Pandangan Studi Hubungan Internasional terhadap Upacara Matiti Suara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi
Korupsi wewenang
adalah sebagai tingkah laku individu yang menggunakan
dan jabatan
guna
mengeduk keuntungan
pribadi,
merugikan
kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumbersumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri Korupsi di Indonesia sudah sangat merajalela dan menjadi fenomena sosial yang terjadi pada tatanan pemerintahan.
Fenomena korupsi dalam
administrasi publik sering kali menjadi persoalan utama pada pemerintahan, karena korupsi telah merasuk pada praktik administrasi publik dalam tata pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan dari pelaksanaan fungsi pemerintahan menjadi bagian dalam melakukan tindak pidana korupsi. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum,
akan
tetapi
sudah
menjadi
sebuah
kejahatan.
Bahkan dalam Mukadimah Konvensi anti-korupsi menjelaskan bahwa Korupsi adalah sebuah wabah yang sangat menakutkan dan memiliki dampak yang kuat terhadap masyarakat internasional.Korupsi dapat melemahkan sistem demokrasi dan supremasi hukum (rule of law), menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar ekonomi internasional, mengikis kualitas hidup, membiarkan tumbuhnya kejahatan terorganisir, terorisme, dan
ancamanlain terhadap
keamanan umat manusia. Fenomena seperti ini terjadi di seluruh negara besar dan kecil, kaya dan miskin namun di negara berkembang dampak dari korupsi paling dapat dirasakan. Korupsi merugikan masyarakat miskin secara keseluruhan dengan cara melakukan penyimpangan dana-dana yang ditujukan untuk pembangunan, melemahkan kemampuan suatu pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memperbesar kesenjangan dan ketidakadilan, serta mengurangi masuknya investasi asing dan bantuan luar negeri. Korupsi adalah unsur penting yang menyebabkan sistem perekonomian tidak berjalan dengan optimal, dan rintanganutama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB yang menentang tindak pidana korupsi yang menjadi bagian dari kejahatan lintas negara, dalam Konvensi tersebut ditandatangani oleh negara-negara peserta
10
Konferensi Diplomatik Tingkat Tinggi di Merida, Mexico pada 9 sampai dengan11 Desember 2003, merupakan paradigma baru pemberantasan korupsi di dunia. Sejak lahirnya UNCAC, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab semua negara di dunia, melalui kerja sama satu dengan lainnya, dengan dorongan dan keterlibatan individu-individu dan kelompok-kelompok di luar sektor publik seperti masyarakat luas, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Secara keseluruhan, dalam Menentang Korupsi menorehkan sejarah baru dalam
Konvensi
PBB
tatanan hukum
internasional. Sebab, untuk pertama kalinya, mekanisme penarikan aset hasil tindak korupsi secara komprehensif diatur di dalam Konvensi tersebut. Konvensi ini mengakui hak negara yang menjadi korban dan dirugikan oleh tindak korupsi, untuk menarik kembali aset-aset negara yang diparkir oleh para koruptor di luar negeri. Pembentukan Konvensi internasional yang dilakukan PBB sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menindaklanjuti kegiatan korupsi yang ada di Indonesia.
11
Hubungan internasional tidak hanya terfokus terhadap isu konvensional (militer dan keamanan) saja melainkan sudah mencakup terhadap isu-isu non konvensional dalam sistem internasional. Isu non konvensional berkembang pesat dibandingkan isu konvensional yang ada saat ini, dapat dilihat isu-isu yang menjadi masalah internasional
seperti hak asasi manusia, globalisasi, teknologi dan informasi,
lingkungan, narkotika, kejahatan transnasional, terorisme, serta korupsi yang menjadi perhatian dunia internasional saat ini. Korupsi sekarang sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah. Dengan kata lain, korupsi kini sudah menjadi fenomena lintas negara. Korupsi itu sendiri bahkan berinteraksi dengan berbagai bentuk kejahatan terorganisasi lintas negara. Sedemikian buruknya dampak yang ditimbulkan oleh praktik-praktik korupsi, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa secara
khusus
mengeluarkan
Konvensi
PBB
dalam
menentang
korupsi.
12
Pengertian kearifan, berasal dari kata ‘arif’ yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bijaksana; cerdik pandai; berilmu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990:48). Sedangkan pengertian ‘lokal’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai setempat; terjadi (berlaku, ada, dsb) di satu tempat saja, tidak merata (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990:530). Jadi yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah kebijaksanaan; kecendikiaan yang berlaku di satu tempat saja. Menurut Rajab Kat (dalam Ekarani, 2012), kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “local wisdom” atau pengetahuan setempat “local 19 knowledge” atau kecerdasan setempat “local genius” Globalisasi memberikan peluang serta tantangan dalam pengembangan nilai-nilai penguatan karakter suatu bangsa, termasuk dalam tindakan anti korupsi. Globalisasi di satu sisi menyuburkan konsep homogenitas kebudayaan, individualisme, materialisme yang dapat melemahkan karakter suatu bangsa, sehingga melahirkan individu-individu yang inkonsisten, tidak visioner, konsumtif, materialistis, eksklusif, permisif serta sifat-sifat negatif lainnya. Sedangkan disisi lain, globalisasi tidak menutup kemungkinan untuk mendorong penguatan budaya lokal, dengan melahirkan generasigenerasi pluralis yang menghargai manusia-manusia lain tanpa memandang perbedaan asal masing-masng individu, aktif dalam pergaulan sosial serta menjunjung asas kesetaraan dan keadilan. Dewasa ini, ditengah gempuran globalisasi yang masuk hingga ke celah-celah kecil kehidupan setiap manusia serta membuat mereka mulai jauh dari jati
13
diri mereka, maka keinginan untuk mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal menjadi kuat sebagai landasan identitas masing-masing individu, sehingga budaya lokal menjadi counter value terhadap hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi. Kearifan lokal dapat meredam efek negatif globalisasi bagi suatu bangsa yang sejalan dengan pemikiran-pemikiran kontemporer postmodern yang lebih menonjolkan pluralisme, kesetaraan, dan keadilan Tradisi matiti suara merupakan salah satu kearifan lokal yang dilaksanakan turun temurun oleh masyarakat Di Desa Batur, Kintamani Bangli. Upacara ini mengingatkan umat manusia untuk berjanji hanya memakai kemampuannya sendiri untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Asal kata matiti suara adalah “titi” yang berarti jembatan dan “suara” yang berarti bunyi. Sehingga upacara matiti suara dapat diartikan sebagai penyampaian suara atau sabda dari sesuhunan (junjungan, dewa-dewi, Ida Bhatara) yang berstana di Pura Ulun Danu Batur kepada seluruh masyarakat di desa Batur. Dengan kata lain matiti suara dapat diartikan sebagai petuah atau sabda dari Ida Bhatara Sesuhunan di pura Ulun Danu Batur yang dijadikan landasan oleh masyarakat di daerah tersebut serta umat Hindu pada umumnya. Upacara ini dilaksanakan oleh Jero Guru Bedangian yang memiliki tugas sebagai Kasinoman (petugas yang memberikan arahan dan pengumuman bagi masyarakat). Orang yang dipilih menjalankan tigas ini adalah orang yang dituakan dan dihormati dalam desa. Pada saat upacara ini Jero Guru akan menyerukan sabda dari sesuhunan sebanyak tiga kali, dan masyarakat di desa Batur akan berteriak sebagai tanda bahwa mereka telah menerima sabda tersebut. Adapun titi suara yang merupakan sabda dari sesuhunan yang berstana di Pura Ulun Danu Batur mengungkapkan tiga pernyataan yang dapat dirangkum sebagai
14
kewajiban manusia untuk bekerja keras dengan kemampuan sendiri serta dilandasi ketulusan hati untuk mendapatkan hasil yang baik. Sehingga nilai yang dapat diambil dari upacara ini adalah setiap orang harus berpuas diri dengan kerja keras yang dilakukannya tanpa mengharapkan sesuatu yang lebih dari hal yang bukan menjadi kerja kerasnya. Matiti suara dapat diangkat sebagai sebuah nilai lokal yang kemudian memiliki arti yang universal karena pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia. Mengangkat nilai lokal sebagai dasar pemberantasan tindak korupsi perlu dipertimbangkan lebih jauh untuk negara-negara di dunia karena lebih mudah pelaksanaannya etika asyarakat yang paling bawah (bottom up) merancang bagaimana cara yang tepat dalam pemberantasan tindak korupsi seperti nilai-nilai yang tertuang dalam matiti suara ini.
15
