BREVET PAJAK A& B IAI Wilayah Jawa Barat
RESUME INTI PERMASALAHAN PAJAK Presented by:
Iji Samaji, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP. 081 357 822 744 0819- 13200 364 081 357 822 744 6851 (Home) 022-8888 08888 299 629 7822 Flexi : 022-6156 0819- 13200 364 08888299629; 022-31129253
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
Lecturer n’ Preceptor Accountant Tax Instructor / Accounting Trainer Registered Tax Consultant s / Tax Adviser Accounting Service & Management Advisory Writer Instructor Lecturer
1
Sistem Perpajakan di Indonesia Self Assessment System: Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.
Prinsip Self Assessment NPWP
Mendaftar
Kewajiban Pajak
Menghitung Membayar Melapor
Tiap Bulan
PPh Pasal 25 (1) Domisili PPh Pasal 25 (7) OPT PPh Final atas Sewa PPh Pasal 21 (Karyawan) PPN
KOMPONEN SISTEM SELF ASSESSMENT
Aparat Pajak
Masyarakat
Pembinaan
Penanggung Pajak
KEDUDUKAN
Pelayanan Pengawasan
H A K
K E W A J I B A N
FUNGSI Sarana NPWP dalam administrasi
perpajakan
Identitas Wajib Pajak Menjaga ketertiban dalam pembayaran
pajak dan pengawasan administrasi perpajakan
Dicantumkan dalam setiap dokumen
perpajakan
PENDAFTARAN NPWP MELALUI INTERNET Buka Situs www.pajak.go.id
Pilih Menu E-Reg
Pilih Menu “Buat Account Baru” & isi kolom sesuai yg diminta
Setelah itu masuk ke dalam Menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi” Dan isi sesuai dengan KTP
Terbitlah Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) Dgn NPWP-nya yg juga sementara (berlaku 30 hari)
Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan kartu NPWP dan SKT
Cetak SKTS dan “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi” lalu tandatangani dan kirimkan ke KPP beserta persyaratan lainnya
ABSTRAKSI PAJAK
Karyawan/Pegawai : -PPh Pasal 21 -Gaji/Upah/Honor/Bonus/THR Rekanan : -PPh Pasal 22 -Belanja Barang
PPh Tahunan
Rekanan : -PPh Pasal 23 -Pemanfaatan Jasa -Sewa selain sewa tanah bangunan -PPh Pasal 4 (2) -Sewa Tanah/Bangunan
PT. X
Pajak Pertambahan Nilai -Pembelian BKP / Pemanfaatan JKP -Penyerahan BKP / JKP berkaitkan dengan Pencabutan sebagai Pemungut PPN dan Pemusatan Tempat Terutang PPN
Pemegang Saham : -PPh Pasal 23 -Deviden Deposan : -PPh Psal 4 (2) -Bunga Deposito Penerima Hadiah Undian : -PPh Pasal 4(2) -Dari Nilai Bruto Hadiah Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan -PPh Pasal 4 (2) 10
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK s/d 2008
Mulai 2009
MULAI JAN 2013
Keterangan
Rp 13.200.000,-
Rp 15.840.000,-
Rp 24.300.000,-
untuk WPOP yang bersangkutan.
Rp 1.200.000,-
Rp 1.320.000,-
Rp 2.025.000,-
Tambahan utk WP kawin
Rp 13.200.000,-
Rp 15.840.000,-
Rp 24.300.000,-
tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
Rp
Rp
Rp 2.025.000,-
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
1.200.000,-
1.320.000,-
Mulai Th 2009
TARIF PASAL 17 Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif PPh
Sampai dengan Rp 50.000.000,-
5%
> Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-
15%
> Rp 250.000.000,500.000.000,-
25%
s.d.
> Rp 500.000.000,-
Rp
30% Lapisan Penghasilan Kena Pajak
s/d Th 2008
Tarif PPh
Sampai dengan Rp 25.000.000,-
5%
> Rp 25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-
10%
> Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
15%
> Rp 100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,-
25%
> Rp 200.000.000,-
35%
TARIF BAGI YANG TIDAK BER NPWP Tarif pemotongan bagi yang tidak ber-NPWP lebih
tinggi 20% daripada yang ber-NPWP Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final Sehingga tarif bagi pegawai yg tidak berNPWP adalah sebagai berikut: Ph. (setahun) Ph. Rp50.000.001 s.d. Ph. Rp250.000.001 s.d. Ph. Lebih dari
s.d. Rp50.000.000 Rp250.000.000 Rp500.000.000 Rp500.000.000
6% 18% 30% 36%
BIAYA JABATAN/PENSIUN Biaya Yg Sifatnya Fiktif Cerminan Biaya 3M Sesuai Dg Masa Kerja dan Melekat Pada
Pemberi Kerja Untuk Pegawai Tetap/Penerima Pensiun Tanpa Memandang Mempunyai Jabatan atau Tidak
5% x Penghasilan Bruto
Maksimal Sebesar
KETERANGAN
Sebelum Th 2009
Mulai Th 2009
Biaya Jabatan
Rp 108.000 /bln; atau Rp 1.296.000 /tahun
Rp 500.000 /bln; atau Rp 6.000.000 /tahun
Biaya Pensiun
Rp Rp
Rp 200.000 /bln; atau Rp 2.400.000 /tahun
36.000 /bln; atau 432.000 /tahun
BUKAN PEGAWAI YG MENERIMA PENGHASILAN SEHUB. DG PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN : Tenaga Ahli : Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, & Aktuaris 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, kru film, foto model, peragawan /peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. 3. Olahragawan 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah 6. Pemberi jasa dlm segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi ajsa kepada suatu kepanitiaan 7. Agen iklan 8. Pengawas atau pengelola proyek 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yg menjadi perantara 10. Petugas penjaja barang dagangan 11. Petugas dinas luar asuransi 12. Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya 1.
PER-31/PJ/2009 Psl. 3c
PENGHITUNGAN PPh PS 21 – PER-31/PJ./2012 PEGAWAI TETAP/PENSIUN
Ph.Bruto – b. jabatan – Iuran pensiun/THT PTKP
X
Pasal 17
PEG. TIDAK TETAP/ PEG. LEPAS
Ph.Bruto – Iuran pensiun/THT PTKP
X
Pasal 17
GAJI BULANAN GAJI HARIAN/ MINGGUAN BORONGAN
<200.000/hari dan <2.025.000/bln >200.000/hari dan <2.025.000/bln
(Ph Bruto per hari 200.000) X 5%
>2.025.000/bln
(Ph Bruto per hari PTKP per hari) X 5%
Komulatif > 7jt/bln
BUKAN PEGAWAI (12 PROFESI)
TIDAK BERKESINAMBUNGAN BERKESINAMBUNGAN
Tidak dipotong
X
Pasal 17
50% X Ph.Bruto
X
Pasal 17
50% X komulatif Ph.Bruto
X
Pasal 17
X
Pasal 17
(50% X komulatif Ph.Bruto) – PTKP Bulanan (ber-NPWP, 1 pemberi kerja)
LAINNYA
DEWAN KOMISARIS MANTAN PEG.
komulatif Ph.Bruto
X
Pasal 17
PESERTA KEGIATAN
Ph.Bruto
X
Pasal 17
TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI
KP2KP Unaaha
SEWA DAN JASA LAINNYA
TARIF 2%
TARIF 15 %
PENGHASILAN BRUTO DASAR PEMOTONGAN
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
17
Objek Pemotongan PPh Pasal 23 No
Objek
Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
1. Jasa Penilai (appraisal)
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2. Jasa Aktuaris
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
4. Jasa Perancanag (design)
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
1.
Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah
2.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan
3.
Imbalan Jasa Lain
*tidak termasuk PPN
Tarif
Dasar Penghitungan
15%
Sifat
18
Pemotongan PPhObjek Pasal 23 PPh Pasal 23 No
Objek
Tarif
Dasar Penghitungan
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
2%
9. Jasa penebangan hutan
…lanjutan Sifat
Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
10. Jasa pengelolaan limbah
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service)
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
12. Jasa perantara atau keagenan
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
13. Jasa di bidang perdagangan suratsurat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara
*tidak termasuk PPN
19
PasalPPh23Pasal 23 ObjekPPh Pemotongan No
Objek
Tarif
Dasar Penghitungan
16. Jasa mixing film
2%
17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
20. Jasa maklon
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
21. Jasa penyelidikan dan keamanan
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
*tidak termasuk PPN
Sifat
…lanjutan
20
Objek Pemotongan PPh Pasal 23 No
Objek
Tarif
Dasar Penghitungan
22. Jasa penyelenggara kegiatan
2%
23. Jasa pengepakan
Sifat
Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
25. Jasa pembasmi hama
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
26. Jasa kebersihan atau cleaning service
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
27. Jasa katering atau tata boga
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
*tidak termasuk PPN
21
PPN & PPnBM
PENGERTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH
PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG DAN JASA DI DALAM
DAERAH PABEAN
WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN
BARANG KENA PAJAK (BKP)
BARANG BERWUJUD
BARANG TIDAK BERWUJUD
SIFAT/HUKUMNYA
BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK
YANG DIKENAKAN PPN
JASA KENA PAJAK (JKP) SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK, TERSEDIA UTK DIPAKAI TERMASUK
JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN
DIKENAKAN PPN
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) ORANG PRIBADI/ BADAN DALAM BENTUK APAPUN DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA - MENGHASILKAN BARANG; - MENGIMPOR BARANG; - MENGEKSPOR BARANG; - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN; - MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN; - MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU - MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;
TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL
KECUALI
PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP.
PENGUSAHA KECIL KMK No. 571/KMK.03/2003 TGL. 29 DESEMBER 2003 Berlaku Mulai 1 Januari 2004 PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP
PEREDARAN BRUTO TDK LEBIH DARI Rp 600 JUTA SETAHUN
Catatan : Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,- maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
PENGENAAN PPN ATAS: OMZET TERTENTU BIDANG TERTENTU PENYERAHAN TERTENTU
PERATURAN TERKAIT
PMK-74/PMK.03/2010 - Pedoman Pengkreditan PM bagi PKP Omzet tertentu PMK-79/PMK.03/2010 - Pedoman Pengkreditan PM bagi PKP usaha tertentu PMK-85/PMK.03/2012 - Penunjukan BUMN sebagai Pemungut PMK-563/PMK.03/2003 - Penunjukan Bendahara sebagai Pemungut PMK-78/PMK.03/2010 - Pedoman Pengkreditan PM bagi PKP yang penyerahan terutang dan tidak terutang PMK-30PMK.03/2011 – Eksport Jasa PMK-75/PMK.03/2010– Nilai Lain sebagai DPP PP 38 Tahun 2003 - BKP/JKP tertentu yang dibebaskanPPN PP 31 Tahun 2007 - BKP/JKP tertentu bersifat Strategis dibebaskan PPN KMK-291/KMK.05/1997 jo PMK-101/PMK.04/2005 – Kawasan Berikat PMK-125/PMK.11/2012 – Batasan RS, RSS (PMK-36/2007) PER-45/PJ/2010 – SPT PPN -1111DM PER-44/PJ/2010 – SPT PPN -1111 PER-24/2012 – TC PEMBUATAN FP
PPN ATAS OMZET TERTENTU PMK-74/PMK.03/2010 PEDOMAN PENGKREDITAN PM BAGI PKP DENGAN OMZET KURANG 1,8 M PENGERTIAN ……………dapat SYARAT :
Omzet < RP. 1,8 M (2 thn sebelumnya) PKP BARU
OMZET TERTENTU
BESARNYA PM YANG DAPAT DIKREDITKAN JKP BKP
= 60% x PK = 70% x PK
OMZET TERTENTU
= 4% DPP = 3% DPP
PPN ATAS KEGIATAN USAHA TERTENTU PMK-79/PMK.03/2010 - KENDARAAN BERMOTOR BEKAS - PE EMAS PERHATIAN: - WAJIB MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGKREDITAN PM -
-
TIDAK BOLEH MEMBIAYAKAN PPN BERALIH USAHA
USAHA TERTENTU
PERHITUNGAN PPN PK
= 10% X DPP
PM: PE EMAS
= 90% x PK = 1% DPP KEND BEKAS = 80% x PK = 2% DPP
USAHA TERTENTU
NILAI LAIN SEBAGAI DPP PMK-79/PMK.03/2010 -
PEMAKAIAN SENDIRI/PEMBERIAN CUMA-CUMA AUDIO/VIDEO - PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-RATA FILM - PERKIRAAN PENDAPATAN RATA-RATA ROKOK PASAL 16D PUSAT CABANG BROKER JASA PAKET (DPP=10%; PPN=1%) BIRO PERJALANAN (DPP=10%; PPN=1%)
NILAI LAIN
NILAI LAIN SEBAGAI DPP PMK-163/PMK.03/2012 -
PENGERTIAN:…………….
-
-
SYARAT: LUAS 200 m² KONSTRUKSI UTAMA TEMPAT TINGGAL ATAU USAHA
-
DPP = 20% SHG PPN=10% X 20% = 2%
-
NILAI LAIN
NILAI LAIN SEBAGAI DPP KEP-103/PJ./2002 -
PERHITUNGAN PPN: TARIF EFEKTIF 8,4% X HJE
-
HARGA JUAL ECERAN (HJE): - HJE - 75% (PEMBERIAN CUMA-CUMA) - 50% (PEMAKAIAN SENDIRI)
-
PM DAPAT DIKREDITKANN
-
NILAI LAIN
NILAI LAIN SEBAGAI DPP PMK-39/PMK.03/2010
NILAI LAIN
-
PENGERTIAN:…………….
-
SYARAT: LUAS 300 m² KONSTRUKSI UTAMA TEMPAT TINGGAL ATAU USAHA
-
PERHITUNGAN PPN (DPP=40%) PPN=10% X 40% = 4% PAJAK MASUKAN TIDAK DAPAT DIKREDITKAN
PPN ATAS PENYERHAN TERUTANG DAN DAN TIDAK TERUTANG PMK-78/PMK.03/2010
-
PK
= 10% X PENYERAHAN TERUTANG
PM: (PM /T ) X Z PM x Z¹
Teutang /tidak
PENYERAHAN KEPADA BUMN & BENDAHARA PEMERINTAH
PMK-85/PMK.03/2012 – PENUNJUKAN BUMN SBG PEMUNGUT PPN BATASAN 10 JUTA TERMASUK PPN/PPnBM KMK-563/KMK.03/2003 - PENUNJUKAN BENDAHARA PEMERINTAH SBG PEMUNGUT PPN BATASAN 1 JUTA TERMASUK PPN/PPnBM
PENYERAHAN PPN NYA TIDAK TERUTANG/ DIBEBASKAN/TERUTANG TIDAK DIPUNGUT
Pasal 4A UU 42 TAHUN 2009 PP 38 Tahun 2003 BKP/JKP tertentu yang dibebaskanPPN PP 31 Tahun 2007 BKP/JKP tertentu bersifat Strategis dibebaskanPPN
yang
JENIS SPT MASA PPN 1. 1111DM 2. 1111 3. 1107 PUT
- 1111DM; 1111 A DM; 1111 R DM - 1111 INDUK; AB, A1, A2, B1, B2, B3
Jenis spt
PELAPORAN – SPT PPN BAGI PKP DGN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PM (P4M) PER-45/PJ/2010 PMK-74/PMK.03/2010 - OMZET TERTENTU PMK-79/PMK.03/2010 - PKP TERTENTU (KENDARAAN BEKAS) SE-99/PJ/2000 FORMULIR: 1111DM; 1111 A DM; 1111 R DM PK = 10 % X DPP PM = % TERTENTU (90%, 80%, 70%, 60%) DARI PK
pelaporan
PPh BADAN
Siapa Sih Yang Mempunyai Kewajiban PPh…? Penghasilan Yang Bagaimana terutang PPh…? Saya telah membuat laporan keuangan, dapatkah langsung diterima sebagai dasar menghitung PPh..?
Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menghitung PPh…?
Bagaimana cara pengisian SPT PPh Badan…?
BAGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH BADAN) Pembayaran dari Luar Negeri
Luar Negeri
Pasal 24
Pembayaran ke Luar Negeri
Pasal 26
Indonesia
WAJIB PAJAK BADAN
Pasal 23
Pasal 6
Pasal 22, 23, 24, 25
Laporan Laba / Rugi Penghasilan Biaya Laba Koreksi Fiskal Penghasilan Kena Pajak Pajak Terutang Pajak dibayar dimuka Pajak yang harus dibayar
UU PPh Pasal
Pasal 23
xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx
Pasal 4
Pasal 9 Pasal 17 Pasal 29
REKONSILIASI FISKAL
PENDAHULUAN Laporan Keuangan Komersial
-
Neraca Laporan Laba Rugi Laporan Perubahan Modal Laporan Arus Kas dll
Laba/Penghasilan Neto Perlakuan2 akuntasi yang berbeda dg ketentuan perpajakan, seperti: - Ketentuan Perpajakan : tidak semua biaya dapat dijadikan pengurang - Terdapat penghasilan yang bukan Objek Pajak, Top
Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan Disesuaikan dg Aturan Perpajakan (Fiskal) dengan melakukan
- dll
Back
Next
Rekonsiliasi Fiskal
PERHITUNGAN PPH SECARA UMUM
Penghasilan Biaya ( dan bukan biaya) Laba/Penghasilan netto Kompensasi rugi tahun sebelumnya Penghasilan kena pajak (PKP) PPh terhutang (PKP x Tarif) Kredit Pajak : - PPh 22/23/24/25 Kurang (lebih) bayar
Komersial xxx (xxx) (xxx) xxx
Fiskal xxx xxx (xxx) xxx xxx (xxx) xxx
Penyesuaian Dilakukan dengan Rekonsiliasi Fiskal
UU PPh Pasal
HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN KOREKSI FISKAL OBJEK PPH TIDAK BERSIFAT FINAL
1.
P E N G H A S I LAN
OBJEK PPH DIPOTONG FINAL PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPH
2.
BIAYA
DEDUCTIBLE EXPENSE : DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO NON DEDUCTIBLE EXPENSE : TIDAK DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
REKONSILIASI FISKAL
BIAYA MENURUT ATURAN PERPAJAKAN (FISKAL) DEDUCTIBLE EXPENSE Biaya yg menurut Ket. Perpajakan (Fiskal), dpt dijadikan Pengurang Pengh. Bruto dlm menghit. Pengh. Netto dan PPh yaitu:
BIAYA
biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara penghasilan,
NON DEDUCTIBLE EXPENSE Biaya yang menurut aturan perpajakan, tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Netto dan Pajak Penghasilan walaupun diakui oleh akuntansi
PENYESUAIAN FISKAL BEDA TETAP (PERMANENT DIFFERENCE) BEDA BEDA SEMENTARA (TEMPORARY DIFFERENCE)
POSITIF PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF
UU PPh
BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 6 ayat (1)
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK KECUALI BIAYA YANG BERKENAAN DENGAN PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN SECARA FINAL, TERMASUK :
- Biaya bahan baku/pembantu, - Biaya tenaga kerja - Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi - Iuran kepada dana pensiun yg pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan - Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta - Kerugian dari selisih kurs - Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia -Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan -Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang memenuhi syarat tertentu dgm Kep Dirjen Pajak
PENGELUARAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA Pasal 6 ayat (1) huruf h BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK, TERMASUK PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH .
SYARAT
1. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA DALAM LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL; 2. TELAH DISERAHKAN PERKARA PENAGIHANNYA KEPADA PN ATAU BUPLN ATAU ADANYA PERJANJIAN TERTULIS MENGENAI PENGHAPUSAN PIUTANG/PEMBEBASAN UTANG ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YBS; 3. TELAH DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN UMUM ATAU KHUSUS; DAN 4. WP HARUS MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG YANG TIDAK DAPAT DITAGIH KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PELAKSANAANNYA DIATUR KEPDIRJEN
PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 9 ayat (1)
PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI CADANGAN UNTUK JENIS USAHA TERTENTU YANG DITETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA YG DIBAYAR OLEH WP ORANG PRIBADI
PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN KECUALI -PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI -DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DITETAPKAN KEPMENKEU (KMK No. 466/KMK.04/2000)
PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 9 ayat (1)
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA HARTA YG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, DAN WARISAN SESUAI PSL 4 AYAT (3) HURUF a DAN bKECUALI :ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN OLEH WP ORANG PRIBADI PEMELUK AGAMA ISLAM DAN ATAU WP BADAN D.N YANG DIMILIKI OLEH PEMELUK AGAMA ISLAM, KEPADA BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH PAJAK PENGHASILAN BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak PENGHASILAN KOMERSIL
OBJEK PPh 4 (1)
DIKECUALIKAN 4 (1) Huruf K
KOver
K+ Under
OBJEK FINAL 4 (2)
K-
K-
BUKAN OBJEK 4 (3)
K-
Penghasilan Fiskal
(-) Biaya Fiskal L/R Fiskal
PAJAK TERUTANG (Ph Kena Pajak x Tarif Pajak Psl 17) 55
Konsep Biaya Pajak untuk Pengisian SPT BIAYA KOMERSIL
Dapat Dibiayakan Psl 6 (1)
Tidak Dapat Dibiayakan Psl 9 (1)
K+ Biaya Fiskal L/R Fiskal
56
Konsep Pelunasan Pajak Terutang dalam SPT PENGHASILAN
OBJEK PPh 4 (1)
DIKECUALIKAN 4 (1) Huruf K
OBJEK FINAL 4 (2)
BUKAN OBJEK 4 (3)
Daftar Dilampirkan DIPOTONG pada saat diterima TIDAK DIPOTONG pada saat diterima
Kredit Pajak
SPT Tahunan 57
Format Laporan Keuangan Fiskal Formulir SPT 1771 - I
2. 3. 4. 5.
Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak Penyesuaian fiskal positif Penyesuaian fiskal negatif JUMLAH Penghasilan neto fiskal (1 – 2 + 3 – 4 – 5) 58
Format SPT Tahunan WP Badan Kode
Nama Formulir
Keterangan
1771
SPT Tahunan PPh WP Badan
Induk SPT
1771-I
Penghitungan Penghasilan neto fiskal
Lamiran I
1771-II
Perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha komersial
Lampiran II
1771-III
Kredit pajak dalam negeri
Lampiran III
1771-IV
PPh Final & Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
Lampiran IV
1771-V
Daftar pemegang saham/deviden yang dibagikan/Susunan Pengurus Daftar penyertaan modal pd perush. Afiliasi. Daftar pinjaman (utang) dr pemegang saham. Daftar piutang pemegang saham/afiliasi,
Lampiran V
1771-VI
Lampiran VI
59
KREDIT PAJAK Pasal 21
Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24
- Pembayaran pajak melalui pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja – tidak berlaku untuk wajib pajak badan. - Pembayaran pajak melalui pemungut pajak,, seperti pada waktu impor. - Pembayaran pajak melalui pemotongan oleh pihak ketiga - Kredit Pajak Luar Negeri – pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri
60
KREDIT PAJAK Pasal 25
- Pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan. Fiskal Luar Negeri
- Pajak yang dibayar pada saat seorang karyawan pergi ke luar negeri – terbatas hanya untuk perjalanan dinas
61
ANGSURAN BULANAN (Asumsi tahun Pajak Januari – Desember) Sebelum batas waktu penyampaian SPT PPh (Januari dan
Februari) = Angsuran masa Desember tahun pajak sebelumnya Setelah SPT PPh dilaporkan (Maret s.d. Desember)
= Berdasarkan jumlah PPh terutang sesuai dengan yang tercantum di SPT (Pajak terutang – pajak yang dipotong pihak ketiga) dibagi 12 bulan
62
Angsuran Bulanan Apabila SPT Rugi atau Nihil
-
Angsuran pajaknya adalah Nihil
Kompensasi Kerugian
-
Dalam Perhitungan hutang pajak, Penghasilan Kena Pajak yang tercantum di SPT harus dikurangi dahulu dengan kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasi.
Terdapat Penghasilan Tidak Teratur - Penghasilan Tidak Teratur dikeluarkan dari perhitungan angsuran
pajak, misalnya: keuntungan selisih kurs, keuntungan dari pengalihan harta 63
Angsuran Bulanan (Dalam hal-hal Tertentu) Apabila dilakukan Pembetulan SPT Jika dilakukan pembetulan SPT setelah dilaporkannya SPT, dan
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, angsuran pajaknya berdasarkan SPT Pembetulan.
Apabila diterbitkan Ketetapan Pajak Jika pada tahun pajak sebelumnya terdapat Surat Ketetapan Pajak
(SKP), jumlah angsuran pajaknya harus dihitung kembali berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang telah ditetapkan dalam SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. 64
Angsuran Bulanan (Dalam hal-hal Tertentu) Terlambat Lapor SPT :
Angsuran pajak sebelum batas waktu pelaporan
SPT = angsuran masa Desember tahun pajak sebelumnya. Kekurangan pembayaran pajak dari tanggal
batas waktu pelaporan s.d. dilaporkannya SPT dikenakan denda sebesar 2% perbulan. 65
Angsuran Bulanan (Dalam hal-hal Tertentu) Perpanjangan SPT :
Apabila permohonan perpanjangan disetujui,
angsuran untuk masa pajak Maret sampai dilaporkannya SPT adalah berdasarkan perhitungan sementara yang tercantum dalam Formulir SPT 1771-Y. Pajak yang kurang dibayar dari tanggal batas waktu pelaporan s.d. dilaporkannya SPT dikenakan denda sebesar 2% per bulan. 66
Ada Pertanyaan???
1/24/2014
67
PERTANYAAN :
Semoga Sukses
70
