OLEH KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Di Sampaikan pada : Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018 Samarinda, 24 Oktober 2016
OUTLINE PAPARAN LATAR BELAKANG DINAMIKA PEMBANGUNAN KALTIM DAN PERMASALAHAN
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN REVISI RPJMD PROV. KALTIM TAHUN 20132018 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 KESIMPULAN
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG REVISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Dasar alasan perubahan atau revisi dokumen RPJMD Kaltim adalah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional Tahun 2015-2019 2. Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 20162036 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJTahun2016 tentang Tindak Lanjut PP No 18 Th 2016 tentang Perangkat Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 7. Tren ekonomi global menurun, berdampak pada kapasitas fiscal daerah
Keterkaitan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
9 Nawacita 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rassa ama pada seluruh warga negara 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan tepercaya 3. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 4. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 5. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
12 Prioritas RPJMD Prov Kaltim 1.Reformasi Reformasibirokrasi birokrasidan dantata tatakelola kelolapemerintahan pemerintahan 1. 2.Peningkatan Peningkatankualitas kualitasinfrastruktur infrastrukturdasar dasar 2. 3.Peningkatan Peningkatanproduksi produksipangan pangan 3. 4.Peningkatan Peningkatankualitas kualitaspenyelenggaraan penyelenggaraanpendidikan pendidikan 4. 5.Peningkatan Peningkatankualitas kualitaslayanan layanankesehatan kesehatan 5. 6.Percepatan Percepatanpengentasan pengentasankemiskinan kemiskinan 6. 7.Pengembangan Pengembanganekonomi ekonomikerakyatan kerakyatan 7. 8.Peningkatan Peningkatandan danperluasan perluasankesempatan kesempatankerja kerja 8.
6. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
7. Menigkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional 8. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik 9. Melakukan revolusi karakter bangsa
9.Percepatan Percepatantransformasi transformasiekonomi ekonomi 9. 10.Pengembangan Pengembanganagribisnis agribisnis 10. 11.Peningkatan Peningkatankualitas kualitaslingkungan lingkunganhidup hidup 11. 12.Pemenuhan Pemenuhankebutuhan kebutuhanenergi energiramah ramahlingkungan lingkungan 12.
PENYELARASAN RTRWP KALTIM 2016-2036 KSP DALAM PERUBAHAN RPJMD Telah mengakomodir Perda No.1 tahun 2016 tentang RTRWP Kaltim
KSP DALAM RPJMD MURNI Menggunakan Draft RTRWP
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KSP RPJMD MURNI KSP PERUBAHAN RPJMD Sudut Pandang Kepentingan Ekonomi yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 1. Kawasan Industri Kariangau – Buluminung di 1. Kawasan Industri Kariangau – Buluminung di Kawasan Teluk Kawasan Teluk Balikpapan Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan di 2. Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan di Kota Samarinda Kota Samarinda 3. Kawasan Industri Petrokimia (Gas dan 3. Kawasan Industri Petrokimia Berbasis Migas dan Kondensat Kondensat) di Kota Bontang di Kota Bontang – Marangkayu Kutai Kartanegara
4. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional 4. Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten Kutai Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur Timur 5. Kawasan Strategis yang Dapat Mempercepat Pertumbuhan Kawasan Tertinggal di Perbatasan Negara 6. Kawasan Industri Tanaman Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser 7. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur
5. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara 6. Kawasan Industri Tanaman Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat 7. Kawasan Industri Tanaman Pangan di Mahakam Ulu 8. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur
= Prioritas Tahun 2018 menurut Perda No 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Prov. Kaltim
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KSP RPJMD MURNI
KSP PERUBAHAN RPJMD
Sudut Pandang Kepentingan Sosial dan Budaya 1. Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara 1. Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda 2. Museum Kerajaan Paser Sadurengas di Kabupaten Paser 3. Koridor Sungai Mahakam (Tanjung Isuy, Desa Mancong, 3. Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung di dan Lamin Eheng) Kabupaten Berau 4. Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda 5. Koridor Sungai Mahakam Sudut Pandang Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup 1. Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Siran, dan sekitarnya
1. Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, dan sekitarnya
2. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-PenajamBalikpapan) 3. Kawasan Delta Mahakam 4. Kawasan Pariwisata Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau
2. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-PenajamBalikpapan) 3. Kawasan Delta Mahakam 4. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya 5. Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat
6. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan Sudut Pandang Kepentingan Mempercepat Pertumbuhan Kawasan Tertinggal di Dalam Wilayah Provinsi 1. Kawasan Perbatasan Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu.
= Prioritas Tahun 2018 menurut Perda No 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Prov. Kaltim
HASIL PENGENDALIAN EVALUASI Sesuai pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a)
b)
c)
d)
Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Terjadi perubahan yang mendasar (terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional); dan atau Merugikan kepentingan nasional (pelaksanaan pembangunan selama ini bertentangan dengan kebijakan nasional sehingga merugikan kepentingan nasional).
Hasil Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2015 1. Hasil evaluasi terhadap 19 sasaran pembangunan Kalimantan Timur menunjukkan kinerja pencapaian target sebesar 75 % 2. Secara umum, hasil evaluasi terhadap 119 program prioritas pada setiap misi hingga tahun 2015 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perlu pembenahan yaitu pemerataan hasil pembangunan dan perekonomian makro pembangunan daerah.
AMANAT UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN NO
SUB URUSAN
1
1.
PEMERINTAH PUSAT
2 Manajemen Pendidikan
DAERAH PROVINSI
3 a.
Penetapan standar nasional pendidikan.
b.
Pengelolaan pendidikan tinggi.
DAERAH KABUPATEN/KOTA
4 a.
b.
Pengelolaan menengah.
pendidikan
a.
b.
Pengelolaan pendidikan khusus.
5 Pengelolaan pendidikan dasar.
Pengelolaan usia dini nonformal.
pendidikan anak dan pendidikan
2.
Kurikulum
Penetapan kurikulum nasional pendidikan Penetapan kurikulum muatan lokal Penetapan kurikulum muatan lokal menengah, pendidikan dasar, pendidikan pendidikan menengah dan muatan pendidikan dasar, pendidikan anak anak usia dini, dan pendidikan nonformal. lokal pendidikan khusus. usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.
Akreditasi
Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
4.
5.
6
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Perizinan Pendidikan
Bahasa dan Sastra
a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik.
b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.
---
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
a. Penerbitan izin pendidikan a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta menengah yang diselenggarakan yang diselenggarakan oleh masyarakat. oleh masyarakat.
---
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota. a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan b. Penerbitan izin pendidikan khusus pendidikan asing. yang diselenggarakan oleh masyarakat.
b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.
Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.
AMANAT UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT NO
SUB URUSAN
1
PEMERINTAH PUSAT
2
3 a.
1.
2.
3.
Ketenteraman b. dan Ketertiban Umum
Bencana
Kebakaran
DAERAH PROVINSI
Standardisasi satuan polisi praja.
4 tenaga a. pamong
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan b. pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegakan Perda. c.
Penanggulangan nasional.
bencana
a.
Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
b.
Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran.
c.
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran.
5
Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban a. umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur. c. Pembinaan PPNS provinsi.
Penanggulangan bencana provinsi.
Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
Penanggulangan bencana kabupaten/kota.
a.
Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
b.
Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
c.
Investigasi kejadian kebakaran.
d.
Pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran.
Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.
dalam
AMANAT UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO
SUB URUSAN 1
PEMERINTAH PUSAT
2
a.
1.
Penataan Desa
2.
Kerja Sama Desa
3.
Administrasi Pemerintahan Desa
4.
Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
b.
3 Pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Penerbitan kode Desa berdasarkan nomor registrasi dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah provinsi yang berbeda.
---
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa tingkat nasional.
DAERAH PROVINSI 4
DAERAH KABUPATEN/KOTA 5
Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.
Penyelenggaraan penataan Desa.
Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
---
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
Pemberdayaan lembaga a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang kemasyarakatan yang bergerak di bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota lembaga adat tingkat Daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat provinsi serta pemberdayaan yang masyarakat pelakunya hukum adat yang masyarakat hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota. masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa. Daerah kabupaten/kota.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJTahun2016 Tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
DINAMIKA PEMBANGUNAN KALTIM DAN PERMASALAHAN
KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL
“Pemulihan
ekonomi dunia dan negara mitra dagang utama Indonesia berlangsung lambat dan cenderung terbatas. Kondisi ini diperparah dengan tren penurunan harga komoditas internasional yang masih belum menunjukkan perbaikan signifikan."
PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL
17%
20
15
(%,yoy)
World
China
24%
EKSPOR TOTAL
India
Sejak tahun 2008, Indeks Harga Komoditas Ekspor Provinsi Kaltim terkoreksi sebesar 66% pada akhir tahun 2015
27% 10%
Others 46%
TREN HARGA KOMODITAS (IHEX)
Others 46%
15% 12%
160
(indeks)
140.94 140
EKSPOR NONMIGAS
Japan
120
10
-66,0%
100 80
5 3.2 3.4 3.6
60
47.92
0 40 -5
20
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-10
0 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 2008
Pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi tumbuh lebih baik pada tahun 2016-2017, walaupun masih terbatas
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sumber : Bank Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejalan masih lemahnya permintaan global, pertumbuhan ekonomi domestik pada Tw III 2014 masih dalam kecenderungan melambat . Konsumsi meningkat ditopang masih kuatnya konsumsi swasta dan meningkatnya belanja barang Pemerintah. Kinerja investasi, khususnya investasi nonbangunan, masih lemah. Ekspor masih kontraksi, seiring lemahnya ekspor komoditas primer, sementara ekspor manufaktur secara konsisten terus membaik.
Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran
17
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan II Tahun 2016 -8
-6
-4
-2
0
2
4
6 gorontalo
Nusa Tenggara Timur kepulauan riau riau bengkulu Banten
jogjakarta sumatera selatan jawa timur sumatera utara Maluku Utara lampung
5.72%
kalimantan tengah Jawa Tengah sumatera barat
4.20%
kalimantan Barat
DKI jakarta
Sulawesi tengah Jawa barat
3.98%
kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
kepulauan bangka belitung Sulawesi barat jambi Sulawesi tenggara Papua Barat Maluku aceh
kalimantan Utara
1.99%
Bali Sulawesi selatan
kalimantan timur Papua
Kalimantan Timur -1.30 % Papua -5.91 %
Nusa Tenggara Barat
0
2
4
6
8
10
12
KONDISI EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015
• Kinerja ekspor luar negeri Kaltim masih mengalami kontraksi pada Tahun 2015 khususnya untuk ekspor nonmigas. • Secara kumulatif nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur Januari-Desember 2015 mencapai US$ 17,41 miliar atau menurun 23,19 persen dibanding periode Januari-Desember 2014. Dari seluruh ekspor bulan Januari- Desember 2015, ekspor migas mencapai US$ 6,40 miliar atau menurun 36,06 persen dan non migas mencapai US$ 11,02 miliar atau menurun 13,04 persen
TUJUAN EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 EKSPOR BATUBARA • Berdasarkan negara tujuannya, penurunan ekspor batubara Kaltim dipicu oleh penurunan ekspor ke India dan Tiongkok yang masingmasing terkontraksi sebesar -24,2% (yoy) dan 14,7% (yoy). • Pada triwulan III 2015, negara tujuan utama ekspor batubara Kaltim adalah India dengan volume ekspor mencapai 15,40 juta ton, disusul oleh Tiongkok sebesar 10,44 juta ton, ASEAN sebesar 8,60 juta ton dan Korea Selatan sebesar 7,10 juta ton.
EKSPOR CPO
• CPO juga mengalami pertumbuhan yang terkontraksi sebesar -23,2% (yoy). • Secara spasial, terdapat empat negara yang menjadi tujuan utama ekspor CPO Kaltim, yakni Malaysia, Filipina, Tiongkok dan Eropa. Penurunan permintaan CPO pada triwulan III 2015 terutama berasal dari Tiongkok
SUMBER : KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI KALTIM TW III, BANK INDONESIA, 2015
PERKEMBANGAN FISKAL KALTIM
2009
11.1
10.3
11.5
10.5
12.2
11.2
10.5
9.5
8.3 6.7
6.3
7.5 5.7
7.4 4.9
RP TRILIUN
2008
11.9
BELANJA 13.1
PENDAPATAN
15.1
Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang pada akhirnya berpengaruh kepada kemampuan fiskal yang menurun.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
APBD Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sejak tahun 2013. Pada tahun 2016, anggaran pendapatan turun sebesar -1,9% dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp10,5 triliun menjadi Rp10,3 triliun. Sementara untuk anggaran belanja mengalami penurunan sebesar -3,4% dibandingkan tahun 2015 dari Rp11,5 triliun menjadi Rp11 triliun. Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhi kemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan APBD 2016 mengalami defisit yang membesar . Hal ini berdampak pada penundaan beberapa pos belanja langsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%. Sumber : Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Timur
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR
IPM Mencapai
Tingkat Kemiskinan
Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat Inflasi
Tingkat Pengangguran
Indeks Kualitas Lingkungan
74,17
6,23%
-1,28%
4,89%
7,50%
81,79
Target RPJMD 77,14
Target RPJMD 5,75%
Target RPJMD 3,2 - 3,7%
Target RPJMD 6,30%
Target RPJMD 7,00%
Target RPJMD 79,24
Kenaikan ini didukung oleh seluruh komponen penyusun IPM yakni: Harapan Lama Sekolah 13,18 tahun Rata-rata Lama Sekolah 9,15 tahun Angka Harapan Hidup 73,65 tahun Pengeluaran Per Kapita (Disesuaikan) 11.229,- ribu/tahun
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KALIMANTAN TIMUR
76
74 72 70 68
67.09
73.21
72.62
72.02 67.7
73.82 68.9
68.31
74.17
69.55
66 64 62 2011
2012
2013 IPM Nasional
• • • •
2014
2015
IPM Kaltim
IPM Kaltim selama 5 tahun jauh lebih tinggi dibanding Nasional IPM Kaltim berturut-turut sejak Tahun 2011 sampai 2015 peringkat 3 tertinggi Nasional 23 IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 sebesar 74,17 IPM tertinggi berada di Kota Bontang (78,78) dan terendah di Kabupaten Mahakam Ulu (64,89)
TINGKAT KEMISKINAN KALIMANTAN TIMUR 14
12.49
12
11.96
11.37
11.25
11.22
10 8 6
6.77
6.68
6.06
6.42
6.23
4 2 0 Persentase Penduduk Miskin Nasional Persentase Penduduk Miskin Kaltim
2011
2012
2013
2014
2015
12.49
11.96
11.37
11.25
11.22
6.77
6.68
6.06
6.42
6.23
• Persentase Kemiskinan Kaltim selama 5 tahun jauh lebih rendah dibanding Nasional. Setiap tahunnya baik Nasional maupun Kaltim mengalami penurunan. • Pada tahun 2015 Persentase Kaltim 8 terkecil Nasional • Fluktuasi tingkat kemiskinan terjadi ketika tingkat kemiskinan menyentuh angka 6% 24 dimana pada tahun 2015 mencapai 6,23 persen dengan 212.890 jiwa penduduk miskin
12.00 10.00
9.65
8.00
6.00 4.00
8.38
6.35
8.36 7.66
5.6
3.79
4.3
2011 3.79 6.35
2012 4.3 5.6
4.89 3.35
2.00 0.00 Inflasi Nasional Inflasi Kaltim
2013 8.38 9.65
2014 8.36 7.66
2015 3.35 4.89
• Selama 5 tahun terakhir, Inflasi Kaltim lebih tinggi dari Nasional kecuali pada tahun 2014 yaitu Kaltim sebesar 7,66%, sedangkan nasional 8,36 %. • Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuasi utamanya pada tahun 2013 dimana angka inflasi mencapai 9,65 persen • Namun, angka inflasi mulai menunjukkan kestabilan pada tahun 2015 25 dimana laju inflasi mencapai 4,89 persen
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KALIMANTAN TIMUR 12
10
9.84 8.9
8 6
7.94
7.54
7.5
6.56
6.13
6.17
5.94
6.18
2011 6.56 9.84
2012 6.13 8.9
2013 6.17 7.94
2014 5.94 7.54
2015 6.18 7.5
4 2
0 TPT Nasional TPT Kaltim
• TPT Kaltim tahun selama 5 tahun lebih tinggi dibandingkan Nasional • Penurunan tingkat pengangguran terbuka cukup signifkan dalam lima tahun terakhir dimana pada tahun 2015 mencapai 7,50 persen
12,000.00
10,542.69
10,000.00 8,000.00
7,831.73
8,615.70
9,524.74
8,574.29
6,000.00 4,000.00 2,000.00 -
472.78
2011 PDB Harga Berlaku Nasional 7,831.73 PDB Harga Berlaku Kaltim 472.78
503.40
518.73
519.93
2012 8,615.70 503.40
2013 9,524.74 518.73
2014 10,542.69 519.93
368.73 2015 8,574.29 368.73
• Prov. Kaltim pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 4.93 % terhadap PDB Nasional. • Tahun 2014 PDRB Kaltim mencapai Rp. 519,93 triliun dan hal ini menempatkan 27 Kaltim pada posisi ke-7 Nasional. Sampai dengan triwulan III tahun 2015 PDRB Kaltim telah mencapai Rp. 368,73 triliun.
180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 PDB Per Kapita PDRB Per Kapita Kaltim
150.95
2011 32.34 150.95
156.53
2012 35.34 156.53
157.17
2013 38.63 157.17
153.59
2014 42.43 153.59
PDRB Perkapita Kaltim jauh melebihi PDB Nasional yaitu sebesar Rp. 153,59 Juta sedangkan PDB Perkapita Nasional hanya Rp. 42,43 Juta dan PDRB Perkapita Kaltim tertinggi ke Dua Nasional setelah DKI Jakarta 28
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN 84 82
81.97 80 78
78.29 76
74.07
74
74.07 72 70
70.75
68 66 64 2011
2012
2013
2014
2015
• Pembangunan daerah berkelanjutan merupakan salah satu pokok dalam perwujudan pembangunan daerah tanpa mengesampingkan kualitas lingkungan hidup • Kualitas lingkungan hidup mulai diperhatikan dalam pembangunan Kalimantan Timur yang terlihat pada kenaikan indeks kualitas lingkungan hingga mencapai 81,97 persen pada tahun 2015
TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI
• Transformasi struktur ekonomi berjalan lambat >> Dominasi migas dan batubara • Kelesuan Ekonomi akibat tekanan ekonomi global >> penurunan harga komoditas • Proses hilirisasi komoditi unggulan belum berjalan • Daya saing investasi terkendala faktor infrastruktur (transportasi dan energi)
SOSIAL
• • • •
LINGKUNGAN
• • •
Degradasi SDA Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Tingkat emisi Gas Rumah Kaca Tinggi
• • •
Pelimpahan kewenangan dari kab/Kota ke Provinsi Penyelarasan RPJMD Kab/Kota-Prov pasca Pilkada Semakin Rendahnya Kapasitas Fiskal Untuk Pembangunan
PEMERINTAHAN
Ketimpangan Pendapatan Dominasi Kemiskinan di Pedesaan Terjadinya peningkatan PHK Kesiapan SDM menghadapi persaingan global (MEA)
30
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KALTIM 1.
Infrastruktur belum memadai
2.
Perubahan Iklim Akibat Emisi Gas Rumah Kaca
3.
Mainstreaming Ekonomi Hijau Dalam Perencanaan Pembangunan
4.
Pentingnya Pengembangan Agro-Industri di Masa Depan
5.
Transformasi Struktur Perekonomian Sebagai Bagian Dari Capaian Visi 2030
6.
Kelangkaan BBM dan Daya Listrik yang Tak Kunjung Terpecahkan
7.
Komitmen Atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi
8.
Koordinasi Yang Lemah Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Pengendalian Ijin Eksploitasi
9.
Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan
10.
Pencapaian SDG’s
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROYEKSI PENDAPATAN (JUTA RUPIAH) URAIAN PENDAPATAN A PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 2
Pajak Daerah Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 3 yang dipisahkan
B
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 4 yang sah DANA PERIMBANGAN 1 Bagi Hasil Pajak 2 Bagi Hasil Bukan Pajak
C
3 Dana Perimbangan Lainnya a. Dana Alokasi Umum b. Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1 Pendapatan Hibah 2 Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
Realisasi 2013 2014 11.631.697 11.287.301 5.885.262 6.664.586
2015 9.464.926 4.950.160
2016 10.296.924 5.089.508
Target 2017 6.606.486 4.042.503
2018 6.718.101 4.187.639
4.929.791
5.429.126
3.753.718
4.012.255
3.090.089
3.091.089
33.677
15.494
14.722
12.996
16.308
12.308
291.684
310.199
230.816
289.251
196.606
226.276
630.110
909.766
951.602
775.005
739.498
857.270
5.335.759 -
4.253.321 -
4.503.361 639.155
5.186.846 833.000
2.552.080 660.000
2.518.079
-
-
3.166.218
3.212.361
1.811.678
5.335.759 55.539 8.048
4.253.320 57.312 1.038
4.024.025 0 218.651
1.091.484 80.402 1.011.082
80.402 80.402 -
80.402 80.402 -
410.676
369.394
490.741
20.570
11.902
12.382
-
-
11.404 479.336
15.570 5.000
11.902 -
12.382 -
2.437.677
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH (JUTA RUPIAH) NO
URAIAN
1.
Pendapatan
2.
Pencairan Dana Cadangan
3.
SILPA
Total
Realisasi 2014
Target 2015
2016
2017
2018
12.000.000
8.527.563
8.980.841
6.606.486
6.718.101
0
0
0
0
0
1.800.000
800.000
750.000
0
0
13.800.000
9.327.563
9.730.841
6.606.486
6.351.511
3.375.986
3.480.570
3.801.408
4.183.944
7.448.489 5.951.577
6.250.271
2.805.078
2.534.157
6.718.101
Dikurangi 4.
Belanja Wajib Mengikat Kapasitas Riil
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN REVISI RPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2013-2018
TAHAPAN RPJPD 2005-2025 PERDA NO. 15 TAHUN 2008 VISI RPJPD KALTIM 2025
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"
RPJMD KE-1 (2005 – 2008)
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengembangan ekonomi infrastruktur dasar pemerintahan provinsi dan kab/kota berjalan dengan lebih efektif & efisien Pengutamaan hukum Penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan kelestarian alam & lingkungan
RPJMD KE2 (2009 – 2013)
Pemantapan perubahan struktur secara sosial ekonomi pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan pengembangan perekonomian mengarah pada perbaikan struktur antara produk huluhilir.
RPJMD KE-3
RPJMD KE-4
Kualitas SDM semakin meningkat Ketergantungan ekonomi pada SDA terbarukan semakin berkembang, struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman Pemerintahan berjalan makin efisien,efektif dan transparan. Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah Kualitas lingkungan secara global semakin terkendali & terus meningkat
Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pemantapan struktur ekonomi peningkatan pelayanan dasar efisiensi dan efektivitas,pemerintahan yang berbasis penegakan hukum Perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekonomi & ekologi.
(2014 – 2018)
(2019 – 2025)
VISI DAN MISI KALTIM RPJMD 2013 -2018 PERDA NO. 7 TAHUN 2014 VISI MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN
FOKUS
MISI
1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. DAYA SAING EKONOMI 3. INFRASTRUKTUR 4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN 5. LINGKUNGAN HIDUP
37
37
TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan Pembangunan pada RPJMD Murni
Tujuan Pembangunan pada Perubahan RPJMD
1. Meningkatkan kualitas SDM Kaltim
1. Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim
2. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas
4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Tujuan yang direvisi
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran RPJMD Murni
Sasaran Perubahan RPJMD
Indikator Sasaran (Satuan)
Target 2016
2017
Target Akhir (2018)
Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim Meningkatnya Indeks Meningkatnya Indeks Pembangunan Pembangunan IPM 74,46 75,08 75,70 Manusia Manusia Meningkatnya Harapan Lama Meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah 13,50 13,70 14,00 melek huruf Sekolah (tahun) Angka rataMeningkatnya rata- Meningkatnya ratarata sekolah 11,00 11,50 12,00 rata lama sekolah rata lama sekolah (tahun) Meningkatnya angka Meningkatnya angka Angka harapan 73,75 harapan hidup harapan hidup hidup (tahun) Sasaran yang direvisi
73,85
74,00
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran RPJMD Murni
Sasaran Revisi RPJMD
Indikator Sasaran (Satuan)
Target 2016
2017
Target Akhir (2018)
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan
Menurunnya tingkat kemiskinan Menurunnya tingkat pengangguran
Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Menurunnya tingkat Tingkat kemiskinan 6,11 6,10 kemiskinan (%) Menurunnya tingkat Tingkat 8,86 7,18 pengangguran Pengangguran (%)
6,00
Meningkatnya daya beli masyarakat
Meningkatnya Standar Hidup Layak
Meningkatnya Meningkatnya daya beli pendapatan per kapita masyarakat Menurunnya Indeks Menurunnya Indeks Gini Gini Sasaran yang direvisi
Paritas daya beli/PPP (Perkapita/perhari)
7,00
11.450
11.600
11.800
Tingkat inflasi (%)
5+1
4+1
4+1
Share pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB
17,70
18,60
20,00
Indeks Gini
0,32
0,32
0,32
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran Revisi RPJMD
Target
Target 2016 2017 Akhir (2018) Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Tujuan 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi dengan 0,2+1 0,5+1 0,5+1 migas (%) Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi tanpa Meningkatnya Pertumbuhan pertumbuhan 1+1 1+1 1+1 migas (%) Ekonomi yang berkualitas ekonomi yang berkualitas Pertumbuhan ekonomi non 4+1 4+1 4+1 migas dan non batubara Sasaran RPJMD Murni
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas Terciptanya Swasembada Beras Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan
Indikator Sasaran (Satuan)
Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (%)
Meningkatnya kontribusi sektor Laju pertumbuhan ekonomi pertanian dalam arti Sektor pertanian dalam arti luas luas Tercapainya Rasio pemenuhan beras (%) swasembada pangan
Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan
Sasaran yang direvisi
Bauran energi baru terbarukan (%)
8,00
9,00
10,00
4,73
4,87
5
72,50
75,00
85,00
1,62
2,12
3,00
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Target
Indikator Sasaran (Satuan)
Target 2016 2017 Akhir (2018) Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata Tujuan 4: Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas Meningkatnya kepuasan Meningkatnya kepuasan Indeks kepuasan masyarakat terhadap masyarakat terhadap layanan infrastruktur 6,50 6,80 7,00 pelayanan infrastruktur pelayanan infrastruktur dasar dasar dasar Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Tujuan 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Indeks Persepsi Terwujudnya 5,70 5,80 6,00 Terwujudnya pemerintah Korupsi pemerintahan yang bersih yang bersih dan bebas KKN dan bebas KKN Opini BPK WTP WTP WTP Terwujudnya Terwujudnya peningkatan Indeks Kepuasan 80,00 83,00 85,00 Peningkatan kualitas kualitas pelayanan publik Masyarakat (sgt baik) (sgt baik) (sgt baik) pelayanan publik Predikat 76,00 (BB) 78,00 (BB) 80,00 (A) Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya kapasitas Meningkatnya kapasitas Predikat Kinerja Sangat Sangat Sangat dan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Tinggi (3- Tinggi (3- Tinggi (3Pemerintah Daerah 4) 4) 4)
Sasaran RPJMD Murni
Sasaran Revisi RPJMD
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran RPJMD Murni
Sasaran Revisi RPJMD
Indikator Sasaran (Satuan)
Target 2016
2017
Target Akhir (2018)
Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatnya indeks kualitas lingkungan
Meningkatnya Indeks Indeks Kualitas Kualitas Lingkungan Lingkungan
81,98
81,99
82
Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca
Intensitas Emisi Menurunnya tingkat (ton 2.000 emisi gas rumah kaca CO2/PDRB US $ juta)
1.800
1.650
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018
STRATEGI/PRIORITAS PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 -2018 1. 2. 3. 4. 5.
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja Pengendalian inflasi dan pemberdayaan
6. 7. 8. 9. 10. 11.
Percepatan Transformasi Ekonomi Pengembangan Agribisnis Peningkatan Produksi Pangan Pengembangan energy baru terbarukan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan 12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
pemberdayaan ekonomi masyarakat
45
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN Sasaran Strategi Arah Kebijakan Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi 1 Meningkatnya IPM
2
3
2014
Meningkatnya harapan lama sekolah
Strategi 1 : Peningkatan akses dan mutu Meningkatnya rata- pelayanan pendidikan rata lama sekolah
2015-2018 2017 2014-2018
2018
4
Meningkatnya angka harapan hidup
Strategi 2 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Peningkatan kesadaran masyarakat Perluasan Subsidi Pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan Peningkatan kesempatan belajar masyarakat Peningkatan kompetensi guru
2014-2015 Peningkatan akses di bidang kesehatan
2016-2017 Peningkatan mutu di bidang kesehatan 2018
Peningkatan mutu dan akses kesehatan di daerah terpencil, tertinggal dan terluar (3T)
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Misi II:Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Peningkatan Kualitas Bantuan dan 2014 Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin Strategi 3 : Pemberdayaan masyarakat dalam Menurunnya 2015-2016 Percepatan kemandirian bekerja 5 tingkat Pengentasan kemiskinan Pemberdayaan usaha ekonomi Kemiskinan 2017 - 2018 masyarakat miskin
2014
Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin Perluasan lapangan kerja
2015-2018
Peningkatan Kualitas tenaga kerja
2017 - 2018
Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja
2014-2018
6
Menurunnya tingkat pengangguran
Strategi 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan kerja
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN Sasaran Strategi Arah Kebijakan Misi II:Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Menjaga ekspektasi masyarakat 2014-2017 melalui transparasi harga Meningkatnya 2014-2016 Pengarusutamaan gender 7 standar hidup Strategi 5 : Memperkuat kerjasama layak Pengendalian perdagangan dengan daerah 2014-2018 inflasi dan pemasok komoditas pangan pemberdayaan strategis ekonomi Meningkatnya Peningkatan efisiensi distribusi masyarakat 2014 - 2018 barang dan jasa antar pusat 8 daya beli masyarakat kegiatan nasional (PKN) Menurunnya 9 Indeks Gini
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Misi II:Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan 2014-2016 ekonomi baru 2015-2018 10
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas
Strategi 6 : Percepatan transformasi ekonomi
Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)
2015-2017 Peningkatan ekspor produk olahan
2017-2018 Pengembangan ekowisata 2014 - 2018 Peningkatan investasi daerah Pembangunan prasarana jalan dan prasarana 2014 - 2018 transportasi untuk mendukung kawasan strategis provinsi (KSP) Maloy dan KSP lainnya
11
Meningkatnya Strategi 7: kontribusi sektor Pengembangan pertanian agribisnis dalam arti luas
2014-2018 Meningkatnya ekspor produk unggulan daerah 2015-2018 Penerapan Inovasi Teknologi Agrobisnis
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN Sasaran Strategi Arah Kebijakan Misi II:Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan 2014-2018
Strategi 8 : Tercapainya Peningkatan 12 swasembada beras Produksi Pangan
Peningkatan kesejahteraan petani
Penyediaan tenaga kerja petani 2014-2017 melalui program transmigrasi Peningkatan infrastrutur 2014-2018 pertanian Peningkatan produktivitas 2015-2018 pertanian
Meningkatnya Strategi 9 : 2014-2017 Peningkatan rasio elektrifikasi pengembangan Pengembanga 13 Penyiapan regulasi untuk dan pemanfaatan n energi baru 2017-2018 mendorong pengembangan EBT energi terbarukan terbarukan
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Misi III:Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata Peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana 2014-2018 jalan dan jembatan Meningkatnya Strategi 10 : Peningkatan konektivitas kawasan pedalaman kepuasan 2014-2018 Peningkatan dan perbatasan 14 masyarakat kualitas terhadap pelayanan infrastruktur dasar 2014-2018 Peningkatan kapasitas air baku dan air minum infrastruktur dasar 2014-2018 Pengendalian banjir dan daya rusak air Misi IV:Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Terwujudnya Standarisasi rencana dan prosedur fokus pada tiga 2014-2017 15 pemerintahan yg prioritas Reformasi Birokrasi bersih & bebas KKN 2014-2017 Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur Terwujudnya Strategi 11 : 16 Peningkatan kualitas Perbaikan pengelolaan pendapatan dan belanja 2018 Reformasi birokrasi pelayanan publik daerah dan tata kelola Percepatan pencapaian target-target pemerintahan 2017-2018 penyelenggaraan Reformasi birokrasi (RB) dan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 17 kapasitas dan akuntabilitas kinerja Restrukturisasi organisasi dan peningkatan kinerja 2017-2018 aparatur
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Misi V:Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim Perbaikan tata kelola dan perijinan 2014-2017 pemanfaatan hutan dan lahan 2014-2017 Penegakan hukum lingkungan 2014-2018 18
19
Meningkatnya Indeks kualitas Strategi 12 : lingkungan Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca
2015-2017
Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan
2014-2018
Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi
2014-2017
Peningkatan kualitas udara, Perairan, dan lingkungan hidup perkotaan
2014-2018 Penurunan emisi gas rumah kaca
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Strategi
Strategi 1 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan
Strategi 2 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Program Prioritas 1 2
Program pendidikan non formal Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)
3 4
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan menengah
5
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
6
Program peningkatan pendidikan sumber daya masyarakat
7
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
8
Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
9
Program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM
10
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
11
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
12
Program penyediaan transportasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan
13
Program standarisasi pelayanan kesehatan
14
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Prioritas Fokus 2018
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Strategi
Program Prioritas 15 16
18 19
Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan Program Penanggulangan Kemiskinan bid. Kesejahteraan Sosial utk mengukur indeks kedalaman kemiskinan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat
20
Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial
21
Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan
22 23 24
Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan
25
Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana
26
Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
17
Strategi 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan
28 29
Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa kontruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah
30
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Usaha kecil menengah
31
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
32
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
33 34 35
Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah
27
Strategi 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan kerja
Program Prioritas Fokus 2018
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Strategi
Strategi 5 : Pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
Program Prioritas 36
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
37
Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan
38 39 40 41
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pemberdayaan UMKM sektor pertanian Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Program pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah Program pembangunan jalan tol Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan
58
Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP
42
Strategi 6 : Percepatan transformasi ekonomi
Program Prioritas Fokus 2018
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Strategi
Program Prioritas
S7. Pengembangan Agribisnis
S8. Peningkatan Produksi Pangan
59 60 61
Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit Program Perluasan Kebun Sawit Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
62
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
63 64 65 66
Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan kesejahteraan petani Program Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
67
Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas
68
Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh
69
71 72 73
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan
74
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar
75
Program pengembangan perikanan tangkap
70
Program Prioritas Fokus 2018
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Strategi S9. Pengembangan energi baru terbarukan
Strategi 10 : Peningkatan kualitas infrastruktur dasar
Program Prioritas 76 77 78 79 80
Program pengembangan listrik pedesaan Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan Program Diversifikasi Energi Program peningkatan penerapan teknplogi peternakan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
81
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
82
Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan
83
Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan penyebrangan
84
Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara
85 86 87 88 89
Program sarana dan prasarana telekomunikasi Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air Program pengendalian banjir
Program Prioritas Fokus 2018
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Strategi
Strategi 11 : Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Program Prioritas 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Strategi 12: Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Program Prioritas Fokus 2018
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Program penguatan kelembagaan PTSP Program pengembangan zona integritas Program pencegahan dan pemberantasan KKN Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Program peningkatan pelayanan publik Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program integrasi aplikasi Pengembangan data statistik dan spasial Program pengembangan dan pengelolaan penggunaan aset daerah dalam pembangunan daerah Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah Program Pendidikan politik masyarakat Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Rehabilitasi Hutan Mangrove Program Inventarisasi dan fasilitasi kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang Program Pembinanaan Perkebunan Ramah Lingkungan Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Penyehatan Lingkungan Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim Inventarisasi emisi gas rumah kaca
Dari
119 program prioritas, yang menjadi focus pada tahun 2018 sebanyak 84 Program
KESIMPULAN
Perubahan RPJMD Kalimantan Timur tahun 2013-2018 menjadi penting dan segera dilakukan dengan Rincian yang mengalami penyesuaian sebagai berikut : Arsitektur Kinerja RPJMD Kaltim 2013 - 2018 Visi : 1 Visi Misi : 5 Misi Tujuan : 6 Tujuan Sasaran : 19 Sasaran Program Prioritas : 119 Program
Arsitektur Kinerja Perubahan RPJMD Kaltim Tahun 2013-2018 Visi : 1 Visi Misi : 5 Misi Tujuan : 6 Tujuan Sasaran : 19 Sasaran Program Prioritas : 119 program, yang menjadi focus pada tahun 2018 sebanyak 84 Program
Rincian Revisi RPJMD (1) RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 20132018
BAB PERDA No. 07 Tahun 2014
BAB I
BAB II
Masih menggunakan dasar hukum peraturan perundangan yang lama baik peraturan perundang-undangan nasional maupun provinsi
Data capaian kinerja s.d. tahun 2012
Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah masih menggunakan asumsi perekonomian sebelum gejolak ekonomi internasional Permasalahan pembangunan masih menggunakan permasalahan 2012 Masih menggunakan analisis RPJMN 20102014
BAB III BAB IV
Menggunakan draft RTRW Provinsi Kalimantan Timur
Isu strategis berdasarkan kondisi tahun 2012
REVISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2018
Penajaman latar belakang dan penyebutan alasan revisi Melengkapi dasar hukum dengan peraturan perundangan terbaru yang relevan untuk dirujuk Memperbaharui data kinerja sampai dengan tahun 2015 Memperbaharui proyeksi kapasitas riil keuangan daerah tahun 2017 dan 2018 Memperbaharui permasalahan pembangunan daerah Menganalisis/memasukkan RPJMN 2015-2019 Menyelaraskan dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 Memperbaharui isu strategis
Rincian Revisi RPJMD (2) BAB PERDA No. 07 Tahun 2014
BAB V BAB VI BAB VII
RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2018
Kebijakan masih menggunakan data dan informasi, metodologi, dan kondisi tahun 2012
Arah kebijakan masih menggunakan kondisi pembangunan tahun 2012 Program pembangunan masih menggunakan kondisi pembangunan tahun 2012 Program dan indikator program, serta pagu pendanaan masih menggunakan proyeksi tahun 2018 (dengan kondisi pembangunan tahun 2012)
BAB VIII
BAB IX BAB X
Struktur organisasi Perangkat Daerah masih menggunakan UU ........ Indikator kinerja daerah masih menggunakan kondisi pembangunan tahun 2012 Kaidah pelaksanaan masih menggunakan kondisi pembangunan tahun 2012
REVISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 20132018
Memperbaharui sasaran, indikator sasaran dan target pada tiap sasaran RPJMD
Penajaman arah kebijakan tahun 2018
Penajaman program pembangunan daerah tahun 2018
Memperbaharui program, indikator, target dan pagu tahun 2018
Menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah penanggung jawab bidang urusan/program perangkat daerah
Memperbaharui indikator kinerja daerah
Memperbaharui kaidah pelaksanaan
Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018
