BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1.
PEDOMAN TRANSISI Walaupun masa jabatan Walikota Lubuklinggau periode 2013 – 2018 akan berakhir pada bulan Pebruari 2018, namun pelaksanaan RPJMD Kota Lubuklinggau dimulai pada tahun 2013 sehingga tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan periode kepemimpinan Walikota tersebut berakhir pada tahun 2017. Untuk kesinambungan
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
menjaga
pembangunan daerah,
penyusunan RKPD Tahun 2018 agar berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.
2005-2025 dan mengacu pada RPJMD
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 287
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Berikut adalah rancangan program transisi untuk dapat digunakan dalam penyusunan RKPD tahun 2018 :
Bidang Prioritas 1
Kesehatan
Sasaran 1
Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Angka Harapan hidup Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Tingkat Kepuasan Pelayanan RS
2
Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Prosentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3
Meningkatnya akses pelayanan KB berkualitas yang merata
Laju pertumbuhan penduduk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
2
Pendidikan
1
Meningkatnya Pemerataan akses pelayanan pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Murni
3
Terwujudnya masyarakat yang religius dan beretika
Prosentase sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi baik
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
244
Bidang Prioritas
Sasaran
Indikator Kinerja Konflik antar pemeluk Agama Rasio tempat peribadatan per 1000 penduduk
3
Perekonomian
1
Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi
Jumlah Usaha Kecil Menengah Jumlah Koperasi Koperasi yang aktif
2
Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa
Konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Jumlah pedagang/usaha informal
3
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri
Jumlah IKM yang dibina Jumlah Izin Usaha Industri yang diterbitkan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Jumlah Industri yang menggunakan teknologi
4
Terpenuhinya ketersediaan bahan pangan masyarakat
Ketersediaan pangan utama Cakupan bina kelompok tani Tingkat konsumsi ikan Luas irigasi dalam kondisi baik
5
Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata
6
Terciptanya kesempatan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja
Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangan Jumlah wisatawan Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran Pencari Kerja Yang ditempatkan Tingkat pengawasan ketenagakerjaan
7
Terwujudnya peningkatan investasi
Rasio Elektrifikasi Angka Ketergantungan Angka Kriminalitas Tingkat ketepatan waktu layanan Perizinan
4
Kesejahteraan Rakyat
1
2
Meningkatnya kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Meningkatnya penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Partisipasi angkatan kerja perempuan Prosentase anak terlantar yang mendapatkan jaminan sosial Prosentase panti sosial yang menyediakan sarana/prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Prosentase RTS penerima Raskin
5
Infrastruktur
1
2
Terwujudnya sinkronisasi program pembangunan antarsektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW
Ketersediaan Perda RTRW
Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Prosentase layanan IMB
Panjang jembatan dalam kondisi baik
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
245
Bidang Prioritas
Sasaran
Indikator Kinerja Angka Mobilitas (SPM) Rumah tangga pengguna listrik Prosentase Rumah Tangga berakses air bersih perpipaan
3
Terwujudnya peningkatan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan sanitasi dan permukiman
Rumah tangga pengguna air bersih Lingkungan pemukiman kumuh Prosentase penanganan sampah Rumah layak huni
6
Lingkungan Hidup
1
Terciptanya kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan
7
Tata Kelola Pemerintahan
1
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Prosentase Raperda yang ditetapkan
Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Prosentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. (SPM) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan
2
4
5
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
6
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
Pengelolaan arsip secara baku
Prosentase pengaduan masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan
Prosentase jumlah jabatan terisi Rasio anggaran untuk belanja aparatur terhadap belanja publik Penyusunan Perda APBD tepat Waktu Pendapatan Asli Daerah Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
7
Meningkatnya pelayanan umum, komunikasi dan informasi
Jumlah media informasi yang menggunakan teknologi IT Prosentase pengaduan masyarakat yang ditangani
8
Terciptanya kententraman, ketertiban dan pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
Selanjutnya Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau
terpilih hasil pemilihan
langsung Kepala Daerah tahun 2018 dapat menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
246
Anggaran 2018 yang sudah disusun untuk melaksanakan pembangunan daerah yang lebih baik. 10.2.
KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau tahun 2013-2017 merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama 5 (lima) dan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lubuklingau 2005-2025. RPJMD menjadi pedoman bagi setiap SKPD menyusun Renstra SKPD tahun 2013-2017 serta pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.
Lembaga Eksekutif dan Legislatif Kota Lubuklinggau dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Lubuklinggau, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
2.
Sekretaris
Daerah
Kota
Lubuklinggau
berkewajiban
mengkoordinasikan
pelaksanaan RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017; 3.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
berkewajiban untuk menyusun
rencana strategis (Renstra) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun; 4.
RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Karena itu seluruh
SKPD
di
dalam
lingkungan
Pemerintah
Kota Lubuklinggau
berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, dan fokus pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun, dengan berpedoman pada RPJMD untuk menjamin konsistensi dan
kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan dan ditetapkan oleh
kepala SKPD serta disahkan oleh Walikota. 5.
Dalam
rangka
meningkatkan
keefektifan
pelaksanaan
RPJMD
Kota
Lubuklinggau Tahun 2013-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lubuklinggau perencanaan
berkewajiban
pembangunan, pemantauan,
untuk
fasilitasi
memandu dan
mediasi
proses dalam
penyusunan Renstra SKPD Kota Lubuklinggau ; 6.
Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Kota Lubuklinggau
7.
SKPD berkewajiban menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
247
dengan Renstra SKPD yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD; 8.
Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD;
9.
Dalam
rangka
meningkatkan
keefektifan
pelaksanaan
RPJMD
Kota
Lubuklinggau 2013-2017, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 sebagai berikut : a.
Kepala Bappeda Kota Lubuklinggau melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran.
b.
Kepala Bappeda Kota Lubuklinggau melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD dan RKPD.
c.
Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD yang mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah
d.
Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Renja SKPD kepada Walikota melalui kepala Bappeda.
e.
Kepala Bappeda Kota Lubuklinggau melakukan evaluasi terhadap laporan hasil
pemantauan
dan
supervisi
pelaksanaan
Renja
SKPD
yang
disampaikan oleh kepala SKPD. f.
Kepala Bappeda Kota Lubuklinggau menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
g.
Kepala
SKPD
melakukan
evaluasi
kinerja
pelaksanaan
rencana
pembangunan SKPD periode sebelumnya; h.
Kepala
Bappeda
Kota
Lubukllnggau
menyusun
evaluasi
rencana
pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (g); i.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (h) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
10.
Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kota Lubuklinggau dan diperkirakan dapat mempengaruhi pelaksanaan RPJMD Kota Lubuklinggau, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kota Lubuklinggau untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
248
