PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN WILAYAH KECAMATAN TULAKAN
KANTOR DESA NGUMBUL Jl.Raya Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kode Pos : 63571
PERATURAN DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN NOMOR : 05 TAHUN 2015 TENTANG PERSELINGKUHAN DAN HAMIL DILUAR NIKAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA NGUMBUL Menimbang : a. b. c. d.
Mengingat :
1. 2.
3.
4.
Menjaga kenyamanan dan ketentraman warga serta menjaga citra masyarakat dan lingkungan . Menghindari terjadinya permasalahan di masyarakat terkait dengan masalah rumah tangga dan anak putus sekolah Pemberian sanksi terhadap pelaku dalam segala bentuk perselingkuhan dan dalam semua golongan dan lapisan masyarakat Atas pertimbangan huruf a, b dan c di atas Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa yang mengatur hal tersebut . Amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 C ayat(2); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
5.
Peraturan Desa Ngumbul Nomor 02 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan dan Pungutan Desa;
6. 7.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 17 ayat (1) dan (2); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngumbul Tahun 2015.
8. 9. 10. 11. 12. 13.
Dengan Persetujuan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DESA NGUMBUL TENTANG PERSELINGKUHAN DAN HAMIL DILUAR NIKAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; (2) Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; (3) Kepala Desa adalah penanggung jawab jalannya Pemerintahan Desa; (4) Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk sesuai kebutuhan desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan; (6) Dusun merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa; (7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah anggaran pembiayaan Desa yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, swadaya masyarakat dan pendapatan dari pihak lain; (8) Tokoh masyarakat adalah pemimpin informal; (9) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam peningkatan kesejahteraan keluarga; (10) Karang Taruna adalah wadah kegiatan pemuda dan pemudi dalam suatu wilayah yang didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan bagi remaja dan pemuda, misalnya di bidang olah raga, kesenian, memasak, elektronik, kerajinan, dan lainnya; (11) Tokoh agama adalah pemuka agama; (12) Pelaku usaha adalah anggota masyarakat yang mempunyai wirausaha; (13) Kader Dusun adalah anggota masyarakat yang menjadi pelaku kegiatan yang ada di masyarakat tingkat Dusun; (14) Masyarakat profesi adalah anggota masyarakat yang mempunyai keahlian khusus; (15) Pelaku dalam hal tersebut adalah masyarakat yang sudah berkeluarga dengan sengaja melanggar sumpah dalam ikatan pernikahan yang syah dan juga masyarakat yang belum terikat pernikahan bersetatus single ataupun pelajar. (16) Perselingkuhan selain melanggar sumpah pernikahan juga melanggar norma agama dan adat istiadat dan norma hukum negara . (17) Kehamilan diluar nikah selain melanggar norma-norma yang ada juga menyebabkan aib yang besar bagi keluarga juga lingkungan setempat.
BAB II TUJUAN, PENGERTIAN, FUNGSI DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tercapainya kenyamanan dan ketentraman masyarakat di semua lingkungan Terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan terkait hal tersebut diatas Mencegah kekerasan dalam rumah tangga Menghindari anak putus sekolah Menghhindari pencemaran nama baik keluarga,dan lingkungan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 3 Pengertian
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan atau pemerintah untuk membantu meminimalisir terjadinya perselingkuhan dan kehamilan diluar nikah dengan pemberian pengertian serta peringatan baik dari keluarga maupun lingkungan setempat. Pasal 4 Fungsi Fungsi untuk menghindari perceraian,menghindari tindak kekerasan dalam rumah tangga dan menghindari ketidaknyamanan dalam keluarga dan juga lingkungan serta putus sekolah dsb . Pasal 5 Sasaran Semua lapisan masyarakat dari semua golongan dan keluarga .
BAB III TINDAKAN Pasal 6 (1) penyelesaian secara kekeluargaan yang melibatkan tokoh masyarakat,Rt,Rw,Kepala Dusun ,Kepala Desa serta Tokoh agama . (2) Pemberian sanksi perhadap pelaku sesuai dengan hasil musyawarah bersama antara pemerintah desa ,BPD,Kepala Dusun ,Rt,Rw serta perwakilan tokoh masyarakat yang sudah mencapai kesepakatan bersama .
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Desa tentang Perselingkuhan dan hamil diluar nikah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Pasal 13 Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa .
Pasal 14 Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
Ditetapkan di : Desa Ngumbul Pada tanggal : 04 Mei 2015 KEPALA DESA NGUMBUL
TUKIJAN
PERATURAN DESA NGUMBUL NOMOR : 07 TAHUN 2015
TENTANG PERSELINGKUHAN DAN HAMIL DILUAR NIKAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN WILAYAH KECAMATAN TULAKAN
KANTOR DESA NGUMBUL Jln. : Raya Desa Ngumbul Kec. Tulakan Pacitan Kode Pos : 63571
