PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 06 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG Menimbang

: a. bahwa

dalam upaya pengoptimalisasian pengelolaan dan pelayanan penyediaan fasilitas kekayaan Daerah serta upaya pemeliharaan fasilitas sebagai langkah peningkatan mutu pelayanan kekayaan Daerah, diperlukan perubahan tarif retribusi yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian ;

b. bahwa untuk melaksanakan perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan dalam Peraturan Daerah . Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PERDA / HUKUM / AGN / 2004

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) ; Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ; Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ; Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ; Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana 1

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19.

20.

( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001, tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan ProdukProduk Hukum Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 06 Tahun 1999, tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 50 Tahun 2002 ; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002 . Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 06 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH .


2

Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 06 Tahun 1999, tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 September 1999 Nomor : 974.35 – 1044 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 25 September 1999 Nomor 05 Tahun 1999 seri B sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 50 Tahun 2002, diubah untuk kedua kalinya dengan menambahkan ketentuan pada Bab VI Pasal 8 , sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : 1. Pemakaian tanah permanen dan tidak permanen : a. Untuk pemakaian tanah permanen sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah ) setiap meter persegi setiap bulan ; b. Untuk pemakaian tanah tidak permanen sebesar Rp. 1.000,00 ( seribu rupiah ) setiap meter persegi setiap kali pakai ; 2. Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame : a. Reklame Papan atau Billboard sebesar Rp. 4.000,00 ( empat ribu rupiah ) setiap meter persegi atau bagiannya setiap bulan ; b. Reklame kain atau spanduk sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) setiap meter persegi atau bagiannya setiap bulan ; 3. Pemakaian tanah untuk rumah / bangunan dan tenda / terop : a. Untuk rumah permanen sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah ) setiap meter persegi setiap tahun ; b. Untuk rumah semi permanen sebesar Rp. 300,00 ( tiga ratus rupiah ) setiap meter persegi setiap tahun ; c. Untuk rumah sederhana sebesar Rp. 150,00 ( seratus lima puluh rupiah ) setiap meter persegi setiap tahun ; d. Untuk Tenda / terop sebesar Rp. 300,00 ( tiga ratus rupiah ) setiap meter persegi sekali pasang ; e. Untuk tempat jemuran, penimbunan barang dan bahan lainnya sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah ) setiap meter persegi setiap tahun ; f. Untuk pembuatan jembatan diatas saluran sebesar Rp. 200,00 ( dua ratus rupiah ) setiap meter persegi setiap tahun .


3

4. Pemakaian Tanah untuk pertanian : a. Tanah Kelas I sebesar Rp. 100,00 ( seratus rupiah ) setiap meter persegi setiap tahun . b. Tanah Kelas II sebesar Rp. 50,00 ( lima puluh rupiah ) setiap meter persegi setiap tahun ; 5. Pemakaian Tanah untuk Budidaya Ikan : a. Budidaya Ikan ( kolam ) tradisional sebesar Rp. 50,00 ( lima puluh rupiah ) setiap meter persegi setiap tahun ; b. Budidaya Ikan ( kolam ) secara intensif sebesar Rp. 100,00 ( seratus rupiah ) setiap meter persegi setiap tahun ; 6. Pemakaian Tanah untuk Budidaya Udang : a. Budidaya Udang ( tambak ) tradisional sebesar Rp. 100,00 ( seratus rupiah ) setiap meter persegi setiap tahun ; b. Budidaya Udang ( tambak ) secara intensif sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah ) setiap meter persegi setiap tahun ; 7. Pemakaian Tanah Eks Bengkok Kelurahan : a. Tanah Sawah Kelas I sebesar Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) setiap hektar setiap tahun ; b. Tanah Sawah Kelas II sebesar Rp. 2.750.000,00 ( dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap hektar setiap tahun ; c. Tanah Sawah Kelas III sebesar Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) setiap hektar setiap tahun ; 8. Pemakaian Tanah Tegalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten : a. Tanah Tegalan Kelas I sebesar Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap hektar setiap tahun ; b. Tanah Tegalan Kelas II sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) setiap hektar setiap tahun ; 9. Pemakaian Rumah Dinas : a. Rumah Dinas di wilayah Ibu Kota Kabupaten sebesar Rp. 1.500,00 ( seribu lima ratus rupiah ) setiap meter persegi setiap tahun ; b. Rumah Dinas di wilayah Ibu Kota Kecamatan sebesar Rp. 750,00 ( tuju ratus lima puluh rupiah ) setiap meter persegi setiap tahun ; c. Rumah Dinas di wilayah Pedesaan sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah ) setiap meter persegi setiap tahun ; 10. Pemakaian Kendaraan / Alat - alat Berat : a. Mesin Gilas jalan untuk pemakaian setiap hari ( pukul 07.00 s / d 15.00 ) : PERDA / HUKUM / AGN / 2004

4

1. Berat kurang dari 6 ( enam ) Ton sebesar Rp. 50.000,00 ( lima puluh lima ribu rupiah ) ; 2. Berat 6 ( enam ) sampai dengan 8 ( delapan ) Ton sebesar Rp. 70.000,00 ( tujuh puluh ribu rupiah) ; 3. Berat 9 ( sembilan ) sampai dengan 10 ( sepuluh ) Ton sebesar Rp. 75.000,00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) ; 4. Berat 11 ( sebelas ) sampai dengan 12 ( dua belas ) Ton sebesar Rp. 80.000,00 ( delapan puluh ribu rupiah ) ; b. Exavator dan Tronton : 1. Exavator : a. Untuk tiga jam pertama sebesar Rp. 375.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ; b. Untuk setiap jam selanjutnya sebesar Rp. 125.000,00 ( seratus dua puluh lima ribu rupiah ) ; 2. Tronton : a. Untuk setiap pengiriman dalam wilayah Kabupaten, sebesar Rp. 75.000,00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) ; b. Untuk setiap pengiriman di luar wilayah Kabupaten, sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) . c. Untuk penggunaan Mesin jenis lain setiap jam : 1. Wheel Loader 95 HP sebesar Rp. 30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah ) ; 2. Motor Grader 110 HP sebesar Rp. 40.000,00 ( empat puluh ribu rupiah ) ; 3. Dump Truck 3,5 M3 sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) ; 4. Aspalt Sprayer 200 Ltr sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu lima ratus rupiah ) ; 5. Vibrator Mixer 200 Kg sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ; 6. Vibrator Rammer 200 Kg sebesar Rp. 6.000,00 ( enam ribu rupiah ) ; 7. Vibrator Plate Tamper 200 Kg sebesar Rp. 6.000,00 ( enam ribu rupiah ) ; 8. Vibrator Roller 500 Kg sebesar Rp. 6.000,00 ( enam ribu rupiah ) ; 9. Beton Moelen 0,25 M3 sebesar Rp. 4.000,00 ( empat ribu rupiah ) ; 10. Air Compressor sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ; 11. Water Pump Ø 4 sebesar Rp. 6.000,00 ( enam ribu rupiah ) ; 12. Genset 3 KVA sebesar Rp. 6.000,00 ( enam ribu rupiah ) ; 13. Theodolite sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ; 11. Pemakaian / Penggunaan 1 ( satu ) unit Hand Traktor sebesar Rp. 400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah ) per bulan. PERDA / HUKUM / AGN / 2004

5

12. Pemakaian / Penggunaan Jalan Kabupaten : a. Penggunaan Jalan 1. Penggunaan jalan bagi kendaraan Pick Up dan sejenisnya untuk 1 ( satu ) kali sehari sebesar Rp. 1.000,00 ( seribu rupiah ) ; 2. Penggunaan jalan bagi kendaraan Truck dan sejenisnya untuk 1 ( satu ) kali sehari sebesar Rp. 1.500,00 ( seribu lima ratus rupiah ) ; 3. Penggunaan jalan bagi kendaraan Truck Gandeng, Trailer dan sejenisnya untuk 1 ( satu ) kali sehari sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; 4. Penggunaan jalan tertentu 1 ( satu ) kali sehari termasuk penggunaan jalan pada Rambu - rambu larangan sebesar Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah ) ; Pembayaran Retribusi tersebut, dikenakan bagi kendaraan yang bermuatan . b. Penutupan Jalan di wilayah Kabupaten Lumajang dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) satu kali kegiatan satu hari ; 13. Pemakaian dan pemanfaatan tempat tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah setiap tahun : a. Ranu Pakis untuk budidaya ikan setiap meter persegi secara tradisional sebesar Rp. 200,00 ( dua ratus rupiah ) secara intensif sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah ) b. Ranu Bedali untuk budidaya ikan setiap meter persegi secara tradisional sebesar Rp. 200,00 ( dua ratus rupiah ) secara intensif sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah ) c. Rowo Sumo untuk budidaya ikan setiap meter persegi secara tradisional sebesar Rp. 200,00 ( dua ratus rupiah ) secara intensif sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah ) ; d. Rowo Kancu untuk budidaya ikan setiap meter persegi secara tradisional sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah ) secara intensif sebesar Rp. 300,00 ( tiga ratus rupiah ) ; e. Sungai dan saluran irigasi untuk budidaya ikan setiap meter persegi secara tradisional sebesar Rp. 200,00 ( dua ratus rupiah ), secara intensif sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah ) ; f. Perairan umum lainnya untuk budi daya ikan setiap meter persegi secara tradisional sebesar Rp. 100,00 ( seratus rupiah ), secara intensif sebesar Rp. 300,00 ( tiga ratus rupiah ) . 14. Pemakaian dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana pada Kawasan Wonorejo Terpadu, sebagai berikut : a. Monoreal sebesar Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah ) setiap orang ; b. Bom – bom Car, sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah ) setiap orang ; c. Sarana Penunjang berupa fasilitas Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor, untuk : PERDA / HUKUM / AGN / 2004

6

1. Kendaraan Roda 4 ( empat ), sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah ) setiap Kendaraan ; 2. Kendaraan Roda 2 ( dua ), sebesar Rp. 1.000,00 ( seribu rupiah ) setiap Kendaraan . Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang . Ditetapkan di L u m a j a n g pada tanggal 16 Juni 2004 BUPATI LUMAJANG

H. ACHMAD FAUZI

Diundangkan di Lumajang Pada tanggal 17 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH Pembina Utama Muda NIP : 510 058 267 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2004 SERI C NOMOR 06


7

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 06 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan lagi, sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan . Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan pelaksanaan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 jo, Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 06 Tahun 1999, tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau kembali dan disesuaikan tarip Retribusinya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini . II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal

I dan Pasal II

:

Cukup Jelas .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2004 NOMOR 34


8

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Recommend Documents