NASKAH PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA BPKP TENTANG (judul rancangan peraturan kepala)

9

2013, No.675

LAMPIRAN I RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NASKAH PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA BPKP TENTANG … (judul rancangan peraturan kepala)

e. LATAR BELAKANG

……………………………………………………………………………………………… ……….. (berisi tentang uraian singkat mengenai latar belakang penyusunan Peraturan Kepala BPKP ini yang dapat berisi pendahuluan, maksud dan tujuan, serta dasar hukum yang dituangkan dalam bentuk narasi)

f. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP, DAN OBYEK

……………………………………………………………………………………………… ……….. (berisi tentang uraian singkat mengenai pokok pikiran utama, ruang lingkup berlakunya dan obyek yang akan diatur dalam Peraturan Kepala BPKP ini yang dituangkan dalam bentuk narasi)

g. SASARAN

……………………………………………………………………………………………… ……….. (berisi tentang uraian singkat mengenai sasaran utama atau subyek dari Peraturan Kepala BPKP ini ditujukan, yang dituangkan dalam bentuk narasi)

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.675

10

h. TARGET WAKTU PENYELESAIAN ……………………………………………………………………………………………… ……….. (berisi tentang uraian singkat mengenai target waktu penyelesaian Peraturan Kepala BPKP ini dari awal pengusulan sampai dengan diterbitkan, yang dituangkan dalam bentuk narasi)

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGANAN REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO


11

2013, No.675


2013, No.675

12

LAMPIRAN III RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DI

LINGKUNGAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SISTEMATIKA BAB I

KERANGKA PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

A. JUDUL B. PEMBUKAAN 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 3. Konsiderans 4. Dasar Hukum 5. Diktum C. BATANG TUBUH 1. Ketentuan Umum 2. Materi Pokok yang Diatur 3. Sanksi Administratif (jika diperlukan) 3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) 4. Ketentuan Penutup


2013, No.675

13

D. PENUTUP E. LAMPIRAN (jika diperlukan) BAB II

HAL–HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN B. PENCABUTAN C. PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN D. SALINAN BAB III

TATA

BAHASA

PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN A. BAHASA PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH C. TEKNIK PENGACUAN BAB IV

BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

A. BENTUK

RANCANGAN

PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGAWASAN

KEPALA

BADAN

PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN B. BENTUK

RANCANGAN

PERATURAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN C. BENTUK

RANCANGAN

KEUANGAN

DAN

PERATURAN

PEMBANGUNAN

KEPALA

BADAN

PENCABUTAN

PENGAWASAN

PERATURAN

KEPALA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN D. BENTUK

RANCANGAN

PERATURAN

UNIT

KERJA

ESELON

I

BADAN

PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (jika ada delegasi) E. FORMAT

PENGETIKAN

PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN


2013, No.675

14

BAB I KERANGKA PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1. Kerangka peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) terdiri atas: A. Judul; B. Pembukaan; C. Batang Tubuh; D. Penutup; E. Penjelasan (jika diperlukan); F. Lampiran (jika diperlukan).

A. Judul 2. Judul Peraturan Kepala BPKP memuat keterangan mengenai jenis, nomor,

tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Kepala BPKP. 3. Nama

Peraturan

Kepala

BPKP

dibuat

secara

singkat

dengan

hanya

menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Kepala BPKP. Sampai saat ini belum ada contoh nama Peraturan Kepala BPKP yang menggunakan 1 (satu) kata: Contoh nama Peraturan Kepala BPKP yang menggunakan frasa: − Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Perpindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus; 4. Judul Peraturan Kepala BPKP ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang

diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.


2013, No.675

15

Contoh: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

5. Judul Peraturan Kepala BPKP tidak boleh ditambah dengan singkatan atau

akronim. Contoh yang TIDAK TEPAT dengan menambah singkatan: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)


2013, No.675

16

Contoh yang TIDAK TEPAT dengan menggunakan akronim: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG PEDOMAN EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)

6. Pada nama Peraturan Kepala BPKP perubahan ditambahkan frasa perubahan

atas di depan judul Peraturan Kepala BPKP yang diubah. Contoh: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR KEP- ……/K/….. TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

7. Jika Peraturan Perundang–undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di

antara

kata

perubahan

dan

kata

atas

disisipkan

keterangan

yang

menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.


2013, No.675

17

Contoh: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR KEP- ……/K/….. TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

8. Jika

Peraturan Kepala BPKP yang diubah mempunyai nama singkat,

Peraturan Kepala BPKP perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Kepala BPKP yang diubah. 9. Pada

nama

Peraturan

Kepala

BPKP

pencabutan

ditambahkan

kata

pencabutan di depan judul Peraturan Kepala BPKP yang dicabut.


2013, No.675

18

Contoh: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR … TAHUN … TENTANG …

B. Pembukaan 10. Pembukaan peraturan memuat:

a. Frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”; b. Jabatan pembentuk peraturan; c. Konsiderans; d. Dasar hukum; dan e. Diktum. B.1. Frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” 11. Pada pembukaan setiap jenis peraturan sebelum nama jabatan pembentuk

peraturan, dicantumkan frase “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. B.2. Jabatan pembentuk peraturan 12. Jabatan pembentuk peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang

diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.


19

2013, No.675

Contoh: KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

B.3. Konsiderans 13. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang yang dicantumkan setelah

jabatan pembentuk Peraturan Kepala BPKP, yang diletakkan di sebelah kiri marjin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). 14. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang

menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Kepala BPKP. 15. Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Kepala BPKP memuat unsur

filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 16. Jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran

dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. 17. Jika konsideran Menimbang pada pembentukan Peraturan Kepala BPKP

dalam rangka: a. menjalankan kewenangan pejabat pembentuk Peraturan Kepala BPKP; atau b. perubahan atau pencabutan Peraturan Kepala BPKP; seyogyanya memuat unsur sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya. 18. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam

satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhir dengan tanda baca titik koma (;). Contoh: Menimbang

: a. bahwa ……;


2013, No.675

20

b. bahwa ……; 19. Jika Konsideran Menimbang memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan

butir pertimbangan terakhir pada umumnya berbunyi sebagai berikut “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf …. perlu menetapkan

Peraturan

Kepala

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan tentang …” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). Contoh: Menimbang

:

a. bahwa ……; b. bahwa ……; c. bahwa

berdasarkan

dimaksud

dalam

pertimbangan

huruf

a

dan

sebagaimana

huruf

b,

perlu

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang …; 20. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Kepala BPKP

dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Kepala BPKP tersebut. 21. Konsiderans Peraturan Kepala BPKP cukup memuat satu pertimbangan

apabila Peraturan Kepala BPKP tersebut merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang memerintahkan pembentukannya. Contoh: Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-12/K/JF/2010 tentang Penyesuaian Angka Kredit Auditor. Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Lampiran V, VI, VII, dan VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/220/M.PAN/7/2008 serta Pasal 4 dan Lampiran VIII,


2013, No.675

21

IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala

Badan

1310/K/JF/2008 menetapkan

Kepegawaian dan

Peraturan

Nomor

Negara 24

Kepala

Nomor

Tahun Badan

2008

PERperlu

Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan tentang Penyesuaian Angka Kredit Auditor; B.4. Dasar Hukum 22. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat yang dicantumkan setelah

konsideran Menimbang yang diletakkan di sebelah kiri marjin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). 23. Dasar hukum memuat:

a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Kepala BPKP; dan b. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembentukan Peraturan Kepala BPKP. 24. Peraturan

Peraturan

perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum Kepala

BPKP

hanya

peraturan

perundang-undangan

yang

tingkatnya lebih tinggi atau setingkat sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP. 25. Peraturan Kepala BPKP yang akan dicabut dengan Peraturan Kepala BPKP

yang akan dibentuk atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum. 26. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum

lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. 27. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan,

tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1,2,3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). 28. Penulisan

judul

peraturan

perundang-undangan

yang

dijadikan

dasar

hukum, diawali dengan huruf kapital, kecuali kata tentang.


2013, No.675

22

29. Jika terdapat dasar hukum berupa Undang-Undang, kedua huruf u ditulis

dengan huruf kapital. 30. Penulisan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden

yang dijadikan dasar hukum, dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ( (…) ). Contoh: Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); 2. ……..;

31. Penulisan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian,

yang dijadikan dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ( (…) ). Contoh: Mengingat

: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang … (Berita Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor … , Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor …);

B.5. Diktum 32. Diktum terdiri atas:

a. kata Memutuskan; b. kata Menetapkan; dan c. jenis dan nama Peraturan Kepala BPKP. 33. Kata MEMUTUSKAN ditulis tanpa spasi, diakhiri dengan tanda baca titik dua

(:) tanpa spasi, dan diletakkan ditengah marjin.


2013, No.675

23

Contoh: MEMUTUSKAN: 34. Kata Menetapkan dicantumkan setelah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan

ke bawah dengan kata Menimbang dan kata Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). 35. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Kepala BPKP

dicantumkan kembali setelah kata Menetapkan, tanpa frasa Republik Indonesia serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.). Contoh: MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN

TENTANG

PEMBENTUKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. C. Batang Tubuh 36. Batang tubuh memuat semua materi muatan Peraturan Kepala BPKP. 37. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh Peraturan Kepala BPKP

dikelompokkan ke dalam: a. ketentuan umum; b. materi pokok yang diatur; c. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan d. ketentuan penutup. 38. Batang tubuh Peraturan Kepala BPKP terdiri atas beberapa pasal. 39. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan

kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan

tetapi

tidak

dapat

dikelompokkan

dalam

ruang

lingkup


2013, No.675

24

pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain. 40. Substansi yang berupa sanksi administratif atas pelanggaran terhadap suatu

norma, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif. Namun demikian jika norma yang dikenai sanksi administratif cukup banyak dapat dilakukan pengelompokkan dalam bab atau pasal tersendiri. 41. Pengelompokkan materi Peraturan Kepala BPKP dapat disusun secara

sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf. 42. Jika

Peraturan Kepala BPKP mempunyai materi muatan yang ruang

lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi bab, bagian dan paragraf. 43. Pengelompokkan materi muatan Peraturan Kepala BPKP dalam bab, bagian

dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi. 44. Urutan pengelompokkan materi muatan Peraturan Kepala BPKP adalah

sebagai berikut: a. pasal-pasal (tanpa bab, bagian, dan paragraf); b. bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf; c. bab dengan bagian dan pasal-pasal, tanpa paragraf; atau d. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal. 45. Bab

Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, diakhiri tanpa tanda baca. Contoh: BAB I KETENTUAN UMUM 46. Bagian

a. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.


2013, No.675

25

b. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa. Contoh: Bagian Kesatu Jabatan Fungsional dan Angka Kredit 47. Paragraf

a. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul. b. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa Contoh: Paragraf 1 SKI di Lingkungan Sekretariat Utama 48. Pasal

a. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Kepala BPKP yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas. b. Materi muatan Peraturan Kepala BPKP lebih baik dirumuskan ke dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat beberapa ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. c. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital d. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital. contoh:


2013, No.675

26

Pasal 9 Dalam

hal

penelaahan

mengakibatkan

sebagaimana

perubahan

materi

dimaksud maupun

Pasal

7

penyesuaian

ayat

(1)

teknik

penyusunan peraturan perundang-undangan, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat meminta kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I atau Eselon II mandiri untuk membubuhi paraf kembali sebagai bentuk persetujuan atas perubahan. e. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat. f. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung ( (…) ) tanpa diakhiri tanda baca titik (.). g. Satu ayat hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat. h. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil. Contoh: Pasal 3 (3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. i. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi. Contoh: Pasal 6 (1) …. a. …; b. …; dan c. …


2013, No.675

27

Pasal 9 (1) …. a. …; b. …; atau c. … Pasal 11 (1) …. a. …; b. …; dan/atau c. … j. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis di antara tanda baca kurung ( (…) ). k. Jika rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka; 2) setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik (.); 3) setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil; 4) setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;); 5) Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam; 6) di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:); 7) Pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik (.), angka Arab diikuti


2013, No.675

28

dengan tanda baca titik (.), abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup ( ) ), angka Arab dengan tanda baca kurung tutup ( ) ); dan 8) pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkatan. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkatan, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain. l. Jika unsur atau rincian dan dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir; m. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif, ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir; n. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir; o. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulang pada akhir setiap unsur atau rincian. Contoh: (5) …….; a. ……………; (dan, atau, dan/atau) b. ……………; 1. …………….; (dan, atau, dan/atau) 2. …………….; a) …………; (dan, atau, dan/atau) b) ………….; 1) ………; (dan,atau, dan/atau) 2) ……….;


2013, No.675

29

C.1. Ketentuan Umum 49. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Kepala

BPKP tidak dilakukan pengelompokkan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Contoh: BAB I KETENTUAN UMUM 50. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum

berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Contoh batasan pengertian: 1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Kepala BPKP adalah Kepala yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. 2. …. dan seterusnya. Contoh definisi: 1. Jabatan

Fungsional

adalah

kedudukan

yang

menunjukkan

tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka

menjalankan

tugas

pokok

dan

fungsi

keahlian

dan

atau

keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. … dan seterusnya. Contoh singkatan: 1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, selanjutnya disebut APIP adalah instansi

pemerintah

yang

dibentuk

dengan

tugas

melaksanakan


2013, No.675

30

pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit

Pengawasan

Intern

pada

Kementerian

Negara,

Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 2. … dan seterusnya. Contoh akronim: 1. Sistem Informasi Manajemen Daerah yang selanjutnya disebut Simda adalah Pengembangan Sistem Informasi yang direalisasikan melalui komputerisasi (computerized information system) dilakukan melalui suatu tahapan yang disebut sistem analisis dan desain. 2. ... dan seterusnya. 51. Frasa pembuka dalam ketentuan umum pada Peraturan Kepala BPKP

berbunyi sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, yang dimaksud dengan: 1. Aparat Pengawasan Fungsional Intern Pemerintah adalah…….. 2. ……………. 52. Dalam hal ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi,

singkatan atau akronim lebih dari satu, masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).


2013, No.675

31

53. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau

istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. 54. Dalam hal rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan

dirumuskan kembali dalam Peraturan Kepala BPKP yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Kepala BPKP yang mengatur permasalahan sejenis dan telah berlaku. 55. Rumusan batasan pengertian suatu Peraturan Kepala BPKP dapat berbeda

dengan

rumusan

Peraturan

Perundang-undangan

yang

lain

karena

disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur. 56. Dalam hal suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata

atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian, atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi. 57. Dalam hal suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di

dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut. 58. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi

untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. 59. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau

diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. 60. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum hendaknya

mengikuti ketentuan sebagai berikut:


2013, No.675

32

a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang lingkup khusus; b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan c. pengertian

yang

mempunyai

kaitan

dengan

pengertian

di

atasnya

diletakkan berdekatan secara berurutan. C.2 Materi Pokok yang Diatur 61. Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum dan

jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum. 62. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan

menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Contoh: Pembagian berdasarkan tujuan, seperti ………………. C.3. Ketentuan Sanksi Administratif 63. Sanksi dalam Peraturan Kepala BPKP pada prinsipnya hanya dimungkinkan

dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 64. Substansi yang berupa sanksi administratif atas pelanggaran suatu norma,

dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif. 65. Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu

pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. 66. Sanksi administratif dapat berupa antara lain pencabutan izin, pengawasan,

pemberhentian sementara, atau denda administratif. 67. Sanksi keperdataan dapat berupa antara lain ganti kerugian sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan. C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)


2013, No.675

33

68. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau

hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Kepala BPKP yang lama terhadap Peraturan Kepala BPKP yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Kepala BPKP; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 69. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan

sebelum Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Kepala BPKP tidak diadakan pengelompokkan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup. 70. Di dalam Peraturan Kepala BPKP yang baru, dapat dimuat ketentuan

mengenai

penyimpangan

sementara

atau

penundaan

sementara

bagi

tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu. 71. Penyimpangan

sementara

terhadap

ketentuan

Peraturan

Kepala

BPKP

berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan. 72. Jika suatu Peraturan Kepala BPKP diberlakukan surut, Peraturan Kepala

BPKP tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya. 73. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Kepala BPKP dinyatakan ditunda

sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Kepala BPKP tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut. 74. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung

atas ketentuan Peraturan Kepala BPKP lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan


2013, No.675

34

Umum Peraturan Kepala BPKP atau dilakukan dengan membuat Peraturan Kepala BPKP perubahan. C.5. Ketentuan Penutup 75. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan

pengelompokkan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai: a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Kepala BPKP; b. nama singkat Peraturan Kepala BPKP; c. status Peraturan Kepala BPKP yang sudah ada; dan d. saat mulai berlaku Peraturan Kepala BPKP. 76. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan

Kepala BPKP yang bersifat: a. menjalankan,

misalnya

penunjukan

pejabat

tertentu

yang

diberi

kewenangan untuk memberikan ijin, pengangkat pegawai, dan lain-lain. b. mengatur, misalnya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan. c. menetapkan, misalnya memberikan kewenangan untuk menetapkan keputusan sebagai pelaksanaan Peraturan Kepala BPKP atau Keputusan Kepala BPKP. Contoh: Pasal 10 Ketentuan mengenai petunjuk teknis dan tindak lanjut Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi ditetapkan dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi. 77. Bagi nama Peraturan Kepala BPKP yang panjang dapat dimuat ketentuan

mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;


2013, No.675

35

b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian. 78. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama

peraturan. 79. Nama Peraturan Kepala BPKP yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama

singkat. 80. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat. 81. Jika materi muatan dalam Peraturan Kepala BPKP yang baru menyebabkan

perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Kepala BPKP yang lama, dalam Peraturan Kepala BPKP yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Kepala BPKP yang lama. 82. Rumusan pencabutan Peraturan Kepala BPKP diawali dengan frasa “Pada

saat …(jenis Peraturan Kepala BPKP) ini mulai berlaku,……” kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Kepala BPKP pencabutan tersendiri. 83. Demi

kepastian

hukum,

pencabutan

Peraturan

Kepala

BPKP

tidak

dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Kepala BPKP yang dicabut. 84. Untuk mencabut Peraturan Kepala BPKP yang telah diundangkan dan telah

mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Contoh: Pasal 14 Pada saat Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku, Keputusan Kepala BPKP Nomor … tentang …, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 85. Jika jumlah Peraturan Kepala BPKP yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara

penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi. Contoh: Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:


2013, No.675

36

a. Peraturan Kepala Nomor … Tahun … tentang …; b. Peraturan Kepala Nomor … Tahun … tentang …; c. Peraturan Kepala …; dan d. … dan seterusnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 86. Pencabutan Peraturan Kepala BPKP disertai dengan keterangan mengenai

status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP yang dicabut. 87. Untuk mencabut Peraturan Kepala BPKP yang telah diundangkan tetapi

belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. Contoh: Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Nomor ... Tahun... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. 88. Pada dasarnya Peraturan Kepala BPKP mulai berlaku pada saat Peraturan

Kepala BPKP tersebut diundangkan. Contoh: Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 89. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Kepala

BPKP tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Kepala BPKP tersebut dengan: a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku; Contoh: Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2012. b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Kepala BPKP lain yang tingkatannya sama


2013, No.675

37

Contoh: Saat mulai berlakunya Peraturan Kepala ini akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP. c.

dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.

Contoh: Peraturan Kepala ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. 90. Tidak menggunakan frasa “... mulai berlaku efektif pada tanggal ... “ atau

yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Peraturan Kepala BPKP yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif. 91. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Kepala BPKP adalah sama bagi

seluruh bagian Peraturan Kepala BPKP dan seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 92. Penyimpangan

terhadap

saat

mulai

berlaku

Peraturan

Kepala

BPKP

dinyatakan secara tegas dengan: a. menetapkan ketentuan dalam Peraturan Kepala BPKP itu yang berbeda saat mulai berlakunya; Contoh: Pasal 45 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal… . b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi unit kerja tertentu. Contoh:


2013, No.675

38

Pasal 40 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo pada Tahun ... 93. Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Kepala BPKP tidak dapat

ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya. 94. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Kepala BPKP

lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut: a. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan; b. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Kepala BPKP ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Kepala BPKP tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Kepala

BPKP

tersebut

tercantum

dalam

program

perencanaan

penyusunan Peraturan Kepala BPKP. 95. Saat mulai berlaku Peraturan Kepala BPKP, pelaksanaannya tidak boleh

ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Kepala BPKP yang mendasarinya. 96. Saat mulai berlakunya Peraturan Kepala BPKP yang merupakan pelaksanaan

dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat yang mendasarinya. 97. Peraturan Kepala BPKP hanya dicabut dengan Peraturan Kepala BPKP atau

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. D. PENUTUP 98. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Kepala BPKP yang memuat:

a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Kepala BPKP dalam Berita Negara Republik Indonesia; b. penandatanganan penetapan Peraturan Kepala BPKP; c. pengundangan Peraturan Kepala BPKP; dan d. akhir bagian penutup.


2013, No.675

39

99.

Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Kepala BPKP dalam Berita Negara Republik Indonesia hanya terdapat pada Peraturan Kepala BPKP, yang bukan merupakan bagian dari pasal di atasnya dan tidak perlu ditempatkan dalam pasal tersendiri.

100. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan dalam Berita Negara

Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala

ini

dengan

menempatkannya

dalam

Berita

Negara

Republik

Indonesia. 101. Penandatanganan dan penetapan Peraturan Kepala BPKP memuat:

a. tempat dan tanggal penetapan; b. nama jabatan; c. tanda tangan pejabat; dan d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai. 102. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan. 103. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir

nama jabatan diberi tanda baca koma (,). Contoh:

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal … KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO


2013, No.675

40

104. Pengundangan Peraturan Kepala BPKP memuat:

a. tempat dan tanggal pengundangan; b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan; c. tanda tangan; dan d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat golongan dan nomor induk pegawai. 105. Tempat dan tanggal pengundangan Peraturan Kepala BPKP diletakkan

sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan). 106. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir

nama jabatan diberi tanda baca koma (,). Contoh: Diundangkan di Jakarta pada tanggal … MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN 107. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Berita Negara Republik Indonesia

beserta tahun dan nomor Berita Negara tersebut. 108. Penulisan frasa Berita Negara Republik Indonesia ditulis seluruhnya dengan

huruf capital dan diletakkan di kiri margins (alignment: left). Contoh: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR … 109. Peraturan Kepala BPKP dapat diberi penjelasan jika diperlukan. E. LAMPIRAN 110. Dalam hal Peraturan Kepala BPKP memerlukan lampiran, hal tersebut

harus dinyatakan secara tegas dalam batang tubuh, dan pernyataan bahwa


2013, No.675

41

lampiran

dimaksud

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan dari

Peraturan Kepala BPKP yang bersangkutan. Contoh I: … sebagaimana tercantum dalam Lampiran … yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPKP ini. 111. Dalam hal Peraturan Kepala BPKP memerlukan lampiran, formatnya adalah

sebagai berikut: a. Lampiran diletakkan di halaman berikut sesudah penutup; b. kata “Lampiran” ditempatkan di bagian kanan marjin, semuanya ditulis dengan huruf kapital. Bila Lampiran lebih dari satu, maka pada kata Lampiran ditambahkan angka Romawi I, II, dan seterusnya; c. di bawah kata “Lampiran” ditempatkan judul Peraturan Kepala BPKP yang semuanya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca; Contoh: LAMPIRAN I PERATURAN KEUANGAN

KEPALA DAN

INDONESIA NOMOR

BADAN

PENGAWASAN

PEMBANGUNAN

REPUBLIK

TAHUN 2013

TENTANG PEMBENTUKAN

PERATURAN

KEPALA

LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN

BPKP

DI

KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN d. di bawah nama Peraturan Kepala BPKP ditempatkan judul/nama Lampiran yang diletakkan di bagian tengah marjin dengan huruf kapital, tanpa tanda baca;


2013, No.675

42

Contoh: PEDOMAN PENJAMINAN KUALITAS PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN e. di bawah judul/nama Lampiran ditempatkan materil/isi Lampiran;

Contoh: PEDOMAN PENJAMINAN KUALITAS PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SISTEMATIKA BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG B. DASAR HUKUM C. dan seterusnya .. BAB II PEDOMAN PENJAMINAN KUALITAS A. METODE PENJAMINAN KUALITAS B. MEKANISME PENJAMINAN KUALITAS C. dan seterusnya … f.

dalam hal Lampiran lebih dari satu halaman, kata “Lampiran” cukup diletakkan pada halaman pertama;

g. setiap halaman Lampiran diberi nomor halaman yang diletakkan di bagian tengah atas marjin dengan angka Arab, kecuali pada halaman pertama tidak diberi nomor; dan h. pada akhir Lampiran harus dicantumkan nama dan tandatangan pejabat yang menetapkan Peraturan Kepala BPKP. 112. Peraturan Pimpinan Unit Kerja Eselon I berlaku secara mutatis mutandis

dalam Lampiran ini.


2013, No.675

43

BAB II HAL-HAL KHUSUS A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN 113. Pendelegasian kewenangan pengaturan kepada Peraturan Pimpinan Unit

Kerja Eselon I hanya dimungkinkan untuk hal-hal yang sifatnya teknis administratif. 114. Pendelegasian kewenangan harus menyebutkan secara tegas mengenai

ruang lingkup materi dan jenis peraturan pelaksanaan. Contoh: Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Investigatif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi a. Dalam pendelegasian kewenangan sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blanko. Contoh delegasi blanko: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala BPKP ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang ………….. b. Peraturan pelaksanaan hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam peraturan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari. c. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.


2013, No.675

44

B. PENCABUTAN 115. Pencabutan dilakukan apabila terjadi hal-hal:

a. Jika ada Peraturan Kepala BPKP yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Kepala BPKP baru, Peraturan Kepala BPKP yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Kepala BPKP yang lama, Peraturan Kepala BPKP yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Kepala BPKP yang tidak diperlukan itu. b. Jika materi dalam Peraturan Kepala BPKP yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Kepala BPKP yang lama, di dalam Peraturan Kepala BPKP yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Kepala BPKP yang lama. c. Peraturan

Kepala

BPKP

hanya

dapat

dicabut

melalui

peraturan

perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi. d. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi tersebut

dimaksudkan

untuk

menampung

kembali

seluruh

atau

sebagian dari materi Peraturan Kepala BPKP yang dicabut itu. e. Jika Peraturan Kepala BPKP baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Kepala BPKP itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Kepala BPKP yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. f.

Pencabutan Peraturan Kepala BPKP yang sudah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

g. Jika pencabutan Peraturan Kepala BPKP dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang tertulis dengan angka arab, yaitu sebagai berikut:


2013, No.675

45

1) Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Kepala BPKP yang sudah diundangkan/ditetapkan. 2) Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Kepala BPKP pencabutan yang bersangkutan. Contoh: Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor … Tahun … tentang … (Berita Negara Republik Indonesia Tahun …Nomor …) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 116. Pencabutan Peraturan Kepala BPKP yang menimbulkan perubahan dalam

Peraturan

Perundang-undangan

lain

yang

terkait,

tidak

mengubah

Peraturan

Perundang-undangan

lain

yang

terkait

tersebut,

kecuali

ditentukan lain secara tegas. 117. Peraturan Kepala BPKP atau ketentuan yang telah dicabut tetap tidak

berlaku, meskipun Peraturan Kepala BPKP yang mencabut di kemudian hari dicabut pula. C. PERUBAHAN 118. Perubahan dilakukan dengan:

a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Kepala BPKP; b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Kepala BPKP. 119. Untuk perubahan Peraturan Kepala BPKP, batang tubuh terdiri atas 2 (dua)

pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu: a. Pasal I yang memuat judul peraturan yang diubah atau pasal yang diubah dan memuat seluruh materi perubahan; dan b. Pasal II yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. 120. Jika materi perubahan lebih dari satu pasal, setiap urutan perubahan

dirinci dengan angka Arab (1,2,3, dan seterusnya).


2013, No.675

46

Contoh: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor … Tahun … tentang …, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 ……………………………………………………… 2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 ……………………………………………………… 3. dan seterusnya…………… Pasal II Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 121. Jika hanya ditambah atau disisipkan pasal baru, pasal baru dicantumkan

di tempat sesuai dengan materi yang bersangkutan. 122. Pasal baru yang disisipkan di antara keduanya, ditambah huruf kapital

(A,B,C dan seterusnya) pada nomor pasal baru. Contoh: 4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5A …………………………………………………………

Pasal 5B …………………………………………………………


47

2013, No.675

123. Jika dalam Peraturan Kepala BPKP disisipkan ayat baru yang tidak

merupakan pengganti ayat yang dihapus, ayat baru itu hendaknya dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materinya. Ayat baru tersebut disisipkan diantara keduanya dengan tambahan huruf/abjad kecil a,b,c dan seterusnya yang diletakan diantara tanda baca kurung (()). Contoh: 5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 a.

…

(1a) … (1b) … b.

…

124. Perubahan Peraturan Kepala BPKP hendaknya tidak mengubah sistimatika

yang ada dalam Peraturan Kepala BPKP. 125. Jika sistimatika berubah atau materi berubah lebih dari 50% (lima puluh

persen) atau esensinya berubah, Peraturan Kepala BPKP tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Kepala BPKP yang baru. 126. Jika yang diubah Lampiran Peraturan Kepala BPKP, nama Peraturan Kepala

BPKP ditulis Perubahan Atas Peraturan Kepala BPKP yang diubah. Selanjutnya, redaksional untuk mengubah lampiran dituangkan dalam Pasal. Contoh: Pasal I Mengubah Lampiran I dan Lampiran IV Peraturan Kepala BPKP Nomor … Tahun … sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPKP ini. Pasal II


2013, No.675

48

Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 127. Jika dalam suatu Peraturan Kepala BPKP dilakukan penghapusan atas

suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus. Contoh: a. Pasal 20 dihapus. b. Pasal 25 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: (1) ….. (2) ….. (3) Dihapus D. SALINAN 128. Peraturan Kepala BPKP hanya boleh beredar jika salinannya telah disahkan

oleh Kepala Biro Hukum dan Humas atau pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan dan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh: Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan/atau pangkat) NIP……. 129. Setiap Peraturan Kepala BPKP diberi nomor halaman pada setiap lembar

halaman dengan menggunakan angka Arab diletakkan pada tengah atas, kecuali halaman pertama tidak diberi nomor.


2013, No.675

49

BAB III TATA BAHASA PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

A. BAHASA PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 130. Bahasa Peraturan Kepala BPKP pada dasarnya tunduk pada kaidah tata

Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Kepala BPKP mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan serta sesuai dengan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan. 131. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk

Peraturan Kepala BPKP antara lain: a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan; b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai; c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud); d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten; e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat; BAB III… f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundangundangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.


2013, No.675

50

Contoh: . . . - Pemerintah - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - Rancangan Peraturan Presiden 132. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Kepala BPKP digunakan kalimat

yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. 133. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau

konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Contoh: Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol. 134. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Kepala BPKP, gunakan kaidah

tata bahasa Indonesia yang baku. Contoh kalimat yang tidak baku: Kenaikan pangkat pegawai yang melanggar aturan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat ditunda. Contoh kalimat yang baku: Pegawai yang melanggar kewajiban aturan perilaku dimaksud dalam Pasal 6 dapat ditunda kenaikan pangkatnya. 135. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah

diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi. Contoh: (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. laporan posisi keuangan (neraca); b. laporan akitivitas; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas laporan keuangan


2013, No.675

51

136. Untuk mempersempit pengertian kata atau isilah yang sudah diketahui

umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi. Contoh: Laporan arus kas tidak meliputi … 137. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu

menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. 138. Di dalam Peraturan Kepala BPKP yang sama, tidak menggunakan:

a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama. Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan

kata

upah

atau

pendapatan

untuk

menyatakan

pengertian penghasilan. b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. Contoh: Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan. 139. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan

frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari. 140. Untuk menghindari perubahan nama kementerian/lembaga, penyebutan

menteri/kepala LPNK sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud. Contoh: Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.


2013, No.675

52

141. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan

telah disesuaikan ejaannya dengan

kaidah Bahasa Indonesia

dapat

digunakan jika: a. mempunyai konotasi yang cocok; b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia; c. mempunyai corak internasional; d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau e. lebih

mudah

dipahami

daripada

terjemahannya

dalam

Bahasa

Indonesia. Contoh: 1. Pilot Project 2. Grand Design 142. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di

dalam lampiran Peraturan Kepala BPKP. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ( ). Contoh: 1. Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) 2. Konsultasi (Consulting) B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH 143. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:

a. waktu,

gunakan

frasa

paling

singkat

atau

paling

lama

untuk

menyatakan jangka waktu; Contoh 1:


2013, No.675

53

Peraturan pelaksanaan Peraturan Kepala BPKP ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Kepala BPKP ini diundangkan. Contoh 2: Kepala BPKP … dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak ... b. waktu,

gunakan

frasa

paling

lambat

atau

paling

cepat

untuk

menyatakan batas waktu. Contoh: Aturan perilaku pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib diterapkan oleh setiap pegawai paling lambat tanggal 22 Juli 2011. c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak; d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi. 144. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata

kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat. 145. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan

dibatasi hanya kata yang bersangkutan. 146. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain. 147. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan

kata jika, apabila, atau frasa dalam hal. a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka). Contoh: Jika pegawai melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kenaikan pangkat tersebut dapat ditunda. b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.


2013, No.675

54

Contoh: Apabila Pejabat Struktural berhenti dalam masa jabatannya karena alasan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

10

ayat

(4),

yang

bersangkutan digantikan oleh ... c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka). Contoh: Dalam hal penelaahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) mengakibatkan perubahan materi …, 148. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti

akan terjadi di masa depan. Contoh: Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala ini paling lambat 2 (dua) tahun. 149. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan. 150. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau. 151. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa

dan/atau. 152. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak. 153. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga

gunakan kata berwenang. 154. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan

kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat. 155. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan

kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. 156. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu,

gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang


2013, No.675

55

bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. 157. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

C. TEKNIK PENGACUAN 158. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa

mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan. 159. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari

Peraturan Kepala BPKP yang bersangkutan atau Peraturan Perundang– undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal … atau sebagaimana dimaksud pada ayat … . Contoh: Pasal 8 (1) … (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku untuk seluruh pegawai BPKP. 160. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan

tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan. Contoh: Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pedoman

penyelenggaran

SPIP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Deputi. 161. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi

ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali. Contoh: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon auditor, kecuali Pasal 7 ayat (1).


2013, No.675

56

162. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah

satu ayat dalam pasal yang bersangkutan. Contoh Rumusan yang TIDAK TEPAT: Pasal 8 (1) … (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Pasal ini berlaku untuk seluruh pegawai BPKP. Contoh Rumusan yang TEPAT: Pasal 8 (1) … (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seluruh pegawai BPKP. 163. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari

ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil. Contoh: (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Keuangan. 164. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok

yang diacu. Contoh: Izin cuti untuk Pejabat Struktural setingkat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh … . 165. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang–undangan yang

tingkatannya sama atau lebih tinggi. 166. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat

bersangkutan.


2013, No.675

57

Contoh: Pasal 5 Pejabat atau pegawai yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diberikan hukuman disiplin ringan berupa teguran secara tertulis 167. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal

atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas. 168. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan

Perundang–undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 169. Untuk

menyatakan

peraturan

pelaksanaan

dari

suatu

Peraturan

Perundang–undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam … (Peraturan Kepala BPKP) ini. Contoh: Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, semua Peraturan Deputi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Nomor … Tahun … tentang … dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 170. Jika Peraturan Kepala BPKP yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya

sebagian dari ketentuan Peraturan Kepala BPKP tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali. Contoh: Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas dinyatakan tetap berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur mengenai penyusunan Peraturan Kepala BPKP.


2013, No.675

171. Naskah

58

Peraturan

Perundang-undangan

diketik

dengan

jenis

huruf

Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4, jarak spasi (line spacing) adalah 1,5.


2013, No.675

59

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA

BADAN

PENGAWASAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG (Judul Peraturan Kepala)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a. bahwa …; b. bahwa …;


2013, No.675

60

c. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang …;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok

Kepegawaian

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1974

tentang

Pokok-pokok

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

169,

Tambahan

Lembaran

Kepegawaian Tahun 1999

Negara

Republik

Indonesia Nomor 3890); 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas,

Fungsi,

Kewenangan,

Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013

tentang

Perubahan

Ketujuh

Atas

Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja

Lembaga

Pemerintah

Non

Kementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013

Nomor 10); 3. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah

diubah

Pendayagunaan

dengan

Peraturan

Aparatur

Negara

Menteri

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang

Perubahan


2013, No.675

61

Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 863a); 4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nomor

tentang Organisasi

KEP-06.00.00-286/K/2001

dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nomor

tentang Organisasi

KEP-06.00.00-286/K/2001


Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332); MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG … (Judul Peraturan Kepala) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Kepala BPKP adalah … 2.

….

3. dan seterusnya … BAB ... (nomor urut bab)


2013, No.675

62

… (Judul Bab) Bagian … (nomor urut bagian) … (judul bagian) Paragraf … (nomor urut paragraf)

Pasal … (urutan pasal) (1) … a. …: 1. …; (dan, atau, dan/atau) 2. …: a) …; (dan, atau, dan/atau) b) dan seterusnya … 3. dan seterusnya … b. dan seterusnya … (2) dan seterusnya …. Pasal … Peraturan

Kepala

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.


2013, No.675

63

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

2013


MARDIASMO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR


2013, No.675

64

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN


PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PERUBAHAN … (Judul Peraturan Kepala)



Menimbang

:

a. bahwa …; b. bahwa …; c. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan …;


2013, No.675

65

Mengingat

:


Kepegawaian

(Lembaran

Negara

Republik


1974

tentang

Pokok-pokok


169,

Tambahan

Lembaran


Negara

Republik


Tugas,

Fungsi,

Kewenangan,

Susunan


tentang

Perubahan

Ketujuh

Atas

Keputusan


Kerja

Lembaga

Pemerintah

Non

Kementerian


Tahun 2013


Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur


diubah

Pendayagunaan

dengan

Peraturan

Aparatur

Negara

Menteri

Negara

dan

Reformasi


Perubahan

Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 863a);


2013, No.675

66

4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nomor

tentang Organisasi

KEP-06.00.00-286/K/2001



Nomor

tentang Organisasi

KEP-06.00.00-286/K/2001


Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332); 5. dan seterusnya …; MEMUTUSKAN: Menetapkan

5. dan seterusnya …;

: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN … (Judul Peraturan Kepala) Pasal I Peraturan

Kepala

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan Nomor … Tahun … tentang … yang telah beberapa kali diubah dengan: a. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor … Tahun … tentang … b. dan seterusnya … diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut


2013, No.675

67

Pasal 10 ………………………………………………………………………… ……….. 2. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15A ………………………………………………………………………… ……….. 3. dan seterusnya … Pasal II Peraturan

Kepala

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

2013


MARDIASMO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR


2013, No.675

68

C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN


PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PENCABUTAN … (Judul Peraturan Kepala)



Menimbang

:

a. bahwa …; b. bahwa …; c. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pencabutan…;


2013, No.675

69

Mengingat

:


Kepegawaian

(Lembaran

Negara

Republik


1974

tentang

Pokok-pokok


169,

Tambahan

Lembaran


Negara

Republik


Tugas,

Fungsi,

Kewenangan,

Susunan


tentang

Perubahan

Ketujuh

Atas

Keputusan


Kerja

Lembaga

Pemerintah

Non

Kementerian


Tahun 2013


Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur


diubah

Pendayagunaan

dengan

Peraturan

Aparatur

Negara

Menteri

Negara

dan

Reformasi


Perubahan



2013, No.675

70

4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332); 5. dan seterusnya …; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENCABUTAN … (Judul Peraturan Kepala) Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor … Tahun … 5. tentang … dicabut dan dan seterusnya… dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 Peraturan Kepala diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2013 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, MARDIASMO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR


2013, No.675

71

D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN UNIT KERJA ESELON I PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (jika ada delegasi)

BADAN

SEKRETARIS UTAMA/DEPUTI KEPALA

PERATURAN SEKRETARIS UTAMA/DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR … TAHUN … TENTANG … (Judul Peraturan)


SEKRETARIS UTAMA/DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal … ayat (…) Peraturan

Kepala

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan Nomor … Tahun …, perlu menetapkan Peraturan

Kepala

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan tentang …;


2013, No.675

Mengingat

72

:


Kepegawaian

(Lembaran

Negara

Republik


1974

tentang

Pokok-pokok


169,

Tambahan

Lembaran


Negara

Republik


Tugas,

Fungsi,

Kewenangan,

Susunan


tentang

Perubahan

Ketujuh

Atas

Keputusan


Kerja

Lembaga

Pemerintah

Non

Kementerian


Tahun 2013


Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur


diubah

Pendayagunaan

dengan

Peraturan

Aparatur

Negara

Menteri

Negara

dan

Reformasi


Perubahan



2013, No.675

73

4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nomor

tentang Organisasi

KEP-06.00.00-286/K/2001



Nomor

tentang Organisasi

KEP-06.00.00-286/K/2001


Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332); 5. dan seterusnya …; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN SEKRETARIS UTAMA/DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG … (Judul Peraturan) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Sekretaris Utama/Deputi Kepala Badan Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

ini

yang

dimaksud dengan: 1. Sekretaris Utama/Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan selanjutnya

dan

Pembangunan

disingkat

Bidang

Sesma/Deputi

…

yang

Kepala

BPKP

Bidang … adalah … 2.

….

3. dan seterusnya …


2013, No.675

74

BAB ... (nomor urut bab) … (Judul Bab) Bagian … (nomor urut bagian) … (judul bagian) Paragraf … (nomor urut paragraf)

Pasal … (urutan pasal) (1) … a. …: 1. …; (dan, atau, dan/atau) 2. …: c) …; (dan, atau, dan/atau) d) dan seterusnya … 3. dan seterusnya … b. dan seterusnya … (2) dan seterusnya …. Pasal 2 Peraturan Sekretaris Utama/Deputi Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

2013

SEKRETARIS

UTAMA/DEPUTI

BADAN

PENGAWASAN

KEPALA

KEUANGAN

DAN

eselon

yang

PEMBANGUNAN,

…

(nama

pejabat

I

menandatangani peraturan ini)


75

2013, No.675


2013, No.675

76


2013, No.675

77

STANDAR PENGETIKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN

1. Ukuran Kertas (Paper Size)

Folio (F4)

2. Spasi dalam satu paragraf (Line Spacing) untuk keseluruhan Peraturan 1,5 Kepala BPKP 3. Spasi antar paragraf satu dengan yang lain (Spacing Before and After) untuk keseluruhan Peraturan Kepala BPKP Before: 0 After:

0

4. Margins Top:

1.18"/3 cm

Left:

1.18"/3 cm

Bottom:

0.98"/2,5 cm

Right:

0.98"/2,5 cm

5. Jenis huruf dan ukuran Bookman Old Style, Ukuran 12 Peraturan Kepala BPKP

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGANAN REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO


NASKAH PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA BPKP TENTANG (judul rancangan peraturan kepala)

Recommend Documents