dimaksud dinyatakan batal. 11. Dalam hal setelmen transaksi Obligasi dinyatakan batal, Central Registry mengembalikan formulir SPPR- Repo yang telah dicap “BATAL” dan Bagian PTPU mengembalikan SPPP- Repo yang telah dicap “BATAL”. Formulir
yang telah dicap “BATAL”
tersebut dapat diambil 1 (satu) hari kerja setelah hari pembatalan setelmen transaksi Obligasi. 12. Pada akhir hari, Central Registry menerbitkan KPS sebagai bukti perpindahan pencatatan kepemilikan Obligasi bagi penjual Obligasi Repo dan pembeli Obligasi Repo. 13. Pada saat Repo jatuh waktu, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Bagian PTPU melakukan setelmen dana melalui sistem BIRTGS dengan mendebet Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia milik penjual Obligasi Repo sebesar nilai yang telah diperjanjikan untuk untung pembeli Obligasi Repo.
b. Central …
19 b. Central Registry melakukan setelmen kepemilikan Obligasi dalam Sistem BER dengan mendebet sebesar nominal Obligasi yang ditransaksikan pada rekening surat berharga di Central Registry milik Bank untuk untung Bank penjual Obligasi Repo. c. Dalam hal saldo rekening surat berharga milik penjual Obligasi di Central Registry dan/atau saldo Rekening Giro Rupiah milik Bank pembeli Obligasi di Bank Indonesia tidak mencukupi sampai dengan pukul 17.00 WIB maka setelmen jatuh waktu Repo dimaksud dinyatakan batal dan transaksi Obligasi Repo dinyatakan sebagai transaksi Outright. d. Pada akhir hari, Central Registry menerbitkan KPS sebagai bukti perpindahan pencatatan kepemilikan Obligasi. 14. Dalam hal pembelian kembali Obligasi Repo akan dilakukan sebelum jatuh waktu, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Terdapat kesepakatan antara penjual Obligasi Repo dengan pembeli Obligasi Repo. b. Penjual
Obligasi
Repo
dan
pembeli
Obligasi
Repo
menyampaikan surat permohonan untuk melakukan setelmen atas pembelian kembali Obligasi Repo sebelum jatuh waktu dengan menggunakan formulir BER-15 sebagaimana contoh Lampiran-15
dan
formulir
BER-16
sebagaimana
contoh
Lampiran-16, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
IV. PEMBAYARAN KUPON DAN PELUNASAN POKOK OBLIGASI A.
Tata Cara Pembayaran Kupon Saat Jatuh Waktu 1. Pembayaran kupon Obligasi didasarkan pada posisi pencatatan kepemilikan Obligasi di Central Registry pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran kupon Obligasi (T-2).
2. Central …
20 2. Central Registry dan Sub-Registry menerbitkan surat konfirmasi jatuh waktu kupon Obligasi bagi pemilik Obligasi yang tercatat pada masing-masing Registry pada akhir hari (T-2) dengan menggunakan formulir BER-17 sebagaimana contoh lampiran-17. 3. Surat konfirmasi tersebut dapat diambil di Central Registry pada 1 (satu) hari kerja sebelum jatuh waktu pembayaran kupon Obligasi (T-1). 4. Dalam hal terdapat perbedaan perhitungan kupon Obligasi antara Central Registry dengan Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, maka perbedaan tersebut wajib dilaporkan kepada Central Registry dengan menggunakan formulir BER-06 sebagaimana contoh Lampiran-06, selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB 1 (satu) hari kerja sebelum jatuh waktu pembayaran kupon (T-1). 5. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia tidak melaporkan perbedaan perhitungan kupon, maka perhitungan kupon yang dianggap final adalah perhitungan kupon pada Central Registry, kecuali ada pembuktian lain dari pihak-pihak selain Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia yang dapat diterima oleh Central Registry. 6. Bank Indonesia selaku agen pembayar melakukan pembayaran kupon saat tanggal jatuh waktu (T-0), dengan mengkredit : a.
Rekening Giro Rupiah Bank sebagai pemilik Obligasi pada Bank Indonesia; dan atau
b. Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, bagi Bank yang ditunjuk oleh Sub-Registry bukan Bank, Market Maker bukan Bank dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk untung Sub-Registry bukan Bank, Market
Maker …
21 Maker bukan Bank dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. 7. Sub-Registry melalui Bank yang ditunjuk wajib melakukan pembayaran kupon pada saat tanggal jatuh waktu (T-0) untuk untung rekening nasabah Sub-Registry yang bersangkutan.
B.
Tata Cara Pelunasan Pokok Obligasi Saat Jatuh Waktu 1. Obligasi dilunasi dengan nilai seratus persen dari jumlah nilai nominal Obligasi. 2. Pembayaran pelunasan pokok Obligasi didasarkan pada posisi pencatatan kepemilikan Obligasi di Central Registry pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran pelunasan pokok Obligasi (T-2). 3. Central Registry menerbitkan surat konfirmasi jatuh waktu pokok Obligasi untuk Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, yang tercatat pada Central Registry pada akhir hari (T-2) dengan menggunakan formulir BER17 sebagaimana contoh Lampiran-17. 4. Surat konfirmasi tersebut dapat diambil di Central Registry pada 1 (satu) hari kerja sebelum jatuh waktu pembayaran pokok Obligasi (T-1). 5. Dalam hal terdapat perbedaan perhitungan pokok Obligasi antara Central Registry dengan Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, maka perbedaan tersebut wajib dilaporkan kepada Central Registry dengan menggunakan formulir BER-06 sebagaimana contoh Lampiran-06, selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum jatuh waktu pembayaran pokok (T-1). 6. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang
ditunjuk …
22 ditunjuk oleh Bank Indonesia tidak melaporkan perbedaan perhitungan pokok jatuh waktu, maka perhitungan pokok yang dianggap final adalah yang tercatat pada Central Registry, kecuali ada pembuktian lain dari pihak-pihak selain Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia yang dapat diterima oleh Central Registry. 7. Bank Indonesia selaku agen pembayar melakukan pembayaran pokok Obligasi saat tanggal jatuh waktu (T-0), dengan mengkredit: a. Rekening Giro Rupiah Bank sebagai pemilik Obligasi pada Bank Indonesia; dan b. Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, bagi Bank yang ditunjuk oleh Sub-Registry bukan Bank, Market Maker bukan Bank dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk untung Sub-Registry bukan Bank, Market Maker bukan Bank dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. 8. Sub-Registry melalui Bank yang ditunjuk wajib melakukan pembayaran pokok Obligasi pada hari yang sama (T-0) kepada nasabah yang tercatat pada Sub-Registry. 9. Bank Indonesia akan mengumumkan jumlah Obligasi yang telah dilunasi oleh Pemerintah melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU).
C.
Tata Cara Pelunasan Pokok Obligasi Sebelum Jatuh Waktu 1. Pemerintah sebagai Penerbit Obligasi dapat melakukan pelunasan Obligasi sebelum jatuh waktu sebagaimana diatur dalam terms and conditions. 2. Tata cara pelunasan Obligasi sebelum jatuh waktu: a. Pelunasan Obligasi dilakukan Pemerintah melalui Bank Indonesia berdasarkan tanggal dan harga pasar yang telah ditetapkan Pemerintah. b. Setelmen …
23 b. Setelmen pembelian kembali oleh Pemerintah dilakukan baik secara DVP atau FoP. c. Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia yang akan menjual Obligasi sebelum
jatuh
waktu
kepada
Pemerintah,
menyerahkan
SPPR-DVP atau SPPR-FoP kepada Central Registry dengan menggunakan
formulir
BER-10
sebagaimana
contoh
Lampiran-10 atau BER-12 sebagaimana contoh Lampiran-12. d. Bank Indonesia selaku agen pembayar melakukan pembayaran pokok Obligasi pada tanggal pelunasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dengan mengkredit : 1) Rekening Giro Rupiah Bank sebagai pemilik Obligasi pada Bank Indonesia; dan 2) Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, bagi Bank yang ditunjuk oleh Sub-Registry bukan Bank dan Market Maker bukan Bank dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk untung Sub-Registry bukan Bank, Market Maker bukan Bank dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. e. Central Registry melakukan setelmen kepemilikan Obligasi dalam Sistem BER dengan mendebet sebesar nominal Obligasi yang dibeli kembali oleh Pemerintah pada rekening surat berharga milik Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihakpihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai pihak penjual Obligasi untuk untung rekening surat berharga Pemerintah. f.
Central Registry akan menghapus pencatatan Obligasi yang telah dilunasi oleh Pemerintah sebelum jatuh waktu dari rekening surat berharga Pemerintah pada tanggal pelunasan.
g. Apabila …
24 g. Apabila pelunasan sebelum jatuh waktu dilakukan, Bank yang ditunjuk oleh Sub-Registry wajib melakukan pembayaran Obligasi yang dibeli oleh Pemerintah, pada hari yang sama (T0) kepada nasabah Obligasi yang tercatat pada Sub-Registry. 3. Bank Indonesia akan mengumumkan Obligasi yang telah dibeli kembali oleh Pemerintah pada hari kerja pertama minggu berikutnya melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU).
V.
KONDISI DILUAR TANGGUNG JAWAB BANK INDONESIA Bank Indonesia sebagai Central Registry tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya transaksi dan atau kerugian yang mungkin timbul yang disebabkan antara lain namun tidak terbatas pada: 1. Keterlambatan informasi atau ketidakakuratan data yang diterima oleh Bank Indonesia mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan perintah setelmen transaksi Obligasi. 2. Ketidakmampuan atau keterlambatan pengisian dana oleh Pemerintah pada
Rekening
yang
disediakan
oleh
Bank
Indonesia
yang
mengakibatkan tidak terbayar atau keterlambatan atas pembayaran kupon atau pokok Obligasi yang jatuh waktu. 3. Keadaan bencana alam, kebakaran, banjir, tidak berfungsinya sistem kelistrikan secara nasional/regional, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru hara, revolusi, terorisme, dan berbagai gangguan alam serta kemasyarakatan lainnya yang dapat mengganggu jalannya transaksi Obligasi Pemerintah, penyelesaian administrasi dan sistem pembayaran.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/1/DPM tanggal 21 Januari 2000 perihal Tata Cara Pencatatan Kepemilikan Dan Setelmen Transaksi Obligasi Pemerintah dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan …
25 Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA
ASLIM TADJUDDIN DIREKTUR
