Pajak Penghasilan Pasal 24
Oleh : I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak. BKP. Politeknik Negeri Bali 2011
http://elearning.pnb.ac.id www.nyomandarmayasa.com
Sub Topik 1. 2. 3. 4.
UU No. 36 Tahun 2008-Pasal 24 Sumber penghasilan Kredit Pajak Luar Negeri KMK 164/KMK.04/2002
Tujuan Memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mahasiswa mengetahui : Pengertian-pengertian berkaitan dengan PPh Pasal 24. Sumber penghasilan. Tata cara perhitungan Kredit Pajak Luar Negeri.
UU No. 36 Tahun 2008-Pasal 24 • Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undangundang ini dalam tahun pajak yang sama. • Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini
Sumber Penghasilan (1) 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. 3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak.
Sumber Penghasilan (2) 4.
5.
6.
7. 8.
Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada
Kredit Pajak Luar Negeri 1. KMK 217/KMK.04/1986 Tgl 4 April 1986 (berlaku 1986-1994) 2. KMK 640/KMK.04/1994 Tgl 29 Desember 1994 (berlaku 1 Januari 1995-18 April 2002) 3. KMK 164/KMK.04/2002 Tgl 19 April 2002 (berlaku 19 April 2002Sekarang)
KMK 164/KMK.04/2002 a. Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan. b. Penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan. c. Penghasilan berupa dividen KMK 650/KMK.04/1994 (1 Januari 1995) PMK 256/PMK.03/2008 (1 Januari 2009)
d. Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak
Ilustrasi 1. : PT. Kencana memperoleh Penghasilan Kena Pajak Tahun 2011 Rp. 400.000.000,00 Investasi di luar negeri pada tahun 2011 sbb : 1. China mendapatkan Dividen Rp. 200.000.000 (telah dipotong PPh tarif 25 %) 2. Jepang mendapatkan Dividen Rp. 300.000.000 (telah dipotong PPh tarif 30 %) 3. Singapura mendapatkan Dividen Rp. 400.000.000 (telah dipotong PPh tarif 15 %) 4. Usaha di Malaysia menderita kerugian Rp. 150.000.000 Hitunglah PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan !
Ilustrasi 2. : PT. Kencana memperoleh Penghasilan Kena Pajak Tahun 2011 Rp. 400.000.000,00 Investasi Lainnya pada tahun 2011 sbb : 1. China mendapatkan Dividen Rp. 200.000.000 (telah dipotong PPh tarif 25 %) 2. Jepang mendapatkan Dividen Rp. 300.000.000 (Dividen ini merupakan jumlah tunai yang diterima yang telah memperhitungkan PPh tarif 30 %) 3. Singapura mendapatkan Dividen Rp. 400.000.000 (Dividen ini merupakan jumlah tunai yang diterima yang telah memperhitungkan PPh tarif 15 %) 4. Pada Tahun 2010 PT. Kencana (Indonesia) menderita kerugian Rp. 150.000.000 Hitunglah PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan !
Daftar Pustaka • IKPI, 2009, Kumpulan Soal & Jawab Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak "A", PT Cipta Bina Parama, Jakarta • IKPI, 2011, Rangkuman Undang-Undang Perpajakan, PT Cipta Bina Parama, Jakarta
• Mardiasmo, 2009 , Perpajakan , Edisi Revisi, Andi Yogyakarta • Taf Consulting, 2008, Executive Tax Program Pendidikan Pajak Terapan Komprehensif Brevet A-B-C, PT. Taf Consulting, Jakarta
