JURUSAN AKUNTANSI-FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
INSPIRING Presented by:
Iji Samaji, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP. 081 357 822 744 0819- 13200 364 (Home) 022-8888 6851 Flexi : 022-6156 7822 08888299629; 02231129253
[email protected] [email protected]
Lecturer n’ Preceptor Accountant Tax Instructor / Accounting Trainer Registered Tax Consultants / Tax Adviser Accounting Service & Management Advisory Writer Instructor Lecturer
Tax Instructor & Accounting Trainer
ISam
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
"Kajian SPT PPh Orang Pribadi F.1770 Terkait dengan PP-46 dan penerapan E-Filling"
Disampaikan dalam acara: Inspiring Dialogue for A Lifetime Development (SPRINGTIME) Bandung, 14 Maret 2014
3
PERSIAPAN SPT TAHUNAN SPT PPh OP F-1770 TERKAIT PPh FINAL BAGI UKM PP 46 TAHUN 2013
E-FILING SPT ORANG PRIBADI 1770 SS & 1770 S
SPT TAHUNAN PPh BELAJAR PRAKTIS PAJAK
BIDANG PKB KANWIL DJP JATIM II
Are U Ready
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak 2013
Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013 Terkait dengan Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Bandung, 14 Maret 2013
PAJAK PENGHASILAN DIKENAKAN
WAJIB PAJAK SUBJEK PAJAK
ORANG PRIBADI WARISAN BELUM TERBAGI
BADAN
OBJEK PAJAK
PENGHASILAN DITERIMA/ DIPEROLEH
BENTUK USAHA TETAP
DALAM SUATU TAHUN PAJAK BIDANG PKB KANWIL DJP JATIM II
PPh Orang Pribadi
JUMLAH SELURUH PENGHASILAN NETO
XXXX
ZAKAT/SUMBANGAN WAJIB KEAGAMAAN
(XXXX)
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
(XXXX)
PENGHASILAN KENA PAJAK
XXXX
PPh TERUTANG
XXXX
KREDIT PAJAK DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA
XXXX
TELAH DIBAYAR SENDIRI
XXXX
(+) JUMLAH KREDIT PAJAK
XXXX
(-) KURANG/LEBIH BAYAR
XXXX
BIDANG PKB KANWIL DJP JATIM II
QQi!Cbebo PENGHASILAN NETO FISKAL
XXXX
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
(XXXX)
PENGHASILAN KENA PAJAK
XXXX
PPh TERUTANG
XXXX
KREDIT PAJAK
DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA
XXXX
TELAH DIBAYAR SENDIRI
XXXX
(+) JUMLAH KREDIT PAJAK
XXXX
(-) KURANG/LEBIH BAYAR
XXXX
Pokok-Pokok Ketentuan a. peredaran usaha dihitung berdasarkan seluruh peredaran usaha selama Tahun Pajak 2013, tidak termasuk peredaran usaha pada Masa Pajak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (PP-46); b. bagi Wajib Pajak orang pribadi, untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun; c. angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.
BIDANG PKB KANWIL DJP JATIM II
Pokok-Pokok Ketentuan a. Apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum. (Pasal 4 Ayat (1) UU PPh)
b. penghasilan kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 7 Ayat (1), serta Pasal 9 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g. (Pasal 16 Ayat (1) ) c. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1). (Pasal 16 Ayat (2) UU PPh) BIDANG PKB KANWIL DJP JATIM II
Pokok-Pokok Ketentuan d. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. (Pasal 6 Ayat (2) UU PPh) e. Wajib Pajak yang dikenai PPh bersifat final berdasarkan PP ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai PPh yang bersifat final. (Pasal 8 PP 46/2013) f. Pasal 15 PP 46/2013 Ayat (1): Kerugian pada bulan Januari 2013 s.d. Juni 2013 dapat dilakukan kompensasi dengan penghasilan yang tidak dikenai PPh yang bersifat final pada Tahun Pajak berikutnya. Ayat (2): WP yang melakukan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan laporan rugi laba bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2013. BIDANG PKB KANWIL DJP JATIM II
Pokok-Pokok Ketentuan
g. SPT Tahunan PPh WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. (Pasal 4 Ayat (4) UU KUP) h. SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap apabila tidak dilampiri dengan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun pajak yang bersangkutan (2013).(Pasal 3 PER-26/PJ/2013)
BIDANG PKB KANWIL DJP JATIM II
Pelaporan Pajak Penghasilan yang bersifat final (cfm. cfm. PP 46 Tahun 2013) a. peredaran usaha dihitung berdasarkan seluruh peredaran usaha selama Tahun Pajak 2013, tidak termasuk peredaran usaha pada Masa Pajak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); b. bagi Wajib Pajak orang pribadi, untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun; c. angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.
BIDANG PKB KANWIL DJP JATIM II
Pelaporan Pajak Penghasilan yang bersifat final (cfm. cfm. PP 46 Tahun 2013)
Wajib Pajak Orang Pribadi
lampiran III bagian A butir 14 (Penghasilan Lain yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final, Formulir 1770-III)
Wajib Pajak Badan
lampiran IV bagian A butir 16 dengan mengisi "Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu" (Formulir 1771-1V)
5 BIDANG PKB KANWIL DJP JATIM II
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
• • •
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN :
•
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
•
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
•
2
0
BL
TH
s.d BL
NORMA
PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
NPWP
BAGIAN A :
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - III
1770 - III
BERI TANDA " X " DALAM
TH
PEMBUKUAN (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL JENIS PENGHASILAN
NO
(2)
(1)
1.
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA
2.
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI
3.
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
4.
HADIAH UNDIAN
5.
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS
6.
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD
7.
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
8.
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH
9.
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
10.
USAHA JASA KONSTRUKSI
11.
PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM
Jenis Penghasilan BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA 12. ANGGOTA KOPERASI
13.
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
14.
DIVIDEN
15.
PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
16.
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
17.
JUMLAH (1 s.d. 16)
DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO
PPh TERUTANG (Rupiah)
(3)
(4)
Jumlah Peredaran Bruto Jumlah PPh Terutang
BIDANG PKB KANWIL DJP JATIM II
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NPW P
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
BAGIAN A
:
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
FORMULIR
LAMPIRAN - IV
1771 - IV
2 0
A
s.d.
PPh FINAL
NO.
JENIS PENGHASILAN
DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)
TARIF (%)
PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
A
BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN
2.
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI
3.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
4.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
5.
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM
6.
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN
7.
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI : a.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
PELAKSANA KONSTRUKSI
Diisi dengan ““Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” b.
PERENCANA KONSTRUKSI
c.
PENGAWAS KONSTRUKSI
Jumlah Peredaran Bruto
PERWAKILAN DAGANG ASING
Jumlah PPh Final yang Terutang
PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
PELAYARAN DALAM NEGERI
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
14. …………………………………………………………… JUMLAH BAGIAN A
JBA Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BIDANG PKB KANWIL DJP JATIM II
25 BIDANG PKB KANWIL DJP JATIM II
INGAT !!! BELAJAR PAJAK PADA DASARNYA ADALAH BELAJAR UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA LEX SPECIALIS DEROGET LEX GENERALE
Simulasi Pengisian SSP SURAT SETORAN PAJAK
1
LEMBAR
Diisi dengan: • Kode Akun Untuk Arsip Wajib Pajak Pajak 411128 (Untuk Jenis NPWP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 14 01 0 0 0 : Pajak PPh Final) Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki dan • Kode Jenis PT DAYA TANGKAP NAMA WP : Setoran 420 ALAMAT WP JALAN 123, JAKARTA : (untuk ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….pembayaran PPh Final NOP : peredaran bruto Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak tertentu) : ALAMAT OP ………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(SSP)
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
4
1
1
1
2
Uraian Pembayaran : PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 2014 ……………………………………………...…………………..……………………………………………………. PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… 2013 ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Kode Jenis Setoran
4 4 9 2 90
8
Masa Pajak Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
X
2
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
0
1
3
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Rp500.000,00 Diisi dengan rupiah penuh Terbilang : Lima Ratus Ribu Rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
20
MEMPUNYAI PENGHASILAN :
•
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS
:
NO. TELEPON/FAKSIMILI
:
PERUBAHAN DATA
:
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
2
0
BL
TH
s.d
BERI TANDA " X " DALAM
KLU :
TIDAK ADA
A . P E N G H A S IL A N N E T O B . PE N G H A S IL A N K E N A P A JA K
2.
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
3.
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
1 2
[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]
3
[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]
PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI
4
[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]
5.
JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)
………………………………………………………………………………………………………………………….. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB
7.
JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB ( 5- 6)
8.
KOMPENSASI KERUGIAN
9.
JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)
6
K/
7
9
K/I/
PH/
C. PPh TERU TAN G
12
13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN JUMLAH PPh TERUTANG ( 12 + 13)
D . K R E D IT P A J A K
a.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b.
PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
(14-15)
a. PPh PASAL 25 BULANAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
•
c. FISKAL LUAR NEGERI
BAGIAN A :
•
TH
s.d BL
NORMA BERI TANDA " X " DALAM
JENIS PENGHASILAN
NO
15
(1)
16
1.
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA
2.
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI
3.
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
4.
HADIAH UNDIAN
5.
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS
6.
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD
7.
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
8.
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH
9.
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(2)
17c
PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
b.
PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
a. b.
(16-18)
TGL LUNAS
DIRESTITUSIKAN DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
tgl
bln
19
thn
c.
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)
d.
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTENTU
Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah Disetor
10. USAHA JASA KONSTRUKSI
Diisi Jumlah Peredaran Bruto Selama Satu Tahun Pajak
11. PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM
12.
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI
13. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
14. DIVIDEN
15. PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
16.
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
17. JUMLAH (1 s.d. 16)
TH
PEMBUKUAN (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
18
a.
21
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
14
17b
18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b+17c) E . P P h K U R A N G / L E B IH BAYAR
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
17a
b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)
20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon
PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
BL
13
15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7]
19.
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
0
11
12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)
17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
•
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
2
10
HB/
11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)
16.
• • •
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN :
TK/
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
8
10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
LAMPIRAN - III
1770 - III
5
6.
14.
Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
RUPIAH *)
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]
4.
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
/ LAMPIRAN TERSENDIRI
TH
PEMBUKUAN
SPT PEMBETULAN KE - ……….
•
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
1.
BL
NORMA
TAHUN PAJAK
ID EN T IT A S
•
USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN • DARI NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA • DARI DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL • YANG • DARI PENGHASILAN LAIN
FORMULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERHATIAN
T A H U N PA JA K
F O R M U L IR
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
1770
DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO
PPh TERUTANG (Rupiah)
(3)
(4)
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
JENIS USAHA
:
NO. TELEPON
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
• BERI TANDA "X" PADA
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
KLU : NO. FAKS :
-
-
s.d.
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN
:
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA AKUNTAN PUBLIK
:
N P W P AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
NAMA KONSULTAN PAJAK
:
NPWP KONSULTAN PAJAK
:
:
DIAUDIT
OPINI AKUNTAN
TIDAK DIAUDIT
RUPIAH *)
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK
(1)
PENGHASILAN NETO FISKAL 1 (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………………………………………………………
2.
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)
3.
PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..……………………………………
B. PPh TERUTANG C. KREDIT PAJAK
2
………………………………… 3
PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….
b.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….
c.
Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
4
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NPW P
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
2 0
A
A
s.d.
(Lihat Buku Petunjuk)
5.
PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 5 (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ………………………………………
6.
JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………
BAGIAN A
:
PPh FINAL
6
NO.
JENIS PENGHASILAN
DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)
TARIF (%)
PPh TERUTANG (Rupiah)
7
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
7.
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………
8.
a.
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 8a (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....
b.
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 8b (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………
1.
BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN
8c
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….………………………………………………………………………… 9.
10.
a.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b.
PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 – 7 – 8c)….
2.
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI
3.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
9
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 10a a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..………………………………… b.
YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
10b
STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………
4. c. D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR
LAMPIRAN - IV
1771 - IV
(3)
(2)
1.
4.
Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
SPT PEMBETULAN KE-…
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
TAHUN PAJAK
NPWP
2 0
• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR
IDENTITAS
TAHUN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PERHATIAN :
IDENTITAS
FORMULIR
SPT TAHUNAN
1771 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
11.
12. 13.
JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………
a.
PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)
b.
PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
(9 – 10c)…..
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
10c
11
5.
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM
6.
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a.
DIRESTITUSIKAN
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :
TGL b.
BLN
THN
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
TANAH / BANGUNAN
Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
7.
Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah Disetor Diisi Jumlah Peredaran Bruto Selama Satu Tahun Pajak
TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
8.
a.
PELAKSANA KONSTRUKSI
b.
PERENCANA KONSTRUKSI
c.
PENGAWAS KONSTRUKSI
9.
PERWAKILAN DAGANG ASING
10.
PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
11.
PELAYARAN DALAM NEGERI
12.
Diisi dengan “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
13.
TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
14.
Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu …………………………………………………………… JUMLAH BAGIAN A
JBA
22
CURRICULUM VITAE • Nama
: Iji Samaji, SE., M.Si., Ak., CA., BKP., ( Register No. D-51.705)
•
Akuntan Profesional No. 11.D51705 Chartered Accountant
: - Lulusan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Tahun 1993 Universitas Sangga Buana (d/h STIE YPKP ) Bandung - Lulusan Magister Akuntansi Konsentrasi Perpajakan April 2007 Universitas Airlangga Surabaya - Lulusan Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Juli 2012 Universitas Airlangga Surabaya Pengalaman Kerja : - Staf Audit & Supervisor Audit pd KAP Drs. Sanusi & Rekan di Bandung - Accounting Staff pd PT. Indah Karya (Persero) BUMN di Bandung - Chief Accounting & Tax Manager pd Perusahaan Industri di Surabaya - Dosen Spesialisasi Perpajakan pada beberapa kampus antara lain di : a. FE Universitas Muhammadiyah Sidoarjo b. FE&B Universitas Airlangga Surabaya c. STIE Perbanas Surabaya d. Poltek Ubaya Surabaya e. LP3i Sidoarjo - Tax Instructor (Brevet Pajak A&B) pada beberapa lembaga antara lain di : a. IAI Wilayah Jawa Timur b. LPPAPSI FEB - Universitas Airlangga Surabaya c. STIE Perbanas Surabaya d. FE Universitas Widyatama Bandung e. FE Universitas Sangga Buana Bandung f. Politeknik LP3i Bandung
• Pendidikan
CURRICULUM VITAE Pekerjaan Sekarang: - Konsultan Pajak Terdaftar (Registered Tax Consultant) KKP IJI SAMAJI - Dosen Tetap Profesional TP Akuntansi Spesialisasi Perpajakan di : Fakultas Ilmu Terapan Telkom University – YPT Bandung - Tax Instructor (Brevet Pajak A&B) pada beberapa lembaga antara lain di : a. IAI Wilayah Jawa Barat b. BPLK Pajak P5 Jawa Barat c. IAI Knowledge Center Cabang Solo Jawa Tengah e. FE – UK Maranatha Bandung - Trainer & Pembicara dlm seminar & workshop akuntansi & perpajakan Keanggotaan Profesi: - Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bandung No. 2238 - Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Barat No. 11.D51705 - Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung Koordinator Jawa Barat. No. Anggota 022-00384.
Registered Tax Consultants
ISam
Izin Praktik No. : SI-2353 / PJ / 2012
KANTOR KONSULTAN PAJAK IJI SAMAJI Jl. Raya Barat No. 672, Cimahi 40525 – Jawa Barat Telp. : 022-8888 6851; Flexi : 022-6156 7822 Fax (022) 8888 6851
BIDANG PKB KANWIL DJP JATIM II
KANTOR KONSULTAN PAJAK IJI SAMAJI
ISam
Izin Praktik No. : SI-2353 / PJ / 2012
Registered Tax Consultants
Iji Samaji, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP. Register Akuntan No. D-51.705 Akuntan Profesional No. 11.D51705 Alamat Kantor / Rumah : Jl. Raya Barat No. 672, Cimahi 40525 – Jawa Barat E-mail :
[email protected];
[email protected]
Phone. Flexi Frenduo Mobile Fax
: (022) 8888 6851 : (022) 6156 7822 ; : (022) 3112 9253; 08888 299 629 : 081357 822744; 0819 13200 364 : (022) 8888 6851
BIDANG PKB KANWIL DJP JATIM II
OUR SERVICES
LAYANAN KAMI
Taxes: Tax System and Procedure Design Tax Due Diligence Review Tax Compliance Service Tax Management Planning Tax Consulting Tax Administration & Reporting Tax Assessment Assistance Tax Objection & Appeal Tax Refund (Restitution)
Perpajakan: Desain Prosedur & Sistem Perpajakan Reviu Penelitian Perpajakan Pelayanan Pemenuhan Pajak Perencanaan Manajemen Pajak Konsultasi Perpajakan Pelaporan & Administrasi Pajak Bantuan Penaksiran Pajak Permohonan Keberatan Pajak Restitusi Pajak
Accounting Services: General Book keeping Accounting Guidance & Supervision Accounting & Administration System
Visi : Kepuasan dengan Moralitas
LAYANAN AKUNTANSI: Pembukuan Supervisi & Bimbingan Akuntansi Sistem Administrasi & Akuntansi
Misi : Menjadikan Tax Compliance dalam Berbisnis
Motto : Rahasia Bisnis Anda Jaminan Kami BIDANG PKB KANWIL DJP JATIM II
BIDANG PKB KANWIL DJP JATIM II29