BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang, yang dalam penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Jawa Timur, serta mengacu pada RPJPD Kota Mojokerto dan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kota Mojokerto. Dokumen RPJMD Kota Mojokerto ini setiap tahunnya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 termasuk satu tahun transisi. Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra SKPD yang kemudian setiap tahunnya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) SKPD. RPJM Daerah ini disusun dengan menggunakan proses partisipasi publik. Dimulai dengan pembentukan pokja (kelompok Kerja) yang melibatkan perwakilan antar dinas di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto dengan dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. Setelah itu, hasil kerjanya ini disosialisasikan kepada stakeholers baik dari kalangan perguruan tinggi, LSM maupun masyarakat. Setelah adanya masukan dan kritik, perbaikan laporan dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar untuk penajaman konsep. Setelah itu, dokumen RPJM Daerah ini disosialisasikan kembali
kepada
masyarakat
(stakeholders)
dan
masukan
masyarakat
diterjemahkan kembali dalam program–program yang diusulkan. Dengan melalui beberapa proses tersebut, diharapkan terjadi proses penguatan stakeholders tersebut. Stakeholders yang kuat, akan mendorong proses penyusunan program yang transparan, munculnya kesadaran mengawasi proses penyusunan dan implementasi program (safe guarding) dari mereka.
Dengan demikian,
stakeholders yang kuat akan mendorong demokratisasi dan tentunya hal ini akan menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
BAB X - 1
10.1.
PROGRAM TRANSISI Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2019 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, maka
perlu disusun
rancangan program indikatif Tahun 2019 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun yang bersangkutan, sebelum Kepala Daerah masa bakti berikutnya terpilih. Implementasi program transisi tersebut memerlukan komitmen dari semua unsur pemerintahan (governance) meliputi legislatif, eksekutif serta masyarakat luas mengingat program seperti itu memerlukan kesabaran dan kesamaan visi, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pembiayaan. 10.2.
KAIDAH PELAKSANAAN Selanjutnya perlu diperhatikan koordinasi antar program, agar tercipta efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaan. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pamong (governance) yang baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih (overlapping) pelaksanaan antar program. Selain itu, tujuan adanya kaidah ini adalah kelanjutan program yang dilakukan. Dengan tata pamong yang baik, diharapkan implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya. Dokumen RPJM Daerah ini, yang disusun selama periode Tahun 2014– 2019 merupakan penerjemahan visi dan misi Walikota terpilih. Dengan demikian setelah dokumen ini tersusun dan dikeluarkan Perdanya, maka SKPD
Kota Mojokerto
berkewajiban
untuk
menyusun
rencana
strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 20142019. Satuan kerja yang ada diharapkan bekerja dengan prinsip–prinsip efektifitas dan efisiensi. Dengan SKPD yang mengacu terus kepada RPJMD maka tata pamong yang baik (efisiensi dan efektifitas) akan mudah tercipta. Untuk itu perlu ditetapkan Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
BAB X - 2
1. RPJM Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan pedoman dan acuan
bagi
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
di
lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam menyusun dokumen Renstra SKPD. memuat
Visi,
SKPD Misi,
wajib
Tujuan,
menyusun Renstra Sasaran
dan
SKPD
yang
Strategi (Kebijakan,
Program dan Indikasi Kegiatan) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan mengacu pada RPJM Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Oleh karena itu SKPD
berkewajiban
menjamin konsistensi antara dokumen RPJM
Daerah dengan dokumen Renstra SKPD. 2. RPJM Daerah Kota Mojokerto akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan implementasinya berdasarkan penjabaran visi dan misi, kemudian ditransformasikan ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing SKPD sepanjang
ada
kesiapan
dari
Sumber
Daya
Manusia (SDM)
pengelola dan sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur. 3. Pemerintah Kota Mojokerto berkewajiban antara
Rencana
(RPJMN),
Pembangunan
Rencana Pembangunan
Jangka
menjamin
konsistensi
Menengah
Jangka Menengah
Nasional Daerah
(RPJMD) Propinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019. 4.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
masyarakat dan Dunia
Usaha wajib turut serta dalam melaksanakan program – program dalam RPJM Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 dengan sebaik – baiknya. 5. Konsepsi prioritas dalam naskah dokumen RPJMD Tahun 2014-2019 baik mengenai aspek program maupun wilayah hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi program
dan wilayah
prioritas baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non prioritas
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
BAB X - 3
6. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa terhadap hasil (outcomes) program pembangunan. 7. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan kepemimpinan daerah, Walikota Terpilih Tahun 2019 melaksanakan Tahun
2019
program-program yang
yang
ditetapkan
tercantum
dalam
RKPD
oleh Walikota pada periode
sebelumnya. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM Daerah Kota Mojokerto, Bapeko berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJM Daerah ke dalam dokumen Renstra
-
SKPD. Selanjutnya dokumen RPJM Daerah akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.
10.3
PENUTUP Dengan adanya dokumen RPJM Daerah ini, akan sangat membantu kepala daerah untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan serta penerjemahan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan adanya pandangan tersebut, diharapkan RPJM Daerah ini menunjukkan indikator–indikator sasaran yang jelas dan terukur agar diperoleh cara yang mudah untuk melihat keberhasilan pemimpin/kepala daerah. Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah ini juga akan menjadi acuan bagi RKPD yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan demikian kepala daerah nantinya akan mampu melihat tingkat keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja tahunan maupun lima tahunan yang sudah ada dalam RPJMD. Dengan sumber pembiayaan hanya dari APBD yang terbatas, berdampak pada pilihan–pilihan kegiatan yang diusulkan. Untuk itu dimasa mendatang pembiayaan dari pihak ketiga, yakni swasta maupun masyarakat (publicprivate partnership), perlu digali dan dimanfaatkan. Dengan semakin
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
BAB X - 4
banyaknya alternatif sumber–sumber pembiayaan, maka kegiatan yang diusulkan akan semakin besar cakupan dan area/luasan programnya.
WALIKOTA MOJOKERTO
MAS’UD YUNUS
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
BAB X - 5
