PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN KECAMATAN NGULING DESA SUMBERANYAR
PERATURAN DESA SUMBERANYAR KECAMATAN NGULING KABUPATEN PASURUAN NOMOR ……… TAHUN 2016
TENTANG POS BANTUAN HUKUM DESA SUMBERANYAR KECAMATAN NGULING KABUPATEN PASURUAN
Pusat Data dan Informasi Desa Sumberanyar 2016
KEPALA DESA SUMBERANYAR KECAMATAN NGULING KABUPATEN PASURUAN PERATURAN DESA SUMBERANYAR NOMOR : ….. TAHUN 2016 TENTANG POS BANTUAN HUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SUMBERANYAR,
Menimbang
: bahwa berdasarkan pasal 27 Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukun; maka penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di desa perlu ditetapkan Dengan Peraturan desa;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten / Kota di Lingkungan Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495); 5. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 6. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 7. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 9. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 10. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
11. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara CumaCuma. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 15. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukun; 16. Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA SUMBERANYAR MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DESA SUMBERANYAR KECAMATAN NGULING KABUPATEN PASURUAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. (2) Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. (3) Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. (4) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (5) Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri. (6) Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat. (7) Pelaksana Bantuan Hukum adalah advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. (8) Pos Bantuan Hukum adalah Tempat atau Sarana yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan pemberian bantuan hukum. (9) Paralegal adalah seseorang yang bukan advokat namun memiliki pengetahuan dibidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. (10) Desa adalah Desa Sumberanyar. (11) APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (12)
BAB II POS BANTUAN HUKUM Pasal 2 Definisi Pos Bantuan Hukum adalah tempat atau sarana yang ditetapkan oleh pemerintah desa sebagai pusat kegiatan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara cumacuma. Pasal 3 Kedudukan dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (1) (2) (3) (4) (5)
Kedudukan Pos Bantuan Hukum yang sah hanya satu di desa. Pembentukan Pos Bantuan Hukum di desa dilakukan secara bertahap. Pemerintah Desa menyediakan tempat dan sarana serta prasarana untuk Pos Bantuan Hukum sesuai kemampuan. Pos Bantuan Hukum dikelola oleh Pengurus Pos Bantuan Hukum. Biaya pembentukan dan pemeliharaan segala keperluan Pos Bantuan Hukum diambil dari APB Desa. Pasal 4 Pengurus Pos Bantuan Hukum
(1)
(2)
Pengurus Pos Bantuan Hukum sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri atas Koordinator dan anggota yang disahkan oleh Kepala Desa atas rekomendasi dari organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan oganisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Masa Jabatan pengurus Pos Bantuan Hukum adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelahnya. Pasal 5 Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum
(1) (2) (3)
(4) (5)
Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa litigasi dan non litigasi. Jasa Bantuan Hukum litigasi meliputi bantuan hukum perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Jasa Bantuan Hukum non litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum. Jenis jasa hukum seperti pada ayat (2) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tersangka/terdakwa/tergugat/termohon. Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tersangka/terdakwa/tergugat/ termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama. Pasal 6 Pemberi Jasa dan Pelaksana Pos Bantuan Hukum
(1)
(2)
Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum adalah: a. Advokat; b. Sarjana Hukum; dan c. Sarjana Syari’ah. Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM.
(3) (4)
(5)
Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh negara melalui APB Desa. Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Kepala Desa atas rekomendasi dari organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan oganisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksana Bantuan Hukum merupakan advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Pasal 7 Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum
Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tersangka/terdakwa/tergugat/termohon. Pasal 8 Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan Hukum Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan: a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa; dan atau b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); dan atau c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Kepala Desa. Pasal 9 Imbalan Jasa Bantuan Hukum (1) (2) (3)
Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku. Bendahara Desa pengeluaran membayar imbalan jasa bantuan hukum dengan persetujuan Kepala Desa. Pasal 10 Mekanisme Pemberian Jasa Pos Bantuan Hukum
(1) (2)
(3)
Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri: a. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau b. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.
Pasal 11 Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban (1) (2) (3) (4)
Pengawasan Pos Bantuan Hukum dilakukan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum. Pengurus Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Kepala Desa tentang telah diberikannya bantuan hukum dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut: a. b. c.
(5) (6)
Formulir permohonan dan foto kopi Surat Keterangan Tidak Mampu atau Surat Keterangan Tunjanngan Sosial lainnya, jika ada; dan Pernyataan telah diberikannya bantuan hukum yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima bantuan hukum. Biaya yang telah dikeluarkan dalam setiap kegiatan bantuan hukum.
Bendahara Desa menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan. Bendahara Desa melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum sesuai ketentuan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Ditetapkan di pada tanggal
: Sumberanyar : ………… 2016
KEPALA DESA SUMBERANYAR;
PURWO EKO HS Diundangkan di
: Sumberanyar
pada tanggal : ………………2016 SEKRETARIS DESA SUMBERANYAR
SUGONDO BERITA DESA SUMBERANYAR KECAMATAN NGULING TAHUN 2016 NOMOR ….
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SUMBERANYAR KECAMATAN NGULING KABUPATEN PASURUAN
BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG POS BANTUAN HUKUM
Pada hari ini ……. tanggal …………… telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertempat Balai Desa Sumberanyar dalam Rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Pos Bantuan Hukum Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Rapat tersebut dihadiri oleh Seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumberanyar, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan musyawarah untuk mufakat menghasilkan kesepakatan sebagai berikut : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sumberanyar Nomor .... Tahun 2016 Tentang Pos Bantuan Hukum Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemuan hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan. Dibuat di SUMBERANYAR pada tanggal …………………2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERANYAR NO.
NAMA
TANDA TANGAN
JABATAN
1
Ketua
2
Wakil Ketua
3
Sekretaris
4
Anggota
5
Anggota
6
Anggota
7
Anggota
8
Anggota
9
Anggota
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SUMBERANYAR KECAMATAN NGULING KABUPATEN PASURUAN DAFTAR HADIR RAPAT BPD Hari / Tanggal
: ………………….
Waktu
: 13.00 WIB - 18.00 WIB
Tempat
: Balai Desa Sumberanyar
Acara
: Rapat Pembahasan Rancangan Perdes Nomor … Tahun 2016 Tentang Pos Bantuan Hukum Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan
NO.
NAMA
TANDA TANGAN
JABATAN
1
Ketua
1
2
Wakil Ketua
3
Sekretaris
4
Anggota
5
Anggota
6
Anggota
7
Anggota
8
Anggota
9
Anggota
10
Kepala Desa
11
Sekretaris Desa
12
Kaur Pemerintahan
13
Kaur Pembangunan
14
Kaur Kesra
15
Kepala Dusun
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Badan Permusyawaratan Desa SUMBERANYAR Ketua
SYAMSUL ARIFIN
