Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau 2016-2021
BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2016-2021 yang memuat strategi dan arah kebijakan perwujudan misi, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah, serta kerangka investasi dan pendanaan. RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPABD) Kabupaten Malinau setiap tahunnya. RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 juga menjadi instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan program dan kegiatan pembagunan, dan sekaligus menjadi perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya pembangunan lima tahun kedepan.
10.1 Pedoman Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut: 1. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005 - 2025, dan mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.
2. RKPD Tahun 2022 antara lain disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya, berdasarkan hasil evaluasi RPJMD. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan permasalahan
pembangunan yang akan dihadapi oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tahun pertama masa kepemimpinannya; Bab 10 - Hal 1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau 2016-2021 3.
Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Malinau untuk masa bakti 2016-2021, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 dan mengacu pad RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016 -2021 untuk keselerasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan daerah Provinsi ; dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan. Tabel 10.1 Program Utama Transisi
No 1
Program Utama Pengembangan Pendidikan
2
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
4
Pembangunan Pertanian
5
Pembangunan Industri Pengolahan
Sasaran 1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan menengah 2. Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional dan internasional 1. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan 2. Meningkatnya mutu layanan kesehatan
1. Meningkatnya produktivitas pertanian 2. Meningkatnya kesempatan kerja 3. Meningkatnya pendapatan petani 4. Terwujudnya swasembada pangan dan lumbung pangan 5. Meningkatnya ekspor pertanian 1. Meningkatnya produktivitas industri pengolahan 2. Meningkatnya pendapatan pekerja dan pengusaha 3. Meningkatnya ekspor hasil industri pengolahan 4. Meningkatnya pendapatan daerah
Bab 10 - Hal 2
Indikator 1. Angka partisipasi sekolah 2. Angka kelulusan 3. Angka melek huruf
1. Angka kematian bayi 2. Angka kematian ibu 3. Angka harapan hidup 4. Angka kecukupan 5. Persentase balita bergizi buruk 1. Tingkat produktivitas pertanian 2. Jumlah tenaga kerja 3. Jumlah pendapatan petani 4. Cadangan Pangan 5. Nilai ekspor hasil pertanian
1. Tingkat Produktivitas industri pengolahan 2. Pendapatan pekerja 3. Penerimaan pengusaha 4. Nilai ekspor hasil industri pengeolahan 5. Pendapatan daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau 2016-2021 No 6
7
8
Program Utama Pengembangan Pariwisata
Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan antardesa dan antarkecamatan Perluasan Kerjasama Perdagangan dan Investasi
9
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional
10
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang berkelanjutan
Sumber: Analisis 2016
Sasaran 1. Meningkatnya produktivitas pariwisata 2. Meningkatnya kesempatan kerja 3. Meningkatnya pendapatan pelaku usaha pariwisata 4. Meningkatnya nilai tambah pariwisata
1. 2. 3. 4.
1. Berkurangnya angka kemiskinan 2. Berkurangnya desa tertinggal
1.
1. Meningkatkan daya saing daerah 2. Meningkatnya daya trik daerah 3. Meningkatkan Investasi domestik (PMDN) dan investasi asing (PMA) 4. Meningkatnya kesempatan kerja 1. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur 2. Meningkatnya mutu layanan publik 3. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 1. Terjaganya daya dukung lingkungan 2. Berkurangnya lahan kritis 3. Berkurangnya tingkat pencemaran
1. 2. 3.
2.
4.
Indikator Tingkat produktivitas pariwisata Jumlah tenaga kerja Jumlah pendapatan pelaku usaha pariwisata Pertumbuhan nilai tambah pariwisata Jumlah dan persentase penduduk miskin Jumlah desa tertinggal Nilai investasi PMDN Nilai Investasi PMA Jumlah tenaga kerja dari investasi PMDN Jumlah tenaga kerja dari investasi PMA
1. Tingkat kecepatan layanan 2. Tingkat ketepatan layanan 3. Tingkat kepuasan
1. Rasio ruang terbuka hijau 2. Rasio lahan kritis 3. Tingkat pencemaran
10.2 Kaidah Pelaksanaan Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:
Bab 10 - Hal 3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau 2016-2021 (1)
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Malinau dengan pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau;
(2)
Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dan Wakil Bupati Malinau dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malinau;
(3)
Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dengan sebaikbaiknya;
(4)
Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Capaian Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
(5)
Setiap Pemerintah Desa perlu menyusun dan atau melakukan pembaharuan RPJMDesa dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 sebagai dasar penyusunan dokumen RKPDesa dan RAPBDesa, dan melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya;
(6)
Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau;
(7)
Penyusunan RKPD Kabupaten Malinau harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
(8)
RKPD Kabupaten Malinau harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
(9)
Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Malinau merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
(10)
Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (Renja-SKPD); Bab 10 - Hal 4
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau 2016-2021 (11)
Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Malinau, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat sipil;
(12)
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut: a. Pembentukan dan penataan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Malinau yang efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; b. Pengembangan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau; c. Pembangunan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (e-Governance); d. Penguatan peran Pemerintah Desa dan kecamatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
dalam
e. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Malinau dalam penguasaaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan; f.
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
g. Kepala Bappeda Kabupaten Malinau menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masingmasing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya; h. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD periode sebelumnya;
(13)
i.
Kepala Bappeda Kabupaten Malinau menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (g);
j.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (h) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Malinau dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Malinau untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya. Bab 10 - Hal 5
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau 2016-2021 (14)
Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 -2021.
Bab 10 - Hal 6
