BAYAR
1. Pembayaran dalam tahun berjalan: a. Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 b. Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain c. Pembayaran PPh yang bersifat final 2. Pembayaran pada akhir tahun pajak (PPh Pasal 29)
Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 • Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan • Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Angsuran PPh Pasal 25 =
PPh terutang – Kredit Pajak (PPh Pasal 21, 22, 23, 24) 12
48
Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Baru • Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.
Angsuran PPh Pasal 25 =
Tarif PPh OP x (Pengh. Neto Sebulan Disetahunkan – PTKP) 12
PerMenkeu No. 255/PMK.03/2008 stdd PerMenkeu No. 208/PMK.03/2009 49
Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain •
Pemotongan PPh Pasal 21 Cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
•
Pemungutan PPh pasal 22 Cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang dan pembelian barang sangat mewah, yang dipungut oleh pihak lain.
•
Pemotongan PPh Pasal 23 Cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh pihak lain antara lain bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manjemen, jasa konsultan, dan jenis jasa lainnya.
50
Pembayaran PPh Yang Bersifat Final Antara lain: • Bunga deposito dan tabungan • Bunga obligasi dan SUN • Hadiah undian • Transaksi saham • Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan • Persewaan tanah dan/atau bangunan • Penghasilan atas usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP No. 46 Tahun 2013) Outline
51
LAPOR
Dokter wajib: - mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Masa dan Tahunan, dan - menyampaikannya ke KPP tempat terdaftar.
Media Penyampaian SPT Tahunan Pojok Pajak
KPP/KP2KP Langsung
Drop Box
Tempat lain Media Penyampaian SPT Tahunan
Mobil Pajak Kantor Pos
dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar
Perusahaan ekspedisi/kurir
e-Filing
melalui website DJP (www.pajak.go.id) khusus formulir 1770 S & 1770 SS
Batas Waktu Pelaporan Kewajiban
Tanggal Penyetoran
Tanggal Pelaporan
PPh Pasal 25
Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir *)
PPh Pasal 4 ayat (2) “Setor Sendiri”
Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir *)
PPh Pasal 29
Paling lama dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan
3 bulan setelah akhir tahun pajak
*) SSP atas pembayaran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang telah mendapat validasi NTPN, tidak perlu melaporkan SPT Masa. Outline
55
KEWAJIBAN PPh WANITA DOKTER
Kewajiban PPh (DHBL)
- Belum kawin - Hidup berpisah berdasarkan Putusan Pengadilan
Kawin
- Kawin dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan - Kawin dan memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri
Daftar
Wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atas namanya sendiri
Tidak wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
Dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atas namanya sendiri
Hitung
Penghitungan PPh terutang atas penghasilan sendiri
Penghasilan atau kerugian dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suami.
Penghitungan PPh terutang didasarkan pada penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya PPh terutang bagi isteri tersebut dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto antara suami dan isteri.
Bayar
Sebesar PPh terutang atas penghasilan sendiri
Tidak bayar (karena sudah diperhitungkan dalam penghasilan suami)
Sebesar PPh terutang bagi isteri sesuai dengan perbandingan penghasilan neto antara suami dan isteri
57
Kewajiban PPh (DHBL)
- Belum kawin - Hidup berpisah berdasarkan Putusan Pengadilan
Kawin
- Kawin dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan - Kawin dan memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri
Lapor
Lapor SPT Tahunan PPh WP OP atas namanya sendiri
Tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh WP OP-nya sendiri (cukup suaminya saja yang menyampaikan SPT Tahunan PPh)
- Wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh WP OP atas namanya sendiri terpisah dengan SPT Tahunan PPh suaminya - Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wanita kawin tersebut dalam suatu tahun pajak, tidak termasuk penghasilan anak yang belum dewasa.
Outline
- Harta dan kewajiban/utang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh adalah harta dan kewajiban yang dimiliki dan/atau dikuasai wanita kawin tersebut pada akhir tahun pajak. 58
KEWAJIBAN PERPAJAKAN LAINNYA
• Dokter yang melakukan pekerjaan bebas merupakan orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. • Pemotong pajak wajib memotong PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan. • Tata cara penghitungan mengikuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-31/PJ/2012. • Setor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kode MAP : 411121, KJS : 100 • Lapor paling lama 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir Pasal 2 PMK No. 184/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK No. 80/PMK.03/2010
• Dokter yang melakukan pekerjaan bebas wajib melaporkan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya • Setor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kode MAP : 411125, KJS : 100 • Lapor paling berikutnya
lama
tanggal
20
Pasal 2 PMK No. 184/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK No. 80/PMK.03/2010
bulan
• Dokter yang melakukan pekerjaan bebas merupakan orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong (harus ada surat penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP) • Pemotong wajib memotong PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan • Tarif = 10 % dari jumlah bruto nilai sewa dan bersifat final • Setor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (Pasal 4 ayat (2) “Pemotongan”) kode MAP : 411128, KJS : 403 • Lapor paling lama 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir Pasal 2 PMK No. 184/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK No. 80/PMK.03/2010
• Dokter yang melakukan pekerjaan bebas merupakan orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong (harus ada surat penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP) sesuai dengan KEP-50/PJ./1994. • Pemotong wajib memotong PPh pasal 23 atas sewa selain tanah dan/atau bangunan. • Tarif = 2% dari jumlah bruto nilai sewa dan bersifat tidak final. • Setor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kode MAP : 411124, KJS : 100 • Lapor paling lama 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir. Outline
Pasal 2 PMK No. 184/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK No. 80/PMK.03/2010
CONTOH PENGHITUNGAN PPh DOKTER
“ Contoh penghitungan kewajiban PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dokter yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan (sebagai pegawai), pekerjaan bebas, dan penghasilan dari istri yang bekerja”
1.
Nama
Dokter Riko Jaya
2.
Alamat
Jalan Cimahpar No. 404 Bogor
3.
Jabatan
Wakil Direktur Rumah Sakit Mawar
4.
Status/Tanggungan
Kawin/3 Anak
5.
NPWP
06.234.567.8-404.000
6.
Masa Kerja
Januari – Desember 2016
Ilustrasi
Membayar zakat melalui Badan amil Zakat sebesar Rp16.500.000,00. Menyetor angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari sampai dengan Maret 2016 masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 dan untuk bulan April sampai Desember 2016 masing-masing sebesar Rp3.500.000,00. Telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma ke KPP tempat terdaftar pada tanggal 27 Maret 2016 dan berdasarkan pencatatannya diketahui bahwa peredaran bruto selama tahun 2016 kurang dari Rp4.800.000.000,00, sehingga memenuhi syarat untuk menghitung penghasilan neto atas pekerjaan bebasnya menggunakan norma (Besarnya norma untuk profesi dokter yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah Bogor berdasarkan PER-17/PJ./2015 adalah 50%). Istri dr. Riko Jaya, Melisa, bekerja pada PT Aman Sentosa. Untuk kepentingan pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT Aman Sentosa, Melisa menggunakan NPWP suami (06.234.567.8-404.999).
Ilustrasi
Ilustrasi Perincian Penghasilan Bruto atas Pekerjaan Bebas berupa praktik dokter
Peredaran bruto tersebut merupakan jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik dr. Riko di RS Melati dan klinik pribadi
Ilustrasi
Penghasilan Melisa, istri dr. Riko Jaya (Rp) 1 Penghasilan neto (gaji, tunjangan, bonus) sebagai kepala bagian keuangan PT Aman Sentosa (sesuai formulir 1721-A1) setelah dikurang biaya jabatan Rp6.000.000,00 dan iuran pensiun Rp6.000.000,00 2 Penghasilan Lainnya: a. Hadiah undian berupa uang tunai dari Bank Jaya b. Bunga Deposito dari Bank Jaya
468.000.000
100.000.000 2.000.000
Ilustrasi
PPh yang telah dipotong Pemotong Pajak (didasarkan pada bukti Pemotongan PPh, Rp ) 1
PPh Pasal 21 dr. Riko Jaya atas penghasilan sebagai wakil direktur Rumah Sakit Mawar
18.400.000
2
PPh Pasal 21 dr. Riko Jaya atas penghasilan dari praktik dokter di Rumah Sakit Melati
25.000.000
3
PPh Pasal 21 Melisa atas penghasilan sebagai Kepala Bagian Keuangan PT Aman Sentosa
73.500.000
4
PPh Pasal 21 dr. Riko Jaya sebagai narasumber Talkshow
125.000
5
PPh Pasal 21 dr. Riko Jaya sebagai narasumber seminar
125.000
6
PPh Pasal 23 atas royalti
7
Pajak Penghasilan yang bersifat final (Pasal 4(2)) :
1.500.000
a.
bunga tabungan dr. Riko Jaya dari Bank Abadi
200.000
b.
persewaan ruko dengan PT Asri
10.000.000
c.
hadiah undian Melisa
25.000.000
d.
bunga deposito Melisa dari Bank Jaya
400.000
Ilustrasi
No 1 2 3 4 5 6 7 8
Uraian Aset Rumah Tanah Mobil Mobil Tabungan di Bank Abadi Deposito di Bank Jaya Ruko di Jl. Pemuda 25 Sepeda Motor
Nilai Perolehan (Rp)
600.000.000 400.000.000 182.000.000 220.000.000 100.000.000 35.000.000 400.000.000 13.750.000
Tahun Perolehan 2006 2010 2010 2011 2009 2012 2010 2007
Penghitungan PPh terutang dr. Riko Jaya Tahun Pajak 2016 1. Penghasilan Netto dari : a. kegiatan usaha dan pekerjaan bebas 1) Praktek di Rumah Sakit Melati 2)
50% x Rp. 300.000.000 Praktek di klinik pribadi
Rp. 150.000.000
50% x Rp. 275.000.000 Rp. 137.500.000 Penghasilan netto dari usaha dan pekerjaan bebas b. pekerjaan Wakil Direktur Rumah Sakit Mawar c. dalam negeri lainnya 1) Hadiah/imbalan dari PT Pharma Rp. 15.000.000 2) Hadiah/imbalan dar PT Kuat 5.000.000 3) Keuntungan dari penjualan logam mulia 50.000.000 4) Royalti dari PT Oke 10.000.000 5) Narasumber Talkshow 5.000.000 6) Narasumber Seminar 5.000.000 Penghasilan netto dalam negeri lainnya Jumlah Penghasilan Netto
Rp. 287.500.000 Rp. 228.000.000
Rp.
90.000.000 605.500.000
2. Zakat
Rp.
16.500.000
3. Kompensasi Kerugian
Rp.
-
Rp.
72.000.000
5. Penghasilan Kena Pajak
Rp.
517.000.000
6. PPh Terutang
Rp.
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) Wajib Pajak sendiri
54.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin
4.500.000
Tambahan untuk 3 orang tanggungan
13.500.000
Jumlah PTKP
a.
5%
X
Rp.
50.000.000
=
2.500.000
b.
15%
X
Rp.
200.000.000
=
30.000.000
c.
25%
X
250.000.000
=
62.500.000
d.
30%
X
17.000.000
=
5.100.000
PPh yang terutang
Rp.
100.100.000
7. Kredit Pajak a. PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain : PPh Pasal 21 dan 23 (sesuai bukti potong) 1)
Bukpot 1721 A1 dari RS Mawar
24.340.000
2)
Bukpot PPh dari praktik di RS Melati
15.625.000
3)
Bukpot PPh Pasal 21 honor pembicara talkshow
125.000
4)
Bukpot PPh Pasal 21 honor pembicara seminar
125.000
5)
Bukpot PPh Pasal 23 royalti
Jumlah PPh yang dipotong/dipungut pihak lain
1.500.000 41.715.000
b. PPh yang dibayar sendiri Angsuran PPh Pasal 25 Jumlah kredit pajak PPh yang kurang dibayar/PPh 8. Pasal 29
37.500.000 Rp.
79.215.000
Rp.
20.885.000
Pengitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2017 1. Penghasilan Netto Jumlah Penghasilan Netto
Rp.
605.500.000
Penghasilan Netto tidak teratur 1) Hadiah/imbalan dari PT Pharma 2) Hadiah/imbalan dar PT Kuat 3) Keuntungan dari penjualan logam mulia
15.000.000 5.000.000 50.000.000
4)
Narasumber Talkshow
5.000.000
5)
Narasumber seminar
5.000.000
Jumlah Penghasilan Netto tidak teratur
80.000.000
Jumlah Penghasilan Netto teratur
525.500.000
2. Zakat
16.500.000
3. Kompensasi kerugian 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3 Wajib Pajak sendiri Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin Tambahan untuk 3 orang tanggungan Jumlah PTKP 5. Penghasilan Kena Pajak
54.000.000 4.500.000 13.500.000 72.000.000 437.000.000
6. PPh terutang a.
5% X
Rp.
50.000.000
=
2.500.000
b.
15% X
Rp.
200.000.000
=
30.000.000
c.
25% X
Rp.
187.000.000
=
46.750.000
d.
30% X
Rp.
-
-
PPh terutang
79.250.000
7. Kredit Pajak PPh Pasal 21 dan 23 (sesuai bukti potong) 1)
Bukpot 1721 A1 dari RS Mawar
24.340.000
2)
Bukpot PPh dari praktik di RS Mawar
15.625.000
3)
Bukpot PPh Pasal 21 honor pembicara talkshow
125.000
4)
Bukpot PPh Pasal 21 honor pembicara seminar
125.000
5)
Bukpot PPh Pasal 23 royalti
Jumlah kredit pajak PPh Pasal 21 dan 23 8. PPh yang kurang dibayar
1.500.000 41.715.000 37.535.000
9. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2017 1/12 X
Rp.
37.535.000
2.848.750
Penghasilan Melisa tidak perlu digabung dengan penghasilan suaminya, dr. Riko Jaya, karena: - penghasilan Melisa hanya dari satu pemberi kerja, dan - atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh oleh pemberi kerja yang bersangkutan.
a. telah dipotong PPh Final oleh pemberi penghasilan: - persewaan ruko dengan PT Asri, - bunga tabungan dari Bank Abadi, - hadiah undian dari Bank Jaya, dan - bunga deposito dari Bank Jaya,
b. tidak dipotong PPh Final oleh pemberi penghasilan: - persewaan kamar kos-kosan (indekos),
tidak diperhitungkan dalam menghitung PPh Terutang Tahunan, namun wajib dilaporkan pada SPT Tahunan 1770 lampiran III.
dr. Riko Jaya wajib membayar sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
1. melakukan pencatatan atas semua penghasilan yang diterima; 2. menghitung jumlah PPh terutang atas penghasilan yang diterima selama tahun 2016; 3. menyetor kekurangan pembayaran PPh (PPh Pasal 29) menggunakan Billing system sebesar Rp20.885.000,00 ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan sebelum pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi; 4. melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2016 paling lambat tanggal 31 Maret 2017; 5. menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma ke KPP tempat terdaftar (apabila dr. Riko masih memilih untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung PPh terutang Tahun 2017 atas pekerjaan bebas yang dilakukan); 6. melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp2.848.750,00 untuk tiap masa pajak tahun 2017 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
“ Contoh penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dokter atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh bersifat final”
dr. Riko Jaya pada contoh kasus 1 membuka apotik di klinik pribadinya Apotik mulai beroperasi tanggal 10 Januari 2016 Peredaran bruto apotik selama Tahun 2016: Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah
Peredaran Bruto 50.000.000 65.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000 68.000.000 55.000.000 65.000.000 52.000.000 75.000.000 55.000.000 60.000.000 725.000.000
Peredaran bulan Januari 2016 yang disetahunkan = 12 x Rp50.000.000,00 = Rp600.000.000,00 Peredaran bruto usaha apotek yang disetahunkan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 Dengan demikian, pada tahun 2016, penghasilan dari usaha apotek tersebut termasuk dalam kriteria penghasilan yang dikenai PPh bersifat final (PP No. 46 Tahun 2013) Tarif PPh final adalah 1% dikalikan peredaran bruto apotek tiap bulan.
Penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas usaha apotek dr. Riko untuk masa Januari sampai dengan Desember 2016 adalah sebagai berikut: Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah
Peredaran Bruto Tarif 50.000.000 1% 65.000.000 1% 55.000.000 1% 60.000.000 1% 65.000.000 1% 68.000.000 1% 55.000.000 1% 65.000.000 1% 52.000.000 1% 75.000.000 1% 55.000.000 1% 60.000.000 1% 725.000.000
PPh Ps 4 ayat (2) final 500.000 650.000 550.000 600.000 650.000 680.000 550.000 650.000 520.000 750.000 550.000 600.000 7.250.000
1.
Melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final setiap masa pajak dengan Billing System ke Kantor Pos/bank yang ditunjuk Menteri Keuangan atau melalui ATM)*, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2.
Dalam hal: a. telah mendapat validasi NTPN, atau b. telah menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) berupa cetakan struk ATM, dr. Riko tidak perlu melakukan pelaporan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) ke KPP.
3.
Pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final oleh dr. Riko tidak perlu diperhitungkan kembali dalam menghitung PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh OP, namun tetap dilaporkan rincian PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final pada lampiran III SPT 1770. )* = ATM Bank BRI, BCA, BNI atau Bank Mandiri
“ Contoh penghitungan dan pengisian SPT Tahunan PPh atas kewajiban PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dokter yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan (sebagai PNS) dan pekerjaan bebas”
1.
Nama
dr. Budiman Jaya
2.
Alamat
Jalan Sakti No. 18 Bogor
3.
Jabatan
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Negeri X di Bogor
4.
Pangkat/Golongan
Pembina / IV a
5.
Status/Tanggungan
Kawin/2 Anak
6.
NPWP
48.999.666.2-404.000
7.
Masa Kerja
Januari – Desember 2016
Ilustrasi A. Dari Pemberi Kerja: Penghasilan dari profesi Dosen Fakultas Kedokteran di Universitas X sudah dipotong oleh pemberi kerja B. Dari pekerjaan bebas: Dr. Budiman juga membuka praktik dokter dengan omzet sebesar Rp 100.000.000. Norma Penghitungan Penghasilan Netto yang diperkenankan untuk usaha tersebut adalah sebesar 50% (PER-17/PJ./2015) C. Dari Harta: Bunga Deposito dari Bank Mandiri Rp 10.000.000. D. Penghasilan Lain-lain: 1.
dr. Budiman juga mendapatkan honorarium sebagai Tim Penyusun Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah di Kementerian Kesehatan dan atas penghasilan tersebut telah dipotong pajak.
2.
dr. Budiman juga mendapatkan honorarium sebagai Pembicara Ahli Acara Bimbingan Teknis Kesehatan di Kementerian Kesehatan dan atas penghasilan tersebut telah dipotong pajak.
3.
dr. Budiman juga mendapatkan honorarium sebagai Narasumber Seminar yang diselenggarakan oleh media swasta dan atas penghasilan tersebut telah dipotong pajak.
4.
Menerima warisan dari orang tua berupa perhiasan senilai Rp50.000.000 pada tahun 2016.
Ilustrasi
A. Angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar selama tahun 2016 sebesar Rp750.000; B. PPh Pasal 21 yang telah dipotong pemberi kerja (Universitas Negeri X) sebesar Rp1.351.775; C. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja lainnya (Media Kesehatan) sebesar Rp1.500.000.
Data Wajib Pajak Tahun 2016 1.
Rumah yang ditempati dibeli tahun 1990 dengan harga Rp 50.000.000;
2.
Mobil Toyota Kijang tahun 1990 dibeli tahun 1999 dengan Harga Perolehan Rp60.000.000;
3.
Mobil Toyota Avanza di beli tahun 2010 dibeli kredit dengan harga Rp 100.000.000 melalui lembaga pembiayaan Oto Multi Finance;
4.
Tanah di Jalan Ceger No. 12, Tangerang, luas tanah (500m2) dibeli tahun 2000 dengan harga Rp. 600.000.000;
5.
Deposito di Bank Mandiri cabang Senayan semenjak tahun 1999 sejumlah Rp150.000.000 dengan bunga per tahun Rp 10.000.000. PPh final atas bunga deposito telah dipotong oleh Bank Mandiri (tarif PPh atas bunga deposito sebesar 20%);
6.
Perhiasan senilai Rp50.000.000 pada tahun 2016 (warisan);
7.
Pinjaman kepada Lembaga Leasing Oto Multi Finance Tahun 2012 sejumlah Rp. 104.000.000 (selama 5 tahun) dengan sisa pinjaman pada akhir tahun 2016 sebesar Rp 20.000.000.
PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2016 (Formulir 1721-A2) : Gaji pokok Rp 78.453.200 Tunjangan istri/suami
:
Rp
7.845.320
Tunjangan anak
:
Rp
3.138.128
Tunjangan struktural/fungsional
:
Rp
11.760.000
Rp
2.786.400
Tunjangan beras Tunjangan lain-lain
:
Rp
Penghasilan Bruto
- (+) = Rp
Pengurangan : - Biaya Jabatan 5% x Rp. 103.983.048
:
Rp
5.199.152
*)
- Iuran Pensiun
:
Rp
4.248.241
**)
IURAN PENSIUN = 4.75% x (Gaji Pokok+Tunjangan Keluarga) = 4.75% x 89.436.648
Penghasilan Neto
= Rp = Rp
103.983.048 BIAYA JABATAN = 5% x Penghasilan Bruto (Maksimal : 6.000.000/Th, 500.000/Bln
9.447.393 (-) 94.535.655
= Rp
Penghasilan Neto
94.535.655
PTKP ( K/2 ) - Wajib Pajak
:
Rp
54.000.000
- Status Kawin
:
Rp
4.500.000
- Anak 2 orang @ Rp 2.025.000
:
Rp
9.000.000 (+) = Rp
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak
Rp Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang
5 % x Rp 27.035.500
PPh Telah Dipotong PPh yang kurang atau lebih dibayar *)
**)
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak adalah Ribuan Penuh (000) untuk mendapatk an, menagih,
67.500.000 (-) 27.035.655
= Rp
27.035.500
= Rp
1.351.775
= Rp
1.351.775 (-) NIH IL
Biaya jabatan yaitu biaya dan memelihara penghasilan sebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah mak simum sebesar Rp 6.000.000,setahun atau Rp 500.000,- sebulan. Iuran pensiun sebesar 4,75 % x (gaji pok ok +tunjangan k eluarga)
Dr. Budiman Jaya juga mendapatkan honorarium sebagai Tim Penyusun Materi Pembahasan Rancangan Peraturan 1 Pemerintah di Kementerian Kesehatan sebesar Rp 2.000.000 dan bendahara telah melakukan pemotongan PPh Final sesuai ketentuan yaitu 15%. ( Bukti Pemotongan PPh Nomor : BP21-02/VI/2016 Tanggal 15/06/2016) Dr. Budiman Jaya juga mendapatkan honorarium sebagai Pembicara Ahli Acara Bimbingan Teknis Kesehatan di 2 Kementerian Kesehatan sebesar Rp 4.000.000 dan bendahara telah melakukan pemotongan PPh Final sesuai ketentuan yaitu 15%. (Bukti Pemotongan PPh 21 Final Nomor : BP21-10/IX/2016 Tgl10/09/2016) Dr. Budiman Jaya juga mendapatkan honorarium sebagai Narasumber Seminar yang diselenggarakan oleh salah satu 3 media sebesar Rp60.000.000 dan telah melakukan pemotongan PPh 21 sesuai ketentuan Pasal 17. (Bukti Pemotongan PPh 21 Non Final Nomor : BP21-05/RT/X/2016 Tanggal 29/10/2016).
Honorarium
Instansi Pemotong Pajak/ NPWP
Penghasilan Bruto
PPh 21 FINAL + NON FINAL
Nomor & Tanggal Bukti Potong
Juni 2016
Kemenkes ( 00.094.420.1.061.000)
Rp 2.000.000
Rp 300.000
BP21-02/VI/2016 ( 15/06/2016)
September 2016
Kemenkes ( 00.094.420.1.061.000)
Rp 4.000.000
Rp 600.000
BP21-10/IX/2016 ( 10/09/2016)
Oktober 2016
Media Kesehatan (01.090.209.1.014.000)
Rp60.000.000
Rp 1.500.000
Rp 66.000.000
Rp 2.400.000
Jumlah Total
BP21-05/RT/X/2016 (29/10/2016)
