KONSULTASI PUBLIK RANWAL RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU Tahun 2016-2021 Tanjung Pinang, 28 Maret 2016
1
SISTEMATIKA RPJMD
Pengertian RPJMD Pasal 263 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014
visi, misi, dan program kepala daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 Penjabaran
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP-D dan RPJM-N.
TAHAPAN PROSES PENYUSUNAN RPJMD Persiapan Penyusuna n RPJMD
1
4 Rancangan Awal RPJMD Penelaahan RPJPD
Pengolaha n data & informasi
Hasil evaluasi capaian RPJMD
VISI, MISI dan Program KDH
Penelaahan RTRW RTRW daerah lainnya
Analisis Gambaran umum kondisi daerah & pengelolaa n keuangan daerah
Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi
Analisis isuisu strategis
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Perumusa n Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Penyusunan Rancangan Renstra PD
Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Perumusan Indikasi rencana program prioritas & Kerangka pendanaan
Rancangan RPJMD Musrenbang RPJMD
2
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Pembahasan dengan DPRD
5
3
Penyelarasan program prioritas dan pendanaan
Rancangan Akhir RPJMD
7
Pembahasan dan persetujuan bersama RANPERDA RPJMD
Evaluasi RANPERDA RPJMD
10
6
8
9
Penetapan
4
Sistematika RPJMD 2016-2021 Bab I
Pendahuluan
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Analisis Isu Strategis Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bab VI
Strategi dan Kebijakan
Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Sistematika RPJMD 2016-2021 Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika RPJMD.
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi gambaran kondisi daerah dilihat dari Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing. Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, berisi kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan pembangunan daerah. Bab IV Analisis Isu Strategis, berisi permasalahan pembangunan daerah, dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah
Sistematika RPJMD (lanjutan) Bab VI Strategi dan Kebijakan, berisi Kebijakan Nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019, dan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Daerah. Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Dereah, berisi kebijakan umum dan program pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi visi, Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka Kebutuhan Pendanaan, berisi program prioritas RPJMD. menengah. Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah, berisi indikator kinerja dan target kinerja dalam pembangunan jangka menengah daerah Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.
KONDISI UMUM DAERAH
GAMBARAN UMUM WILAYAH Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2002 yang disahkan pada tgl 24 -9- 2002 namun penyelenggaraan secara de facto dimulai pada Tgl. 1-7- 2004. Luas Wil : 251.810 km2 Daratan : 10.595 km2 (4%) Lautan : 241.215 km2 (96 %) Jlm Pulau pd air pasang : 1.795 Jlm Pulau pd air surut : 2.408 Wilayah Administrasi - Kabupaten : 5 - Kota :2 - Kecamatan : 66 - Kelurahan : 141 - Desa : 275 BATAS WILAYAH Utara : Vietnam & Kamboja Selatan : Prov.Babel, Jambi Barat : Singapura, Malaysia, Riau 9 Timur : Malaysia. Kalbar
1. Pertumbuhan Ekonomi 9 8 7 6 5
6.71 6.22
6.96
7.63
7.32
7.11
6.02 6.49
6.23
5.78 5.02
4 3
4.79
Dalam kurun waktu tahun 2010-2014, trend pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri menunjukkan peningkatan, namun menurun pada tahun 2015.
2 1 0 2010
2011
2012 Prov. Kepri
2013
2014
Nasional
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2010-2015 (%)
2015
Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,71%, pada tahun 2012 pertumbuhan mencapai angka tertinggi sebesar 7,63%, dan pada tahun 2015 pertumbuhan sebesar 6,02%.
1. Pertumbuhan Ekonomi (lanjutan)
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2015
2. Inflasi Inflasi di Provinsi Kepri selama 2011-2014 sangat fluktuatif (antara 2,02% – 10,09%).
11.5 10.09 9.5 7.61
7,40 7.5 7.81 5.5
7.49
6.39 6.36
6.17 3.76
3.92
3.5 3.32
2.02
1.5 2010
2011
2012 Batam
2013
2014
Tanjung Pinang
Laju Inflasi di Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 20102015 (%)
2015
Penyebab utama inflasi di Provinsi Kepri adalah adanya perubahan harga BBM yang berdampak pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok lainnya, naiknya biaya angkutan barang-barang konsumsi yang berasal dari lain daerah (bahan pangan pokok dan barangbarang kebutuhan sektor usaha), karena termasuk wilayah kepulauan.
Tindak lanjutnya yang perlu dilakukan: menciptakan sistem transportasi dan distribusi barang dan jasa yang lebih efisien antar daerah dan sekaligus memperbaiki sistem distribusi barang/jasa yang pada gilirannya menurunkan biaya sistem distribusi logistik di Provinsi Kepri
3. Indeks Pembangunan Manusia 74 72 70 68 66 64 62
73.4
66.42 66.75
68.81 68.87 69.36 68.06 68.24 68.27
70.33
IPM Provinsi Kepri tahun 2014 dengan metode baru sebesar 73,40, tertinggi diantara provinsi se wilayah Pulau Sumatera.
IPM terendah di Kabupaten Lingga, kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Karimun. Usia harapan hidup sebesar 69,15 tahun. Angka Harapan Sekolah selama 12,51 tahun. Rata-rata Lama Sekolah selama 9,64 tahun. Pengeluaran Perkapita sebesar Rp 13.019.000.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita No 1
Uraian PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp juta)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
42.648
45.469
49.644
87.630
95.400
103.030
95.4
Kepulauan Riau
41.96
Bangka Belitung
28.78
Lampung
24.52
Bengkulu
38.83
Sumatera Selatan
46.04
Jambi
109.83
Riau
32.55
Sumatera Barat
38.05
Sumatera Utara
26.59
Aceh
0
20
40
60
80
100
120
PDRB Per Kapita Provinsi Kepri tahun 2014 menempati posisi tertinggi ke2 setelah Provinsi Riau.
5. Tingkat Kemiskinan 40.00 137,072
140,000
35.00
135,000
131,300
30.00
125,020 124,170
122,500
25.00 20.00 15.00 10.00
130,000 125,000
114,840 8.13
6.79
6.83
6.30
6.40
5.78
5.00
120,000 115,000 110,000
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
17.16
17.11 13.77
13.53
10.79 9.12
8.82 5.78
6.71 4.83
105,000
0.00
100,000 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Jumlah Penduduk Miskin
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepri Tahun 2010 - 2015
Nasional (11,13)
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Prov. Kepri dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera, dan Nasional Tahun 2015
Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dari sebesar 8,13% pada tahun 2010 menjadi 5,78% pada tahun 2015. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, tingkat kemiskinan provinsi Kepri terendah kedua setelah Bangka Belitung.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka 10 8 6
6.9
7.8
4
4.93
5.63
6.69
6.2
2 0 2010 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2011
2012
2013
2014
2015 9.02
3.47
4.79 4.96 5.08 5.14
6.23
6.5
6.56 6.69
Tingkat Pengangguran terbuka fluktuatif dengan kecenderungan menurun.
TPT Provinsi Kepri pada tahun 2014 tertinggi kedua setelah Provinsi Aceh, menunjukkan perlu ada peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.
7. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender 100 90
93.2 92.05
92.11
80
90.00
92.81
92.23
95.00 87.62 87.74 87.88
89.62
91.50 91.64 90.26 91.02
93.20 94.04
85.00
70
80.00
60
75.00
50
70.00
40 30 2010
2011
2012
2013
2014
Grafik IPG Kepri 2010-2014 IPG baru mencapai 93,2, menandakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau masih perlu ditingkatkan.
Perbandingan IPG Provinsi Kepri dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera Tahun 2014
Capaian IPG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 lebih rendah dibandingkan provinsi Sumatera Barat.
KINERJA DAN PROYEKSI KEUANGAN DAERAH
Milyar
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Netto (Milyar Rupiah) tahun 2010-2015
3,500
3,312 2,919 2,844 2,716
3,000 2,473 2,250
2,500 2,000
2,502
1,858 1,729
1,877
2,605
1,948
1,500 1,000 500
244
360
290
335
482 121
2010
2011 Pendapatan
2012 Belanja
2013 Pembiayaan Netto
2014
2015
Perkembangan Unsur-Unsur Pendapatan Daerah
Billions
Tahun 2010 – 2015 (Milyar Rupiah) 2,000 1,800 1,600
1,754 1,594
1,400 1,200
1,311
1,000 800 600
1,246
26
9
2010
2011
1,000
1,070
621
400 200
908
1,247 723
521
1,665
156
182
184
2012
2013
2014
255
2015
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan.
Proporsi Unsur-Unsur Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Tahun 2010-2015 (%) 80.00 70.00
70.54 66.43
64.46
61.67 57.04
60.00
49.81
50.00
30.00
39.99
36.66
40.00
33.08
31.93
29.23
28.04
20.00
10.00
6.30 1.42
6.30
10.20
0.48
2010
6.40
2011
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2012 DANA PERIMBANGAN
2013
2014
2015
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Komposisi terbesar terhadap total pendapatan berasal dari dana perimbangan. Ada Kecenderungan peningkatan proporsi PAD dan penurunan proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan.
Perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2010-2015 (Milyar Rupiah)
Belanja tidak langsung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sedangkan belanja langsung peningkatannya relatif kecil.
Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2010-2015 (%) 80.00 70.00
69.68 63.36
60.00
55.76
50.00
44.24
53.71 46.29
55.99
46.81
44.01
40.00 30.00
53.19
36.64 30.32
20.00 10.00 2010
2011
2012
Belanja Tidak Langsung
2013
2014
2015
Belanja Langsung
Proporsi Belanja Langsung terhadap total belanja fluktutatif cenderung turun dari tahun 2010 - 2014
Proporsi Belanja Pegawai pada BTL terhadap Total Belanja Tahun 2010-2015 (%) 12.00
10.80
10.00 8.00
9.36
9.87
9.44
8.14
6.00
7.61
4.00 2.00 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Proporsi Belanja Pegawai pada belanja tidak langsung mengalami penurunan, namun meningkat pada tahun 2015
Perkembangan Unsur-Unsur Belanja Langsung Tahun 2010-2015 (Milyar Rupiah)
Belanja barang dan jasa meningkat sangat signifikan, sedangkan belanja modal fluktuatif, dengan kecenderungan meningkat.
Proporsi Belanja Modal Terhadap BL dan Terhadap Total Belanja Tahun 2010 – 2014 (%)
60.00 50.00
54.55 34.21
40.00 30.00
38.01
23.93
21.71
25.84
24.63
20.00 10.00
13.35
2010
2011
11.66 2012
14.47 2013
21.68
2014
Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja Langsung Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja
Proporsi belanja modal sangat fluktuatit, relatif rendah.
13.10 2015
Kapasitas Fiskal Tahun 2010-2015 (Rupiah)
No
Uraian
REALISASI
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1. Pendapatan 1.858.261.313.897 1.876.879.092.830 2.473.411.609.339 2.843.717.931.680 2.919.185.331.874 2.501.557.017.751 2. Penerimaam Pembiayaan
249.257.544.323 375.005.363.546 290.737.799.125
514.289.373.508
538.527.772.257
136.340.165.010
Total penerimaan 2.107.518.858.220 2.251.884.456.375 2.764.149.408.463 3.358.007.305.188 3.457.713.104.131 2.637.897.182.761 Dikurangi:
3. Belanja dan Pengeluaran 529.260.526.131 734.069.380.935 744.239.602.581 798.442.964.053 924.571.231.118 Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan 1.578.258.332.088 1.517.815.075.440 2.019.909.805.883 2.559.564.341.135 2.533.141.873.013 keuangan
Proyeksi Pendapatan Tahun 2016-2021 (rupiah) No
A 1 2 3
B 1
JENIS PENERIMAAN
2016
2017
Target Penerimaan 2018 2019
2020
2021
PENDAPATAN
3.026.806.718.975 3.106.064.482.716 3.403.955.024.390 3.714.529.065.722 4.087.207.400.287 4.611.452.248.238
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.109.056.419.500 1.129.706.876.510 1.236.711.521.657 1.364.837.785.037 1.491.039.589.109 1.648.997.065.605
PAJAK DAERAH
1.040.848.919.500 1.056.839.200.000 1.151.954.728.000 1.268.972.336.360 1.385.818.669.096 1.530.694.363.539
RETRIBUSI DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA PERIMBANGAN
3.062.500.000
3.258.176.510
3.486.343.657
3.717.953.677
3.958.675.513
4.214.233.116
65.145.000.000
69.609.500.000
81.270.450.000
92.147.495.000
101.262.244.500
114.088.468.950
1.641.530.391.475 1.625.625.614.420 1.781.952.293.816 1.907.444.637.687 2.110.215.850.020 2.428.426.161.544
BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK
621.425.775.475
529.514.857.700
DANA ALOKASI UMUM
866.810.696.000
927.487.444.720 1.020.236.189.192 1.071.247.998.651 1.178.372.798.516 1.355.128.718.294
DANA ALOKASI KHUSUS
153.293.920.000
168.623.312.000
193.916.808.800
217.186.825.856
249.764.849.734
299.717.819.681
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
276.219.908.000
350.731.991.786
385.291.208.917
442.246.642.998
485.951.961.158
534.029.021.090
1
DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI DAERAH
275.000.000.000
349.357.458.000
383.793.203.800
440.612.184.370
484.173.402.807
532.090.743.088
2
TAMBAHAN PENGHASILAN GURU SUMBANGAN PIHAK KETIGA
55.200.000
59.064.000
64.970.400
74.715.960
82.187.556
94.515.689
1.164.708.000
1.315.469.786
1.433.034.717
1.559.742.668
1.696.370.795
1.843.762.313
2 3
C
3
567.799.295.824
619.009.813.179
682.078.201.769
773.579.623.568
ISU (PERMASALAHAN) STRATEGIS PROVINSI KEPRI 2016-2021
Isu Strategis Provinsi Kepri 1. Kemiskinan perlu terus diturunkan Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau cenderung menurun dalam enam tahun terakhir, yaitu sebesar 8,13% (137.072 jiwa) pada tahun 2010 menjadi 6,24% (122.398 Jiwa) pada tahun 2015, namun angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan Bangka Belitung (4,97%) 2. Pengangguran cukup tinggi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cukup tinggi, yaitu sebesar 6,20% pada tahun 2015. Apabila tidak memperoleh perhatian serius angka pengangguran dapat terus meningkat.
Isu Strategis Provinsi Kepri (Lanjutan) 3. Kualitas Pembangunan Manusia belum optimal IPM Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kecenderungan meningkat. Angka IPM pada tahun 2014 sebesar 73,40, perlu terus ditingkatkan agar kualitas SDM semakin baik, sehingga Angka Usia Harapan Hidup, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Sekolah, dan Tingkat pengeluaran perkapita (daya beli) semakin tinggi. 4. Kesetaraan dan Keadilan Gender masih rendah IPG Provinsi Kepri pada tahun 2014 baru mencapai 93,20, dan IDG tahun 2013 sebesar 60,79. IPG Provinsi Kepri masih masih perlu ditingkatkan hingga mendekati angka 100. Dilihat capaian masingmasing indikator pembentuk IPG dan IDG, secara umum masih terdapat kesenjangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.
Isu Strategis Provinsi Kepri (Lanjutan)
5. Pemerataan dan Mutu Pendidikan masih rendah Pemerataan dan kualitas pendidikan masih belum optimal, terkendala pada kondisi geografis masing-masing kabupaten/kota yang dipisahkan oleh laut. APK SMA/SMK/MA relatif rendah, baru mencapai 89,37% pada tahun 2015. Pemerataan guru pada wilayah terpencil belum merata.
6. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal Derajad kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal. Angka Usia Harapan Hidup tahun 2014 sebesar 69,97 tahun, AKI sebesar 137 per 100.000 KH, AKB sebesar 16 per 1.000 KH, AKBa sebesar 25 per 1000 KH dan Gizi Buruk sebesar 0,53%. Prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular juga cukup tinggi.
Isu Strategis Provinsi Kepri (Lanjutan) 7. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar 71,97%, Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan 10,20%, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak 73,57%, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar 71,35%. 8. Kesenjangan Antar Daerah Cukup Tinggi Ketimpangan pedapatan antar kelompok pendapatan menunjukkan angka yang cukup tinggi sebesar 0,36 pada tahun 2013. 9. Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal Kepulauan Riau memiliki 19 Pulau Terluar (Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Natuna 7, Anambas 5) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Baru 1.795 pulau dari 2.408 pulau yang diakui dan 613 masih dalam proses penetapan di PBB. Tingkat pengembangan wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga belum optimal.
Isu Strategis Provinsi Kepri (Lanjutan) 10. Kapasitas Fiskal Daerah Yang Terbatas Kapasitas keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah relatif kecil, pada tahun 2014 hanya Rp 2,533 trilyun. 11 Pengembangan Kemaritiman dan pariwisata Kepulauan Riau memiliki luas wilayah laut seluas 96% dengan potensi maritim dan wisata yang besar, namun saat ini belum dikembangkan 12 Konektivitas Antar Pulau dan Antar Kabupaten Kota Transportasi udara (penerbangan komersial) belum menjangkau seluruh Kabupaten; Transportasi antar pulau belum memadai dari aspek sarpras (pelabuhan dan dermaga dan kapal angkutan umum). Hal ini ditandai dengan jumlah pelabuhan internasional 11 unit, Jumlah pelabuhan barang internasional 6 unit, Pelabuhan Perintis 5 unit, Pelabuhan Samudera 3 unit.
Isu Strategis Provinsi Kepri (Lanjutan) 13. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi Situasi kerentanan terhadap kerawanan pangan di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tergolong tinggi. Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan kabupaten/kota, di Provinsi Kepulauan Riau terdapat sebanyak 32 prioritas I desa/kelurahan yang memiliki kerentanan pangan sangat tinggi, 53 desa/kelurahan prioritas II, dan 76 desa/kelurahan prioritas III
Arahan Kebijakan Pemerintah Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Slide - 37
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; 3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
Pendidikan
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok Pendapatan
Kesehatan
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
Perumahan
Kemaritiman dan Kelautan
Mental / Karakter
Pariwisata dan Industri
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
Tata Kelola & RB
Slide - 38
BUKU III RPJMN 2015-2019
Tema Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera
Target Pertumbuhan Ekonomi
Lanjutan
Lanjutan
Past Performance Prov Kepri Proyeksi Tim
Prov Kepri
2010 7,19 2016 6,69
2011 6,66 2017 6,81
2012 6,82 2018 6,93
2013 6,13 2019 7,05
2014 6,45
2015 6,02
Grafik Perbandingan Target Pertumbuhan Ekonomi Versi RPJMN dengan Proyeksi Perhitungan Tim Penyusun Ranwal RPJMD Provinsi Kepri 2016-2021 8 7.8 7.50
7.6 7.2
7.50
7.40
7.4 7.19
7.00
7.05
7
6.70
6.82
6.8 6.66
6.6
6.81 6.45
6.4 6.2
6.93
6.69
6.57
6.13
6 2010
2011
2012
2013
2014
Versi RPJMN
Tahun Versi RPJMN Versi Tim Kajian Perubahan Hasil Smothing Average
2010 7,19 7,19
2011 6,66 6,66 -0,53
2012 6,82 6,82 0,16
2013 6,13 6,13 -0,69
2015
2016
2017
2018
2019
Versi Tim Kajian
2014 6,45 6,45 0,32 0,12 -0,185
2015 6,70
6,02
2016 7,40 6,69
2017 7,00 6,81
2018 7,50 6,93
2019 7,50 7,05
Target Tingkat Kemiskinan
Lanjutan
Lanjutan
Past Performance
Prov Kepri Proyeksi Tim
Prov Kepri
2010
2011
2012
2013
2014
8,13
6,79
6,83
6,35
6,70
2015
2016
2017
2018
2019
5,78 (sept 2015)
5,81 (5,33)
5,36 (4,88)
4,91 (4,47)
4,47 (4,12)
Grafik Perbandingan Target Penurunan Kemiskinan Versi RPJMN dengan Proyeksi Perhitungan Tim Penyusun Ranwal RPJMD Provinsi Kepri 2016-2021
8
8.13
7
6.79
6.7
6.83
6.7 6.35
6
6.25 5.10
5.81
5
5.36 4.30
4.60 4
4.91 3.80
4.47
3.40 3
2010
2011
2012
2013
2014 Versi RPJMN
Tahun Versi RPJMN Versi Tim Kajian Perubahan Hasil Smothing Average
2010 8,13 8,13
2015
2016
2017
2018
2019
Versi Tim Kajian
2011 6,79 6,79
2012 6,83 6,83
2013 6,35 6,35
2014 6,7 6,7
-1,34
0,04
-0,48
0,35 -0,45 -0,36
2015 5,10
2016 4,60
2017 4,30
2018 3,80
2019 3,40
5,78
5,81
5,36
4,91
4,47
Target Tingkat Pengangguran Terbuka
Lanjutan
Lanjutan
Past Performance Prov Kepri
Proyeksi Tim Prov Kepri
2010
2011
2012 5,37
2013 5,63
2014
6,90
7,80
6,69
2015 6,20 (agt
2016
2017
2018
2019
2015)
5,72
5,23
4,75
4,26
Grafik Perbandingan Target Penurunan TPT Versi RPJMN dengan Proyeksi Perhitungan Tim Penyusun Ranwal RPJMD Provinsi Kepri 2016-2021
8.00
7.00
7.80 6.69
6.90
6.69
6.20 5.72
6.00 5.63
5.37
5.23 4.75
5.00 5.10
4.26 4.80
4.00
4.60 4.30
4.10
3.00
2010
2011
2012
2013
2014 Versi RPJMN
Tahun Versi RPJMN Versi Tim Kajian Perubahan Hasil Smothing Average
2010 6,90 6,90
2011 7,80 7,80 0,9
2012 5,37 5,37 -2,43
2013 5,63 5,63 0,26
2015
2016
2017
2018
2019
Versi Tim Kajian
2014 6,69 6,69 1,06 -0,49 -0,05
2015 5,10
6,20
2016 4,80 5,72
2017 4,60 5,23
2018 4,30 4,75
2019 4,10 4,26
Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah
VISI
PERMENDAGRI 54/2010
• Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pilkada. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 tahun. • Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. • Rumusan misi dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.
PRIORITAS RPJPD KEPULAUAN RIAU TAHAP III (TAHUN 2015 -2020) • Kebijakan pada peride ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan kepada peningkatan daya saing ekonomi yang berlandaskan kepada pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas baik dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus. • Pada periode ini diprioritaskan untuk terus melanjutkan penataan, pembinaan dan pengembangan organisasi pemerintahan daerah. Pemerintah dan lembaga pemerintahan mulai menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip penyelenggaraan manajemen modern, baik dalam menjalankan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik. Meningkatkan mutu dan kualitas perangkat pemerintahan yang didukung dengan jumlah pegawai yang memadai serta didukung dengan pemakaian teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
•“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”
Berakhlak Mulia
Ramah Lingkungan Unggul di Bidang Maritim
Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera
Unsur Visi Sebagai Bunda Tanah Melayu Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar.
Sejahtera Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial). Berakhlak Mulia Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.
Unsur Visi (Lanjutan) Ramah Lingkungan Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai. Unggul di Bidang Maritim Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keuanggulan pada sektor kemaritiman, sehingga mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir Provinsi Kepri; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kepri, Indonesia, dan ekspor; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian Provinsi Kepri (PDRB, nilai ekspor, dan PAD) secara signifikan; Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah cukup besar; meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, dan produk perikanan; dan Memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan.
PENYEMPURNAAN RUMUSAN MISI DALAM RPJMD 1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu. 2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi. 4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan 6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. 7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal. 8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. 9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
Program Unggulan Berdasarkan Misi
Misi 1. 1.Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu. 2.
Fokus Misi Perwujudan provinsi Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu
Program Unggulan Program Pengembangan Nilai Budaya Program pengelolaan kekayaan budaya.
Penegakan perda Provinsi Program Pemeliharaan dan Peraturan Gubernur Kantrantibmas dan Pencegahan dan antisipasi potensi Tindak Kriminal gangungan keamanan dan ketertiban Program Pembangunan Prasarana 2.Meningkatkan daya saing 1. Pengembangan dan dan Fasilitas Perhubungan pembangunan sarana dan ekonomi melalui prasarana perhubungan pengembangan darat infrastruktur berkualitas Program Pembangunan Prasarana dan merata serta 2. Pengembangan dan dan Fasilitas Perhubungan pembangunan sarana dan meningkatkan prasarana pelabuhan laut keterhubungan antar kabupaten/kota. 3. Pengembangan dan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara
Misi
Lanjutan Misi Ke 2
Fokus Misi
Program Unggulan
5. Peningkatan sarana prasarana pengairan untuk mendukung produktivitas pertanian
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
6. Peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase) bagi masyarakat
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
7. Peningkakatan sarana prasarana penyediaan pasok air bersih
Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum
8. Peningkatan dukungan layanan Program lingkungan sehat perumahan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan 9. Peningkatan ratio elektrifikasi
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
10. Pengembangan wilayah perbatasan
Program pengembagan wilayah perbatasan
Misi Fokus Misi 3. Meningkatkan kualitas 1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan pendidikan, ketrampilan dan menengah atas profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga 2. Peningkatan kesempatan memiliki daya saing tinggi. masyarakat untuk bersekolah di Perguruan Tinggi terutama pendidikan diploma/politkenik untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja kelas menengah 3. Peningkatan mutu pendidikan
4. Peningkatan kualitas ketrampilan dan profesionalisme tenaga kerja/pencari kerja melalui sertifikasi profesi
Program Unggulan Program pendidikan menengah Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program fasilitasi pendidikan tinggi
Program peningkatan mutu pendidikan Program manajemen pelayanan pendidikan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Misi
Fokus Misi
4. Meningkatkan derajat 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan 2. Pencegahan dan penanganan Penyandang Masalah penyakit menular termasuk Kesejahteraan Sosial (PMKS). HIV/AIDS 3. Peningkatan Akses dan mutu pelayanan kesehatan
Program Unggulan
4. Peningkatan usaha promotif dan preventif kesehatan 5. Percepatan penurunan angka kemiskinan
6. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak.
7. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan Potensi sumberdaya kesejahteraan sosial
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS Program peningkatan SDM Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Program pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat Program pengentasan kemiskinan Program pengembangan ekonomi pedesaan Program Pemberdayaan Masyarakat Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Misi
Fokus Misi
5.Meneruskan pengembangan 1. Peningkatan kapasitas/produksi perikanan tangkap dan produksi ekonomi berbasis maritim, perikanan budidaya pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan 2. Pengembanganan minapolitan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta 3. Pembangunan dan pengembangan meningkatkan ketahanan sarana dan prasarana pelabuhan pangan perikanan 4. Penataan ruang wilayah pesisir dan laut terpadu dengan wilayah darat, untuk percepatan pengembangan cluster industri perikanan dan pariwisata
Program Unggulan Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (Kelautan dan Perikanan) Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut (LingkunganHidup)
5. Pembangunan dan pengembangan pariwisata pantai dan laut serta jasa kelautan lainnya
Program Pengembangan Destinasi pariwisata
6. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
7. Meningkatkan ketersediaan pasok pangan pada seluruh wilayah kabupaten/kota 8. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pangan utama agar tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Misi Fokus Misi 6. Meningkatkan iklim 1. Peningkatan jumlah investasi dengan peningkatan promosi ekonomi kondusif bagi potensi investasi serta berbagai kegiatan penanaman modal paket kemudahan pelayanan (investasi) dan periijinan. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. 2. Pengembangan UMKM
7.Meneruskan pengembangan 1. Pembangunan dan pengembangan industri pengolahan hasil-hasil ekonomi berbasis industri dan perikanan (skala menengah dan perdagangan dengan besar) memanfaatkan bahan baku lokal. 2. Pembangunan Techno Park
3. Pengembangan perdagangan
Program Unggulan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program pengembangan peningkatan dindustri kelautan perikanan, industri berbasis teknologi Program Pengembangan dan Penelitian Pembangunan bidang kelautan, pertanian dan teknologi tinggi Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Misi Fokus Misi Program Unggulan 8.Meningkatkan daya dukung, 1. Peningkatan upaya pencegahan Program Pengawasan dan pencemaran dan kerusakan Pengendalian pada Pencemaran kualitas dan kelestarian lingkungan. dan Perusakan Lingkungan Hidup lingkungan hidup. 9. Mengembangkan tata kelola 1. pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja 2. tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
3.
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Peningkatan kualitas pelayanan publik
Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Program intensifikasiifikasi pendapatan daerah
Peningkatan kapasitas fiscal daerah
MOHON MASUKAN PENYEMPURNAAN Pasal 60 Permendagri 54 Tahun 2010 Rancangan Awal RPJMD yang disusun dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan
dikonsultasikan dengan publik memperoleh penyempurnaan
Untuk
Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Email :
[email protected]
Masukan Berikutnya dari Publik Terhadap Rancangan RPJMD (Sebelum Menjadi Rancangan Akhir yang akan dibahas oleh DPRD) 69
Terimakasih atas perhatian dan masukan penyempurnaanya...
