PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN TULAKAN
DESA NGUMBUL Alamat :JL.Raya Desa Ngumbul Kec.Tulakan Kode Pos 63571
PERATURAN DESA NGUMBUL NOMOR : 07 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL MASYARAKAT DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA NGUMBUL
Menimbang :
bahwa untuk menciptakan kondisi masarakat yang aman ,tertib dan disiplin
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan,
pemerintah
Desa
dibidang
kemasarakatan dan Pemberdayaan
maka perlu menetapkan aturan yang disepakati dan ditaati dalam kehidupan masyarakat yang di tuangkan dalam peraturan Desa. Mengingat
: 1
Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur ( Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 19
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9 ) 2
Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara 3
Nomor 4389 )
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali ddiubah terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
5
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lem baran Negara Tahun 2005 Nomor 158 , Tamahan Lembaran Negara Nomor 4587)
6
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakat;
8
Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentgang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakat;
9
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa . 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa . 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
Dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN TENTANG KETERTIBAN SOSIAL MASYARAKAT
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1) Desa
adalah
kesatuan
masyarakat
hukum
yang
memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adapt istiadat setempat dan diakui didalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten; 2) Pemerintahan Desa dalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa; 3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; 4) Desa adalah Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan; 5) Kepala Desa adalah Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan 6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan; 7) Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat
serta
melakukan
pengawasan
terhadap
penyelenggaran Pemerintahan Desa; 8) Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa;
9) Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbalbalik yang bersifat sukarela antara warga desa atau warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhui kebutuhan yang insidentil maupun
berkelangsungan
dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan bersama baik materiil maupun sprituil
BAB II PEMERINTAH DESA Pasal 2 1) Setiap Kepala Somah ( KS ) wajib memasang Photo Copy KK didepan pintu rumah masing masing dan memasang gambar Presiden, Wakil Presiden serta garuda disetiap rumahnya. 2) Untuk meningkatkan jiwa Nasionalisme setiap rumah membuat tugu 45. 3) Untuk mempermudah mengenal batas wilayah Pemerintah Desa Ngumbul Pemerintah Desa Ngumbul membuat Gapura Jalan masuk desa, gapura jalan masuk lingkungan dan tugu batas Dusun dan RT. 4) Pemerintah Desa Wajib membina warga masyarakat minimal 1 bulan sekali di setiap Dusun; 5) Untuk mempercepat pelunasan pajak / Retribusi diadakan program sadar pajak. 6) Untuk mempermudah penyampaian aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa disetiap Kantor Dusun dan Kantor Desa disediakan kotak saran, dan pemasangan papan penunjuk Perangkat Desa, BPD, dan Ketua Lembaga Desa.
Pasal 3 1) Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa dan dikepalai oleh Kepala Dusun; 2) Rukun Tetangga ( RT ) adalah warga suatu dusun yang terdiri atas beberapa
Kepala
Keluarga
yang
harus
ikut
serta
dalam
pembangunan dusun/desa dan diketuai oleh Ketua Rukun tetangga; 3) Rukun Warga ( RW ) adalah warga dusun yang terdiri atas beberapa
Rukun Tetangga yang harus ikut serta dalam pembangunan dusun/desa dan diketuai oleh Ketua Rukun Warga; 4) Segala Urusan warga desa yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa harus melalui RT dan Kepala Dusun;
BAB III KEAMANAN Pasal 4 1) Setiap RT wajib membuat Poskamling dan setiap warga masyarakat ( KK ) diwajibkan melaksanakan Ronda Malam di Poskamling sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 2) Setiap Rumah Tangga Diharuskan memiliki alat pemadam kebakaran berupa : -
Ganthol,2.Kopyok,3.Pasir,4.Jombang dan lain-lain.
3) Setiap
warga
masyarakat
diwajibkan
membantu
dalam
penanggulangan bencana alam; 4) Setiap warga desa yang menerima tamu lebih dari 24 ( Dua Puluh Empat ) jam harus segera melapor kepada Ketua RT dan kepala Dusun apabila diperlukan diteruskan kepada kepala Desa; 5) Untuk meningkatkan dan menjaga ketertiban di Desa dibentuk Linmas 1 ( satu ) Pleton Putra dan 1 ( satu ) Pleton Putri dengan Posko di Balai Desa 6) Setiap kepala Keluarga baru, setelah menetap selama 3 ( Tiga ) bulan berturut-turut diwajibkan mengikuti jaga malam/jaga keamanan di pos Kamling; 7) Setiap Rumah Tangga diwajibkan memiliki kentongan; 8) Pemilik hewan ternak, ayam, menthok, itik, anggsa dan lain-lain selama musim tanam diwajibkan mengurung ternaknya apabila rumahnya berdekatan dengan lahan pertanian; 9) Setiap rumah wajib memasang lampu penerangan didepan rumah dan ditepi jalan rumah masing masing.
BAB IV KESEHATAN Pasal 5 1) Setiap warga yang hamil wajib memeriksakan kehamilanya setiap bulan sekali di Polindes maupun Posyandu terdekat; 2) Untuk mengurangi resiko persalinan, suami diwajibkan mengikuti program SUAMI SIAGA (program Suami Siap Antar dan Jaga); 3) Dibentuk Program Ambulan Desa dengan ditempatkan ambulan Desa di Kantor Desa dan setiap Dusun dibentuk Ambulan Desa secara Swadaya. 4) Setiap warga wajib mengikuti program jum’at bersih; 5) Setiap ibu wajib memberikan Asi eksklusif sampai bayi berusia minimal 6 bulan dan melarang memberikan susu formula pada bayi usia 0 – 6 bulan; 6) Setiap warga yang memiliki balita wajib mengikuti Posyandu yang berada di Dusun masing-masing dan ibu ibu pengantar diberikan pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif. 7) Setiap warga lanjut usia wajib mengikuti Posyandu Lansia yang berada di Dusun masing-masing; 8) Disetiap Posyandu lansia diadakan kegiatan usaha ekonomi produktif; 9) Setiap rumah disediakan tempat cuci tangan di depan rumah masingmasing; 10) Setiap rumah disediakan tempat sampah organik dan an organik. 11) Setiap rumah wajib menanam Tanaman Obat Keluarga ( TOGA ) dipekarangan masing masing.
BAB V PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN Pasal 6 1) Setiap pengantin diwajibkan menanam 10 ( Sepuluh ) batang pohon; 2) Warga masyarakat yang memiliki lahan kering/tegalan yang ditanami kayu di bawahnya wajib ditanami porang untuk menambah penghasilan keluarga; 3) Setiap warga masyarakat yang memiliki lahan sawah tadah hujan dianjurkan menanam sistem tumpang sari untuk meningkatkan
pendapatan keluarga; 4) Setiap warga masyarakat yang mempunyai mata air diwajibkan membuat kolam di pekarangan untuk meningkatkan gizi keluarga dan pendapatan keluarga; 5) Dikembangkannya ternak ayam , ternak sapi dan ternak kambing etawa, pemanfaatan kotoran ternak dikembangkan menjadi pupuk bokashi. 6) Untuk mengatasi persediaan pakan ternak dianjurkan menanam tanaman rumput gajah dan sejenisnya, sedangkan limbah Produk tahu dan tempe diperuntukkan kusus untuk peternak Desa Jatigunung. 7) Setiap pemilik rumah pada musim trancap ( awal penghujan ) diwajibkan menanam tananaman produktif dan penghijauan; 8) Setiap 1 ( satu ) tahun sekali pada musim trancap ( awal penghujan ), setiap Kepala Keluarga/KK diwajibkan menanam penghijauan secara masal dan dipimpin langsung oleh Perangkat Desa; 9) Setiap RT/Dusun diwajibkan membentuk Kelompok Tani; 10) Tanaman yang berada di tepi jalan desa atau tanah kas desa hasilnya menjadi milik desa; 11) Setiap pemilik tanah apabila menanam tananaman produktif/kayukayuan harus berjarak minimal 2 ( dua ) meter dari batas; 12) Untuk tananaman/pohon pelindung mata air milik perorangan apabila akan memotong/menebang pohon tersebut harus ijin Pemerintah Desa; 13) Setiap rumah wajib memelihara ayam buras untuk menambah penghasilan dan meningkatkan gizi keluarga; 14) Kotoran hewan ternak dibuatkan tempat kusus agar tidak berbau; 15) Dilarang menyembelih hewan sapi betina dan kambing betina pada acara hajatan untuk menjaga pupulasi ternak.
BAB VI PEMBANGUNAN Pasal 7 1) Tanaman sunggo, wajib dilaporkan kepada Perangka Desa untuk dimusyawarahkan untuk dipangkas atau dipotong; 2) Kayu wayang yang menjadi sengketa/rebutan menjadi milik Desa; 3) Mendirikan rumah baru harus memberitahu pemilik tanah/pekarangan sebelahnya; 4) Membangun rumah baru ditepi jalan raya harus mentaati peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah yaitu harus ber IMB; 5) Batas pekarangan, tegal, sawah, jalan desa dan jalan dusun yang mencorok atau dicorok harus dikembalikan seperti semula dengan disaksikan oleh Ponco kaki dan perangkat Desa; 6) Sukarela menyerahkan sebagian tanahnya apabila kena pelebaran jalan baik jalan lingkungan maupun jalan Desa; 7) Sukarela melakukan gotong royong atau kerja bakti dalam pemeliharaan maupun pembangunan jalan lingkungan dan jalan Desa; 8) Perencanaan pembangunan fasilitas umum dimusyawarahkan bersama dan dilaksanakan secara gotong royong. 9) Pendanaan pembangunan secara swadaya dilakukan dengan sistem Jimpitan. 10) Untuk memperindah wajah Desa ditepi jalan utamanya jalan Protokol ditanami tanaman jenis pucuk merah didalam pot. BAB VII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pasal 8 1) Setiap warga masyarakat yang memiliki TV diwajiban mematikan mulai jam 18.00 s/d 20.00 WIB untuk memberi kesempatan belajar kepada anak-anaknya; 2) Untuk menambah dan meningkatkan Pendidikan Anak dibidang Agama ,Orang Tua wajib mengikutsertakan Anaknya masuk di TPA/TPQ 3) Warga desa diwajibkan serendah-rendahnya berijasah SLTP atau yang sederajat; 4) Warga desa yang drop out dari SD ataupun SLTP diwajibkan mengikuti program K F maupun kejar paket B;
5) Setiap orang tua wajib memberikan kesempatan kepada anakanaknya untuk bersekolah terutama SD sampai SLTA; 6) Guna menunjang kelancaran pendidikan bagi anak usia 4 (empat ) tahun diharapkan masuk PAUD; 7) Untuk menambah pegetahuan, warga masyarakat desa Ngumbul diwajibkan membaca buku-buku perpustakaan ( TBM ) Taman Bacaan Masyarakat dan dibuatkan koran dinding , dan di Kantor Desa dibuatkan Hotspot Area untuk mengakses internet. 8) Di setiap dusun dipandang perlu membentuk dan membina kegiatan kelompok pengajian khusus antara lain : a.
Kelompok bacaan atau praktek sholat;
b. Kelompok belajar memperdalam Tahlil; c.
Kelompok yasinan, pengajian, Al-quran, berjanjen, Slawatan dan Hadroh anak anak.
9) Di tiap masjid ataupun mushola wajib mengadakan pengajian AlQur,an untuk anak-anak ( TPQ/TPA ); 10) Kesenian, kebudayaan dan adat istiadat yang ada wajib dilestarikan dan dibina; 11) Apabila ada warga yang menemukan benda-benda purbakala harus melaporkan kepada pemerintah Desa; 12) Untuk meringankan biaya sekolah setiap siswa baru kelas 1 SD / MI diwajibkan menanam pohon sengon 5 (lima) batang dan dipanen ketika lulus SD/MI dan juga siswa baru kelas 7 (tujuh) SLTP wajib menanam 5 (lima) batang pohon sengon; 13) Siswa SD / MI wajib mengikuti pendidikan karakter untuk mengenal dan mempertahankan budaya lokal yaitu kejawen; 14) Setiap wali murid atau pengantar murid PAUD dan TK untuk mengisi waktu menunggu anaknya wajib mengikuti usaha ekonomi kreatif dan mengembangkan Rumah Pangan Lestari (RPL) disetiap lembaga PAUD atau TK masing-masing.
BAB VIII SOSIAL, EKONOMI DAN KOPERASI Pasal 9
1) Apabila terjadi kematian, warga masyarakat wajib memberikan tanda kentongan uluk-uluk 2 ( dua ) kali untuk memudahkan penyampaian berita; 2) Setiap warga desa wajib membantu keluarga yang mendapat musibah dengan sukarela; 3) Setahun sekali diadakan kegiatan membersihkan makam secara bersama-sama; 4) Merusak, menyumbat dan mematikan saluran air diwajibkan memperbaiki dan atau mengenbalikan seperti semula; 5) Di tiap Lembaga kemasyarakatan diharapkan membentuk kegiatan pra Koperasi; 6) Bunga pra Koperasi setinggi-tingginya 5 ( lima ) persen setiap bulan; 7) Warga masyarakat diwajibkan memanfaatkan lembaga keuangan yang ada di desa seperti Koperasi dan Pra Koperasi yang ada di setiap RT, Dusun. 8) Untuk mengatasi kerawanan pangan didirikan lumbung Desa. 9) Dikembangkan produk lokal desa yaitu mebeler, makanan ringan, tahu , tempe, gula kelapa, kecap dan lain lain. 10) Untuk membantu meringankan kebutuhan keluarga diadakan gerakan menanam TOGA dan Warung Hidup ( RPL ) 11) Program jimpitan untuk keperluan sosial - Warga yang meninggal dunia -Menjenguk warga yang sakit. -Gotong royong memperbaiki fasilitas umum dan pemugaran rumah warga Miskin.
BAB IX KERJASAMA ANTAR DESA Pasal 10
1) Setiap warga Desa Ngumbul yang berada di batas Desa lain ikut serta membantu kerja bakti perbaikan rumah, jalan dan fasilitas umum lain desa berbatasan; 2) Setiap warga Desa Ngumbul ikut serta menjaga keamanan yang ada di wilayah Desa Tetangga; 3) Setiap warga Desa Ngumbul apabila terjadi kematian di Desa tetangga ikut serta membantu pemakaman dengan gotong royong menggali kubur; BAB X TATA TERTIB Pasal 1 1) Apabila petani/lahan pertanian dekat dengan pekarangan tidak membuat pagar, dan apabila petani mengobati tanamannya tidak memberitahu lingkungannya, jika terjadi sesuatu maka dikenai sanksi dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan; 2) Apabila hewan ternak masuk ke dalam lahan pertanian yang sudah dipagar dengan baik, jika terjadi sesuatu pada hewan ternak tersebut bukan menjadi tanggung jawab petani/pemilik lahan pertanian tersebut; 3) Memasang dan meberi obat atau racun untuk hewan ternak dengan sengaja dikenakan sanksi dengan mengganti ternak yang mati tersebut; 4) Bagi warga desa/luar desa yang merusak lingkungan Desa Ngumbul misalnya mengobati sungai, membakar hutan, membuang limbah sembarangan dll dilaporkan pada yang berwajib untuk dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 5) Apabila ada warga desa merusak tanaman orang lain dan pemilik tanaman tidak terima maka warga yang merusak tersebut dikenakan sanksi dengan mengganti tanaman yang dirusak; 6) Merusak tanaman penghijauan milik desa dikenakan sanksi mengganti tanaman yang dirusak sesuai dengan peraturan;
7) Di dalam melaksanakan pemerintahan dari tingkat RT sampai tingkat desa harus melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8) Bagi warga desa/luar desa apabila mengadakan promosi ataupun sejenisnya harus seijin pemerintah desa; 9) Penduduk desa yang berdomisili di dekat lingkungan/area pendidikan dilarang melakukan aktifitas yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pendidikan pada jam-jam pelajaran. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP Pasal 12
Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Ngumbul :22Desember 2014
KEPALA DESA NGUMBUL
TUKIJAN
PERATURAN DESA NGUMBUL NOMOR : 7 TAHUN 2014
TENTANG
KETERTIBAN SOSIAL MASYARAKAT
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN WILAYAH KECAMATAN TULAKAN
KANTOR DESA NGUMBUL Alamat:JL.Raya Desa Ngumbul Kec.Tulakan Kode Pos 63571
