PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA KECAMATAN ........................ DESA .......................... Alamat : Jalan .....................................................
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : ............ TAHUN 20..... TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) SEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERIODE TAHUN ................ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA .................. Menimbang : a.
bahwa untuk kelancaran proses kegiatan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa ........ Kecamatan ........... Kabupaten Donggala agar sesuai Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 18a tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
b. bahwa anggota tim pengelolaa kegiatan barasal dari unsur pemerintah desa dan lembaga masyarakat. c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa .................. Kecamatan ...... Kabupaten Donggala tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Sebagai Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa Periode Tahun ................
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 56 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 56); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2008 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di desa; 10. Peraturan Bupati Donggala Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18a Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Donggala;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Kesatu
:
Kedua
:
Penetapan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa …………………. Kecamatan ................ Kabupaten ........ Periode 20.... samapai dengan .........., sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Tugas dan Tanggung Jawab TPK adalah : a. mengelola dan melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBDesa .............. kecamatan ........ Kabupaten ............... secara terbuka dan melibatkan masyarakat, dalam hal : Pembuatan rencana kerja dan Rencana Penggunaan penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan pada peraturan bupati donggala nomor 12 tahun 2014. Pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan. Pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari fasilitator kecamatan. pengawasan dan pengendalian keualitas pekerjaan. pembuatan laporan. a. Ketua TPK Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa. Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 1. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan 2. memeriksa dan menandatangani rencana kerja detail dan diutamakan. 3. mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari Fasilitator Kepala Desa Selaku kuasa Pengguna Anggaran, 4. memeriksa dan menandatangani hasil sertifikasi setiap 5. memimpin TPK dalam rapat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 6. memeriksa buku kas umum dan mendorong penyelenggaraan administrasi yang tertib dan transparan. 7. memperbaiki Rencana Anggaran Biaya (RAB) jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana dan harus mendapat persetujuan dari kepala desa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
b. Sekretaris Tugas dan tanggung jawab sekretaris TPK meliputi: a. membantu Ketua TPK dalam melaksanakan tugas-tugas administratif b. mengisi formulir, membuat surat serta administrasi lain yang diperlukan oleh TPK c. menyajikan informasi tentang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan laporan penggunaan dana kepada masyarakat melalui papan informasi, d. memperbarui informasi dan laporan penggunaan dana yang ditempel dalam papan informasi e. mengadministrasikan dan mengarsipkan seluruh dokumen dan berkas administrasi PNPM Mandiri Perdesaan, f. menghitung HOK dan besarnya insentif berdasarkan daftar hadir pekerja dari mandor atau kepala kelompok g. membantu Ketua TPK dalam pengisian format Laporan Bulanan, h. memelihara / menjaga semua arsip. i. mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan j. membuat catatan seluruh aktivitas dan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
c. Bendahara
Tugas dan tanggung jawab bendahara TPK meliputi : a. menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan b. menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, c. melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada suplier setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK, d. melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan, e. membantu Ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) f. melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran dan nota penerimaan barang, g. menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri Perdesaan, h. menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK, i. menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran j. mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan
Ketiga : Surat Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : ……………………..
Pada Tanggal : ……………………..
Kepala Desa / Lurah
…………………………
