BAB VI PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 - 2015 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari turunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2009 – 2014, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005 – 2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008 – 2013. 6.1

Pedoman Transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi

Tahun 2010 – 2015 akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2015. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahun 2016 akan menggunakan RPJM Daerah Transisi Tahun 2016 yang memuat program pembangunan transisi yang memayungi perencanaan tahun 2016 sebelum disusunnya RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 – 2020 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2015. Program transisi tersebut tetap mengacu pada 88 program sebagaimana tercantum dalam Bab IV RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 – 2015. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2016 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Kepala Daerah Terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 nanti untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2020 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

VI - 1

Bab VI Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

VI - 2

2016, maka Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 sesuai dengan jadwal dengan agenda menyelesaikan masalahmasalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2015 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2016. Selanjutnya Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada Tahun 2015 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan Daerah yang lebih baik.

6.2

Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015

pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 - 2015 merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun revisi Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja OPD, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah Tahunan, dan perencanaan penganggaran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 - 2015 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi untuk tahun 2011. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sukabumi dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di Wilayah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Kecamatan dan Desa, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2010 – 2015


VI - 3

untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya. 2. Kepala Daerah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi 2010 - 2015 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah. 3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi 2010 - 2015 4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sukabumi berkewajiban untuk menyusun revisi rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kabupaten Sukabumi serta menjamin konsistensinya. 5. Pemerintah Desa/ Kelurahan berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang menjabarkan visi, misi, dan program yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009 - 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 serta menjamin konsistensinya. 6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 - 2015, Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA)

Kabupaten

Sukabumi

berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015 ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sukabumi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/ Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2010 – 2015


VI - 4

7. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2010 – 2015 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Kabupaten Sukabumi dan RTRW Propinsi Jawa Barat agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah. 8. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah terpilih terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat. 9. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 -2015, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah No. Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 dinyatakan tidak berlaku lagi. 10. Mengingat masa bakti Bupati akan berakhir pada tahun 2015 maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah yang ada, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Transisi Tahun 2016.



VI - 5

6.2 Strategi Implementasi Dalam

upaya

mencapai

visi

dan

misi

diperlukan

strategi

dalam

mengimpementasikannya. Strategi implementasi digunakan untuk merealisasikan kebijakan dan program yang direncanakan guna meminimasi agar tidak terlalu besar jeda yang terjadi antara yang dirumuskan dengan yang dilaksanakan. Strategi ini digunakan dalam rangka peningkatan kinerja birokrasi ke arah yang lebih baik, lebih profesional, dan lebih bermanfaat. Digunakan dua strategi implementasi yaitu strategi internal (inner transformation strategy) dan external. STRATEGI INTERNAL 1. Strategi Struktural Cara menjalankan perubahan dari atas ke bawah (top-down). Inisiatif perubahan datang dari pimpinan, dari eselon yang lebih tinggi kepada eselon di bawahnya untuk diteruskan ke Staff. Strategi struktural akan berjalan relatif cepat, namun apabila tidak diikuti dengan strategi lain dampaknya hanya dipermukaan saja, dan bersifat instan. Strategi ini ditempuh bila keadaan dirasakan sangat mendesak sehingga perubahan harus dilakukan dengan cepat 2. Strategi Informasional Cara

menjalankan

perubahan

dengan

memberikan

informasi

untuk

menumbuhkan dan menguatkan kebutuhan untuk melakukan perubahan dan memperlemah perlawanan terhadap perubahan Di sini diasumsikan bahwa aparatur maupun masyarakat akan tergugah untuk melakukan dan menerima perubahan apabila mereka memiliki pengetahuan berdasarkan informasi atau fakta yang ada. Strategi informasional berlangsung lebih lambat dari strategi politikal, namun pengaruhnya lebih dalam. 3. Strategi Fasilitatif Cara menjalankan perubahan dengan membantu aparatur maupun masyarakat yang hendak berubah supaya mereka lebih mudah menghadapi keadaan baru. Bantuan ini dapat berbentuk penyediaan sumber daya atau sarana, atau Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2010 – 2015


VI - 6

memberikan kesempatan untuk memperoleh kehlian atau pengetahuan baru yang diperlukan untuk menghadapi perubahan 4. Strategi Atitudinal Cara perubahan yang memprioritaskan perubahan sikap, yang pada gilirannya akan mengubah tingkah laku. Strategi attitudinal mengutamakan pada dampak luas dan berkelanjutan pada cara pandang dan tingkah laku. Ada tiga tahap dalam proses perubahan sikap ini, yaitu tahap “unfreezing” (menjauhkan diri atau melepaskan sikap lama), “moving” (menerima dan menumbuhkan sikap baru) dan “refreezing” (memantapkan, mengukuhkan, menstabilkan sikap baru).

Strategi-strategi di atas tidak mutually exclusive, beberapa strategi dapat dijalankan secara bersamaan dan dapat saling melengkapi. STRATEGI EXTERNAL Strategi ini adalah strategi dalam upaya kompetisi dengan lingkungan eksternal, hal ini diperlukan sebab penyikapan pemerintahan yang makin terbuka terhadap lingkup eksternal menyebabkan potensi tarik-menarik bidang garap yang sama antar stakeholders. Disinilah perlu dikembangkan semangat berkompetisi yang sehat dan menghargai eksistensi satu sama lain serta menjunjung tinggi kode etik yang berlaku. Dalam menghadapi kompetisi diperlukan daya saing. Alternatif yang bisa diupayakan dalam meningkatkan daya saing adalah tuntutan perubahan yaitu need to be smaller (dituntut lebih ringkas birokrasi), need to be better (dituntut untuk lebih baik dalam kinerja) dan need to be different (dituntut untuk inovatif dalam program/kegiatan). Tuntutan untuk lebih baik dilakukan melalui reengineering processes (perbaikan metode dan teknik pada proses yang dilakukan) dan continuous improvement (peningkatan yang terus menerus) sedangkan tuntutan untuk inovatif



dilakukan

dengan

reinventing

activities/programe

VI - 7

(inventarisasi

kembali

aktivitas/program) dan regenerating strategies (regenerasi strategi). Tahapan strategi kompetitif (eksternal) adalah :  Positioning, yang ditandai dengan upaya menyesuaikan struktur birokrasi dengan kekuatan dan kelemahan yang ada  Influencing the balance, ditandai dengan inovasi sosialisasi dan pelaksanaan program serta upaya differensiasi atas program / kegiatan  Exploiting change, ditandai dengan upaya menumbuhkan program, kegiatan dan kultur baru  Diversification strategy, ditandai dengan pengembangan strategi-strategi baru dalam mengadaptasi perubahan-perubahan baru


BAB VI PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Recommend Documents