1 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN BERGAS DESA BERGASKIDUL PERATURAN DESA BERGASKIDUL NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA BERGAS...
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN BERGAS DESA BERGASKIDUL PERATURAN DESA BERGASKIDUL NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA BERGASKIDUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BERGASKIDUL Menimbang
: Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang pemerintah Daerah ,Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Daerah,maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang Sumber Pendapatan Desa Bergaskidul
Mengingat
1.
2.
3.
4.
5.
Memperhatikan
:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan batas-batas wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang [Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118,tambahan Lembaran Negara Nomor 1652]. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa[Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 22]. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2000] Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah [ Lembaran Daerah Kab. Semarang Nomor 11 Tahun 2000].
Keputusan Badan Perwakilan Desa Bergaskidul Nomor : 002/BPD-DB/III/2004 Tentang Persetujuan Penetapan Sumber Pendapatan Desa Bergaskidul.
Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA BERGASKIDUL
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DESA TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA BERGASKIDUL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan desa ini, yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah daerah Kabupaten Semarang. 2. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh desa /Kepala Desa dengan persetujuan BPD 3. Sumbangan pihak ketiga adalah Sumbangan yang diberikan oleh badan,lembaga,organisasi dan atau perorangan yang tidak mengikat desa. 4. Pinjaman Desa adalah Pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah Desa pada Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk membiayai kegiatan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD. 5. Swadaya adalah wujud kesadaran dan inisiatif dari masyarakat berdasarkan kemampuan sendiri mengadakan ihtiar untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu. 6. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antar warga desa dengan pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil. 7. Partisipasi adalah peran serta aktif dari warga desa secara sukarela untuk membantu pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil. 8. Pasar Desa adalah Pasar yang berada diwilayah Desa yang bersifat historis dan tradisional serta yang ditumbuhkan oleh pemerintah desa. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana kerja operasional tahunan dari dari program umum pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah ,yang memuat perkiraan target penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa 10. Bendaharawan Desa adalah Unsur staf yang diangkat Kepala Desa yang mempunyaui kewajiban untuk menerima,menyimpan dan membayar uang. 11. Petugas pemungut Desa adalah Unsur staf yang diangkat Kepala Desa yang mempuanyai tugas menginfentarisasi,memungut dan menyerahkan semua pendapatan kepada bendaharan Desa.
BAB II SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA BERGASKIDUL Pasal 2
Sumber pendapatan Desa berasal dari : a. Pendapatan asli Desa Bergaskidul. b. Bantuan dari Pemerintah dan Propinsi Jawa Tengah. c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Semarang. d. Sumbangan dan atau bantuaan pihak ketiga. e. Pinjaman Desa.
Pasal 3
1. Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. Hasil Usaha Desa; b. Hasil Kekayaan Desa; c. Hasil Swadaya dan Partisipasi;. d. Hasil Gotong Royong; dan e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah. 2. Hasil usaha Desa sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),antara lain; a. Pemberian dan legalisir surat keterangan. b. Lain-lain hasil usaha Desa yang sah 3.
Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat satu, antara lain; a. Tanah Kas Desa; b. Pasar Desa; c. Bangunan Desa; d. Jalan Desa; e. Lain-lain kekayaan desa yang sah
BAB IV TARIF PENDAPATAN DAN USAHA DESA Pasal 4 1. Besar tarif pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pasal ditetapkan sebagai berikut : a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian b. Surat Keterangan Kependudukan/Permohonan KTP c. Surat Permohonan Kartu Keluarga d. Surat Keterangan Pindah Tempat e. Surat Pindah Datang f. Surat Keterangan Nikah g. Surat Keterangan Perceraian h. Surat Keterangan Kelahiran i. Surat Doplikat Kelahiran j. Surat Keterangan Kematian k. Surat Keterangan Tidak Mampu
l. Surat Keterangan Jual Ternak Besar : Rp. 3.000 m. Surat Keterangan Permohonan / Perpanjangan SIM : Rp. 2.000 n. Surat Keterangan Ijin Mengadakan Keramaian atau Pertunjukan : Rp. 5.000 o. Surat Keterangan Permohonan Pinjaman : Rp. 3.000 p. Surat Keterangan ijin/Perpanjangan Usaha Kecil : Rp. 10.000 q. Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah : Rp. 5.000 r. Surat Keterangan Pencairan Cheque - Kurang dari Rp. 5.000.000 : Rp. 2.000 - Lebih dari Rp. 5.000.000 : Rp. 5.000 s. Surat Keterangan Pengambilan Wesel : Rp 1.000 t. Surat Keterangan Ijin Penebangan Pohon - Kurang dari 10 pohon : Rp. 10.000 - 10 pohon sampai 25 pohon : Rp. 20.000 - 26 pohon sampai 50 Pohon : Rp. 30.000 - Lebih dari 50 pohon : Rp. 50.000 u. Legalisasi Surat-Surat : Rp. 1. 000 v. Surat Keterangan ijin/Perpanjangan Usaha menengah dan Besar disesuaikan dengan skala usaha yang didirikan. w. Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan Perusahaan disesuaikan dengan besar kecilnya perusahaan yang didirikan. 2. Besarnya Tarif Pendapatan Desa dimaksud pasal 3 ayat(1) huruf e ditetapkan sebagai berikut : a. Pologoro jual Beli tanah adalah sebesar Rp. 100.000 b. Jual beli tanah diatas Rp. 10.000.000 dikenakan Sumbangan Wajib Pemerintahan Desa ( SWPD ) dengan ketentuan : - Untuk Pembeli Warga Bergaskidul sebesar 1% - Untuk Pembeli di Luar warga Desa Bergaskidul 2% Dari nilai jual tanah selebihnya dari Rp. 10.000.000
BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA Bagian Kesatu Pengurusan Pasal 5
1. Pengurusan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh petugasa pemungut pendapatan Desa. 2. Petugas pemungut Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 3. Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor kepada Bendaharawan Desa. 4. Penerimaan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) langsung disetor oleh Bendaharawan Desa kepada Pemegang Kas Desa. 5. Penerimaan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun dari pihak ketiga langsung disetor kepada Pemegang Kas Desa.
Bagian Kedua PENGELOLAAN Pasal 6
Seluruh penerimaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikelola melalui APBDesa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.
BAB IV PENGAWASAN Pasal 7
Pengawasan dan pengendalian terhadap pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh BPD.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Desa ini,Keputusan Desa yang telah ada masih tetap berlaku sebagaimana Peraturan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum,Peraturan Desa yang lain, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini ,akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 10 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bergaskidul Pada tanggal 29 Maret 2004 Kepala Desa Bergaskidul
