PELAPORAN KINERJA dan PERJANJIAN KINERJA DI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tim Penyusun PK, LKj Kementerian, Setjen dan Biro Perencanaan dan Kerjasama pada Biro Perencanaan dan Kerjasama
expectation gap Banyaknya komentar masyarakat tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya menunjukkan harapan dan kepedulian publik yang harus direspon
Harapan Masyarakat akan dampak dibentuknya kementerian ATR/BPN yang mengabungkan otoritas dalam mengatur penggunaan lahan/tanah (tata ruang) dengan otoritas dalam land registration (BPN) dalam percepatan meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Adanya keinginan semua jajaran kemeterian ATR/BPN untuk mewujudkan harapan masyarakat, tapi caranya bagaimana ?, apakah sudah memenuhi harapan?, kalau sudah berapa banyak harapan yang telah terpenuhi dan berapa yang belum terpenuhi?
Posisi PK, LKj dalam Sistem AKIP RPJMN 2015-2019 Rencana Strategis ATR/BPN 2015-2019 Rencana Kinerja Tahunan 2015
Perjanjian Kinerja 2015
LKj 2015
Kinerja Aktual 2015
Rencana Kerja & Anggaran (RKA) 2015
Laporan Pertanggung jawaban Keuangan
2015
Jenis Pelaporan Di Kementerian ATR/BPN PELAPORAN INTERIM
KINERJA
(Bulanan, Triwulan, Tahunan)
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
Orientasi Pelaporan OUTPUT
OUTCOME
(Laporan Pertanggungjawaban Ke Auditor)
(Laporan Pertanggungjawaban Ke Publik)
Pokok Bahasan Berapa Output yang dihasilkan dari Anggaran yang digunakan
Berapa Dampak yang Ditimbulkan untuk mewujudkan Tanah dan Ruang untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Hubungan Renstra Kementerian ATR/BPN dengan Restra Unit Kerja Eselon I, II dan Satuan Kerja (Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
RENSTRA UNIT KERJA ESELON i
RENSTRA UNIT KERJA ESELON II
RENSTRA SATUAN KERJA
KINERJA LIMA TAHUNAN KEMENTERIAN ATR/BPN
RENSTRA KEMENTERIAN ATR/BPN
Hubungan Perjanjian Kinerja Kementerian ATR/BPN dengan Restra Unit Kerja Eselon I, II dan Satuan Kerja (Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota)
PK UNIT KERJA ESELON i
PK UNIT KERJA ESELON II
PK SATUAN KERJA
KINERJA SATU TAHUNAN KEMENTERIAN ATR/BPN
PK KEMENTERIAN ATR/BPN
Perjanjian Kinerja Mementerian ATR/BPN Tahun 2015 No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 80 65 WTP 90
1
Terciptanya organisasi yang adaptif dan akuntabel
1. 2. 3. 4.
Nilai reformasi birokrasi Nilai laporan kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
2
Terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan penyelenggaraan pembinaan penataan ruang daerah
1.
Jumlah rencana tata ruang nasional/pulau/kepulauan/kawasan strategis nasional Jumlah operasionalisasi rencana tata ruang nasional/pulau/kepulauan/kawasan strategis nasional Jumlah kawasan yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mendapatkan fasilitasi pengembangannya dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan penataan kawasan Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah
2. 3. 4.
5.
3
Meningkatnya kepastian letak, batas dan luas bidang tanah yang mendukung penegakan hukum
1.
Persentase cakupan bidang tanah yang terpetakan
24 40 12
38 525
11
4
5
6
Terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah dan pemberdayaan masyarakat penerima redistribusi dan legalisasi aset Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan dan penataan, penguasaan, pemilikan tanah serta pemanfaatan, penggunaan tanah secara optimal Terwujudnya pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
1. 2.
1.
1. 2. 3. 4.
7
Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, tertib pemanfaatan hak atas tanah dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar
1.
2. 3. 4.
8
Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan
1. 2.
Persentase peningkatan tanah dan ruang yang terdaftar Jumlah masyarakat pemilik sertipikat yang menerima fasilitasi acces reform
Persentase kenaikan pendapatan per personal income masyarakat subyek reforma agraria
Indeks pemahaman penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan tanah Persentase tanah instansi pemerintah, BUMN/BUMD yang terdaftar Presentase meningkatnya tertib administrasi pemanfaatan tanah instansi pemerintah, BUMN/ BUMD yang terdaftar Luas cakupan peta zona nilai tanah (hektar) Persentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota Jumlah penindakan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pemantauan pertanahan Jumlah rekomendasi surat keputusan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik tanah dan ruang Persentase berkurangnya jumlah perkara tanah dan ruang
1,08 108.500
30
2 10 25 4.000.000 6,77 20 32 36 50 20
AKUNTABILITAS KINERJA
“melaporkan hasil (Outcome), bukan ke’sibuk’kan (Output)”
Pihak yang menyusun PK 1) Perjaijian Kinerja di Tingkat Kementerian ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 2) Perjajinan Kinerja Unit Eselon I (Inspektoral Jendral, Sekretaris Jendral dan Direktorat Jendral) ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Eseleon I dan diketahui oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 3) Perjanjinan Kinerja Eseleon II di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Pusat) di tandatangani oleh Pimpinan Eselon II dan diketahui oleh Pimpinan Unit Eseleon I atasannya. 4) Perjanjian Kinerja Eselon II (Kepala Kantor Wilayah) ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan diketahui oleh Sekretaris Jendral. 5) Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Kantor Pertanahan (eselon III) ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan dan diketahui Kepala Kantor Wilayah. 6) Unit Kerja eselon I yang menyalurkan dana dekonsentrasi dan pembantuan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Perjanjian Kinerja
disusun
tersendiri oleh Kepala SKPD dan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I.
KOP SEKRETARIS JENDRAL/INSPEKTORAT JENDRAL /DIREKTORAT JENDRAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 200XX
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi asil pada Sekretaris Jendral/Inspektur Jendral/Direktorat Jendral……………….., kami yang bertabda tangan di bawah ini: Nama
:
Jabatan
: Direktur Jendral………………………...
Format Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon I di Kementerian ATR/BPN
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama
:
Jabatan
: Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Selaku atasan pihak pertama, selanjunya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan
target kinerja yang seharusnya PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX SEKRETARIS JENDRAL/INSPEKTORAT JENDRAL/DIREKTORAT JENDRAL………. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan Keberhasilan
dalam dokumen perencanaan.
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
No (1)
Sasaran Program/Kegiatan (2)
Indikator Kinerja (3)
Target (4)
tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kegiatan 1……………………. 2……………………. Jumlah
Anggaran Rp. ……………………………. Rp……………………………… Rp……………………………… ………………………………,……………….20XX
………………,……………. Pihak Kedua,
Pihak Pertama
……………………………
………………………
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Sekretaris Jendral/Inspektorat Jendral/Direktorat Jendral…………………….
………………………………………………………
………………………………………………………………
KOP DIREKTUR/KEPALA BIRO/KEPALA PUSAT/INSPEKTUR WILAYAH/KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
Format Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon II di Kementerian ATR/BPN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil pada Direktorat/Biro/Pusat…….., kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Direktur/Inspektur Wilayah/Kepala Biro/Kepala Pusat/Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Jabatan : Sekretaris Jendral/Inspektur Jendral/Direktur Jendral…….. Selaku atasan pihak pertama, selanjunya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX DIREKTORAT/BIRO/KEPALA PUSAT………. SEKRETARIS JENDRAL/INSPEKTORAT JENDRAL/DIREKTORAT JENDRAL………. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
No (1)
Kegiatan (2)
Indikator Kinerja (3)
Target (4)
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kegiatan 1……………………. 2……………………. Jumlah
Anggaran Rp. ……………………………. Rp……………………………… Rp……………………………… ………………………………,……………….20XX
Pihak Kedua,
……………………………
………………,……………. Pihak Pertama
……………………
Sekretaris Jendral/Inspektorat Jendral/Direktorat Jendral…………………….
Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat……….
……………………………………………………………
………………………………………………………………
Revisi PK
Laporan Kinerja
Menjawab capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan dalam Perjajian Kinerja
Pihak yang menyusun Laporan Kinerja 1) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2) Biro/Direktur/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah/Ketua Sekola Tinggi Pertanahan 3) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 4) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
5) Pimpinan SKPD yang menerima dana perbantuan dan dekosentrasi menyampaikan bahan berupa uraian capaian kinerja dari kegiatan yang dilaksanakan kepada unit kerja eselon I penangungjawab program.
Waktu Penyampaian Laporan Kinerja 1) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyampaikan Laporan Kinerjanya paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur Wilayah, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan,
Kepala
Kantor
Wilayah
Badan
Pertanahan
Nasional
Provinsi
menyampaikan laporan kinerja kepada unit kerja eselon I masing-masing, Inspektur Jendral dan Biro Perencanaan dan Kerjasama paling lama 1½ (satu setengah) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 3) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerjanya kepada Kepala Kantor Wilayah, Inspektur Jendral dan Biro Perencanaan dan Kerjasama paling lama 1 (satu) bulan setelah anggaran berakhir. 4) Kepala SKPD menyampaikan uraian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dalam menggunakan dana pembantuan dan dekosentrasi kepada unit kerja eselon I dan Biro Perencanaan dan Kerjasama paling lama 1 (satu) bulan etelah tahun anggran berakhir.
BAB. I
PENDAHULUAN Menyajikan tentang gambaran umum organisasi sesuai tingkatanya, peran dan arti penting/ strategis organisasi (unit eselon I, II) dalam mendukung kinerja kementerian, permasalahan dan isu strategis organisasi (Kantor Wilayah di Provinsi yang bersangkutan dan Kantor Pertanahan dalam Kabupaten yang bersangkutan), dan harapan para stokeholder akan keberadaan organisasi.
BAB. II
PERENCANAAN KINERJA Menguraikan ringkasan dari perjajian kinerja tahun bersangkutan yang telah dibuat
BAB. III
AKUNTABILITAS KINERJA A.
B.
C.
BAB. IV
Capaian Kinerja Organisasi Dilakukan analisa capaian kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja yang diperjanjikan, yaitu dengan: 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tuhun ini (outcome untuk kementerian, unit eselon I dan Unit eselon II, dan Ouput untuk satuan kerja kantor pertanahan kabbupaten/kota) 2) Membandingkan antara antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis masing-masing. 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Capaian kinerja di tingkatan unit kerja masing-masing dengan capaian kementerian tahun sebelumnya) 5) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya apa yang telah dilakukan dan saran apa yang harus dilakukan oleh unit kerja yang lebih tinggi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi (dianggap ada masalah jika capaian kinerja bibawah 90%) 6) Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya baik sumberdaya dana, sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana (dilakukan dengan membandingkan antara sumberdaya yang digunakan dengan hasil yang dicapai di kalikan 100). 7) Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (misalnya adanya kegiatan/program yang saling menghambat, atau kegiatan yang saling mendukung ) Realisasi Anggaran Menguraikan realisasi angaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja (hanya menampilkan persentase realisasi keuangan secara total tanpa harus menguraikan per kegiatan) Capaian Kinerja Lainnya Informasi kinerja lainnya yang dicapai selama satu tahun berjalan, yang tidak dipeperjanjikan pada perjanjina kinerja, namun memiliki damapak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik langsung maupun tak langsung (diantaranya jumlah Hak Tanggungan, dukungan terhadap Pemerintah Daerah, pelayanan)
PENUTUP Menyampaikan kesimpulan hasil kinerja yang dicapai, dan apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja, serta saran yang diharapkan pada pihak-pihak yang berhubungan dengan capaian kinerja
LAMPIRAN 1. 2.
Dokumen Perjanjian Kinerja Lampiran Rencana Strategis
Dokumen lainnya yang relevan
Format Laporan Kinerja di Kementerian ATR/BPN
Indikator Kinerja 1)
Pada Tingkat kementerian Indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat menggambarkan Hasil(Outcome) dari semua program yang dilaksanakan
2)
Pada tingkat Unit Kerja eselon I Indikator yang digunakan adalah indikator yang menggambarkan hasil (Outcome) dari program yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
3)
Pada Tingkat unit kerja eselon II Indikator yang digunakan adalah indicator yang mengambarkan hasil (Outcome) dan jika Outcomenya akan dicapai dari gabungan output dari unit kerja eselon II yang lain, maka indikatornya dapat berupa output.
4)
Pada tingkat Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Indikator yang digunakan dapat berupa output
5)
SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan dan dekonsentrasi Indikator kinerjanya dapat berupa output maupun outcome.
Data Kinerja • Data yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja merupakan rangkuman laporan selama satu tahun, sesuai
dengan perjajinan kinerja yang disusun, dan memperhatikan indikator yang digunakan. Data yang digunakan harus jelas penangungjawabnya, metode perhitungannya dan media yang digunakan. • Sumber data utama yang dapat digunakan adalah dari SKMPP ATR/BPN, laporan bulanan, laporan triwulan, baik fisik maupun keuangan, serta data lainnya yang dianggap mendukung.
Membandingkan Antara Target Renstra dengan Capaian Selama Periode Renstra
Permasalahan Pertanahan Strategis
Gambaran umum SDM BPN-RI
do the thing right
tupoksi
do the right thing
user stakeholder
do the thing right
do the right thing
Sertifikasi Prona
Invetraisasi IP4T
Jumlah rencana tata ruang nasional/pulau/kepulauan/kawasan strategis nasional
Jumlah operasionalisasi rencana tata ruang nasional/pulau/kepulauan/kawasan strategis nasional
Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
Berkurangnya Ketimpangan P4T
Jumlah kawasan yang ditingkatkan kualitasnya
Tata Ruang yang Produktif
Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mendapatkan fasilitasi pengembangannya dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan penataan kawasan
Tata Ruang yang berkelanjutan
Pemahanan Pelaku Tata Ruang
Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah
Outcome 1 : Terwujudnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator:Jumlah RTR Nasional/Pulau/Kepulauan/KSN Jumlah operasionalisasi RTR Nasional/Pulau/Kepulauan/KSN Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mandapatkan fasilitasi pengembangannya dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan penataan kawasan Output 1:Dokumen Kebijakan Teknis dan NSPK Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Indikator :Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan NSPK Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Aktivitas :Menyusun Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang (RENC, MANF)
Menyusun Kebijakan Teknis, Program dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja (RENC, MANF, TAWAS, SET) Menyusun data dan informasi kebijakan serta pelaksanaan program Output 2:Dokumen Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang dan Harmonisasi peraturan perundangan sektoral Bidang Tata Ruang Indikator :Jumlah Dokumen Kajian Harmonisasi peraturan perundangan sektoral yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang Jumlah dokumen keterpaduan program pemanfaatan ruang wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN serta Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah Aktivitas :Melakukan kajian dan menyusun rekomendasi harmonisasi peraturan perundangan sektoral yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang (SET) Menyusun kajian dan perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah (MANF) Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah (MANF) Melaksanakan Sinkronisasi Program Sektor dalam perwujudan RTR (MANF)
Memetakan indikasi program RTR ke dalam program rencana pembangunan (MANF) Melaksanakan penataan ruang KSN (MANF) Output 3:RTRWN, Rencana Pengelolaan Ruang Laut dan Udara yang terintergasi dengan rencana tata ruang, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN Indikator :Jumlah Dokumen RTRWN, Rencana Pengelolaan Ruang Laut dan Udara yang terintergasi dengan rencana tata ruang, RTR Pulau/Kepulauan, RTR dan KSN Aktivitas :Melaksanakan Review RTRWN (RENC) Menyusun RTR Pulau/Kepulauan (RENC) Menyusun RTRWN, Rencana Pengelolaan Ruang Laut dan Udara yang terintergasi dengan rencana tata ruang, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN (termasuk revisi RTR KSN Jabodetabekpunjur) Menyusun RTR dan RDTR Kawasan perbatasan negara (RENC) Output 4:Kebijakan, strategi, dan implementasi perwujudan Pengembangan Kawasan Indikator :Jumlah Dokumen Kebijakan, strategi, dan implementasi perwujudan Pengembangan Kawasan Aktivitas :Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasan perkotaan dan perintisan kota-kota baru (TAWAS) Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan ppenataan kawasan perdesaan (TAWAS) Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasan baru termasuk kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim (TAWAS) Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasan ekonomi (TAWAS)
Outcome 2 :
Terwujudnya Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang daerah
Indikator:Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah Output 1 :Fasilitasi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah Indikator :Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah Aktivitas :Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA) Memberikan Persetujuan Substansi dalam penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA) Melaksanakan Pembinaan Pemenuhan SPM di Provinsi/Kabupaten/Kota/ Perkotaan (BINDA) Output 2 :Forum pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat yang dibentuk dan difasilitasi pengembangannya dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah Indikator :Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mandapatkan fasilitasi dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah
Aktivitas :Melaksanakan program kemitraan dengan forum masyarakat dan dunia usaha (BINDA)
