Pajak Penghasilan Pasal 23
Oleh : I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak. BKP. Politeknik Negeri Bali 2011
http://elearning.pnb.ac.id www.nyomandarmayasa.com
Sub Topik 1. 2. 3. 4. 5. 6.
UU No. 36 Tahun 2008-Pasal 23 Pemotong PPh Pasal 23 Objek PPh Pasal 23 Pengecualian Obyek PPh Pasal 23 SE-53/PJ/2009 Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultasi 7. PP No. 51 Tahun 2008
Tujuan Memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mahasiswa mengetahui : Pengertian-pengertian berkaitan dengan PPh Pasal 23. Pemotong PPh Pasal 23. Tarif PPh Pasal 23. Perhitungan PPh Pasal 23.
UU No. 36 Tahun 2008-Pasal 23 Atas penghasilan : Dividen, Bunga, Royalty, Hadiah, Sewa, dan penghasilan lainnya. Yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.
Pemotong PPh Pasal 23 1. 2. 3. 4. 5.
Badan Pemerintah Subjek Pajak Badan Dalam Negeri Penyelenggara Kegiatan BUT Orang Pribadi (Kep-50/PJ./1994) Wajib memotong Penghasilan PPh Pasal 23 atas pembayaran (sewa) a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, PPAT (kecuali camat PPAT), Pengacara dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. b. WPOP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.
Objek PPh Pasal 23 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
Dividen (Pasal 4 (1) g) Bunga (Pasal 4 (1) f) Royalti Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yg telah dipotong PPh Pasal 21 (1) e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa Pasal 4 (2)) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yg telah dipotong PPh pasal 21 Jenis jasa lainnya (Per-70/PJ/2007 mulai 9 April 2007) PMK No. 244/PMK.03/2008 mulai 1 Januari 2009
Pengecualian Obyek PPh Pasal 23 1. 2. 3.
4. 5. 6.
Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan
Contoh : • PT. Megah (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT Satu Sarana selaku perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada perusahaan media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang telah disepakati adalah Rp. 103.000.000. • Rincian tagihan PT Satu Sarana kepada PT Megah adalah :
Rincian Tagihan : 1. Pembelian material untuk pembuatan iklan Rp. 15.000.000 2. Jasa konsultan (terkait pembuatan dan pemasangan iklan) Rp. 5.000.000 3. Fee agen Rp. 3.000.000 4. Biaya pemasangan iklan ke perusahaan media Rp. 80.000.000
Jawaban (sesuai SE-53/PJ/2009) 1.
2.
3.
Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Satu Sarana atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada perusahaan media 2 % X Rp. 80.000.000 = Rp. 1.600.000 Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Megah atas pembayaran jasa konsultasi dan jasa keagenan kepada PT Satu Sarana adalah 2 % X Rp. 5.000.000 = Rp. 100.000 (jasa konsultasi) 2 % X Rp. 3.000.000 = Rp. 60.000 (jasa keagenan) Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian , maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 dipotong PT Megah kepada PT. Sarana 2 % X Rp. 103.000.000 = Rp. 2.060.000
Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultasi • • • • •
Per 70/PJ./2007 (9/4/2007) PMK No. 244/PMK.03/2008 (1/1/09) PP 140 Tahun 2000 DICABUT PP 51 Tahun 2008 (1 Januari 2008) PP 40 Tahun 2009 (1 Agustus 2008)
PP No. 51 Tahun 2008 (Pasal 4 (2)) Atas penghasilan Usaha Jasa Konstruksi dekenakan PPh FINAL No
Jasa Konstruksi
Kualifikasi Usaha
Tarif
1
Pelaksanaan
Usaha Kecil
2%
2
Pelaksanaan
Tidak memiliki kualifikasi usaha
4%
3
Pelaksanaan
3%
4
Perencanaan
Kualifikasi usaha menengah atau besar Memiliki kualifikasi usaha
5
Perencanaan
Tidak memiliki kualifikasi usaha
6%
4%
Contoh 1. Pada bulan Agustus 2011, PT. Harapan Jaya menandatangani kontrak untuk pembangunan gedung kesenian dengan PT. Konstrux, sebuah perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi menengah. Atas kontrak senilai Rp. 800.000.000,00, dibayar dibulan September sebesar Rp. 700.000.000,00 dan sisanya dibayar di tahun 2012. Hitunglah PPh Pasal 4 (2) yang terutang bulan September 2011 !
Jawaban : PT. Harapan Jaya adalah pemotong pajak yang menggunakan jasa PT. Konstrux (memiliki kualifikasi menengah), dimana dalam bulan September melakukan pembayaran sebesar Rp. 700.000.000,00 atas transaksi ini PT. Harapan Jaya wajib memotong PPh. PPh Pasal 4(2) = 3 % X Rp. 700.000.000,00
PPh Pasal 4(2) bersifat FINAL
Contoh 2. Koperasi Usaha Tani (KUT) “Mandiri”, pada bulan Maret 2011 membayar bunga simpanan kepada anggotanya yaitu Tn. Anggoro sebesar Rp. 500.000,00 Berapakah PPh Pasal 4 (2) yang harus dipotong oleh KUT “Mandiri” jika koperasi tersebut belum ditunjuk sebagai pemotong pajak oleh KPP tempat koperasi tersebut terdaftar ?
Jawaban : Sesuai dengan KMK No. 522/KMK.04/1998 jo SE-43/PJ.43/1998 (batasan bunga simpanan anggota koperasi yang tidak dipotong PPh). Adalah Rp. 240.000,00 PP No.19 Tahun 2009 Karena bunga yang diterima adalah Rp. 500.000,00 lebih besar dari Rp. 240.000,00 maka terutang PPh PPh Pasal 4(2) = 10 % X Rp. 500.000,00 (Seluruh bunga yang diterima). PPh Pasal 4 (2) = Rp. 50.000,00 PPh Pasal 4(2) bersifat FINAL
Daftar Pustaka • IKPI, 2009, Kumpulan Soal & Jawab Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak "A", PT Cipta Bina Parama, Jakarta • IKPI, 2011, Rangkuman Undang-Undang Perpajakan, PT Cipta Bina Parama, Jakarta
• Mardiasmo, 2009 , Perpajakan , Edisi Revisi, Andi Yogyakarta • Taf Consulting, 2008, Executive Tax Program Pendidikan Pajak Terapan Komprehensif Brevet A-B-C, PT. Taf Consulting, Jakarta
