Program Strategis Kementerian PAN dan RB, ANRI, BKN, BPKP dan LAN Dalam Rangka Percepatan Pencapaian Target Prioritas I Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dalam RPJMN tahun 2010-2014 Oleh Kepala BPKP A. Pendahuluan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah menetapkan 11 Prioritas Nasional yaitu: reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; investasi dan iklim usaha; energi; lingkungan dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; dan kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Prioritas tersebut dilengkapi dengan prioritas lainnya yaitu bidang politik, hukum dan keamanan; bidang perekonomian; dan bidang kesejahteraan rakyat. Dokumen perencanaan tersebut menjadi acuan BPKP dalam merumuskan dokumen
perencanaan
pengawasan
seperti
Kebijakan
Pengawasan,
Kerangka Acuan Pengawasan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja.
Penyusunan
perencanaan
pengawasan
juga
memperhatikan
peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan arahan Presiden serta curent issues berskala nasional atau regional. Perencanaan pengawasan tersebut mencoba merespon peran BPKP untuk mampu
berkontribusi
melalui
pengawasan
dan
pembinaan
yang
menghasilkan informasi pengawasan yang bersifat early warning system RAKER BIDANG PERENCANAAN PAGUYUBAN PAN dan RB Tahun 2013
1
(sistem peringatan dini) kepada Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan beserta para pimpinan lembaga eksekutif yang berwenang. Informasi dimaksud digunakan untuk keperluan continuing improvement (perbaikan
berkelanjutan)
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan seperti tertuang pada RPJMN tersebut. BPKP memfokuskan pada enam dari sebelas prioritas pembangunan nasional dan satu dari tiga prioritas lainnya, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Reformasi birokrasi dan tata kelola Pendidikan Kesehatan Penanggulangan kemiskinan Ketahanan pangan Infrastruktur Bidang perekonomian
Program/kegiatan BPKP yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional (RPJMN) sebanyak 13.021 penugasan pengawasan dengan biaya penugasan sebesar Rp198.689.514.000,00 seperti disajikan dalam tabel berikut: Tabel Program/Kegitan BPKP Tahun 2013 No RPJMN 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Kesehatan
KAP PROGRAM/RKP Penataan otonomi daerah, Peningkatan Integrasi Dan Integritas Penerapan Serta Penegakan Hukum melalui Pemberantasan Korupsi, Peningkatan Penataan Kelembagaan Birokrasi Pemerintah
Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu, dan penggunaan obat, terutama obat esensial generik 3 Pendidikan Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Pelayanan Pendidikan 4 Penanggulangan Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengelolaan Kemiskinan lembaga jaminan sosial 5 Ketahanan Pangan Peningkatan produksi pangan dan surplus produksi padi untuk memantapkan ketahanan pangan 6 Infrastruktur Mendukung Peningkatan Daya Saing Sektor Riil 7 Bidang Perekonomian Peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada TKI, Peningkatan Kinerja BUMN/D, Pembinaan dan Diklat APIP serta Pengawasan intern BPKP. Jumlah
PP Dana '(000) 9.778 150.146.548
385
3.736.023
611 7
8.159.299 101.606
217
2.663.353
709 1.314
9.478.721 24.403.964
13.021
198.689.514
RAKER BIDANG PERENCANAAN PAGUYUBAN PAN dan RB Tahun 2013
2
Prioritas
Reformasi
birokrasi
dan
tata
kelola
akan
dicapai
dengan
melaksanakan 3 program: Penataan Otonomi Daerah, Peningkatan Integrasi Dan Integritas Penerapan Serta Penegakan Hukum melalui Pemberantasan Korupsi, Peningkatan Penataan Kelembagaan Birokrasi Pemerintah dengan kegiatan sebanyak 9.778 penugasan pengawasan. Prioritas Kesehatan dicapai dengan melaksanakan Program Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, Mutu, dan Penggunaan Obat, terutama obat esensial generik dengan kegiatan sebanyak 385 penugasan pengawasan. Prioritas Pendidikan dicapai dengan melakukan Program Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Kualitas Wajib Belajar, Peningkatan Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi dengan melakukan kegiatan sebanyak 611 penugasan pengawasan. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dicapai dengan melakukan Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan dan Pengelolaan Lembaga Jaminan Sosial dengan kegiatan sebanyak 7 penugasan pengawasan. Prioritas
Ketahanan
Peningkatan
Produksi
Pangan Pangan
dicapai dan
dengan Surplus
melakukan Produksi
Padi
Program untuk
memantapkan ketahanan pangan dengan kegiatan sebanyak 217 penugasan pengawasan. Prioritas Infrastruktur dicapai dengan melakukan Program Mendukung Peningkatan Daya Saing Sektor Riil dengan kegiatan sebanyak 709 penugasan pengawasan. Prioritas
Bidang
Perekonomian
dicapai
dengan
melakukan
Program
Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan kepada TKI, Peningkatan Kinerja BUMN/D, dan Pengawasan Intern BPKP dengan kegiatan sebanyak 1.314 penugasan pengawasan.
RAKER BIDANG PERENCANAAN PAGUYUBAN PAN dan RB Tahun 2013
3
B. Percepatan
Pencapaian
Target
Prioritas
Nasional
1
(Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola) dalam RPJMN tahun 2010-2014 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang merupakan Prioritas Nasional Pertama memiliki 3 sasaran strategis dengan enam indikator capaian, dengan perkembangan capaian sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: SASARAN TRATEGIS INDIKATOR CAPAIAN 1.Terwujudnya Skor Indeks Persepsi pemerintahan yang Korupsi (IPK) bersih dan dan bebas dari KKN 2.Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
SASARAN TRATEGIS 3.Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pengukuran Indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
2009 2,8
2010 2,8
Opini Wajar Tanpa % K/L dengan Opini Pengecualian (WTP); WTP atas Laporan Keuangan K/L % PEMDA dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan PEMDA INDIKATOR CAPAIAN Pengukuran Indikator Skor Indeks Integritas Skor Indeks Integritas Pelayanan Publik; Pelayanan Publik Pusat;
41
56
63
77
100
1
2,68
3
9
16
60
3
2009 6,64
2010 6,16
2011 7,07
6,46
5,26
6
Skor Indeks Integritas Pelayanan Publik Daerah; Peringkat Kemudahan Berusaha
2011 3
2012 2014 Status 3,2 5 3
2012 2014 Status 6,86 8 1
8
2
Peringkat Kemudahan 129 115 126 129 75 Berusaha (Ease of Doing Business ); ‐0,26 ‐0,19 ‐0,24 n.a 0,5 Skor Indeks Efektifitas Indeks Efektifitas Pemerintahan Pemerintahan Persentasi Jumlah K/L yang Akuntabel 47,37% 63,29% 82,93% 95,06% 100% K/L/Pemda yang Akuntabel. Provinsi yang Akuntabel 3,76% 31,03% 63,33% 75,76% 80%
3
Kabupaten/Kota yang Akuntabel
5,08%
6,32
8,77% 12,78% n,a
60%
3 1
1 2
catatan status 1. Sudah tercapai/on track 2. Perlu Kerja Keras 3. Sangat sulit tercapai
Sasaran strategis 1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN memiliki dua indikator capaian. Indikator capaian Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) memperlihatkan belum mencapai tingkat capaian yang direncanakan dan masih sangat sulit tercapai. Indikator capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah memperlihatkan tingkat capaian yang baik untuk kelompok kementerian/lembaga namun belum meperlihatkan tingkat capaian yang baik untuk kelompok pemerintah daerah. RAKER BIDANG PERENCANAAN PAGUYUBAN PAN dan RB Tahun 2013
4
Sasaran strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diukur dengan dua
indikator.
Indikator
Skor
Indeks
Integritas
Pelayanan
Publik
memperlihatkan capaian yang memadai, sedangkan indikator lainnya memperlihatkan tingkat capaian yang baik untuk kelompok pelayanan publik di pusat namun belum meperlihatkan tingkat capaian yang baik untuk
kelompok
pelayanan
publik
di
daerah.
Indikator
Peringkat
Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) memperlihatkan tingkat capaian belum sesuai dengan yang direncanakan dan masih sangat sulit tercapai. Sasaran strategis 3 diukur dengan dua indikator. Skor Indeks Efektifitas Pemerintahan memperlihatkan tingkat capaian belum sesuai dengan yang direncanakan dan masih sangat sulit tercapai. Indikator Persentasi Jumlah K/L/Pemda yang Akuntabel telah memperlihatkan tingkat capaian yang baik untuk kelompok kementerian/lembaga namun belum meperlihatkan tingkat capaian yang baik untuk kelompok pemerintah daerah. Berkaitan pencapaian target prioritas nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola tahun 2010-2014 yang terbagi dalam tiga sasaran strategis dan enam indikator utama, BPKP telah merencanakan sejumlah program dan kegiatan untuk tahun 2013 seperti terlihat pada Lampiran 1 dengan uraian sebagai berikut: 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan dan bebas dari KKN Sasaran strategis Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan dan bebas dari KKN dinilai dengan mengukur Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga/Pemda dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). a. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) BPKP turut berperan aktif untuk mewujudkan skor IPK yang ditargetkan melalui kegiatan-kegiatan pengawasan berupa Sosialisasi Program Anti Korupsi; Bimtek/asistensi implementasi FCP; Kajian RAKER BIDANG PERENCANAAN PAGUYUBAN PAN dan RB Tahun 2013
5
pengawasan; Audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim; Audit Investigasi, PKKN, PKA dan Tindak Lanjut kasus ke Instansi Penyidik; Audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya; Peer review atas laporan penugasan investigasi; dan Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat. Seluruh kegiatan dikoordinasikan oleh Deputi bidang investigasi dengan jumlah kegiatan sebanyak 2.445 penugasan pengawasan dengan dana sebesar Rp28.849.702.000,00. b. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga/Pemda dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPKP
berperan
K/L/Pemda
aktif
dengan
untuk
opini
mewujudkan
melalui
laporan
Bimbingan
keuangan
teknis/
asistensi
penyusunan LKKL/LKPD; Pengawasan atas Proyek PHLN; Bimbingan teknis/
asistensi
penyusunan
LKBUMD,
Asistensi
penataan
BMN/BMD, dan Asistensi SIMDA. Seluruh kegiatan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Perekonomian, Polsoskam dan Keuangan Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 2.582 penugasan pengawasan dengan dana sebesar Rp28.566.151.000,00. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dinilai dengan mengukur Skor Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business). a. Skor Indeks Integritas Pelayanan Publik Dalam upaya mencapai Skor Indeks Integritas Pelayanan Publik yang ditargetkan,
BPKP
melalui
kegiatan
pengawasan
atas
kinerja
pelayanan publik bidang Keuangan Daerah; dan Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat. Seluruh kegiatan dikoordinasikan oleh Deputi Keuangan Daerah dan Akuntan Negara dengan jumlah kegiatan sebanyak 903 penugasan pengawasan dengan dana sebesar Rp12.512.347.000,00. RAKER BIDANG PERENCANAAN PAGUYUBAN PAN dan RB Tahun 2013
6
b. Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) BPKP turut berperan mewujudkan “Kemudahan Berusaha” melalui kegiatan Pengawasan atas kinerja BUMD dan Pengawasan atas kinerja PSO BUMN. Seluruh kegiatan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara dengan jumlah kegiatan sebanyak 503 penugasan pengawasan dengan dana sebesar Rp7.305.629.000,00. 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Sasaran starategis Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi memiliki dua indikator kinerja yaitu: Skor Indeks Efektivitas Pemerintahan dan Persentasi Jumlah K/L/Pemda yang Akuntabel. a. Skor Indeks Efektivitas Pemerintahan BPKP turut berperan mewujudkan efektivitas pemerintahan melalui kegiatan Pengawasan lintas sektor; Pengawasan BUN; Pengawasan atas penerimaan negara; Evaluasi; Reviu; Audit Operasional; dan Audit Khusus. Seluruh kegiatan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Perekonomian, Polsoskam, Keuangan Daerah, dan Akuntan Negara dengan jumlah kegiatan sebanyak 4.146 penugasan pengawasan dengan dana sebesar Rp61.029.344.280,00. b. Persentasi Jumlah K/L/Pemda yang Akuntabel Sesuai dengan amanah PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP, BPKP berperan mewujudkan K/L/Pemda yang akuntabel melalui kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP; Diklat SPIP; Sosialisasi SPIP ke Pemerintah Daerah; dan Konsultasi/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP kepada Kementerian/ Lembaga. Seluruh kegiatan dikoordinasikan oleh Deputi Keuangan Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 696 penugasan pengawasan dengan dana sebesar Rp19.191.140.000,00.
RAKER BIDANG PERENCANAAN PAGUYUBAN PAN dan RB Tahun 2013
7
