Pajak Penghasilan Pasal 22
Oleh : I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak. BKP. Politeknik Negeri Bali 2011
http://elearning.pnb.ac.id www.nyomandarmayasa.com
Sub Topik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
UU No. 36 Tahun 2008-Pasal 22 Pemungut PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 22 Bendaharawan PPh Pasal 22 Migas PPh Pasal 22 Industri Tertentu PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul
Tujuan Memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mahasiswa mengetahui : Pengertian-pengertian berkaitan dengan PPh Pasal 22. Pemungut PPh Pasal 22. Tarif PPh Pasal 22. Perhitungan PPh Pasal 22.
UU No. 36 Tahun 2008-Pasal 22 a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah
Pemungut PPh Pasal 22 PMK 154/PMK.03/2010 Pasal 1 1. Bank Devisa & Dirjen Bea Cukai 2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah 3. BUMN/BUMD 4. BI, PT. PPA (Perusahaan Pengelola Aset), Bulog, PT. Telkom,PT. PLN,PT. Garuda Indonesia,PT. Indosat, PT. Krakatau Steel,PT. Pertamina, Bank BUMN 5. Industri Semen, Baja, Otomotif, Rokok, Kertas 6. Pertamina 7. Industri dan Pengekspor sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan
PPh Pasal 22 Impor PMK 154/PMK.03/2010 PPh Pasal 22 atas impor TIDAK FINAL Dipungut oleh Bank Devisa atau Ditjen Bea dan Cukai Importir dengan Angka Pengenal Impor (API) : 2.5 % X Nilai Impor Importir tanpa Angka Pengenal Impor (API) : 7.5 % X Nilai Impor Barang yang tidak dikuasai (dilelang) : 7.5 % X Harga Jual Lelang
PMK 08/PMK.03/2008 dicabut dengan PMK 154/PMK.03/2010 Pungutan PPh pasal 22 atas impor : Kedelai, gandum, tepung terigu oleh Importir yang menggunakan API sebelumnya 2.5 % menjadi 0,5 % dari nilai impor Untuk Importir yang tanpa API tetap 7,5 % dari nilai impor
PMK 154/PMK.03/2010 Pasal 2 (Ayat 2) : Nilai Impor 1. 2. 3. 4.
Cost Insurance & Freight (CIF) Bea Masuk Pungutan lainnya (sesuai ketentuan perundang-undangan pabean dibidang impor)
Contoh PPh Pasal 22 atas Impor Importir yang telah memiliki API mengimpor mesin dari China dengan harga U$ 100.000 kurs BI Rp. 9.900 dan Kurs Menteri Keuangan Rp. 10.000. Biaya tambahan yang muncul adalah : a. Insurance & Freight : Rp. 50.000.000 b. Bea masuk 5 % dari CIF c. Biaya Instalasi Rp. 25.000.000 d. Biaya perawatan selama setahun Rp. 75.000.000 Berapakah PPh pasal 22 yang terutang ?
Jawaban : Cost Mesin IF CIF Bea masuk
= $ 100.000 x Rp. 10.000 (KMK) = Rp. 1.000.000.000 = Rp. 50.000.000 = Rp. 1.050.000.000 = 5 % X Rp. 1.050.000.000 = Rp. 52.500.000
Total Nilai Imor = Rp. 1.102.500.000
PPh Pasal 22 Impor (API) = 2.5 % X Rp. 1.102.500.000 = Rp. 27.562.500
PMK 154/PMK.03/2010 Pasal 5 PEMUNGUTAN 1. PPh Pasal 22 atas impor dilunasi bersamaan dengan Bea Masuk. 2. Pemungutan dengan penyetoran langsung oleh Importir atau 3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan 4. Surat Setoran Pajak (SSP) yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak
With Holding System PPh Pasal 22 Pihak I : Importir Arsip SSP 1 sedangkan SSP 3 dilaporkan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat WP (Importir Terdaftar) Pihak II : KPP dan Kantor Pos Kantor Pos (mengambil SSP lembar 2 dan 4, yang disetor oleh DJB & C) Pihak III : DJB & C Menyetor PPh Pasal 22 Impor ke Kantor Pos menggunakan SSP rangkap 5, SSP lembar ke 5 (arsip) lembar 1 & 3 diserahkan ke WP (Importir) sebagai bukti pungut.
PPh Pasal 22 Bendaharawan PMK 154/PMK.03/2010 Pasal 1 Pemungut Pajak : 1. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah 2. BUMN/BUMD 3. BI, PT. PPA (Perusahaan Pengelola Aset), Bulog, PT. Telkom, PT PLN, PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, Bank BUMN
PMK 154/PMK.03/2010, Pasal 3 (Ayat 4) (Pengecualian Tanpa SKB) • Impor kembali (re-impor) • Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak, berkenaan dengan: – Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; – Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos. • Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG); • Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
PMK 154/PMK.03/2010 Administrasi PPh Pasal 22 Bendaharawan Tarif : 1.5 % X Harga Pembelian atau DPP PPN PPh Pasal 22 Bendaharawan bersifat TIDAK FINAL PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Pemungutan dan penyetoran oleh Pemungut Pajak atas nama Rekanan, ditandatangani oleh pemungut pajak disetor ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Penyetoran menggunakan formulir SSP yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
Contoh PPh Pasal 22 Bendaharawan 1. Bank Mandiri membayar tagihan listrik sebesar Rp. 2.500.000 kepada PT. PLN 2. Bank Mandiri membeli kertas dari PT. Kertas sebesar Rp. 5.500.000 (termasuk PPN) 3. Bank Mandiri membeli satu unit meja seharga Rp. 1.900.000 (belum termasuk PPN)
Jawaban : 1. Pembayaran tagihan listrik dikecualikan (tidak terutang PPh pasal 22) 2. Bank Mandiri memungut PPh Pasal 22 sebesar = 1.5 % X (100/110X Rp. 5.500.000) PPh Pasal 22 = Rp. 75.000 Disetor ke bank persepsi menggunakan SSP atas nama PT. Kertas PT. Kertas mendapatkan SSP sebagai bukti potong PPh pasal 22. 3. PPh Pasal 22 = 1.5 % X Rp. 1.900.000 PPh Pasal 22 = 28.500 Batasan Rp. 2.000.000, sedangkan harga meja Rp. 1.900.000 (sebelum PPN) sehingga jumlah pembayaran adalah Rp. 2.090.000 melebihi Rp. 2.000.000
PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Migas • PMK 154/PMK.03/2010 (produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. • Pemungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen bersifat FINAL • Pemungutan PPh Pasal 22 kepada selain penyalur/agen bersifat TIDAK FINAL • PPh Pasal 22 dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) • Penyetorannya dilakukan oleh Pemungut Pajak atas nama Pembeli ke bank persepsi atau Kantor Pos.
Tarif PPh Pasal 22 Migas : Jenis Produk
Premium Solar Premix / Super TT Minyak Tanah Gas LPG
Pelumas
SPBU Pertamina 0,25 %
SPBU Swastanisasi 0.3 %
0,25 %
0.3 %
0,25 %
0.3 %
0.3 % 0.3 %
0.3 %
PPh Pasal 22 Industri Tertentu • Pemungut PPh Pasal 22 adalah – Industri semen – Industri rokok – Industri kertas – Industri baja – Industri otomotif
• •
•
PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan. Pelunasan pajaknya dilakukan dengan cara dipungut dan disetor oleh Pemungut Pajak atas nama WP ke Bank persepsi atau kantor pos. Pemungut Pajak menyetor secara kolektif dengan menggunakan formulir SSP dan menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
Tarif PPh Pasal 22 Industri Tertentu : Jenis Industri
Tarif PPh Pasal 22
Sifat
Industri Baja
0.3 % X DPP PPN
Tidak Final
Industri Otomotif
0.45 % X DPP PPN
Tidak Final
Industri Semen
0.25 % X DPP PPN
Tidak Final
Industri Rokok
0.15 % X Harga Bandrol
Final
Industri Kertas
0.1 % X DPP PPN
Tidak Final
PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul • Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan terutang PPh Pasal 22 • Besarnya PPh Pasal 22 = 0.5 % X Harga Pembelian (4 Juli 2001)
• Besarnya PPh Pasal 22 = 0.25 % X Harga Pembelian (31-08-2010) PMK 154/PMK.03/2010
Kesimpulan Pengelompokan PPh Pasal 22 : 1. 2. 3. 4. 5.
PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 22 Bendaharawan PPh Pasal 22 Migas PPh Pasal 22 Industri Tertentu PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul
Daftar Pustaka • IKPI, 2009, Kumpulan Soal & Jawab Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak "A", PT Cipta Bina Parama, Jakarta • IKPI, 2011, Rangkuman Undang-Undang Perpajakan, PT Cipta Bina Parama, Jakarta
• Mardiasmo, 2009 , Perpajakan , Edisi Revisi, Andi Yogyakarta • Taf Consulting, 2008, Executive Tax Program Pendidikan Pajak Terapan Komprehensif Brevet A-B-C, PT. Taf Consulting, Jakarta
