PERATURAN KEPALA DESA DESA MEKARSARI KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2017
KEPALA DESA MEKARSARI KABUPATEN GARUT PERATURAN KEPALA DESA MEKARSARI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESAMEKARSARI, Menimbang
:
a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Arah kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 Tahap I ( 20%). b. Bahwa Peraturan Kepala Desa Mekarsari tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa ( ADD ) Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa menyampaikan Peraturan Kepala Desa tentang Arah Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 Tahap I (20%). c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Mekarsari tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa ( ADD ) Tahun anggaran 2016
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5558); 4. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091 ); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21Tahun2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.7/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478 ) 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor ... Tahun 201.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017 10. Peraturan Bupati Garut Nomor ..... tahun 201... tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017. 11. Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Arah Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Tahap I.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA DESA MEKARSARI KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT TENTANG BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2017. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Garut 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 3. Bupati adalah Bupati Garut 4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya di singkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut 5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMDadalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut 7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daeran dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan 8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
9.
10. 11. 12. 13.
14.
15.
16.
17.
18. 19.
20.
21.
22.
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan / atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan Pemerintah Desanya Perangkat Desa adalah Sekretaris desa dan Perangkat desa lainnya Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan pungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan KemasyarakatanDesa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Perencanaan PembangunanDesaatau yang disebutdengannama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakanoleh PemerintahDesa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatandan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Partisipatif adalah suatu system pengelolaan pembangunandi desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Data Desa dalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,
23.
24. 25.
26. 27.
28.
29.
30. 31.
32.
33.
sarana prasarana fisik dan sosial,kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa,selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1(satu) tahun. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1(satu) tahun yang akandiusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Aset Desa adalahbarang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atasbeban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
BAB II Bagian Pertama ASAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 2
ADD di kelola berdasarkan asas : a. Transparansi b. Akuntabilitas c. Partisipatif serta dilakukan dengan tertib; dan d. Disiplin anggaran
Faragraf 1 Penggunaan Alokasi Dana Desa Belanja Wajib dan Mengikat Pasal 3
ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di pergunakan untuk : a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. Tunjangan BPD; c. Insentif RT dan RW d. Biaya operasional Pemerintah Desa e. Operasional BPD; f. Kegiatan Kelembagaan g. Penunjang Posyandu h. Infrastruktur Skala RT/RW Faragraf 2 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 4
1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hurup a merupakan penerimaan atau penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan pungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 2. Pengasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) di berikan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.600.000,00 ( dua juta enam ratus ribu rupiah ) b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 1.820.000,00 ( satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah ) c. Kepala Seksi sebesar Rp. 1.300.000,00 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) d. Kepala Urusan sebesar Rp. 1.300.000,00( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) e. Untuk 3 Kepala dusun sebesar Rp. 3.900.000,00 ( tiga juta sembilan ratus ribu rupiah ) 3. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5 1. Seluruh penghasilan sbagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 kepala desa dan perangkat desa dikenakan iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen )dari besaran penghasilan tetap yang di peroleh atau upah minimum Kabupaten Garut. 2. Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disalurkan secara langsung oleh bendahara Desa kepada BPJS. Faragraf 3 Tunjangan BPD Pasal 6
1. Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan penerimaan atau penghasilan yang diberikan kepada BPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan pungsinya. 2. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah ) per bulan. atau di terimanya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Garut 3. Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada anggota BPD yang telah ditetapkan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Faragraf 4 Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD
Pasal 7 1. Biaya operasional pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c merupakan bantuan uang untuk operasional pemerintah Desa dan BPD dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintah Desa 2. Biaya operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk a. Belanja barang/jasa; dan b. Belanja modal 3. Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk belanja barang/jasa 4. Belanja barang /jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)bulan
BAB IV PENGELOLA ALOKASI DANA DESA Pasal 14
1. Institusi pengelola ADD merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat kabupaten, pendampingan di tingkat kecamatan dan pelaksana di tingkat Desa. 2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Tim Fasilitasi tingkat kabupaten; b. Tim Pendamping tingkat Kecamatan; dan c. Tim Pelaksana tingkat Desa. Tim Pelaksana Tingkat Desa Pasal 15
1. Tim Pelaksana tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 2. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana tingkat Desa, terdiri atas perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa. 3. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun anggaran biaya; b. Membuat surat permohonan pembayaran (SPP) sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; c. Mengelola kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan; d. Membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa 4. Dalam hal terdapat silpa ADD pada akhir tahun anggaran maka silpa tersebut menjadi silpa APBDes. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 Pemerintah Kabupaten dan Camat serta BPD melakukan pembinaan pengawasan pelaksanaan ADD sesuai kewenangannya
dan
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku padat anggal diundangkan. Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mekarsari. Ditetapkan di PadaTanggal
: MEKARSARI : 5 Januari 2017
Kepala Desa Mekarsari
BUDIMAN, S.Sos.I
Di undangkan di : Desa MEKARSARI Pada tanggal : 8 Januari 2017 Sekretaris Desa MEKARSARI
ENGKUS KUSNADI BERITA DESA MEKARSARI TAHUN 2016 NOMOR I
