PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh :
FADILLAH MAHRAINI 110200547
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015 KATA PENGANTAR
1
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun
judul
skripsi
yang
penulis
kemukan
“PEMBATASAN
TRANSAKSI TUNAI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA” disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara, dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan perkuliahannya. Skripsi ini membahas tentang apa yang menjadi urgensi pembatasan transaksi tunai di Indonesia dan bagaimana pembatasan transaksi keuangan tunai dan relevansinya dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penulis telah mencurahkan segenap hati, pikiran, dan kerja keras dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik isi maupun kalimatnya. Oleh sebab itu skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Selama penyusunan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak dukungan, semangat, saran, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang teristimewa: “Kedua orang tua, adik-adik, dan keluarga besar Penulis, yang selalu senantiasa menyayangi Penulis dengan penuh
rasa kasih sayang, selalu senantiasa membimbing Penulis, memotivasi penulis, memberikan kepercayaan yang penuh kepada Penulis, serta mendukung dan mengarahkan setiap perbuatan Penulis dalam menjalankan hidup ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi mereka dan selalu menyelimuti mereka dengan Rahmat dan Karunia-NYA, Amin..” Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada : 1.
Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2.
Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3.
Bapak Syafruddin Hasibuan, S.H M. Hum ., DMF., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4.
Bapak Dr. OK Saidin, S.H,. M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5.
Bapak Dr. M. Hamdan, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
6.
Ibu Liza Erwina S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
7.
Bapak Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I penulis dalam skripsi ini.
8.
Ibu Nurmalawaty, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II penulis dalam skripsi ini.
9.
Bapak Syamsul Rizal, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah mendukung dan membimbing selama perkuliahan.
10. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 11. Sahabat-sahabat penulis yang luar biasa, para “gadis-gadis”, yang selalu ada disaat suka maupun duka, yang menghapus tangis menjadi tawa, dan yang merubah tawa menjadi kebahagiaan. Syafitri Ditami, Yuliana Siregar, Nur Fairuz Diba Nasution, Hamimi Masturah dan Elmas Yuliantri. Terima kasih atas motivasi dan doanya teman-teman. 12. Organisasi BTM ALADDINSYAH SH, yang sangat banyak memberikan pelajaran bagi penulis untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi dalam bidang agama maupun akademik. Dan terima kasih kepada kakak, abang, teman-teman dan adik-adik BTM ALADDINSYAH SH
yang telah
memberikan semangat, motivasi dan doanya kepada penulis. 13. Teman-temanku Devid Juhendri, Masmur Purba, Juantha D.P Barus, S.H., Ezra Lasrayani Sipayung, Reni Anggraini, Michael, dan Richard TGS, terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis. 14. Teman-teman angkatan 2011 (Grup G dan E) serta IMADANA (Ikatan Mahasiswa Hukum Pidana) yang telah memberikan pelajaran tentang arti pertemanan dan menjadikan penulis menjadi mahasiswa yang baik. 15. Abangda Muhammad Ihsan An Auwali S.H yang telah memberikan perhatian, semangat, motivasi, doa, dan
yang selalu mendukung Penulis
menyelesaikan skripsi ini . 16. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah tersebutkan dihati penulis.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyajian skiripsi ini, untuk itu Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya manusia adalah insan yang tidak luput dari kesalahan dan khilaf, namun kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Demikianlah yang dapat Penulis sampaikan, atas perhatian saudara/i penulis ucapakan terima kasih.
Medan,
Maret 2015
Penulis
PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh :
FADILLAH MAHRAINI NIM : 110200547 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
Disetujui Ketua Departemen Hukum Pidana
Dr. Muhammad Hamdan, SH., M.H NIP. 195703261986011001
Dosen Pembimbing I
Prof.Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. NIP:195102061980021001
DosenPembimbing II
Nurmalawaty, S.H., M.Hum. NIP:196209071988112001
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i DAFTAR ISI ..................................................................................................................... v ABSTRAK ...................................................................................................................... vii BAB I : PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 A. Latar Belakang …………………………………………………… …... 1 B. Perumusan Masalah ................................................................................ 7 C. Tujuan Penulisan ..................................................................................... 8 D. Manfaat Penulisan ................................................................................... 8 E. Keaslian Penulisan .................................................................................. 8 F. Tinjauan Kepustakaan ............................................................................. 9 1. Pengertian Transaksi Tunai ................................................................ 9 2. Pengertian Pembatasan Transaksi Tunai .......................................... 11 3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi ................................................... 13 4. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang...................................... 24 G. Metode Penulisan .................................................................................. 32 H. Sistematika Penulisan ........................................................................... 35 BAB II
: URGENSI PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DI INDONESIA ..... 37 A. Latar Belakang Lahirnya Transaksi Tunai di Indonesia ....................... 37 B. Tujuan Penerapan Pembatasan Transaksi Tunai ................................... 42 C. Manfaat Pembatasan Transaksi Tunai .................................................. 44 D. Peluang dan tantangan pembatasan transaksi tunai pada masyarakat di Indonesia ........................................................................ 48
BAB III : PEMBATASAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG...................................................................................................... 54 A. Transaksi Keuangan di Indonesia ......................................................... 54 1. Sistem Pembayaran .......................................................................... 55 2. Instrumen / Alat Pembayaran ........................................................... 59 3. Mekanisme Pembayaran................................................................... 62
B. Transaksi Tunai Sebagai Sarana Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. .................................................................................... 64 1. Transaksi tunai Dalam Tindak Pidana Korupsi ................................ 66 2. Transaksi Tunai Dalam Tindak Pidana Tindak Pidana Pencucian uang ................................................................................. 72 C. Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang ............... 83 BAB IV
: KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................. 91 A. Kesimpulan ........................................................................................... 91 B. Saran ...................................................................................................... 92
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA *Fadillah Mahraini **Syafruddin Kalo ***Nurmalawaty Seiring dengan meningkatnya pengawasan transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK, KPK dan institusi penegak hukum lainnya, para koruptor seperti tidak habis akal untuk menyiasatinya dengan berbagai cara dan modus operasi. Terdapat indikasi kuat bahwa telah terjadi perubahan pola transaksi keuangan yang dilakukan para koruptor. Saat ini ada kecenderungan semua perbuatan korupsi dilakukan dengan tunai, tanpa jejak, dan tanpa bukti. Kemudian uang tunai hasil korupsi tersebut digunakan untuk pembelian barang-barang mewah secara tunai. Tidak adanya pembatasan transaksi tunai menjadi lahan subur bagi pelaku korupsi dan pencucian uang karena tidak bisa terdeteksi. Maka kebijakan pembatasan transaksi tunai sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang menjadi penting karena akan mempersempit ruang gerak para koruptor. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini untuk mengetahui urgensi pembatasan transaksi tunai dan pembatasan transaksi keuangan tunai dan relevansinya terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif (yuridis normatif) karena penelitian ini dilakukan dengan cara hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder dan bahan acuan hukum atau bahan rujukan dalam bidang hukum. Berdasarkan hasil penelitian normatif (yuridis normatif) tersebut diketahui bahwa urgensi pembatasan transaksi di Indonesia adalah meningkatnya frekuensi transaksi keuangan tunai ditengah masyarakat berbanding lurus dengan maraknya kasus-kasus korupsi dan pencucian uang yang terungkap menggunakan uang tunai. Pembatasan transaksi keuangan tunai dan relevansinya terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terlihat dari transaksi tunai dijadikan sarana bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam melakukan kejahatannya. Alasan seseorang terlibat kejahatan menggunakan uang tunai dalam aktivitas transaksi keuangan adalah untuk memutus pelacakan aliran dana hasil kejahatannya kepada pihak penerima dana. Sehingga PPATK akan mengalami kesulitan dalam melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan. Dengan adanya pembatasan transaksi tunai dapat lebih mudah untuk dilakukan pelacakan terhadap uang tersebut dan mempermudah penegak hukum dalam menjerat dan merampas harta hasil tindak pidana dari pelaku korupsi dan pencucian uang. *Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. **Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. ***Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
