PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN SONGGON DESA SUMBERBULU Jln Koesno redjo 168 Kode Pos (68463)
PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA BASMA PANCA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SUMBERBULU Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, Pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa, Bahwa tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat Desa melalui peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi ekonomis kepada Pemerintah Desa; b. Bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa; c. Bahwa berdasarkan ketentuan Permendes No 4 Tahun 2015 pasal 2 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 17.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Dengan Kesepakatan bersama KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA BASMA PANCA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten. 5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Musyawarah Desa dan Kepala Desa. 8. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BAB II PENDIRIAN BUM DESA Pasal 2
(1) Badan Usah Milik Desa ini bernama BUM Desa Basma Panca yang berkedudukan di Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi; (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pemerintah Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur; (3) Wilayah kerja BUM Desa Basma Panca ini adalah wilayah Desa Sumberbulu, Antar Desa dalam Kecamatan Songgon, Desa dalam Kabupaten Banyuwangi, Desa dalam Provinsi Jawa Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 (1) Pendirian BUM Desa Basma Panca dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa Sumberbulu dan/atau kerja sama antar Desa. (2) Pendirian BUM Desa Basma Panca bertujuan: a. Meningkatkan perekonomian Desa Sumberbulu; b. Mengoptimalkan aset Desa Sumberbulu agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbulu; c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Desa Sumberbulu; d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga; e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; f. Membuka lapangan kerja; g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat Desa Sumberbulu; dan h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Sumberbulu dan Pendapatan Asli Desa Sumberbulu.
BAB III AZAS, FUNGSI & BENTUK ORGANISASI Pasal 4 (1) BUM Desa Basma Panca dalam usahanya berazaskan Pancasila dengan prinsip kehati-hatian, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan. (2) Fungsi BUM Desa Basma Panca adalah:
a. Sebagai wadah segala jenis kegiatan usaha perekonomian masyarakat Desa Sumberbulu yang bersumber dari APBDesa, kerjasama antar Desa atau pihak ketiga, bantuan dari Pemerintah/non Pemerintah; b. Membantu Pemerintah Desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan Pemerintahan Desa; c. Membantu Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan sumbersumber potensi alam dan manusia di Desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi; dan d. Menjadi media Pemerintah Desa untuk mewujudkan agenda pembangunan khususnya di bidang perekonomian. (3) Tugas BUM Desa Basma Panca adalah: a. Merumuskan kegiatan usaha ekonomi Desa, khususnya pada bidang yang telah diserahkan kewenangannya oleh Pemerintah Desa; b. Menggali, mengembangkan dan menata potensi-potensi perekonomian baik secara internal maupun eksternal untuk kepentingan Desa; c. Mengelola kegiatan usaha ekonomi Desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa; d. Membuat laporan tertulis tentang keuangan dan perkembangan BUM Desa per bulan, triwulan dan tahunan kepada Pemerintah Desa. (4) BUM Desa Basma Panca berbentuk Badan Usaha Milik Desa. Pasal 5 (1) BUM Desa Basma Panca berbentuk lembaga Badan Usaha Milik Desa yang memiliki unit-unit usaha. (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa, masyarakat dan pihak ke tiga, sebagaimana yang diatur dalam peraturan per Undang-undangan yang berlaku serta AD ART. Pasal 6 BUM Desa Basma Panca dapat membentuk unit usaha meliputi: a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas; dan b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
BAB IV ORGANISASI PENGELOLA, TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PENGELOLA/PENGURUS BUM Desa
Pasal 6 Organisasi pengelola BUM Desa Basma Pemerintahan Desa Sumberbulu.
Panca
terpisah
dari
organisasi
Pasal 7 Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa Basma Panca terdiri dari: a. Penasihat; b. Pelaksana Operasional; c. Pengawas. Pasal 8 (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa Sumberbulu; (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; c. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa; dan d. Melindungi kinerja BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak keberlangsungan dan citra BUM Desa dan/atau Pemerintahan Desa. (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa. Pasal 9 (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari: a. Direktur; b. Sekretaris; c. Bendahara; dan d. Staf. (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa Basma Panca sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Basma Panca.
(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa Basma Panca agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa Sumberbulu; b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya; d. Menyusun perencanaan dan mengelola keuangan BUM Desa sesuai standar satuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan punya standart secara transparan dan akuntabel; e. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Basma Panca dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan kewajaran. (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa Basma Panca setiap bulan; b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa Basma Panca setiap bulan; c. Laporan keuangan dan perkembangan BUM Desa dilaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Desa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. d. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa Basma Panca kepada masyarakat Desa Sumberbulu melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pelaksana Operasional dapat menunjuk staf sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional unit-unit usaha. (2) Pelaksana Operasional atas persetujuan Penasihat dapat mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya. (3) Dalam hal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pelaksana Operasional berkewajiban menyusun SOP (Standard Operasional Procedures). (4) Pelaksana Operasional dapat mengusulkan pembentukan unit usaha dan penambahan staf melalui Musyawarah Desa. Pasal 11 (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
a. Masyarakat Desa Sumberbulu yang mempunyai kesanggupan dan kemauan dan mempunyai jiwa wira usaha ; b. Berdomisili dan menetap di Desa Sumberbulu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung mundur dari tanggal penetapannya sebagai pengelola dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; e. Sehat jasmani rohani; f. Saat dilantik berusia minimal 20 tahun dan maksimal 57 tahun; g. Tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan pengurus harian lembaga kemasyarakatan desa; h. Syarat-syarat lain yang diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Basma Panca (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan: a. Meninggal dunia; b. Telah selesai masa bhakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Basma Panca; c. Mengundurkan diri; d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa Basma Panca selama 3 bulan berturutturut; e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka; f. Melakukan perbuatan tercela yang mempengaruhi nama baik BUM Desa dan Desa Sumberbulu; g. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) BUM Desa Basma Panca. Pasal 12 (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf c mewakili kepentingan masyarakat Desa Sumberbulu (2) Susunan kepengurusan Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Ketua merangkap anggota; b. Wakil Ketua merangkap anggota ; c. Sekretaris merangkap anggota; d. Anggota ; (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa Basma Panca sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa Basma Panca; dan c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional. (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Basma Panca. Pasal 13 Susunan kepengurusan BUM Desa Basma Panca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipilih oleh masyarakat Desa Sumberbulu melalui Musyawarah Desa sesuai peraturan per undang-undangan yang berlaku.
BAB V MASA BHAKTI PENGURUS Pasal 14 (1) Masa bhakti kepengurusan organisasi BUM Desa adalah masa bhakti dalam menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsi seluruh komponen organisasi BUM Desa yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas nama masyarakat dengan melalui hasil Musyawarah Desa; (2) Masa bhakti kepengurusan organisasi BUM Desa selama 5 (lima) tahun; (3) Masa bhakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Kepala Desa/pelantikan ; (4) Pengurus yang telah habis masa bhaktinya dapat diangkat kembali dengan cara dimusyawarahkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku dan sesuai dengan AD ART. BAB VI JENIS USAHA, PERMODALAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN BUM DESA Pasal 15 Permodalan pada seluruh usaha BUM Desa Basma Panca diperoleh dari: (1) Penanaman atau penyertaan modal yang diinvestasikan oleh Pemerintah Desa Sumberbulu melalui mekanisme APBDes; (2) Aset Desa dalam bentuk modal bergerak atau tidak bergerak yang diinvestasikan kepada BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa; (3) Bantuan atau program yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, serta dari pihak lain yang tidak mengikat;
(4) Tabungan atau penyertaan modal masyarakat; (5) Pinjaman dari perbankan, lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain dari masyarakat secara kelompok maupun program; (6) Kerjasama antar usaha yang saling menguntungkan atau penyertaan modal dari pihak ketiga, setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintahan Desa; Pasal 16 (1) Sistem pembagian sisa hasil usaha yang dikelola BUM Desa Basma Panca adalah: a. Untuk Pemerintah Desa paling banyak 40 % b. Untuk BUM Desa paling sedikit 60 %. (2) Alokasi pembagian sisa hasil usaha untuk Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf sebagai Pendapatan Asli Desa melalui mekanisme APBDes; (3) Alokasi pembagian sisa hasil usaha untuk BUM Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b peruntukannya antara lain terdiri dari: a. Penambahan modal BUM Desa; b. Penghasilan pengurus BUM Desa; c. Biaya operasional BUM Desa; d. Peningkatan kapasitas pengurus dan kebutuhan terkait kepentingan pengembangan BUM Desa lainnya; e. Besaran prosentase pembagian sisa hasil usaha untuk BUM Desa diatur dalam AD ART BUM Desa Basma Panca. (4) Dalam hal BUM Desa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, maka pembagian hasil keuntungan bersih dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat atas sepengetahuan Pemerintahan Desa. (5) Penentuan besarnya bagi hasil keuntungan antara BUM Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat diatas harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak. BAB VII HUBUNGAN KERJA SAMA/ KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA Pasal 17 BUM Desa dapat mengadakan hubungan kerja sama/kemitraan dengan pihak ketiga dengan ketentuan : (1) Untuk pembentukan unit-unit usaha BUM Desa baik yang dilaksanakan atas inisiatif internal manajemen BUM Desa maupun yang dilaksanakan atas landasan kerjasama dengan pihak ketiga, maka pihak manajemen BUM Desa harus mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Desa dan BPD dalam Musyawarah Desa. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan dituangkan dalam Peraturan Desa dengan jangka waktu kerja sama paling lama 5 (lima) tahun, setelah perjanjian kerja sama
selesai baik karena alasan tepat waktu maupun tidak tepat waktu maka Pemerintahan Desa berhak meninjau ulang seluruh isi perjanjian. (3) Untuk unit-unit yang dapat di laksanakan dalam bentuk kerjasama harus mengacu pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan upaya mengembangkan sumber-sumber potensi ekonomi yang berbasis sumber potensi alam dan sumber daya manusia yang berada di wilayah Desa Sumberbulu BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Dalam hal pelaksanaan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Basma Panca, mengenai segala ketentuan teknis pelaksanaan yang belum diatur oleh Peraturan Desa ini, diatur lebih lanjut dalam AD/ART.
Pasal 18 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Sumberbulu Ditetapkan di : Sumberbulu Tanggal
: 10 Oktober 2016
KEPALA DESA SUMBERBULU
SARENGAT MA`RUF Diundangkan di Pada tanggal 10 Oktober 2016 SEKRETARIS DESA SUMBERBULU
MOHAMMAD KHOIRI NIP. 19640417 200701 1 025 LEMBARAN DESA SUMBERBULU TAHUN 2016 NOMOR 5
SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA SUMBERBULU KECAMATAN SONGGON NOMOR : 05 /BPD SUMBERBULU/X/2016 TENTANG PERSETUJUAN BPD DESA SUMBERBULU KECAMATAN SONGGON TERHADAP PERATURAN DESA SUMBERBULU KECAMATAN SONGGON TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, SERTA PEMBUBARAN BUM DESA BASMA PANCA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERBULU
Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, Pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa, Bahwa tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat Desa melalui peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi ekonomis kepada Pemerintah Desa; b. Bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa; c. Bahwa berdasarkan ketentuan Permendes No 4 Tahun 2015 pasal 2 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 17.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Memperhatikan
:
Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal ……………………………..
2016
tentang Pembahasan Peraturan Desa tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Serta Pembubaran Bum Desa Basma Panca. MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERTAMA
:
Menyetujui Penetapan Peraturan Desa Sumberbulu tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Serta Pembubaran Bum Desa Basma Panca.
KEDUA
: Badan Usaha Milik Desa ( Bum Desa ) Basma Panca Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri dari :
KETIGA
:
1.
Pembentukan Badan Pengawas Bum Desa Basma Panca.
2.
Pembentukan Pelaksana Operasional Bum Desa Basma Panca
3.
Merumuskan AD ART Bum Desa Basma Panca
4.
Merumuskan SOP sub kegiatan Bum Desa Basma Panca. Keputusan
bersama
Badan
Permusyawaratan
Desa
dan
Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon ini mulai berlaku pada
Kepala tanggal
ditetapkan. Ditetapkan di Sumberbulu Pada tanggal …………………. 2016 KEPALA DESA SUMBERBULU,
BPD DESA SUMBERBULU, Ketua
SARENGAT MA’RUF
SUBANDI, SPd
RISALAH ACARA RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA BASMA PANCA DESA SUMBERBULU KECAMATAN SONGGON
Pada hari Jum`at, tanggal satu Oktober tahun 2016 bertempat di Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, telah di adakan rapat dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) Basma Panca. Rapat tersebut dihadiri oleh : 1. Tim Perumus yang terdiri dari 9 orang (daftar hadir terlampir). 2. Kepala Desa dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir) 3. Pendamping local Desa, yang masing-masing memberikan masukan dan pendapat dalam forum tersebut. Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa dimaksud telah mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat ,dengan pokok –pokoksebagai berikut : 1. Menyutujui adanya pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) Basma Panca. 2. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tersebut diatas menjadi Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) Basma Panca.
Demikian risalah acara rapat Tm 9 sebagai perumus Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) Basma Panca ini dibuat sebagai hasil kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dengan Pemerintah Desa dan merupakan pertimbangan dalam pembuatan Peraturan Desa Sumberbulu tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) Basma Panca. Mengetahui KEPALA DESA SUMBERBULU,
Sumberbulu, 01 Oktober 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERBULU, Ketua
SUBANDI, SPd SARENGAT MA’RUF
DAFTAR HADIR RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERBULU KECAMATAN SONGGON TENTANG BADAN USAHA MIIK DESA ( BUM Desa ) BASMA PANCA. TANGGAL 01 Oktober 2016
NO.
NAMA
JABATAN
TANDA TANGAN
1
2
3
4
1.
SUBANDI, SPd
Ketua BPD
1...........................
2.
MARIYONO
Wakil Ketua BPD
2...........................
3.
NURUL MUSTAQIM
Sekretaris BPD
3...........................
4.
LIMA UJIANA HADI
Anggota BPD
4...........................
5.
SARENGAT MA`RUF
Kepala Desa
5...........................
6.
MOHAMMAD KHOIRI
Sekretaris Desa
6...........................
7.
AHMAD FAUZI
Kepala Dusun
7...........................
8
M. ROSYID ABADI
Rukun Warga
8...........................
9
SULIYANA
Anggota PKK
9...........................
10
HASAN BASHORI
Pendamping Lokal
10...........................
TIM PERUMUS DESA SUMBERBULU KETUA
SUBANDI, SPd
