PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA KECAMATAN DONOROJO DESA TULAKAN Jl. Raya Tulakan No. 40 Donorojo Telp. ( JEPARA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA KECAMATAN DONOROJO

DESA TULAKAN Jl. Raya Tulakan No. 40 Donorojo Telp. (02910 579432

JEPARA 594545

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO

BAB I PENDAHULUAN Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan : Menyelenggarakan Pemerintahan

Desa,

melaksanakan

pembangunan

Desa,

pembinaan

kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut juga memberikan mengenai pengaturan desa yang bertujuan : a).

memberikan pengakuan dan

penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentunknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,

b).

memberikan

kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, c). melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, d). mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk mengembangan

potensi

dan

Aset

Desa

guna

kesejahteraan

bersama,

e). membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, f). meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan

umum, g). meningkatkan

ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, h). memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan i). memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Untuk terwujudnya pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa dan juga untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik 1

Indonesia yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Petinggi mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan menginformasikan LPPD kepada masyarakat. Laporan tersebut dimaksudkan

sebagai salah satu bahan untuk

melakukan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan Bupati terhadap desa. Dengan

terbitnya

Undang-Undang

Nomor

6

Tahun

2014,

Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka hubungan kerja antara Petinggi dengan BPD adalah hubungan kesetaraan dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kondisi

tersebut

menjadi landasan terbentuknya checks and balance yang lebih seimbang antara Petinggi dan BPD. Dalam kaitan

hubungan tersebut maka Petinggi pada setiap akhir tahun

berkewajiban menyampaikan LKPP kepada BPD, dan sebagai Petinggi yang dipilih oleh rakyat, maka Petinggi tersebut berkewajiban pula menginformasikan LPPDesa yang

telah

dilaksanakan

kepada

masyarakat

sebagai

perwujudan

adanya

transparansi dan akuntabilitas Petinggi kepada rakyat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pemerintah Desa juga merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten, maka Petinggi juga berkewajiban untuk menyampaikan LPPDesa kepada Bupati pada setiap akhir tahun, dimana laporan ini akan

dijadikan

sebagai

bahan

untuk

melakukan

evaluasi

penyelenggaran

Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan Bupati terhadap Desa. Karena Tahun Anggaran 2015 telah selesai, Petinggi membuat LKPP Akhir Tahun Anggaran yang merupakan proses kegiatan pelaporan Petinggi kepada rakyat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan–peraturan desa termasuk APBDes. Untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang–undangan tersebut diatas, maka bersama ini kami disampaikan LPPD Akhir Tahun Anggaran 2015 Petinggi Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, sebagai berikut :

2

A. DASAR HUKUM Dasar

hukum

disusunnya

LPPD

Petinggi

Tulakan,

Kecamatan

Donorojo, Akhir Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa; 6.

Peaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

66

Tahun

2007

tentang

Perencanaan Pembangunan Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;; 12. Peraturan

Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 14. Peraturan

Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pembentukan Peraturan Desa;

3

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa; 16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 tahun 2007 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi; 17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 18. Peraturan Desa Tulakan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tulakan Tahun 2015.

B. GAMBARAN UMUM DESA 1. KONDISI GEOGRAFIS Desa Tulakan sebagai salah satu desa di wilayah Kecamatan Donorojo terletak di sebelah Timur Laut Kota Jepara yang berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatasan dengan

: Desa Banyumanis

Sebelah Timur berbatasan dengan

: Desa Blingoh

Sebelah Selatan berbatasan dengan

: Desa Jlegong dan Desa Kelet

Sebelah Barat berbatasan dengan

: Desa Bandungharjo

Jarak Desa Tulakan ke Ibu Kota Kecamatan Donorojo yaitu + 0,5 km dapat ditempuh dengan waktu + 5 menit apabila menggunakan kendaran bermotor. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Jepara sejauh + 42 km dengan jarak tempuh + 60 menit apabila ditempuh dengan kendaraan bermotor. Dipandang dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut, wilayah Desa Tulakan terletak mulai dari 50 m sampai dengan 350 m. Luas wilayah Desa Tulakan tercatat + 1532.998 Ha, dengan perincian penggunaan lahan sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 1 Perincian Penggunaan Lahan Desa Tulakan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

JENIS PENGGUNAAN TANAH Perumahan dan Permukiman Sawah : - Teknis - Setengah Teknis - Sederhana Perkebunan : - Negara - Rakyat Pertanian tanah kering & ladang atau tadah hujan Hutan Negara Danau / Rawa

JUMLAH (Ha) 372,971 158,095 450,000 66,000 488,699 152,200 4

7. 8. 9. 10. 11.

Tanah Tandus Padang Ilalang Pegunungan Pangonan Lian-lain

181,853 Sumber : Profil Desa Tahun 2015

Desa Tulakan secara administratif dibagi menjadi : 1. 5 (lima) Dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Winong, Dusun Ngemplak, Dusun Drojo dan Dusun Pejing. Dusun Krajan hanya meliputi Dukuh Krajan, Dusun Winong meliputi Dukuh Winong, Dukuh Dung Pucung dan Dukuh Dunggayam, Dusun Ngemplak meliputi Dukuh Ngemplak, Dukuh Tanggulasi dan Dukuh Kedondong, Dusun Drojo meliputi Dukuh Drojo, Dukuh Janggleng, Dukuh Purworejo dan Dukuh Slempung, Dusun Pejing meliputi Dukuh Pejing dan Dukuh Sonder. 2. 10 (sepuluh) Rukun Warga (RW) yaitu RW I dan II Dusun Krajan, RW III dan IV Dusun Winong, RW V dan VI Dusun Ngemplak, RW VII dan VIII Dusun Drojo dan RW IX dan X Dusun Pejing. 3. 54 (lima puluh empat) Rukun Tetangga (RT) yaitu : - RT 01,02,03,04,05,06 dan 07 RW I (Dukuh Krajan sebelah Timur Jalan PUK) - RT 01,02,03,04,05,06 dan 07 RW II (Dukuh Krajan sebelah Barat jalan PUK) - RT 01,02,03,04 dan 05 RW III (Dukuh Dunggayam) - RT 01,02,03 dan 04 RW IV (Dukuh Winong dan Dung Pucvung) - RT 01,02,03,04,05 dan RT 06 RW V (Dukuh Ngemplak dan Tanggulasi) - RT 01,02,03,04 dan 05 RW VI (Dukuh Kedondong) - RT 01,02,03,04,05,06 dan 07 RW VII (Dukuh Janggleng dan Drojo) - RT 01,02,03,04 dan 05 RW VIII (Dukuh Purworejo dan Slempung) - RT 01,02,03, dan 04 RW IX (Dukuh Pejing) - RT 01,02,03 dan 04 RW X (Dukuh Sonder dan Pejing). Kemudian secara topografi Desa Tulakan dapat dibagi dalam 2 (Dua) wilayah, yaitu wilayah dataran rendah di bagian Barat dan wilayah dataran tinggi di bagian Timur. Menurut klasifikasinya Desa Tulakan termasuk kategori Desa Maju. Adapun letak Desa Tulakan dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Gambar 1 5

PETA DESA TULAKAN

1. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS Berdasarkan data adminitrasi desa, Penduduk Desa Tulakan pada tahun 2015, berjumlah 13.851 jiwa terdiri dari : penduduk berjenis kelamin lakilaki 6.956 jiwa dan perempuan 6.895 jiwa. Jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Dukuh Janggleng sebanyak 363 jiwa, dan terbanyak terdapat di Dukuh Krajan sebanyak 3.833 jiwa. Adapun mata pencaharian penduduk Desa Tulakan sebagian besar adalah Buruh Petani, kemudian Petani sendiri dan Buruh bangunan serta sebagian kecil Nelayan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di

bawah ini : Tabel 2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tulakan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

MATA PENCAHARIAN Buruh Tani Petani sendiri Nelayan Pengusaha Buruh Industri Buruh Bangunan Pedagang Pengangkutan

JUMLAH (ORANG) 4.890 2.157 31 54 180 342 113 46 6

9.

Pegawai Negeri Sipil

170 Sumber : Profil Desa Tahun 2015

2. KONDISI EKONOMI a. Potensi Unggulan Desa Hasil analisis potensi unggulan desa merupakan pijakan, dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi di Desa Tulakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Analisis diarahkan untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar kawasan di dalam wilayah desa dan keterkaitan ekonomi antar wilayah desa. Dari analisis ini, diharapkan diperoleh pengetahuan mengenai karakteristik perekonomian wilayah dan ciri-ciri ekonomi kawasan dengan mengidentifikasi basis ekonomi desa, sektor-sektor unggulan dan besaran kesempatan kerja . Komoditi yang termasuk dalam sektor industri yang ada di Desa Tulakan antara lain kerajinan mebel, Sayang, makanan kecil, anyaman dan konveksi yang diantaranya telah dijadikan komoditi unggulan desa. Selama ini Desa Tulakan terkenal dengan sebutannya sebagai Desa pertanian karena memang sejak dahulu Desa Tulakan merupakan pusat penghasil padi dan kacang ”kancil” yang mempunyai kualitas tinggi dan telah dijadikan produk unggulan desa. Industri ini mempunyai potensi yang besar dan sekaligus sebagai penyangga dari perekonomian desa, selain pertanian dan jasa. Potensi lain di bidang perikanan adalah budidaya ikan Lele dan Tawes yang mempunyai nilai gizi dan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Produksi perikanan Desa Tulakan tahun 2015 sebesar 6,4 ton, yang apabila dikonversikan ke rupiah adalah sebesar + Rp 72.000.000,Kemudian potensi sektor pertanian yang merupakan sektor andalan

Desa

Tulakan

merupakan

penyumbang

terbesar

bagi

perekonomian masyarakat Desa Tulakan. Dari + 608.095 Ha sawah yang berada di Desa Tulakan sektor pertanian ini setiap tahun mampu memperoleh hasil produksi padi + 7,4 ton/Ha, yang apabila dirupiahkan mencapai + Rp. 18.899.592.600. Potensi sektor pertanian yang sangat besar ini perlu terus dilakukan pembinaan agar dapat meningkatkan produksinya baik melalui pelatihan-pelatihan, sosialisasi,

kebijakan –

kebijakan yang pro pertanian maupun dalam bentuk pemberian bantuanbantuan. b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB 7

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor ekonomi (lapangan usaha) yang ada di suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun PDRB

dihitung

untuk

mengetahui

bagaimana

keadaan

perekonomian daerah, baik mengenai struktur maupun pertumbuhannya. Gambaran keadaan ekonomi di masa yang lalu dan yang sedang berjalan serta kemungkinan – kemungkinan di masa yang akan datang dapat dikaji dari angka-angka PDRB ini, begitu pula mengenai peranan masing-masing sektor ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PDRB merupakan cermin atau gambaran keadaan perekonomian wilayah yang bersangkutan. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Untuk mengitung angka-angka PDRB ini terdapat metode dan juga rumus-rumus tertentu, dimana yang berkompeten dalam perhitungan PDRB ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun untuk PDRB Desa Tulakan tahun 2015 adalah sebesar 86,50 % (atas dasar harga berlaku) dan 88,90 % (atas dasar harga konstan). Dengan

demikian

dapat

dikatakan

bahwa

PDRB

merupakan cermin atau gambaran keadaan perekonomian wilayah yang bersangkutan. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Untuk mengitung angka-angka PDRB ini terdapat metode dan juga rumus-rumus tertentu, dimana yang berkompeten dalam perhitungan PDRB ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun untuk PDRB Desa Tulakan tahun 2014 adalah sebesar 86,50 % (atas dasar harga berlaku) dan 88,90 % (atas dasar harga konstan).

BAB II 8

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

A. Visi dan Misi Dalam

rangka

meningkatkan

dan/atau

mempertahankan

kinerja

pembangunan menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka diwujudkan visi dan misi berbasis pada analisis lingkungan strategis dan isu-isu strategis. Diharapkan visi Desa Tulakan dapat digunakan sebagai pemicu bagi seluruh komponen masyarakat (stakeholders) Desa Tulakan untuk terus bekerja keras membangun desa dalam rangka untuk mencapai visi yang dicita-citakan. 1. Visi Berbekal pada potensi dan kondisi strategis yang dimiliki, maka Desa Tulakan menetapkan visi lima tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tulakan sebagai berikut: “TERWUJUDNYA DESA TULAKAN KALINYAMAT (KARTA LESTARI, NYAMAN, AMAN, DAN TERHORMAT)”. Secara komprehensif perwujudan visi tersebut menggambarkan harapan yang dicita-citakan kedepan oleh segenap komponen masyarakat Desa Tulakan yaitu menjadikan Desa Tulakan yang religius, aman, maju, demokratis dan sejahtera yang kelimanya tidak dapat dipisahkan serta merupakan rangkaian proses bersama yang bertumpu pada potensi budaya lokal, melalui peningkatan kualitas sumber daya dan pemerintahan yang bersih. Selanjutnya,

dalam

rangka

untuk

mendapatkan

kesamaan

persepsi tentang makna filosofisi visi di atas maka perlu dirumuskan pengertian dari beberapa kata kunci berikut ini, yaitu:

9

Karta Lestari, ditunjukkan oleh Pemerintahan yang bersih, dengan penyelenggaraan yang transparan, partisipatif dan akuntabel serta berorientasi pada kepuasan masyarakat, Kualitas sumberdaya, yaitu kondisi sumber daya yang baik (sumberdaya manusia, sumberdaya alam mapun sumber daya buatan) merupakan tuntutan dasar dalam mendukung pembangunan desa yang maju, suatu desa yang didukung dengan ketersediaan kebutuhan sarana prasarana dan utilitas yang memadai di semua wilayah, sehingga perkembangan wilayah satu dengan lainnya tidak akan tertinggal. Nyaman ditandai dengan Demokratis, yaitu masyarakat dapat berekspresi menggunakan haknya, saling menghargai dan punya tanggung jawab terhadap desanya dan Sejahtera, masyarakat dapat merasakan pelayanan dasar yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Aman, merupakan suasana yang kondusif dalam kehidupan masyarakat, sehingga merasa tenang untuk berusaha dan melakukan aktivitas. Terhormat, dilandasi oleh Religius, kondisi dan sikap masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama, moral dan etika yang didukung oleh iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan Potensi budaya lokal, yaitu masyarakat memiliki landasan yang kokoh dan berorientasi pada kearifan lokal dalam pembangunan dan memiliki kebanggaan terhadap desanya Berdasar hal diatas visi tersebut mengandung filosofi bahwa Desa Tulakan merupakan desa dengan masyarakat yang maju serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan supremasi hukum, didukung suasana warga masyarakat

yang

dapat

berekspresi

menggunakan

haknya,

saling

menghargai dan punya tanggung jawab sosial, serta dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. 2. Misi Dalam meraih Visi desa Tulakan seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Tulakan “SAABI PRAYA AMRIH KUNCARA” (Bersama-sama untuk mencapai kejayaan) dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1.

Meninggkatkan pengamalan dan kualitas keimanan dan ketaqwaan.

10

2.

Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif untuk melakukan kegiatan usaha.

3.

Mendorong terbentuknya sikap dan prilaku anggota masyarakat desa yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum, peraturan dan normanorma yang berlaku.

4.

Menghargai dan menjunjung tinggi musyawarah dan keputusan sesuai dengan keadilan, persamaan derajat dan kesetiakawanan.

5.

Menyelenggarakan pemerintahan,

sistim

pelayanan

dasar,

dalam

bidang

pembangunan dan kemasyarakatan secara adil dan

transparan. 6.

Melaksanakan usaha-usaha untuk mengatasi dampak krisis ekonomi yang sampai ke desa.

7.

Mendorong tercapainya lembaga perekonomian desa yang profesional dan mantap dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan kehidupan masyarakat.

8.

Mendorong kegiatan dunia usaha guna menciptakan lapangan kerja.

9.

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi desa sesuai dengan potensi desa.

B.

Strategi dan Arah Kebijakan Desa 1. Strategi Pembangunan Desa Dalam rangka pencapaian visi dan misi jangka menengah Desa Tulakan, maka perlu dirumuskan strategi yang dapat mendukung kebijakan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Memperhatikan pada misi Desa Tulakan yang ada, maka strategi pembangunan Desa Tulakan adalah sebagai berikut : 1.

Strategi penguatan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.

2.

Strategi pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada ekonomi lokal dan kelestarian lingkungan.

3.

Strategi optimalisasi aparatur dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan strategi pembangunan desa tersebut, diharapkan akan

tercipta keterpaduan antara membangun manusia, kesejahteraan dan lingkungan dapat berlangsung secara sinergis dan kokoh. Konsep ini juga mampu menggambarkan hubungan sinergis diantara pemangku kepentingan pembangunan, sehingga merupakan pondasi yang kokoh bagi program 11

pembangunan Desa Tulakan ditengah terpaan perubahan yang akan terjadi lima tahun kedepan. 1.1. Strategi Penguatan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Strategi ini digunakan untuk mendukung dan memantapkan kehidupan beragama melalui pengembangan kegiatan keagamaan dan peningkatan kerukunan umat beragama, mendorong kemampuan masyarakat dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat yang heterogen serta dimaksudkan agar terdapat ruang yang cukup bagi tumbuh dan berkembangnya dinamika pembangunan dari dan oleh berbagai elemen masyarakat dalam kerangka hukum, budaya dan agama. Disamping itu strategi ini juga untuk meningkatkan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia sesuai peran dan fungsinya dalam

kelompok

masyarakat

dan

lembaga

pemerintah

melalui

perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya. 1.2. Strategi Pertumbuhan Ekonomi yang pada Ekonomi Lokal dan Kelestarian Lingkungan Strategi ini digunakan untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat dan dunia usaha dalam setiap usaha dengan harapan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi secara luas, sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

melalui

perwujudan

perekonomian desa yang kuat dan berkeadilan, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha pada bidang-bidang yang menjadi unggulan desa. Disamping itu strategi ini juga dimaksudkan untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan, sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan senantiasa mampu dilaksanakan secara berkelanjutan. 1.3 Strategi Optimalisasi Aparatur dan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Strategi ini menonjolkan peran SDM Aparatur Pemerintah Desa

pada

percepatan

pencapaian

tujuan

penyelenggaraan

pemerintahan pada setiap fungsi sesuai kewenangan desa dalam upaya 12

memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan untuk antisipasi terhadap perkembangan lingkungan global, serta untuk mewujudkan good governance dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada dengan sebaik-baiknya. 2. Faktor - Faktor Kunci dan Asumsi Keberhasilan Dalam rangka menunjang perwujudan visi dan misi serta melaksanakan strategi pembangunan Desa Tulakan, maka diperlukan faktor faktor kunci dan asumsi keberhasilan pembangunan. Faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan pembangunan desa tersebut adalah: 1.

Adanya situasi dan kondisi desa yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

2.

Adanya

konsistensi

kebijakan

Pemerintah

yang

berpihak

pada

masyarakat, khusunya kelompok masyarakat miskin. 3.

Semakin baiknya kondisi pertumbuhan ekonomi desa.

4.

Adanya pemanfaatan dan pemeliharaan kondisi sumber daya alam secara bertanggung jawab.

5.

Semakin jelasnya pembagian kewenangan penggalian sumber-sumber pendapatan desa dan komitmen pada pembangunan perekonomian desa.

6.

Terbangunnya jejaring pengembangan dan ekspansi produk lokal pada pasar daerah, regonal maupun global.

7.

Konsistensi komitmen dalam prioritas peningkatan pembangunan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan kebutuhan pelayanan dasar lainnya.

8.

Meningkatnya responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas aparatur penyelenggara pemerintahan.

9.

Adanya perangkat hukum dan upaya hukum yang tegas dibidang tata ruang dan lingkungan hidup.

10. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang. 3. Arah Kebijakan Desa a.

Arah Kebijakan Keuangan Desa Secara umum kebijakan keuangan Desa Tulakan diarahkan pada peningkatkan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan desa

disertai

dengan

efisiensi

anggaran

yang

ditujukan

bagi

pembiayaan pembangunan. Untuk meningkatkan sumber penerimaan 13

desa, diperlukan langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan desa berikut: 1.

Mengoptimalisasikan

sumber-sumber

pendapatan

desa,

khususnya sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, melalui optimalisasi pendataan dan penerimaan hasil kekayaan desa (Tanah Bondo Deso, Pasar desa dan Pertapaan Nyai Ratu Kalinyamat sebagai obyek wisata relegi). 2.

Meningkatkan penyuluhan pada masyarakat untuk kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah, retribusi depo galian C untuk desa dan retribusi pemeliharaan jalan desa.

3.

Menyediakan sarana dan prasarana bagi pemungut penerimaan desa yang bersifat mobilitas maupun pemberian operasional bagi penerimaan pendapatan.

4.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang

berhubungan

meningkatkan

dengan

kualitas

sumber

performance

budget

penerimaan daya

desa,

manusia

serta

pengelola

keuangan desa. 5.

Penataan

melalui

penataan

sistem

penyusunan dan pengelolaan anggaran desa yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisiensi, efektif dan berkesinambungan, sehingga memberikan hasil yang baik dan biaya yang signifikan. Selain melalui optimalisasi penerimaan pendapatan, maka untuk meningkatkan penerimaan desa dapat dilakukan dengan mengupayakan peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta berbagai bentuk bantuan keuangan baik dari Pemerintah Pusat (Dana Desa), Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui : 1.

Melakukan upaya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan desa yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa

Tengah

maupun

APBD

Kabupaten

Jepara

guna

peningkatan pembangunan sarana prasarana perekonomian dan pelayanan publik desa. 2.

Melakukan intensifikasi penerimaan PBB untuk mendukung pendapatan desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

14

b.

Kebijakan Umum Desa Kebijakan umum Pembangunan Jangka Menengah Desa Tulakan akan menentukan agenda, tujuan dan sasaran program pembangunan desa 6 (enam) tahun kedepan. Sesuai dengan strategi dan dengan tetap mengacu kepada visi dan misi Petinggi Tulakan, maka dirumuskan kebijakan pembangunan sebagai dasar penetapan pokok-pokok pikiran. Hal itu sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah mendesak, sekaligus sebagai upaya pencapaian pembangunan yang diharapkan. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh desa sesuai dinamika masyarakat yang berkembang. Kebijakan pembangunan desa juga mengandung arti sebagai operasionalisasi dari visi dan misi Petinggi Tulakan untuk jangka waktu tertentu. Oleh karenanya kebijakan pembangunan Desa Tulakan pada RPJMDes, tetap merujuk pada RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 20122017. Sasaran dari kebijakan umum Desa Tulakan tersebut meliputi: 1.

Peningkatan sektor pendidikan termasuk pemberantasan buta aksara.

2.

Peningkatan sektor kesehatan masyarakat, terutama untuk kelompok masyarakat miskin.

3.

Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana (infrastruktur) untuk pertumbuhan perekonomian desa dan peningkatan pelayanan publik.

4.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan ADD, DD, Bantuam Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dari Kabupaten, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Program Simpan Pinjam eks

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarkat

Mandiri

Perdesaan (PNPM-MPd). 5.

Peningkatan sektor pertanian dengan menciptakan agrobisnis dan agroindustri.

6.

Peningkatan kententraman dan ketertiban wilayah untuk menjaga dan memelihara suasana kondusif.

7.

Pemeliharaan konservasi lahan melalui penghijauan pada lahan kritis untuk mengurangi resiko bencana alam (banjir). 15

8.

Peningkatan

efisiensi

anggaran

dalam

penggunaan

dan

pengelolaan keuangan desa. 9.

Peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

disertai

dengan

peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa. 10.

Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi yang kontinyu dan mengikuti perkembangannya.

C. Prioritas Desa Desa Tulakan Kecamatan Donorojo memiliki prioritas pembangunan pada beberapa aspek, yaitu : 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kepada masyarakat. 2. Peningkatan pembangunan insfrastruktur desa. 3. Peningkatan pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada ekonomi lokal yang mampu menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi di pasar. 4. Optimalisasi upaya penggalian ( intensifikasi dan ekstensifikasi ) sumbersumber pendapatan bagi pembiayaan pembangunan desa. 5. Peningkatan pengembangan SDM masyarakat dan Aparat Pemerintahan Desa dalam rangka mendukung

penciptaan tata pemerintahan yang baik

(good governance). 6. Peningkatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 7. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup. 8. Peningkatan kualitas masyarakat yang semakin baik terkait dengan aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keimanan dan ketaqwaaan serta pengembangan situasi dan kondisi demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. 9. Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi yang kontinyu dan mengikuti perkembangannya.

16

BAB III KEWENANGAN DESA

A.

URUSAN HAK ASAL USUL DESA Urusan Pemerintahan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Desa adalah meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal – usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan. Urusan berdasarkan hak asal usul desa ini merupakan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Desa untuk mengatur desanya berdasarkan kegiatankegiatan, aturan-aturan dan kebiasaan yang telah ada di desa sejak dahulu. Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa meliputi : a.

Sistem organisasi perangkat desa;

b.

Sistem organisasi masyarakat desa;

c.

Pembinaan kelembagaan masyarakat;

d.

Pembinaan lembaga dan hukum adat;

e.

Pengelolaan tanah kas desa;

f.

Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa;

g.

Pengelolaan tanah bengkok;

h.

Pengelolaan tanah pecatu;

i.

Pengelolaan tanah titisara dan

j.

Pengembangan peran masyarakat.

17

Urusan berdasarkan hak asal usul desa yang ada di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo antara lain : No

Jenis Urusan

Tk. Capaian

1

Penyelenggaraan rembuk desa :

2

- Jumlah rembuk desa Penetapan Perdes dan

10 buah Kep.

Pelaksana Petinggi dan Carik Petinggi dan BPD

Petinggi :

3

- Jumlah Perdes

5 buah

- Jumlah Keputusan Petinggi Penyelenggaraan kehidupan

10 buah Kamituwo

beragama dan adat istiadat :

4

dan

Modin

- Jumlah kegiatan Pengajian

102 kegiatan

- Jumlah Pernikahan

182 kali

- Jumlah Kematian

206 kali

- Jumlah Kelahiran

188 kali

- Jumlah Kerja Bhakti Pengelolaan sumber daya air :

81 kali

- Panjang saluran irigasi

22 km

Ladu

- Jumlah kelompok tani pemakai 14 kelompok tani irigasi - Luas sawah yang mendapat 608 Ha 5

irigasi Penyelenggaraan keamanan dan

Petengan

ketertiban :

6

- Jumlah Poskampling

54 pos kamling

- Jumlah Kelompok Ronda

56 kelompok

- Jumlah Linmas / Hansip

64 orang

- Jumlah Kasus Kriminal Pengelolaan tanah kas desa dan

2 kali Petinggi, Carik

bengkok Perangkat Desa :

7

danPerangkat Desa

- Luas tanah kas desa

0,53 Ha

- Luas bengkok desa

33, 2 Ha

- Hasil sewa tanah kas desa

Rp. 2.000.000,-

- Hasil sewa bengkok desa Pungutan desa :

Rp. 102.000.000,-

- Jumlah dan jenis pungutan desa

1 (sedekah bumi)

- Hasil pungutan desa

Rp. 40.000.000,-

Petinggi, Carik dan BPD

1. Program dan Kegiatan :

18

Secara garis besar Rencana Kerja Perangkat Desa pada Tahun Anggaran 2015 dapat disampaikan sebagai berikut : a. Pembangunan sarana dan prasarana umum desa (jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran air, senderan jalan/saluran, pembangunan PKD, rehab balai desa, pembangunan pagar dan gapura). b. Peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi. c. Melakukan kerja kantor rutin setiap hari d. Rapat koordinasi dan rapat kerja perangkat desa setiap hari Senin dan setiap malam Senin Pahing. Untuk program malam Senin Pahing atau selapan sekali bergilir di masing-masing rumah perangkat dengan arisan. e. Melaksanakan studi banding sekaligus refreshing setiap 3 tahun sekali. f.

Melaksanakan studi lanjut untuk peningkatan pengetahuan SDM Perangkat Desa.

2. Kerangka Ekonomi Desa : Perekonomian masyarakat Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, sebagian besar ditopang dari sektor pertanian, jasa dan industri kecil menengah (mebel, makanan kecil, sayang, anyaman dan konveksi) dan sektor – sektor yang lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka kebijakan pembangunan di Tahun Anggaran 2015 sebagain besar diarahkan untuk mendukung sektor – sektor tersebut. 3. Prioritas Pembangunan Desa : a. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Kedondong (P : 400 M, L : 3,00 M) b. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Pejing (P : 400 M, L : 3,00 M) c. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Drojo (P : 400 M, L : 3,00 M) d. Pembangunan Rabat beton Dukuh Winong–Krajan (P: 100 M, L: 3,00 M) e. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Krajan (P : 520 M, L : 3,00 M) f. g.

Pembangunan Pagar dan Gapura Batas Desa Pengaspalan jalan Dukuh Ngemplak (P : 1.000 M, L : 3 M)

h. Pengaspalan Jalan lingkungan Dukuh Krajan RT 06 RW I (P : 300 M, L : 2,5 M) i.

Pembangunan Balai Desa/Perpustakaan Desa Tahap 1

j.

Pembangunan Rabat beton Dukuh Winong–Krajan (P: 150 M, L: 3,00 M)

k.

Pembangunan Rabat beton Dukuh Drojo – Slempung (P: 300 M, L: 3,00 M) 19

4. Pendanaan : Untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan sebagaimana yang telah direncanakan dalam Prioritas Pembangunan Desa tersebut diatas, memerlukan anggaran sebagai berikut : a. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Kedondong (P : 400 M, L : 3,00 M) Biaya sebesar

: Rp. 70.000.000,-

Sumber Dana

: Dana Desa dan Swadaya masyarakat

b. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Pejing (P : 400 M, L : 3,00 M) Biaya sebesar

: Rp. 70.000.000,-

Sumber Dana

: Dana Desa dan Swadaya masyarakat

c. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Drojo (P : 400 M, L : 3,00 M) Biaya sebesar

: Rp. 70.000.000,-

Sumber Dana

: Dana Desa dan Swadaya masyarakat

d. Pembangunan Rabat beton Dukuh Winong–Krajan (P: 100 M, L: 3,00 M) Biaya sebesar

: Rp. 70.000.000,-

Sumber Dana

: Dana Desa dan Swadaya masyarakat

e. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Krajan (P : 520 M, L : 3,00 M) Biaya sebesar

: Rp. 90.000.000,-

Sumber Dana

: Dana Desa dan Swadaya masyarakat

f.

Pembangunan Gapura Batas Desa Tahap 2 Biaya sebesar

: Rp. 40.000.000,-

Sumber Dana

: Dana Bagi Hasil Pajak Desa dan Retribusi Daerah

dan Swadaya masyarakat g. Pengaspalan jalan Dukuh Ngemplak (P : 1.000 M, L : 3 M) Biaya sebesar

: Rp. 40.000.000,-

Sumber Dana

: Bantuan Pemkab dan Swadaya masyarakat

h. Pengaspalan Jalan lingkungan Dukuh Krajan RT 06 RW I (P : 300 M, L : 2,5 M)

i.

Biaya sebesar

: Rp. 15.000.000,-

Sumber Dana

: Swadaya masyarakat

Pembangunan Balai Desa/Perpustakaan Desa Tahap 1 Biaya sebesar

: Rp. 150.000.000,-

Sumber Dana

: ADD dan Swadaya masyarakat

j.

Pembangunan Rabat beton Dukuh Winong–Krajan (P: 150 M, L: 3,00 M) Biaya sebesar

: Rp. 60.000.000,-

Sumber Dana

: Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah

k. Pembangunan Rabat beton Dukuh Drojo – Slempung (P: 300 M, L: 3,00 M) 20

Biaya sebesar

: Rp. 140.000.000,-

Sumber Dana

: Bantuan

Keuangan

Khusus

Kabupaten

dan

Swadaya Masyarakat 5.

Kekayaan Desa : Desa Tulakan Kecamatan Donorojo sampai dengan akhir tahun 2015 mempunyai kekayaan desa sebagai berikut : a. Tanah Kas Desa : - Bengkok seluas

: 33,2 Ha

- Bondo Deso seluas

: 0,53 Ha

b. Pasar Desa : 2 tempat c. Bangunan Desa (Balai Desa, Kantor Desa, Kantor Lembaga Desa, Tanah Puskesmas Pembantu, 2 buah Polindes, 2 buah Balai Pertemuan). d. Pertapaan Nyai Ratu Kalinyamat. e. Gudang dan lantai jemur Gapoktan. 6.

Pelaksanaan Kegiatan a.

Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Kedondong (P : 400 M, L : 3,00 M) Dilaksanakan selama 10 hari kerja, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 25 orang

b. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Pejing (P : 400 M, L : 3,00 M) Dilaksanakan selama 10 hari kerja, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 25 orang c. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Drojo (P : 400 M, L : 3,00 M) Dilaksanakan selama 10 hari kerja, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 25 orang d. Pembangunan Rabat beton Dukuh Winong–Krajan (P: 100 M, L: 3,00 M) Dilaksanakan selama 10 hari kerja, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 25 orang e. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Krajan (P : 520 M, L : 3,00 M) Dilaksanakan selama 14 hari kerja, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 30 orang f.

Pembangunan Gapura Batas Desa Tahap 2 Dilaksanakan selama 30 hari kerja, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 6 orang

g. Pengaspalan jalan Dukuh Ngemplak (P : 1.000 M, L : 3 M) Dilaksanakan selama 20 hari kerja, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 20 orang 21

h. Pengaspalan Jalan lingkungan Dukuh Krajan RT 06 RW I (P : 300 M, L : 2,5 M) Dilaksanakan selama 8 hari kerja, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 30 orang i.

Pembangunan Balai Desa/Perpustakaan Desa Tahap 1 Dilaksanakan selama 90 hari kerja, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 6 orang

j.

Pembangunan Rabat beton Dukuh Winong–Krajan (P: 150 M, L: 3,00 M) Dilaksanakan selama 8 hari kerja, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 7 orang

k. Pembangunan Rabat beton Dukuh Drojo – Slempung (P: 300 M, L: 3,00 M) Dilaksanakan selama 21 hari kerja, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 72 orang

7.

Tingkat Pencapaian a. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Kedondong (P : 400 M, L : 3,00 M). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100% b. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Pejing (P : 400 M, L : 3,00 M) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100% c. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Drojo (P : 400 M, L : 3,00 M) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100% d. Pembangunan Rabat beton Dukuh Winong–Krajan (P: 100 M, L: 3,00 M) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100% e. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Krajan (P : 520 M, L : 3,00 M) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100% f.

Pembangunan Gapura Batas Desa Tahap 2 Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, pelaksanaan kegiatan telah mencapai 90%

g. Pengaspalan jalan Dukuh Ngemplak (P : 1.000 M, L : 3 M) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100% 22

h. Pengaspalan Jalan lingkungan Dukuh Krajan RT 06 RW I (P : 300 M, L : 2,5 M) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100% i.

Pembangunan Balai Desa/Perpustakaan Desa Tahap 1 Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, pelaksanaan kegiatan telah mencapai 20%

j.

Pembangunan Rabat beton Dukuh Winong–Krajan (P: 150 M, L: 3,00 M) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100%

k. Pembangunan Rabat beton Dukuh Drojo – Slempung (P: 300 M, L: 3,00 M) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100% 8.

Satuan Pelaksana Kegiatan Desa a. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Kedondong (P : 400 M, L : 3,00 M). Pelaksana Kegiatan Pembangunan : Panitia, Perangkat Desa dan warga masyarakat b. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Pejing (P : 400 M, L : 3,00 M) Pelaksana Kegiatan Pembangunan : Panitia, Perangkat Desa dan warga masyarakat c. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Drojo (P : 400 M, L : 3,00 M) Pelaksana Kegiatan Pembangunan : Panitia, Perangkat Desa dan warga masyarakat d. Pembangunan Rabat beton Dukuh Winong–Krajan (P: 100 M, L: 3,00 M) Pelaksana Kegiatan Pembangunan : Panitia, Perangkat Desa dan warga masyarakat e. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Krajan (P : 520 M, L : 3,00 M) Pelaksana Kegiatan Pembangunan : Panitia, Perangkat Desa dan warga masyarakat f.

Pembangunan Gapura Batas Desa Tahap 2 Pelaksana Kegiatan Pembangunan : Panitia

g. Pengaspalan jalan Dukuh Ngemplak (P : 1.000 M, L : 3 M) Pelaksana Kegiatan Pembangunan : Panitia, Perangkat Desa dan warga masyarakat h. Pengaspalan Jalan lingkungan Dukuh Krajan RT 06 RW I (P : 300 M, L : 2,5 M) 23

Pelaksana Kegiatan Pembangunan : Panitia, Perangkat Desa dan warga masyarakat i.

Pembangunan Balai Desa/Perpustakaan Desa Tahap 1 Pelaksana Kegiatan Pembangunan : Panitia, Perangkat Desa dan warga masyarakat

j.

Pembangunan Rabat beton Dukuh Winong–Krajan (P: 150 M, L: 3,00 M) Pelaksana Kegiatan Pembangunan : Panitia, Perangkat Desa dan warga masyarakat

k. Pembangunan Rabat beton Dukuh Drojo – Slempung (P: 300 M, L: 3,00 M) Pelaksana Kegiatan Pembangunan : Panitia, Perangkat Desa dan warga masyarakat 9.

Data Perangkat Desa Adapun data Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

NAMA H. MUHAMMAD SUTRISNO Ir. H. AHMAD KHAFID, S.Pd. MAFTUKIN, S.Ag. ROHMAD AZIS, SH. MULYADI H. NOOR SYAFIQ SUWARDI MURYADI WAGISRI KASRIYONO AS SHODIQ RIDWAN RAPAN DASIM JUARI JUMARI SUTRIYO SUROSO MUNAWAR DUL MUKTI SULHADI H. SYUKRI ROHMAN SUWANDI SRI MUGI JONO PARWI SUWARDI DARMAN SHIDIQ

JENIS KELAMIN L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

JABATAN PETINGGI SEKRETARIS DESA TU KAUR UMUM KAUR KEUANGAN STAF KAUR UMUM / TU KAMITUWO KRAJAN KAMITUWO WINONG KAMITUWO NGEMPLAK KAMITUWO DROJO KAMITUWO PEJING KEBAYAN KRAJAN KEBAYAN WINONG KEBAYAN NGEMPLAK KEBAYAN I DROJO KEBAYAN PEJING PETENGAN KRAJAN PETENGAN WINONG PETENGAN NGEMPLAK PETENGAN DROJO PETENGAH PEJING MODIN I KRAJAN MODIN II KRAJAN MODIN WINONG MODIN NGEMPLAK MODIN DROJO MODIN PEJING LADU I KRAJAN LADU II KRAJAN LADU III KRAJAN LADU IV KRAJAN LADU I WINONG

24

33 34 35 36 37 38

AHMAD MUJI SU'UDI SRIDONO MARLAN SUWOTO ALI ASIKIN

L L L L L L

LADU II WINONG LADU I NGEMPLAK LADU II NGEMPLAK LADU I DROJO LADU II DROJO LADU I PEJING

10. Alokasi dan Realisasi Anggaran a.

Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Kedondong (P : 400 M, L : 3,00 M) Alokasi

: Rp. 70.000.000,-

Realisasi

: Rp. 72.000.000,-

b. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Pejing (P : 400 M, L : 3,00 M) Alokasi

: Rp. 70.000.000,-

Realisasi

: Rp. 74.000.000,-

c. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Drojo (P : 400 M, L : 3,00 M) Alokasi

: Rp. 70.000.000,-

Realisasi

: Rp. 78.000.000,-

d. Pembangunan Rabat beton Dukuh Winong–Krajan (P: 150 M, L: 3,00 M) Alokasi

: Rp. 70.000.000,-

Realisasi

: Rp. 68.000.000,-

e. Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Krajan (P : 520 M, L : 3,00 M) Alokasi

: Rp. 90.000.000,-

Realisasi

: Rp. 90.000.000,-

f.

Pembangunan Gapura Batas Desa Tahap 2 Alokasi

: Rp. 40.000.000,-

Realisasi

: Rp. 40.000.000,-

g. Pengaspalan jalan Dukuh Ngemplak (P : 1.000 M, L : 3 M) Alokasi

: Rp. 40.000.000,-

Realisasi

: Rp. 40.000.000,-

h. Pengaspalan Jalan lingkungan Dukuh Krajan RT 06 RW I (P : 300 M, L : 2,5 M)

i.

Alokasi

: Rp. 15.000.000,-

Realisasi

: Rp. 15.000.000,-

Pembangunan Balai Desa/Perpustakaan Desa Tahap 1 Alokasi

: Rp. 150.000.000,-

Realisasi

: Rp. 150.000.000,-

j.

Pembangunan Rabat beton Dukuh Winong–Krajan (P: 100 M, L: 3,00 M) Alokasi

: Rp. 60.000.000,-

Realisasi

: Rp. 68.000.000,25

k. Pembangunan Rabat beton Dukuh Drojo – Slempung (P: 300 M, L: 3,00 M) Alokasi

: Rp. 140.000.000,-

Realisasi

: Rp. 140.000.000,-

11. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan pembangunan di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, diawali dengan pelaksanaan Musrenbangdus (Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

Dusun)

kemudian

dilanjutkan

dengan

Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan Desa) dengan melibatkan semua elemen masyarakat yaitu : RT./RW. LKMD, BPD, PKK, Tokoh

Agama,

Tokoh

kemasyarakatan,

Kepala

Masyarakat, Sekolah,

Pemuda,

perwakilan

organisasi

Kecamatan

dan

sosial LSM

Pendamping, untuk menentukan skala prioritas pembangunan desa termasuk di dalamnya menentukan sumber dan besarnya anggaran dan menunjuk utusan yang akan mengikuti Musrenbangcam. 12. Sarana dan Prasarana Adapun untuk sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan urusan hak asal – usul desa antara lain sebagai berikut : a.

Kantor Desa, Balai Desa, Kantor Lembaga dan PKD

b.

Sepeda motor dinas Petinggi, Carik dan BPD;

c.

Komputer

d.

Scanner

e.

Photo Kamera

f.

Mesin ketik

g.

Pengeras suara

h.

LCD Monitor.

13. Permasalahan dan Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi pada waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : 1.

Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana

2.

Kurangnya

peran

serta

aktif

masyarakat

dalam

pelaksanaan

pembangunan (nilai – nilai kegotong royongan mulai memudar) 3.

Masih belum fokusnya pembangunan di tingkat desa.

26

Terkait dengan munculnya berbagai permasalahan tersebut diatas, maka langkah – langkah penyelesaian yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 1.

Melakukan penggalian dana melalui berbagai sumber, diantaranya : mengajukan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Jepara, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat dan peningkatan swadaya masyarakat, serta pendekatan kepada fihak ketiga / pengusaha.

2.

Memupuk dan menumbuh kembangkan kembali nilai – nilai kegotong royongan di tengah – tengah masyarakat melalui sosialisasi di berbagai kesempatan, baik formal maupun informal.

B.

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN 1.

Program dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten kepada Desa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi : a.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

Kegiatan ketahanan pangan

100 %

Rp. 50.000.000

Rp. 50.000.000

yaitu

pembelian

gabah

petani pada musim panen

b.

Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral NO. 1.

KEGIATAN Pengambilan

material

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

100 %

Rp. 5.000.000

Rp. 5.000.000

galian C pada lahan milik perorangan/yasan

c.

Bidang Kehutanan dan Perkebunan NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

Kebun bibit Desa (sengon

100 %

Rp. 5.000.000

Rp. 5.000.000

100 %

Rp. 2.500.00

Rp. 2.500.000

laut) 2.

Hasil sharing penanaman sengon

laut

di

Lahan

perhutani

27

d.

Bidang Perindustrian dan Perdagangan NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

Penyuluhan Perijinan usaha

100 %

Rp. 5.000.000

Rp. 5.000.000

rumah tangga.

e.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah NO. 1.

KEGIATAN Pendirian

Akta

Pendirian

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

90 %

Rp. 2.500.000

Rp. 2.500.000

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

100 %

Rp. 200.000.000

Rp. 200.00.000

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

Koperasi Kelompok Tani

f.

Bidang Penanaman Modal NO. 1.

KEGIATAN Adanya

Pabrik

pemecah

batu (stone chrushing)

g.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO. 1.

TINGKAT PENCAPAIAN

KEGIATAN Penyuluhan

Kube

dan

100 %

Rp. 2.000.000

Rp. 2.00.000

100 %

Rp. 50.000.000

Rp. 50.000.000

transmigrasi 2.

Pelatihan menjahit

h.

Bidang Kesehatan NO.

TINGKAT PENCAPAIAN

KEGIATAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

Posyandu

100 %

Rp. 5.000.000

Rp. 5.000.000

2.

Pengawasan TB Paru

100 %

Rp. 1.000.000

Rp. 1.000.000

3.

Jamkesmas Jamkesmasda

100 %

Rp. 1.000.000

Rp. 1.000.000

100 %

Rp. 1.000.000

Rp. 1.000.000

100 %

Rp. 1.000.000

Rp. 1.000.000

4.

Jampersal

5.

/

Kelas Ibu Hamil

i.

Bidang Pendidikan dan kebudayaan NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

28

1.

Pembangunan RKB

100 %

Rp. 300.000.000

Rp. 300.000.000

2.

Rehab. Ruang Kelas

100 %

Rp. 200.000.000

Rp. 200.000.000

3.

Ruang Penunjang Lainnya

100 %

Rp. 120.000.000

Rp. 120.000.000

4.

Alat Peraga

100 %

Rp. 60.000.000

Rp. 60.000.000

j.

Bidang Sosial NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

Santunan Yatim Piatu

100 %

Rp. 200.000.000

Rp. 200.000.000

2.

BSM

100 %

Rp. 20.000.000

Rp. 20.000.000

3.

Raskin

100 %

Rp. 325.000.000

Rp. 325.000.000

4.

JKS

100 %

Rp. 1.000.000

Rp. 1.000.000

k.

Bidang Penataan Ruang TINGKAT PENCAPAIAN

NO.

KEGIATAN

1.

Pembangunan Tugu Batas Desa

l.

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

Rp. 76.000.000

Rp.76.000.000

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

100 %

Rp. 200.000.000

Rp. 200.000.000

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

100 %

Bidang Pemukiman / Perumahan NO. 1.

m.

KEGIATAN Pembangunan Layak Huni

Rumah

Bidang Pekerjaan Umum

NO.

KEGIATAN

1.

Pengaspalan Jalan Desa

100 %

Rp. 268.200.000

Rp. 268.200.000

2.

Pengecoran Jalan Desa

100 %

Rp.236.500.000

Rp.236.500.000

3.

Pembangunan Balai Desa

100 %

Rp. 100.000.000

Rp. 100.000.000

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

n.

Bidang Perhubungan NO.

KEGIATAN

1.

Tera ulang dan Sosialisasi Kir Kendaraan

o.

100 %

Rp. 2.000.000

Rp. 2.000.000

Bidang Lingkungan Hidup NO. 1.

KEGIATAN Penanaman penghijauan

Tanaman

TINGKAT PENCAPAIAN 100 %

ALOKASI ANGGARAN Rp. 1.000.000

REALISASI Rp. 1.000.000

29

2.

p.

Penanaman hidroponik tanaman buah dan sayursayuran

100 %

Rp.2.500.000

Rp.2.500.000

Bidang Politik dalam negeri dan Administrasi Publik NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

Administrasi Kependudukan kelahiran, kematian, pindah dan datang

100 %

Rp. 1.000.000

Rp. 1.000.000

2.

Administrasi PBB

100 %

Rp.1.000.000

Rp.1.000.000

q.

Bidang Otonomi Desa NO.

KEGIATAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

Sedekah bumi

100 %

Rp. 45.000.000

Rp. 45.000.000

2.

Pipilan ladu

100 %

Rp.175.000.000

Rp.175.000.000

3.

Pologoro

100 %

Rp. 10.000.000

Rp. 10.000.000

r.

Bidang Perimbangan Keuangan NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

ADD

100 %

Rp.695.000.000

Rp. 695.000.000

2.

Siltap

100 %

Rp.325.000.000

Rp.325.000.000

3.

Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi

100 %

Rp. 38.000.000

Rp. 38.000.000

s.

Bidang Tugas Pembantuan NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

Pos Desa

100 %

Rp. 1.000.000

Rp. 1.000.000

2.

Penarikan PBB

100 %

Rp.112.000.000

Rp.112.000.000

3.

SPP

100 %

Rp. 60.000.000

Rp. 68.000.000

t.

u.

TINGKAT PENCAPAIAN

Bidang Pariwisata NO.

KEGIATAN

1.

Pembangunan Area Parkir Pertapaan Ratu Kalinyamat

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

100 %

Rp. 150.000.000

Rp. 150.000.000

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

Bidang Pertanahan NO.

KEGIATAN

30

1.

Sertipikat Tanah

100 %

Rp. 10.000.000

Rp. 10.000.000

2.

Perubahan SPPT

100 %

Rp.2.000.000

Rp.2.000.000

3.

Agunan SHM

100 %

Rp. 1.000.000

Rp. 1.000.000

v.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil NO.

TINGKAT PENCAPAIAN

KEGIATAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

Dokumen Akta Kelahiran

100 %

Rp. 1.000.000

Rp. 10.000.000

2.

NTCR

100 %

Rp.2.000.000

Rp.2.000.000

3.

Pencatatan Lahir, Pindah dan Datang

100 %

Rp. 1.000.000

Rp. 1.000.000

4.

Urusan Surat Kuning/AK1

100%

Rp. 500.000

Rp. 500.000

w.

Mati,

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum

NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

Pembangunan Poskamling

100 %

Rp. 20.000.000

Rp. 20.000.000

2.

Pengisian Anggota Linmas

100 %

Rp.500.000

Rp.500.000

3.

SKKB / SKCK

100 %

Rp. 1.000.000

Rp. 1.000.000

x.

Bidang Perencanaan NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

RPJMDes

100 %

Rp.2.000.000

Rp.2.000.000

2.

RKPDes

100 %

Rp.1.000.000

Rp.1.000.000

3.

APBDes

100 %

Rp.1.000.000

Rp.1.000.000

y.

Bidang Penerangan / Informasi dan Komunikasi NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

Speedy Indiehome

100 %

Rp.4.000.000

Rp.4.000.000

2.

Air Grid

100 %

Rp.8.000.000

Rp.8.000.000

3.

Pembuatan blog

100 %

Rp.500.000

Rp.500.000

z.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

Pelatihan menjahit

100 %

Rp.2.000.000

Rp.2.000.000

2.

Pelatihan memasak

100 %

Rp.1.000.000

Rp.1.000.000

3.

Pelatihan Kerajinan tangan

100 %

Rp.1.000.000

Rp.1.000.000

4.

Penyuluhan KDRT & PA

100%

Rp.500.000

Rp.500.000

31

aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

Posyandu

100 %

Rp.4.000.000

Rp.4.000.000

2.

Kelas Ibu Hamil

100 %

Rp.1.000.000

Rp.1.000.000

3.

PKD

100 %

Rp.1.000.000

Rp.1.000.000

4.

Pelayanan KB

100%

Rp.1.000.000

Rp.500.000

bb. Bidang Pemuda dan Olah Raga NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

Karang Taruna

100 %

Rp.2.000.000

Rp.2.000.000

2.

Pemuda, OR dan Kesenian

100 %

Rp.2.000.000

Rp.2.000.000

3.

Persahabatan/Try out OR

100 %

Rp.2.000.000

Rp.2.000.000

4.

Pelatihan Sablon

100%

Rp.1.000.000

Rp.1.000.000

5.

Pelatihan E Marketing

100 %

Rp.1.000.000

Rp.1.000.000

cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

Pengaspala jalan

100 %

Rp.50.000.000

Rp.50.000.000

2.

Pengecoran jalan

100 %

Rp.20.000.000

Rp.20.000.000

3.

Pelatihan Menjahit

100 %

Rp.2.000.000

Rp.2.000.000

4.

Pelatihan Sablon

100%

Rp.1.000.000

Rp.1.000.000

5.

Pelatihan E Marketing

100 %

Rp.1.000.000

Rp.1.000.000

dd. Bidang Statistik NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

1.

Monografi Profil Desa

100 %

Rp.2.000.000

Rp.2.000.000

2.

Struktur Organisasi Desa

100 %

Rp.2.000.000

Rp.2.000.000

3.

Prodeskel

100 %

Rp.4.000.000

Rp.4.000.000

4.

Data Dinamis Penduduk

100%

Rp.1.000.000

Rp.1.000.000

ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan. NO.

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

32

2.

1.

Simardi

100 %

Rp.2.000.000

Rp.2.000.000

2.

SLims

100 %

Rp.2.000.000

Rp.2.000.000

3.

Lomba Perpustakaan Desa

100 %

Rp.30.000.000

Rp.30.000.000

4.

Barcode Perpustakaan

100%

Rp.1.500.000

Rp.1.500.000

Satuan Pelaksana Kegiatan Desa Pelaksana kegiatan urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten Kepada Desa adalah sebagai berikut : NO. URUSAN YANG DISERAHKAN 1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral 3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan 4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan 5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6. Bidang Penanaman Modal 7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Bidang Kesehatan 9. Bidang Pendidikan dan kebudayaan 10. Bidang Sosial 11. Bidang Penataan Ruang 12. Bidang Pemukiman/Perumahan 13. Bidang Pekerjaan Umum 14. Bidang Perhubungan 15. Bidang Lingkungan Hidup 16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik 17. Bidang Otonomi Desa 18. Bidang Perimbangan Keuangan 19. Bidang Tugas Pembantuan 20. Bidang Pariwisata 21. Bidang Pertanahan 22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum 24. Bidang Perencanaaan 25. Bidang Penerangan / Informasi dan Komunikasi 26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 28. Bidang Pemuda dan Olah Raga 29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PELAKSANA Ladu

KET.

Kebayan Ladu Kebayan Kamituwo Kaur Keuangan Kebayan Modin Modin Modin Kebayan Petengan Kamituwo Petengan Ladu Kebayan Kamituwo Kaur Keuangan Kaur Umum Petengan Carik Carik Petengan Carik Modin Modin Modin Kebayan Kebayan 33

30. 31.

Bidang Statistik Bidang Arsip dan Perpustakaan

3.

TU Staf

Data Perangkat Desa Data Perangkat Desa yang menangani kegiatan urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten kepada Desa adalah sebagai berikut : NO. 1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.

NAMA PERANGKAT 1. PARWI 2. JONO 3. SUWARDI 4. H. DARMAN 5. SHIDIQ 6. AHMAD MUJI 7. SU’UDI 8. SRIDONO 9. MARLAN 10. SUWOTO 11. ALI ASIKIN 1. KASERIYONO 2. SHODIQ 3. RIDWAN 4. RAPAN 5. DASIM 1. KASERIYONO 2. SHODIQ 3. RIDWAN 4. RAPAN 5. DASIM 1. MULYADI 2. H. NOOR SYAFIQ 3. SUWARDI 4. MURYADI 5. H. WAGISRI 1. ROHMAD AZIS 1. KASERIYONO 2. SHODIQ 3. RIDWAN 4. RAPAN 5. DASIM 1. DUL MU’THI 2. SULHADI 3. H. SYUKRI 4. ROHMAN 5. SUWANDI 6. ALI ASYGHAF 1. DUL MU’THI 2. SULHADI 3. H. SYUKRI 4. ROHMAN 5. SUWANDI 6. ALI ASYGHAF 1. DUL MU’THI 2. SULHADI

PELAKSANA BIDANG Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

KET.

Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral Bidang Kehutanan Perkebunan

dan

Bidang Perindustrian Perdagangan

dan

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bidang Penanaman Modal

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Kesehatan

Bidang Pendidikan kebudayaan

dan 34

18.

3. H. SYUKRI 4. ROHMAN 5. SUWANDI 6. ALI ASYGHAF 1. DUL MU’THI 2. SULHADI 3. H. SYUKRI 4. ROHMAN 5. SUWANDI 6. ALI ASYGHAF 1. JUWARI 2. JUMARI 3. SUTRIYO 4. SUROSO 5. MUNAWAR 1. MULYADI 2. H. NOOR SYAFIQ 3. SUWARDI 4. MURYADI 5. H. WAGISRI 1. JUWARI 2. JUMARI 3. SUTRIYO 4. SUROSO 5. MUNAWAR 1. PARWI 2. JONO 3. SUWARDI 4. H. DARMAN 5. SHIDIQ 6. AHMAD MUJI 7. SU’UDI 8. SRIDONO 9. MARLAN 10. SUWOTO 11. ALI ASIKIN 1. PARWI 2. JONO 3. SUWARDI 4. H. DARMAN 5. SHIDIQ 6. AHMAD MUJI 7. SU’UDI 8. SRIDONO 9. MARLAN 10. SUWOTO 11. ALI ASIKIN 1. MULYADI 2. H. NOOR SYAFIQ 3. SUWARDI 4. MURYADI 5. H. WAGISRI 1. H. MUHAMMAD SUTRISNO 2. AHMAD KHAFID 1. ROHMAD AZIS

19.

1. SUROSO

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Bidang Sosial

Bidang Penataan Ruang

Bidang Pemukiman/Perumahan

Bidang Pekerjaan Umum

Bidang Perhubungan

Bidang Lingkungan Hidup

Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

Bidang Otonomi Desa Bidang Perimbangan Keuangan Bidang Tugas Pembantuan 35

20.

21. 22.

23.

24. 25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

1. JUWARI 2. JUMARI 3. SUTRIYO 4. SUROSO 5. MUNAWAR 1. AHMAD KHAFID 1. SUROSO 2. MUNAWAR 3. MUH. KOSYIM 4. ROHMAD AZIS 5. RIDWAN 6. DARMAN 1. KASERIYONO 2. SHODIQ 3. RIDWAN 4. RAPAN 5. DASIM 1. AHMAD KHAFID 1. DUL MU’THI 2. SULHADI 3. H. SYUKRI 4. ROHMAN 5. SUWANDI 6. ALI ASYGHAF 1. DUL MU’THI 2. SULHADI 3. H. SYUKRI 4. ROHMAN 5. SUWANDI 6. ALI ASYGHAF 1. KASERIYONO 2. SHODIQ 3. RIDWAN 4. RAPAN 5. DASIM 1. KASERIYONO 2. SHODIQ 3. RIDWAN 4. RAPAN 5. DASIM 1. SUROSO 2. MUNAWAR 3. MUH. KOSYIM 4. ROHMAD AZIS 5. RIDWAN 6. DARMAN 1. SUROSO 2. MUNAWAR 3. MUH. KOSYIM 4. ROHMAD AZIS 5. RIDWAN 6. DARMAN 1. SUROSO 2. MUNAWAR 3. MUH. KOSYIM 4. ROHMAD AZIS 5. RIDWAN 6. DARMAN

Bidang Pariwisata

Bidang Pertanahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum Bidang Perencanaaan Bidang Penerangan / Informasi dan Komunikasi

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bidang Pemuda dan Olah Raga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Statistik

Bidang Arsip Perpustakaan

dan

36

4.

Permasalahan dan Penyelesaian Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

kegiatan

urusan–urusan yang diserahkan Pemerintah Kabupaten kepada Desa selama tahun 2015, antara lain : a.

Keterbatasan anggaran

b.

Keterbatasan personil, sarana dan prasarana

c.

Keterbatasan SDM baik Perangkat Desa maupun Masyarakat Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut diatas, perlu

dilakukan langkah – langkah penyelesaian sebagai berikut : a. Perlu adanya dukungan anggaran yang cukup untuk kesuksesan pelaksanaan kegiatan. b. Perlu

adanya

penambahan

personil,

sarana

dan

prasarana

dari

Pemerintah Kabupaten demi kesuksesan pelaksanaan kegiatan. c. Perlu adanya pendampingan, sosialisasi dan pelatihan – pelatihan dari Pemerintah Kabupaten untuk Perangkat Desa dan Masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan / atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten / Kota dan / atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dasar Hukum Dasar hukum diterimanya tugas pembantuan oleh Desa Tulakan adalah sebagai berikut : a. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri Perdesaan) 37

b. Keputusan Direktur Pos Indonesia tentang Pos Desa. 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi yang memberikan tugas pembantuan kepada Desa adalah sebagai berikut : a. Pemerintah Pusat (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial) untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan b. Direktur Pos Indonesia untuk Pos Desa. 3.

Satuan Kerja Perangkat Desa Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Desa Tulakan dilaksanakan oleh : a. TPK dan KPMD Desa Tulakan Untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. b. Petugas Pos Desa

4.

Kegiatan Yang Diterima Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Desa Tulakan dalam Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai berikut : a.

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

–

Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd) b.

Pelaksanaan Pos Desa

5.

Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber

: APBN dan APBD Kabupaten Jepara

Jumlah anggaran

: 1. APBN

Rp. 102.000.000,-

2. APBD

Rp. 40.000.000,-

6.

Permasalahan dan Penyelesaian a.

Permasalahan : Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

Tugas

Pembantuan yang diterima Desa Tulakan Adalah sebagai berikut : 1. Pencairan

anggaran

tidak

tepat

waktu,

sehingga

menggangu

pelaksanaan kegiatan. 2. Swadaya masyarakat sering kali tidak sesuai harapan, sehingga kegiatan tugas pembantuan yang mengharuskan adanya sharing dengan dana swadaya pelaksanaannya tidak dapat maksimal. 38

b. Penyelesaian : Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan beberapa langkah diantaranya : 1. Koordinasi dengan instansi terkait, agar pencairan anggaran dapat tepat waktu dan sesuai jadwal. 2. Melakukan pendekatan dan musyawarah dengan warga masyarakat, dengan tujuan agar dapat membantu mensukseskan dan berperan aktif dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima desa.

B.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Tulakan Kepada instansi tingkat bawah, selama Tahun Anggaran 2015 tidak ada.

BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A.

KERJA SAMA ANTAR DESA Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Bab XI, Pasal 91 dinyatakan bahwa “Desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga”. Kemudian dalam Pasal 92 ayat (1) dinyatakan bahwa kerja sama tersebut meliputi : 1. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing 2. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa dan / atau bidang keamanan dan ketertiban. Ketentuan – ketentuan tersebut diatas dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kerja sama baik kerja sama antar desa maupun kerja sama desa dengan pihak ketiga, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. 39

1.

Desa yang diajak Kerja Sama Pelaksanaan kerjasama antara Desa Tulakan dengan desa lain dalam Tahun Anggaran 2015, adalah sebanyak 2 buah kerja sama. Kerja sama ini adalah dalam bentuk kegiatan : a.

Kerjasama Pemerintah Desa Tulakan dengan Pemerintah Desa Blingoh Kecamatan Donorojo dalam

Program Pembangunan Jalan

penghubung Desa di Dukuh Slempung b.

Kerjasama Pemerintah Desa Tulakan dengan Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo dalam Kelanjutan Pengelolaan eks PNPM –MP Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

2.

Dasar Hukum Dasar Hukum yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan kerjasama antara Desa Tulakan dengan Desa Blingoh dan Desa di Kecamatan Donorojo adalah : a.

Peraturan Pemerintah

b.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara

c.

Peraturan Desa Bersama

d.

Memorandum of Understanding (MoU)

e.

PerjanjianKerja Sama

3.

Bidang Kerja Sama Bidang kerja sama yang dilaksanakan meliputi : Bidang fisik dan non fisik.

4.

Nama Kegiatan Nama Kegiatan kerjasama anta desa yaitu : 1.

Kerjasama Pemerintah Desa Tulakan dengan Pemerintah Desa Blingoh Kecamatan Donorojo dalam Program Pembangunan Jalan Penghubung Desa di Dukuh Slempung.

2.

Kerjasama Pemerintah Desa Tulakan dengan Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo dalam Kelanjutan Pengelolaan eks PNPM –MP Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

5.

Satuan Pelaksana Kegiatan Desa Pelaksanaan kerjasama antar desa ini dilaksanakan oleh Tim / Panitia

yang dibentuk oleh Petinggi yang ditetapkan dengan Surat

Keputusan Bersama Petinggi Tulakan dan Petinggi Blingoh Nomor 8 40

Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerjasama Pemerintah Desa Tulakan dengan Pemerintah Desa Blingoh Kecamatan Donorojo dalam Program Pembangunan Jalan penghubung Desa di Dukuh Slempung Desa Tulakan dan Surat Keputusan Bersama Petinggi Tulakan dan Petinggi se Kecamatan Donorojo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan eks PNPM –MP Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).. 6.

Data Perangkat Desa Adapun jumlah Perangkat Desa yang ditugaskan dalam penanganan kerjasama antar desa tersebut sebanyak 10 Orang dengan data sebagaiberikut : a.

Kerjasama dengan Desa Blingoh : 1.

Nama Jabatan

2.

Nama Jabatan

3.

Nama Jabatan

4.

Nama Jabatan

5.

Nama Jabatan

b.

: Ahmad Khafid : Carik : Muryadi : Kamituwo Drojo : Rapan : Kebayan Drojo : Suroso : Petengan Drojo : Suwoto : Ladu II Drojo Kerjasama dengan Desa se Kecamatan Donorojo :

1.

Nama Jabatan

2.

Nama Jabatan

3.

Nama Jabatan

4.

Nama Jabatan

5.

Nama

: H. Muhammad Sutrisno : Petinggi : Ahmad Sholeh : TPK Desa : Kiswati : Pengelola SPP : Siti Khobsyah : Pengelola SPP : Sarjono 41

Jabatan

7.

: Pendamping Desa

Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber Anggaran untuk kedua kerjasama ini adalah dari: APBD, ADD, dana operasional SPP dan Swadaya masyarakat. Jumlah Anggaran Rp. 10.000.000,-

8.

Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini adalah : a.

Kerjasama Pemerintah Desa Tulakan dengan Pemerintah Desa Blingoh Kecamatan Donorojo dalam Program Pembangunan Jalan penghubung Desa di Dukuh Slempung Desa Tulakan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi sampai dengan selesainya pembangunan Jalan penghubung.

b.

Kerjasama Pemerintah Desa Tulakan dengan Pemerintah Desa se Kecamatan

Donorojo

selama

program

SPP

eks

PNPM-MP

berlangsung.

9.

Hasil Kerja Sama Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Pemerintah Desa Tulakan dengan Pemerintah Desa Blingoh Kecamatan Donorojo adalah sebagai berikut : a.

Terbangunnya jalan penghubung desa yang akan memperlancar arus transportasi dan memperpendek jarak tempuh, sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian kedua desa.

b.

Telaksananya simpan pinjam perempuan se Kecamatan Donorojo dengan aturan pelaksanaan yang sama di masing-masing desa agar dicapai akutabilitas dalam pelaksanaannya, sehingga diharapkan mampu mengurangi kemacetan usaha.

10.

Permasalahan dan Penyelesaian a.

Permasalahan : Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama antar desa ini adalah masalah pembiayaan. Pencairan anggaran / pembiayaan dari masing-masing desa yang tidak tepat waktu menganggu kelancaran pelaksanaan kerjasama pembangunan dan 42

masih

adanya

peminjam

yang

belum

tepat

waktu

dalam

pengangsurannya. b.

Solusi Penyelesaian : Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan tersebut, maka : kedua

belah

pihak

melakukan

musyawarah

untuk

1. saling

mempercepat pencairan anggaran / pembiayaan, sehingga kegiatan kerja sama pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

2.

Melakukan penagihan dan memberi penjelasan dengan sebaikbaiknya. B.

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA 1.

Mitra yang diajak Kerja Sama Pelaksanaan Kerjasama Desa Tulakan dengan Pihak Ketiga dalam Tahun Anggaran 2015, adalah sebanyak .3 (tiga) buah kerja sama dalam bentuk kegiatan : a.

Kerja sama antara Pemerintah Desa Tulakan dengan Pelaku usaha di Desa dari pelaku usaha luar desa.

b.

Kerja sama antara Pemerintah Desa Tulakan dengan Pelaku usaha di Desa dari pelaku usaha Desa Tulakan.

c.

Kerja sama antara Pemerintah Desa Tulakan dengan PT Anugerah Makmur Abadi tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Aliran Sungai.

2.

Dasar Hukum Dasar Hukum yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan kerjasama antara Desa Tulakan dengan Pihak Ketiga adalah : a.

Peraturan Pemerintah

b.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara

c.

Peraturan Desa

d.

Memorandum of Understanding (MoU)

e.

PerjanjianKerja Sama

3.

Bidang Kerja Sama Bidang kerja sama yang dilaksanakan meliputi : a.

Bidang Keamanan 43

1.

Kerja sama antara Pemerintah Desa Tulakan dengan Pengusaha Sarang Burung Walet.

b.

Bidang Ekonomi 1.

Kerjasama dengan Pelaku usaha dari dalam dan luar desa tentang

dukungan

dan

partisipasi

pelaku

usaha

dalam

pembangunan / kegiatan desa. 2.

Kerja sama antara Pemerintah Desa Tulakan dengan PT Anugerah Makmur Abadi tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Aliran Sungai

4.

Nama Kegiatan Nama Kegiatan kerjasama anta desa yaitu : a.

Kerja sama antara Pemerintah Desa Tulakan dengan Pelaku usaha di Desa dari pelaku usaha luar desa.

b.

Kerja sama antara Pemerintah Desa Tulakan dengan Pelaku usaha di Desa dari pelaku usaha Desa Tulakan.

c.

Kerja sama antara Pemerintah Desa Tulakan dengan PT Anugerah Makmur Abadi tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Aliran Sungai.

5.

Satuan Pelaksana Kegiatan Desa Pelaksanaan kerjasama antar desa ini dilaksanakan oleh Tim / Panitia

yang dibentuk oleh Petinggi yang ditetapkan dengan Surat

Keputusan Bersama Petinggi Tulakan dengan Pengusaha Sarang Burung Walet Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keamanan Sarang Burung Walet di Desa Tulakan,

Surat Keputusan Bersama Petinggi Tulakan dengan

Pelaku Usaha Dalam Dan Luar Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Dukungan Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pembangunan / Kegiatan Desa dan Surat Keputusan Bersama Petinggi Tulakan dengan Direktur PT Anugrah Makmur Abadi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Aliran Sungai

6.

Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber Anggaran untuk ketiga kerjasama ini adalah dari: ADD, sumbangan fihak ke tiga dan Swadaya Masyarakat. Jumlah Anggaran Rp. 15.000.000,44

7.

Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini adalah untuk waktu yang tidak terbatas dan apabila ada hal-hal yang mendesak dapat dirembug kembali.

8.

Hasil Kerjasama Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Pemerintah Desa Tulakan dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut : a.

Terwujudnya kesepakatan tentang penjagaan keamanan lingkungan dan sarang burung walet sebagai satu kesatuan penjagaan yang saling mendapatkan manfaat. Pengusaha sarang

burung

walet

mendapatkan

keuntungan

terjaminnya

keamanan usahanya dan lingkungan serta penjaga mendapatkan tambahan penghasilan. b.

Terwujudnya kesepakatan dukungan dan partisipasi dari pelaku usaha terhadap pembangunan/kegiatan desa.

c

Terkelolanya kawasan daerah aliran sungai secara berimbang antara kepentingan perusahaan dan kelestarian lingkungan yang akan tetap menjaga ekosistem terjamin sehingga kerusakan yang sangat parah bisa dihindari

9. Permasalahan dan Penyelesaian a.

Permasalahan : Dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga ini terdapat beberapa permasalahan, diantaranya : 1.

Masalah keberadaan. Pihak ketiga jarang sekali bahkan hampir tidak pernah bertemu secara pribadi, kebanyakan lewat telepon atau utusan sehingga penyampaian masalah sangat lambat.

2.

Masalah ketepatan waktu. Pihak ketiga sering kali tidak tepat waktu dalam memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam pembangunan /kegiatan desa.

3.

Masalah keuangan. Pihak ketiga sering kali tidak tepat waktu dalam pembayaran bagi hasil pengelolaan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. 45

b.

Solusi Penyelesaian : Menghadapi berbagai permasalahan yang timbul dari adanya kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Desa Tulakan melakukan langkah – langkah : 1.

Memberitahukan

tentang

adanya

permasalahan-

permasalahan kepada pihak ketiga sehubungan dengan adanya kerjasama yang telahdisepakati bersama. 2.

Melakukan musyawarah untuk meminta klarifikasi / penjelasan dengan pihak ketiga terkait dengan permasalahan yang ada.

3.

Memberikan peringatan berupa teguran ataupun sanksi kepada pihak ketiga terkait dengan permasalahan yang ada.

C.

BATAS DESA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dinyatakan bahwa Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain. Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di alas suatu peta dasar yang disepakati. Penegasan batas desa ini adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan

memberikan

tanda

batas

desa

berdasarkan

hasil

penetapan.

Penetapan dan penegasan Batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi. Secara

faktual

sebagian

besar

desa

belum

menindaklanjuti

penegasan batas wilayah secara pasti di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas diatas Peta, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Untuk dapat melaksanakan penegasan batas wilayah ini memerlukan dana yang sangat besar, sehingga menyebabkan sebagian besar desa di Indonesia belum melakukannya. Mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang

Penetapan dan Penegasan Batas Desa,

dinyatakan bahwa tata cara penetapan dan penegasan batas desa dilakukan melalui penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran, dan lain46

lain, dimana kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi dan dilaksanakan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan dinas / instansi terkait, kecamatan, pemerintah desa dan tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan. Sampai dengan saat ini Pemerintah Desa Tulakan Kecamatan Donorojo belum melaksanakan penetapan dan Penegasan Batas Desa dikarenakan beberapa hal diantaranya kekurangan sumber daya dan juga dana. 1.

Sengketa Batas Desa Apabila suatu Desa belum melaksanakan penegasan batas desanya, kemungkinan dapat menimbulkan potensi masalah antar Desa, diantaranya: a.

Sengketa batas antar daerah / desa ;

b.

Perebutan Sumber Daya Alam di wilayah Perbatasan ;

c.

Ketidakpastian dalam pendaftaran pemilih (Pemilu, Pilkada dan Pilpet);

d.

Ketidakjelasan pengeluaran perijinan pengelolaan Sumber Daya Alam serta bukti hak atas tanah di wilayah perbatasan ;

e.

Overlapping pengaturan tata ruang daerah / desa.

2.

Penyelesaian yang Dilakukan Terkait dengan belum adanya penegasan batas wilayah ini secara resmi yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku, maka diperlukan langkah-langkah pencegahan dari kemungkinan timbulkan permasalahan terkait batas wilayah ini, sebagai berikut : a.

Melaksanakan sinkronisasi batas wilayah antar desa secara bersama-sama berdasarkan sejarah masing-masing desa.

b.

Mengadakan musyawarah antar desa deifasilitasi oleh Camat untuk

mengupayakan

win-win

solution

dalam

menyelesaikan

permasalahan batas desa.

3.

Satuan Pelaksana Kegiatan Desa Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dari kemungkinan timbulnya permasalahan terkait dengan batas desa tersebut, dilibatkan berbagai pihak diantaranya Perangkat Desa, Ketua RT/RW, Pengurus Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

maupun

Tokoh

Masyrakat

yang

mengetahui sejarah batas desa. 47

4.

Data Perangkat Desa a.

Nama Jabatan

b.

Nama Jabatan

c.

Nama Jabatan

d.

Nama Jabatan

e.

Nama Jabatan

f.

Nama Jabatan

g.

Nama Jabatan

h.

Nama Jabatan

i.

Nama Jabatan

j.

Nama Jabatan

k.

Nama Jabatan

l.

Nama Jabatan

m.

Nama Jabatan

n.

Nama Jabatan

: Ahmad Khafid : Carik : Mulyadi : Kamituwo Krajan : H. Noor Syafiq : Kamituwo Winong : Suwardi : Kamituwo Ngemplak : Muryadi : Kamituwo Drojo : H. Wagisri : Kamituwo Pejing : Kasriyono : Kebayan Krajan : Shodiq : Kebayan Winong : Ridwan : Kebayan Ngemplak : Rapan : Kebayan Drojo : Dasim : Kebayan Pejing : Juwari : Petengan Krajan : Jumari : Petengan Winong : Sutriyo : Petengan Ngemplak 48

o.

Nama

: Suroso

Jabatan p.

Nama

: Munawar

Jabatan q.

: H. Zaenal Arisin

: H. Tasono

: Budi Sutrisno

: Siswanto

: Afandi

: Sumadi : Tokoh Masyarakat

Nama

: Ali Faqih

Jabatan

D.

: Sekretaris LKMD

Nama Jabatan

w.

: Ketua LKMD

Nama Jabatan

v.

: Ketua RT

Nama Jabatan

u.

: Ketua RW II

Nama Jabatan

t.

: Ketua RW I

Nama Jabatan

s.

: Petengan Pejing

Nama Jabatan

r.

: Petengan Drojo

: Tokoh Masyarakat

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Sebagaimana kita ketahui pada berbagai media massa maupun media elektronik, musibah / bencana sering terjadi di Indonesia. Bencana datang tanpa kita duga waktunya dan seringkali menimbulkan korban jiwa. Untuk itu perlu kewaspadaan kita semua untuk menghadapinya. 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya a.

Bencana Yang Terjadi Pada tanggal 2 Maret 2015 terjadi bencana tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan 1 buah rumah di RT 01 RW IX Dukuh Pejing Desa Tulakan.

2.

Penanggulangannya 49

a.

Penanganan dilaksanakan oleh masyarakat, Tagana dan Linmas di bawah koordinasi Petinggi Tulakan

b.

Penanggulangan bencana dibidang kesejahteraan sosial untuk penanggulangan maupun evakuasi dilaksanakan oleh masyarakat Tagana dan Linmas dibawah koordinasi Petinggi Tulakan dan Dinas / Instansi terkait

c.

Penanganan bantuan sosial kepada korban bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tulakan dengan berkoordinasi dengan Dinas / Instansi terkait

3.

Status Bencana Lokal Desa Tulakan

4.

Sumber dan Jumlah Anggaran a.

Sumber

:

ADD

dan

Swadaya

Jumlah anggaran

: Rp.1.000.000,-.

Masyarakat b. 5.

Antisipasi Desa a.

Memberikan penyuluhan kepada masyaarkat untuk waspada terhadap daerah rawan bencana

b.

Memprediksikan kemungkinan dampak bencana

c.

Merencanakan tindakan resiko bencana dan merencanakan bantuan sosial

d.

Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana

e.

Melaksanakan pembagian tugas penanganan korban bencana sesuai dengan Tupoksi masing-masing

6.

Potensi Bencana Yang Diperkirakan Dapat Terjadi a.

Banjir

b.

Tanggul Jebol

c.

Angin puting beliung

d.

Kebakaran

e.

Kekeringan

f.

Sambaran petir

g.

Tanah longsor 50

E.

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.

Gangguan Yang Terjadi Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di Desa Tulakan sepanjang tahun 2015 adalah sebanyak 2 kasus, dengan perincian sebagai berikut :

NO

JENIS GANGGUAN

JUMLAH (Kali)

1

Pencurian

2

2

Perampokan

-

3

Pembunuhan

-

4

Penganiayaan

-

5

Perkelahian

-

6

Pemerkosaan

-

TOTAL KASUS

2.

KETERANGAN

2

Satuan Pelaksana Kegiatan Desa Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa yang ada di Pemerintah Desa Tulakan, maka yang melaksanakan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di lapangan adalah “Petengan” dibantu oleh Hansip / Linmas Desa dibawah koordinasi dan tanggung jawab Petinggi. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di desa, peran Petinggi sangat sentral karena mengkoordinasikan dan bertanggung jawab penuh atas terjaminnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama dan komunikasi yang aktif dengan seluruh elemen masyarakat serta berkoordinasi dengan Babinsa, baik dari Polsek maupun Koramil yang ditugaskan di desa masing-masing.

3.

Data Perangkat Desa dan Linmas Adapun data Perangkat Desa dan Anggota Linmas yang melaksanakan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Desa Tulakan adalah sebagai berikut : NO

NAMA

JABATAN

KET. 51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

JUWARI JUMARI SUTRIYO MUNAWAR SUWARTO KASWI SUNADI SUDAR NGADIYONO ABDUL MARDI RUSDI SUDADI SUWOTO RONDI KASDURI RADINO NGATMAN AHMAD SA'RONI PARMONO WARSITO AHMAD BASIGI SANYOTO MUHTADI TUPARMAN MASHURI MOHADI SUJAK DARMIN SUDARLAN SYAHRI SAMROTUL FUAD SUTARMAN SANTOSO AM SUHUD KASWI KUNARSO JUMADI HARNO WARDAIM MULYONO ZUWADI CIPWANTO KARIYADI DARSUKI MURHADI NOR SHOKIB SUROSO MUSYAFAK ABDUL AZIS NGARNO JUPRI SURADI ALI SUYONO NGASPAN TARMUNJI JONO

Petengan Petengan Petengan Petengan Danton Hansip Wadanton Hansip Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas Anggota Hansip / Linmas 52

57 58 59 60 61 62 4.

KASWI KASRIYONO SHODIQ RIDWAN RAPAN DASIM

Anggota Hansip / Linmas Kebayan Kebayan Kebayan Kebayan Kebayan

Penanggulangan dan Kendalanya Penanggulangan terhadapadanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Desa Tulakan antara lain : a.

Deteksi dini, menciptakan suasana yang kondusif di wilayah melalui berbagai sosialisasi, pembinaan, dll. pada setiap kesempatan yang ada, baik pada pertemuan bersifat formal maupun informal.

b.

Pendekatan terhadap Toma, Toga, dan unsur Ormas yang ada.

c.

Mempertemukan antar pihak yang bersengketa untuk mencari solusi dan kesepakatan bersama (bila perlu dengan dibuatkan Berita Acara)

d.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik aparat Kepolisian / Babinsa, Koramil / Babinsa, Satpol PP, Kecamatan maupun instansi lainnya. Kendala

yang

dihadapi

dalam

upaya

penanggulangan

gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Desa Tulakan antara lain : a.

Masih adanya sikap acuh tak acuh dari sebagian masyarakat.

b.

Rasa kekeluargaan yang semakin memudar di kalangan masyarakat.

c.

Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

d.

Banyaknya tontonan / tayangan di media elektronik yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

e.

Masih adanya penjual minuman keras, jamu dan obat ilegal

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Dalam setiap peristiwa / kejadian yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di Desa Tulakan sedapat mungkin diselesaikan di wilayah (dusun) masing – masing dengan difasilitasi oleh Petinggi dengan memegang prinsip memenuhi rasa keadilan, kesetaraan dan tidak memihak. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, maka diperlukan adanya keterlibatan aparat keamanan untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan dimaksud. Aparat keamanan ini mulai dari Babinsa Polsek, Babinsa Koramil, Satpol PP sampai dengan 53

Muspika

apabila

permasalahan

tersebut

dirasa

berat,

penting,

dan

membutuhkan penanganan segera. Sehingga dampak / ekses yang ditimbulkan tidak menjalar kemana-mana dan stabilitas wilayah dapat tetap terjaga (tetap kondusif). 6. Sumber dan Jumlah Anggaran a.

Sumber

b.

Jumlah anggaran

: ADD dan Sumber lainnya : Rp. 10.000.000,-

BAB VI PENUTUP Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2015 yang kami sampaikan. Kami menyadari dalam laporan ini masih ada beberapa kekurangan, untuk itu kritik, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikannya. Berbagai hal yang masih kurang dan belum dapat terealisir secara tuntas, mudah – mudahan akan dapat menjadi bahan perbaikan di tahun mendatang. Kami 54

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada segenap elemen masyarakat Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, mulai dari Perangkat Desa, BPD, LKMD, TPK, KPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan seluruh warga masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas bantuan, kerja sama, bimbingan, arahan dan lain sebagainya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo selama tahun 2015 sehingga dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Bupati Jepara, Dinas/Instansi tingkat Kabupaten Jepara, Bapak Camat beserta Muspika Donorojo dan Dinas/Instansi tingkat Kecamatan Donorojo atas bimbingan, bantuan, kerja sama, saran, arahan dan lain sebagainya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan & kemasyarakatan di Desa Tulakan selama tahun 2015. Dengan kerendahan hati dan tulus ikhas, kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar – besarnya bila masih terdapat kekurangan – kekurangan, harapan – harapan yang belum dapat terpenuhi di masyarakat, namun semua itu bukan karena kesengajaan, akan tetapi memang karena keterbatasan – keterbatasan sumber daya yang ada. Pada akhirnya, marilah kita memohon seraya berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan kepada kita semua serta meberikan ridho atas segala pengabdian yang telah kita lakukan guna menuju kearah Desa Tulakan yang lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Tulakan, 31 Desember 2015 Petinggi Tulakan,

H. MUHAMMAD SUTRISNO, S.H. LAMPIRAN - LAMPIRAN

55

Gambar : KANTOR DESA TULAKAN

Gambar : GAPURA PUSAT PEMERINTAHAN DESA

56

Gambar : RUANG PETINGGI

Gambar : SITUS RESMI DESA TULAKAN

57

Gambar : TRADISI JEMBUL TULAKAN

Gambar : PENGASPALAN JALAN DUKUH SONDER – PEJING

58

KATA PENGANTAR

Puju syukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2015. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2015 Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo disusun sebagai penerapan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tujuannya adalah sebagai laporan dari Petinggi Tulakan menyangkut pelaksanaan seluruh kewenangan yang d imiliki oleh Pemerintah Desa baik kewenangan yang berdasarkan asal usul pemerintahan desa, urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa, tugas-tugas pembantuan dan urusan pemerintahan lainnya. Pemerintah Desa mengucapkan terima kasih atas dukungan dan peran serta seluruh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa Tulakan sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berjalan dengan lancar, sukses dan selamat. Banyak kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih, tetapi juga masih banyak masalah dan tantangan pembangunan yangperlu diselesaikan. Untuk itu, kerjasama dan partisipasi dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat desa penting bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa pada masa mendatang. Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa kami selamatahun 2015.

Tulakan, 31 Desember 2015 Petinggi Tulakan,

`

H. MUHAMMAD SUTRISNO , S.H.

59

DAFTAR ISI

ii KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………….. DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………

ii iii

BAB

I PENDAHULUAN ……………………………………………………………… A. DASAR HUKUM …………………………………………………………. B. GAMBARAN UMUM DESA ……………………………………………… 1. Kondisi Geografis …………………………………………………….. 2. Gambaran Umum Demografis ………………………………………. 3. Kodisi Ekonomi ………………………………………………………. a. Potensi Unggulan Desa ………………………………………… b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB ……………………………….

1 2 4 4 7 7 7 8

BAB

II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA …………. A. VISI DAN MISI ………………………………………………………….. B. STRTATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA ………………………. C. PRIORITAS DESA ………………………………………………………

10 10 12 16

BAB

III KEWENANGAN DESA …………………………………………………….. A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA ………………………………….. 1. Pelaksanaan Kegiatan …………………………………………….. 2. Tingkat Pencapaian ………………………………………………… 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa ……………………………….. 4. Data Perangkat Desa ……………………………………………… 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran ………………………………….. 6. Proses Perencanaan Pembangunan …………………………….. 7. Sarana dan Prasarana …………………………………………….. 8. Permasalahan dan Penyelesaian ………………………………… B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN .. 1. Pelaksanaan Kegiatan ……………………………………………… 2. Tingkat Pencapaian ……………………………………………….. 3. Realisasi Program dan Kegiatan ………………………………… 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa ………………………………. 5. Data Perangkat Desa ……………………………………………… 6. Permasalahan dan Penyelesaian ………………………………..

18 18 21 22 23 23 24 26 26 26 26 26 26 26 33 34 37

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ……………………… A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA ………………………… 1. Dasar Hukum ………………………………………………………. 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan ………………………….. 3. Pelaksanaan Kegiatan …………………………………………… 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan ………………… 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa ………………………………. 6. Data Perangkat Desa ……………………………………………… 7. Permasalahan dan Penyelesaian ……………………………….. B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ……………………… 1. Dasar Hukum ……………………………………………………… 2. Urusan Pmerintahan Yang Ditugaspembantuankan ………… 3. Sumber dan Jumlah Anggaran ………………………………… 4. Sarana dan Prasarana …………………………………………..

38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39

BAB

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA ……………………………… A. KERJASAMA ANTAR DESA ……………………………………… 1. Desa yang diajak Kerja Sama …………………………………. 2. Dasar Hukum …………………………………………………….

40 40 40 40

V

60 iii

B.

C.

D.

E.

3. Bidang Kerja Sama ……………………………………………………. 4. Nama Kegiatan ………………………………………………………… 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa …………………………………… 6. Data Perangkat Desa ………………………………………………….. 7. Sumber dan Jumlah Anggaran ………………………………………. 8. Jangka Waktu Kerja Sama ……………………………………………. 9. Hasil Kerja Sama ……………………………………………………… 10. Permasalahan dan Penyelesaian ………………………………….. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA …………………………….… 1. Mitra yang diajak Kerja Sama ………………………………………… 2. Dasar Hukum …………………………………………………………… 3. Bidang Kerja Sama …………………………………………………….. 4. Nama Kegiatan …………………………………………………………. 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa ……………………………………. 6. Sumber dan Jumlah Anggaran ……………………………………….. 7. Jangka Waktu Kerja Sama ……………………………………………. 8. Hasil Kerja Sama ………………………………………………………. 9. Permasalahan dan Penyelesaian ……………………………………. BATAS DESA ……………………………………………………………… 1. Sengketa Batas Desa ………………………………………………….. 2. Penyelesaian …………………………………………………………… 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa …………………………………… 4. Data Perangkat Desa ………………………………………………….. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ………….…. 1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya …………………… 2. Status Bencana………………………………………………………… 3. Sumber dan Jumlah Anggaran ………………………………………. 4. Antisipasi Desa ………………………………………………………… 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa …………………………………… 6. Kelembagaan yang dibentuk ………………………………………… 7. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi …………………………. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Gangguan yang terjadi ………………………………………………… 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa …………………………………… 3. Penanggulangan dan Kendalanya …………………………………. 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan ………. 5. Sumber dan Jumlah Anggaran ………………………………………

41 41 41 42 42 43 43 43 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 47 48 48 48 48 50 50 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 53 53

PENUTUP …………………………………………………………………….

54

LAMPIRAN – LAMPIRAN ………………………………………………………………..

55

BAB VI

iv 61