BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1
Pedoman Transisi 1. RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
periode
2011-2016,
yang
dalam
penyusunannya
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar. RPJMD Kabupaten Blitar
ini
merupakan
pedoman,
landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Blitar, dan RKPD Kabupaten Blitar tahunan. 2. Dalam
rangka menjaga kesinambungan pembangunan
daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 maka diperlukan penyusunan rancangan program indikatif Tahun 2016 yang mengacu pada program indikatif tahun 2015 sebagai dasar penyusunan RKPD tahun 2016 sebelum RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 selesai disusun; sebagai bahan dalam penyusunan rancangan APBD harus memperhatikan arahan visi-misi kepala daerah terpilih. 3. Dalam implementasi pedoman transisi ini diperlukan komitmen dari semua unsur pemerintahan (governance) yang meliputi: pemerintah kabupaten, DPRD dan seluruh stakeholders pembangunan. Mengingat kebijakan ini akan dipakai sebagai dasar
dan
acuan
pelaksanaan
pembangunan
yang
berkesinambungan serta akan menjadi landasan kebijakan RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
X-1
dan program tahun 2016-2021. Beberapa kebijakan yang bersifat lintas waktu (multiyears) dan lintas wilayah yang perlu mendapatkan perhatian bersama terutama pada tahun 2016 sebagai tahun transisi sebelum ditetapkannya RPJMD tahun 2016-2021 antara lain: a. Pemindahan
Pusat
Pemerintahan
ke
Kecamatan
Kanigoro. b. Pembangunan Jalan Lintas Selatan dan sirip-siripnya. c. Pelurusan Jalur Blitar - Malang. d. Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Blitar di Kecamatan Nglegok. e. Perncanaan Pembangunan Bandara. f. Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok g. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan kanigoro h. Pembangunan
Pasar
Agrobisnis
di
Kecamatan
Ponggok i. Kawasan Pengembangan minyak atsiri j. Pengembangan Program Putri Kencana k. Perencanaan dan Pembangunan Pabrik Gula l . Penyelesaian Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tambakrejo. 10.2
Kaidah Pelaksanaan Kaidah
pelaksanaan
diperlukan
untuk
menjamin
terciptanya tata pem erintahan yang baik dan tetap konsisten serta fokusnya arah pembangunan 5 tahun kedepan sebagaimana yang sudah disepakati dan terutama untuk
menghindari
pelaksanaan
program
tumpang antar
tindih
SKPD.
Selain
(overlapping) itu
RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
kaidah X-2
pelaksanaan
bertujuan
agar
didalam
implementasi
program menjadi lebih terukur dampaknya serta tercipta efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : 1. RPJMD merupakan
penjabaran
dari visi,
misi dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dalam rangka mewujudkan pere n c an aan yan g part is ip at if ; pe n yu s u n an n ya d im u la i d ar i perumusan Rancangan Awal dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan
Kabupaten
Blitar
yang
dimulai
dan
seminar, semiloka dan dialog bersama tokoh agama, tokoh
masyarakat,
pim pinan
organisasi
kemasyarakatan dan pakar diberbagai bidang, dan telah disosialisasikan kepada masyarakat luas melalui media masa dan d al am
be rbag a i
k e s em pat an .
Dal am ran g k a pe n ye m pu rn aan Rancangan Akhir telah
dil aksanakan
Musyaw arah
Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kabupaten Blitar Tahun
2011-2016
yang
diikuti
stakeholders
pembangunan seperti perwakilan pem erintah , DPRD , organ is as i keagam aan , o rgan is as i polit ik , organisasi kemasyarakatan dan organisasi pengusaha/bisnis serta tokoh/pakar berbagai bidang term asuk perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota bertetangga; dan telah menghasilkan kesepakatan bersama mengenai visi, misi, tujuan, agenda, strategi, arah
kebijakan
Kabupaten
Blitar
disosialisasikan melalui
dan
indikator
tahun
kepada
media
masa
kinerja
2011-2016
dan
masyarakat dan
pembangunan telah
pula
secara
luas
dalam
be rbagai
RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
X-3
kesem pat an m au pun
baik
d ikal ang an
organisasi
pem erin t ah an
kemasyarakatan
untuk
mendapatkan tanggapan dan masukan. Selanjutnya Rancangan Akhir telah dikonsultasikan kepada G u be rn u r J aw a T im u r d an m en d apat k an rek om e nd as i u n t u k ditindaklanjuti dan diajukan ke DPRD Kabupaten Blitar guna disepakati menjadi peraturan daerah. 2. SKPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi m asing-m asing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahunan; dan menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD dan Renja SKPD. 3. SKPD,
serta
berkewajiban
masyarakat untuk
termasuk
melaksanakan
dunia
usaha,
program-program
dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 dengan sebaik-baiknya. 4. Dalam
rangka
RPJMD,
meningkatkan
Bappeda
efektivitas
berkewajiban
pelaksanaan
untuk
melakukan
pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke datam Renstra SKPD dan implementasinya dalam Renja SKPD tahunan;
dan
pelaksanaan
SKPD
program
berkewajiban yang
mengevaluasi
dilaksanakan
dan
m enyam paikan laporan hasil pelaksanaan rencana kerja secara berkala kepada Bupati Blitar. 5. RPJMD dipakai sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 tahunan dan tahunan dalam kurun waktu Tahun 2011-2016. Apabila berdasarkan hasil RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
X-4
evaluasi diperlukan adanya revisi atau penyesuaian dengan perkembangan situasi pembangunan nasional dan regional
Jawa
Timur
akan
dilakukan
revisi
dan
penyesuaian dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. 6. Dalam
rangka
mendukung
pelaksanaan
RPJMD
diperlukan regulasi sebagai dasar pelaksanaan yang akan disusun sesuai dengan kebutuhan baik dalam bentuk
peraturan
daerah,
peraturan
bupati
atau
keputusan bupati maupun keputusan Kepala SKPD. Demikian
RPJMD
Kabupaten
Blitar
Tahun
2011-2016
disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Blitar.
BUPATI BLITAR
HERRY NOEGROHO
RPJMD 2011-2016 | Kabupaten Blitar
X-5
