BAB IX
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010 – 2014 Kota Bogor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013 serta RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025, serta merupakan kesinambungan Rencana Strategis Kota Bogor 2005 – 2009. 9.1. PROGRAM TRANSISI
RPJMD Kota Bogor 2010 – 2014 akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2014. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir (tahun 2014) pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintah tahun berikutnya (2015) dengan berpedoman pada RPJM Daerah lama (2010 - 2014) sebelum RPJM Daerah baru tersusun (2015-2020).
BAB IX PROGRAM TRANSISI
DAN
KAIDAH PELAKSANAAN
9.2. KAIDAH PELAKSANAAN
RPJMD Kota Bogor 2010 – 2014 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan, sampai penganggaran tahunan tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014. Dengan demikian, kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD adalah sebagai berikut : a. SKPD Kota Bogor dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2010 – 2014 dengan sebaik-baiknya b. Walikota, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Bogor tahun 2010 – 2014 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah c. Sekretariat Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi pelaksana harian dalam pelaksanaan RPJMD Kota Bogor tahun 2010 – 2014 d. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
IX-2
BAB IX PROGRAM TRANSISI
DAN
KAIDAH PELAKSANAAN
bagi instansi atau unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Sesuai dengan tugas dan fungsi, SKPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD). Dalam penyusunan Renstra SKPD tersebut harus mempedomani dan mengacu pada program-program yang telah digariskan dan tertuang pada dokumen RPJM Daerah. Jika RPJMD memuat program kerja pemerintah daerah seluruh sektor dan bidang kewenangan selama 5 (lima) tahun ke depan maka Renstra SKPD memuat program kerja perangkat daerah sesuai bidang atau sektor kewenangannya. Renstra SKPD merupakan rencana kerja dan target yang ingin dicapai oleh masing-masing SKPD sesuai bidang kerja masing-masing dan dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Renstra SKPD disusun untuk program kerja lima tahunan, secara sistematis juga memuat indikasi program setiap tahunnya. e. Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJM Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat daerah atau kota. Pada tingkat daerah acuan utama perencanaan pembangunan tertuang dalam RPJP Daerah. RPJP Daerah merupakan program pembangunan secara makro pada tingkat regional. RPJP Daerah dibuat untuk rentang waktu 20 tahun. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan dalam RPJMD untuk rentang waktu 5 tahunan. Baik RPJP dan RPJM Daerah harus mengacu dan mempedomani RPJP dan RPJM Nasional. RPJM Daerah selanjutnya dijabarkan
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
IX-3
BAB IX PROGRAM TRANSISI
DAN
KAIDAH PELAKSANAAN
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang secara operasional anggaran tercermin dalam APBD. f.
Keberhasilan pelaksanaan RPJMD akan sangat bergantung pada peran dari setiap pemangku kepentingan atau “stakeholders” yang terlibat. Pada dasarnya dalam pelaksanaan RPJMD akan melibatkan banyak pihak sebagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah itu sendiri, DPRD, dunia usaha dan tentunya masyarakat, walaupun dalam implementasinya tentu masing-masing memiliki peran dan porsi yang tertentu, berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu optimalisasi peran ini sangat terkait dengan prinsip-prinsip atau komitmen yang disepakati bersama, dimana komitmen tersebut mengawal dan membimbing setiap pelaku untuk bergerak sinergi dibawah koridor RPJM Daerah. Prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam penguatan peran para pelaku dalam pelaksanaan RPJMD antara lain adalah kemitraan, transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, partisipasi, keberpihakan terhadap kepentingan publik, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan. Kemitraan berarti setiap pelaku haruslah dipandang sejajar, tidak ada pihak yang dipandang lebih tinggi atau lebih rendah. Transparansi berarti ada keterbukaan, secara lebih kongkrit adanya akses untuk mendapatkan informasi yang benar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Akuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan. Lebih jelasnya akuntabilitas
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
IX-4
BAB IX PROGRAM TRANSISI
DAN
KAIDAH PELAKSANAAN
adalah prinsip yang menunjukkan setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertangguangjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk berperan dalam proses pelaksanaan RPJMD. Pelibatan tersebut merupakan penguatan peran masyarakat dalam pembangunan. Penguatan peran masyarakat bukanlah sekedar melibatkan masyarakat tapi menempatkan masyarakat secara bertahap dalam posisi menjadi tuan dan terlibat pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan. Selama ini yang terjadi adalah rendahnya semangat untuk melibatkan dan bekerja bersama dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan tidak terfahaminya masalah yang sebenarnya terjadi dan berkembang di masyarakat. Dampak lebih jauh tidak semua program pembangunan khususnya program RPJM Daerah dapat diterima oleh masyarakat setempat sehingga akhirnya tidak menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Hal-hal yang harus diubah antara lain adalah nuansa pendekatan yang “top down” dimana pemerintah provinsi mendominasi pelaksanaan pembangunan, akibatnya implementasi program pembangunan tidak sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat, bahkan kadang pelaksanaan pembangunan di lapangan cenderung menimbulkan konflik. Selama ini juga pemerintah kota dalam proses penyelenggaraan
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
IX-5
BAB IX PROGRAM TRANSISI
DAN
KAIDAH PELAKSANAAN
pembangunan cenderung memperlakukan masyarakat hanya sekedar objek pembangunan yang harus memenuhi keinginan pemerintah atau dengan kata lain masyarakat belum ditempatkan pada posisi inisiator (sumber bertindak). Ke depan pemerintah haruslah adaptif terhadap perubahan dan mampu mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan. h. Terselenggaranya good government merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu di perlukan pengembangan dan penerapan sistem evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja yang tepat, jelas, terukur dan legimate. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat di pertanggungjawaban. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD maupun RKPD.
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
IX-6
