Topik 4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Oleh : I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak. BKP. Politeknik Negeri Bali 2012
http://elearning.pnb.ac.id www.nyomandarmayasa.com
Sub Topik 1. UU PPN 2. Pengertian dalam UndangUndang No. 42 Tahun 2009 3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 4. Bukan BKP dan Bukan JKP 5. Tarif PPN dan PPnBM 6. Faktur Pajak (FP) 7. Mekanisme Pemungutan PPN 8. Kegiatan Membangun Sendiri
Tujuan Memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mahasiswa mengetahui : Pengertian-pengertian berkaitan dengan PPN. Pengusaha Kena Pajak Non BKP & Non JKP Tarif PPN & PPnBM Pajak masukan dan pajak keluaran, & Faktur Pajak
Undang-Undang PPN & PPnBM 1. UU No. 8 Tahun 1983 2. UU No. 11 Tahun 1994
3. UU No. 18 Tahun 2000 4. UU No. 42 Tahun 2009 Berlaku 1 April 2010
Pengertian dalam UndangUndang No. 42 Tahun 2009 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Daerah Pabean Barang Barang Kena Pajak (BKP) Jasa Jasa Kena Pajak (JKP) Pengusaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) Faktur Pajak (FP) Pajak Masukan (PM) Pajak Keluaran (PK)
Daerah Pabean, BKP & JKP Daerah Pabean Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan.
BKP Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN
JKP Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN
PKP dan Faktur Pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.
Faktur Pajak Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
Pengusaha Kena Pajak (PKP) PMK 68/PMK.03/2010 Tgl 23 Maret 2011 (berlaku mulai 1 April 2010) mengenai Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sesuai Pasal 3A (1) UU PPN No. 42 Tahun 2009. PMK 68/PMK.03/2010 Pasal 1 (1) Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
PPN dikenakan atas : (Pasal 4-1) a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha b. impor Barang Kena Pajak c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
Non BKP a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan d. uang, emas batangan, dan surat berharga.
Non JKP (1) a. jasa pelayanan kesehatan medis b. jasa pelayanan sosial c. jasa pengiriman surat dengan perangko d. jasa keuangan e. jasa asuransi f. jasa keagamaan g. jasa pendidikan h. jasa kesenian dan hiburan i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
Non JKP (2) j.
k. l. m.
n. o. p. q.
jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. jasa tenaga kerja jasa perhotelan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum jasa penyediaan tempat parkir jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam jasa pengiriman uang dengan wesel pos jasa boga atau katering
Tarif PPN dan PPnBM Pasal 7 UU PPN & PPn BM 1. PPN : 10 % 2. 0 % terhadap ekspor Barang Kena Pajak Berwujud ekspor BKP Tidak Berwujud ekspor Jasa Kena Pajak Pasal 8 UU PPn & PPnBM 1. Tarif PPnBM terrendah 10 % dan tertinggi 200 % 2. Ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%
Faktur Pajak Pasal 13 UU PPN (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
PMK 38/PMK.03/2010 (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Per 13/PJ/2010 jo Per 65/PJ/2010
Per 13/PJ/2010 jo Per 65/PJ/2010 (2) -1 Faktur Pajak harus dibuat pada : a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau d. saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. -2 Faktur Pajak Gabungan harus dibuat
paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP
Mekanisme Pemungutan PPN a. Mekanisme kredit pajak Bila Pajak Masukan > Pajak Keluaran = lebih bayar yang dapat dikompensasi atau direstitusi Bila Pajak Masukan < Pajak Keluaran = kurang bayar yang harus disetor ke kas negara b. Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan PMK 74/PMK.03/2010
Peraturan Terkait dengan PPN a. PMK 74/PMK.03/2010 Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
b. PMK 75/PMK.03/2010 Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
c. PMK 76/PMK.03/2010 jo PMK 18/PMK.03/2011 Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) PMK No. 39/PMK.03/2010 Tgl 22 Pebruari 2010 (berlaku 1 April 2010) mengenai Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) sesuai dengan Pasal 16 C UU PPN No. 42 Tahun 2009. PMK No. 39/PMK.03/2010 pasal 2 (4c) luas keseluruhan paling sedikit 300 M2 (tiga ratus meter persegi)
Rangkuman BKP Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN JKP Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN Mekanisme Pemungutan PPN : a. Mekanisme Kredit Pajak b. Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
Soal - Soal 1. Sebutkan syarat-syarat Pengusaha Kecil ! 2. Berikan Contoh Non BKP ! 3. Berikan Contoh Non JKP ! 4. Jelaskan kapan Faktur Pajak harus dibuat ! 5. Sebutkan Mekanisme Pemungutan PPN !
Daftar Pustaka • IKPI, 2009, Kumpulan Soal & Jawab Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak "A", PT Cipta Bina Parama, Jakarta • IKPI, 2011, Rangkuman UndangUndang Perpajakan, PT Cipta Bina Parama, Jakarta • Mardiasmo, 2009 , Perpajakan , Edisi Revisi, Andi Yogyakarta • Taf Consulting, 2008, Executive Tax Program Pendidikan Pajak Terapan Komprehensif Brevet A-B-C, PT. Taf Consulting, Jakarta
