MINISTRY OF FINANCE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA DENGAN
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia ("DJP") dan Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD") (selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak", dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak");
MENGINGAT Kerangka Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan OECD yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 27 September 2012 dan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan OECD tentang Pendirian Kantor Perwakilan OECD di Indonesia yang ditandatangani di St. Petersburg, Russia pada tanggal5 September 2013; Telah menyepakati Nota Kesepahaman berikut:
PASAL 1
TUJUAN 1. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kerjasama antara para pihak dalam bidang perpajakan melalui suatu kerangka keija untuk dapat bekerjasama secara terarah dan fleksibel. 2. Setiap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan bergantung pada pencantuman dalam program kerja dan anggaran para pihak serta ketersediaan dana. Setiap kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Para Pihak.
PASAL2 RUANG LINGKUP KERJASAMA Keijasama Para Pihak akan terarah pada peningkatan kapasitas pada bidang berikut:
BETTEA POLICIES FOR~~
MINISTRY OF FINANCE REPUBLIC OF INDONESIA
•
persetujuan penghindaran pajak berganda;
•
transfer pricing;
•
pemeriksaan perusahaan multinasional dan usaha kecil dan menengah (UKM);
•
pertukaran informasi;
•
pidana pajak dan pidana lainnya;
•
pemajakan dan mobilitas individu berpenghasilan tinggi;
•
pemajakan harta tidak bergerak;
•
insentif pajak;
•
pemajakan UKM dan sektor informal; dan
• model mikro-simulasi penerimaan pajak; dan bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
PASAL3 BENTUK KERJASAMA
Para Pihak dapat bekeijasama dalam menyelenggarakan lokakarya, seminar dan kegiatan-
kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak. PASAL4 KONTRIBUSI PARA PIHAK
1. DJP akan memberikan kontribusi dalam keijasama ini dengan cara: a) menjadi tuan rurnah pertemuan/acara di fudonesia; b) menyediakan tenaga ahli lokal untuk pertemuan/acara keijasama DJP-OECD; dan c) membantu OECD dalam mengembangkan isi dari pertemuanlacara. 2. OECD akan memberikan kontribusi dalam keijasama ini dengan cara: a) menyediakan tenaga ahli dari Sekretariat OECD dan jika memungkinkan dari negara anggotanya untuk memimpin dan menyelenggarakan acara kegiatan keijasama sebagaimana dimaksud pada Pasal3; dan b) mengembangkan isi dari kegiatan dengan bantuan DJP. 3. Para Pihak bersepakat untuk memanfaatkan keahlian dan kapasitas organisasi masing-masing untuk memastikan bahwa setiap pertemuan, acara dan kegiatan lainnya memiliki standar dan
OECD BETTER POUCJES FOR SEITER LIVES
MINISTRY OF FINANCE REPUBLIC OF INDONESIA
kualitas yang tinggi, dan untuk senantiasa mengembangkan keahlian dalam konteks bilateral dan multilateral melalui interaksi yang berkelanjutan. PASALS PENDANAAN
1. Setiap pihak akan bertanggungjawab atas biaya masing-masing yang timbul dari kontribusi
yang diberikan sebagaimana disebutkan pada Pasal4. 2. Kecuali disepakati lain, DJP akan menanggung biaya-biaya yang berhubungan dengan logistik dan penyelenggaraan pertemuan/acara di Indonesia dan OECD akan menanggung biaya-biaya termasuk transportasi dan akomodasi yang terkait dengan penyediaan tenaga ahli dari Sekretariat OECD.
PASAL6 KEKAY AAN INTELEKTUAL
Para Pihak menyadari pentingnya melindungi dan menghormati hak kekayaan intelektual. Nota Kesepahaman ini tidak memberikan hak untuk menggunakan setiap karya yang dihasilkan diluar kerangka Nota Kesepahaman ini yang mana salah satu Pihak adalah penulisnya atau pemegang hak kekayaan intelektualnya.
PASAL7 KERAHASIAAN
1. Para Pihak dapat mengungkapkan kepada publik adanya Nota Kesepahaman ini dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan kebijakan yang relevan dari Para Pihak. 2. Setiap pengungkapan informasi rahasia antara Para Pihak akan tunduk pada kebijakan dan prosedur terkait dengan pengungkapan informasi rahasia dari masing-masing Pihak. Setiap pihak berkewajiban melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk meneliti kerahasiaan dari dokumen, informasi dan data 1ainnya yang diterima atau diberikan kepada Pihak lain se1ama
periode pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. 3. Untuk menghindari keraguan, Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal berlaku antara Para Pihak meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.
m1
akan terns
OECD MINISTRY OF FINANCE REPUBLIC OF INDONESIA
PASAL8 TANGGUNGJAWAB
Setiap pihak akan bertanggung jawab atas kegiatannya dan atas stafuya, termasuk atas tindakan dan kelalaian mereka. PASAL9 AMANDEMEN Nota Kesepahaman ini dapat diu bah setiap saat dengan kesepakatan tertulis antara Para Pihak.
PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perbedaan yang timbul dari atau berkaitan dengan interpretasi dan/atau aplikasi atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, termasuk keberadaannya, validitasnya atau pengakhirannya, akan diselesaikan dengan itikad baik oleh Para Pihak.
PASAL 11 LAIN-LAIN
Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan kewajiban yang mengikat berdasarkan hukum nasional atau intemasional.
PASAL 12 KONTAK UTAMA Setiap Pihak menunjuk perwakilannya dengan tanggung jawab penuh untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, termasuk bertanggung jawab untuk merumuskan rencana ketja untuk kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan MoU ini: Untuk DJP: Direktur Peraturan Perpajakan II UntukOECD Director of the Centre for Tax Policy and Administration Head of Global Relations Division, Centre for Tax Policy and Administration
OECD BETTER POUCIUI FOA BETTE11 LIVES MINISTRY OF FINANCE REPUBLIC OF INDONESIA
PASAL 13 MULAI BERLAKU, JANGKA W AKTU DAN PENGAKIDRAN
Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan tetap berlak:u untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sek:urang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. Dalam hal tersebut, Para Pihak akan menyepakati, langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diprakarsai berdasarkan Nota Kesepahaman diselesaikan secara cepat dan baik. Nota Kesepahaman ini mewakili seluruh pemahaman dari kedua belah Pihak sehubungan dengan kerjasama ini. Ditandatangani di Jakarta, Indonesia pada tanggat rft."!,V~-H.1/a.2013 dalam empat salinan asli,
dua dalam bahasa Indonesia dan dua dalam bahasa Inggris. Dalam hal tetjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang akan berlaku.
Direktorat Jenderal Pajak
Signed Ahmad Fuad Rahmany Direktur Jenderal Pajak
Organisation for Economic Co-operation and Development
Signed Pascal Saint-Amans Director of the Centre for Tax Policy and Administration
SETTER POUCl S FOA BElTEFI LNES
MINISTRY OF FINANCE REPUBLIC OF INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES OF THE MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
The Directorate General of Taxes of the Ministry of Finance of the Republic oflndonesia (DGT) and the Organisation for Economic Co-operation and Development (the "OECD") (individually referred to as a "Party" and collectively as "the Parties"); RECALLING the Framework of Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Organisation for Economic Co-operation and Development signed in Jakarta on 27 September 2012 and the Agreement between ofthe Republic oflndonesia and the OECD on the Establishment of the OECD Country Office in Indonesia signed in St. Petersburg, Russia on 5 September 2013; Have agreed on the following Memorandum ofUnderstanding ("MOU"):
ARTICLE 1 PURPOSE
1. This MOU sets out the conditions for further enhancing co-operation between the Parties in the area of taxation by providing a framework for collaborating in a focused and flexible way. 2. Any activities conducted under this MOU are subject to their inclusion in the Parties' respective programmes of work and budgets and to the availability of funds. They shall be carried out in accordance with their respective rules and practices.
ARTICLE2 AREAS OF CO-OPERATION
The collaboration of the Parties will focus on capacity building in the following areas
BETTtR POliCIES FOR BEmR UVES MINISTRY OF FINANCE REPUBLIC OF INDONESIA
•
tax treaties;
•
transfer pricing;
•
auditing of multinationals and small and medium enterprises (SMEs);
•
exchange of information;
•
tax crimes and other crimes;
•
taxation and mobility of high net worth individuals;
•
immovable property taxation;
•
tax incentives;
•
taxation of SMEs and the informal sector; and
•
micro-simulation modeling of tax revenues;
and other areas as mutually agreed upon by the Parties.
ARTICLE3 FORMS OF CO-OPERATION The Parties may co-operate in organising workshops, seminars and other means as mutually agreed upon by the Parties.
ARTICLE 4 CONTRIBUTIONS OF THE PARTIES 1. DGT will contribute to the co-operative activities through the following: a) hosting meetings/events in Indonesia; b) providing local experts for joint DGT -OECD meetings/events; and c) assisting the OECD in developing meeting/event content. 2. The OECD will contribute to the co-operative activities through the following: a) providing experts from the OECD Secretariat and, as far as possible, from member countries to lead and deliver events of co-operation as mentioned in Article 3; and b) developing event content with the assistance of DGT. 3. The Parties agree to utilise their expertise and organisational capacities to ensure that meetings, events and other inputs are of a high standard and quality, and to provide for the development of skills in bilateral and multilateral contexts, through continuous interaction.
))OECD SETTER POliCIES FOR BE'Il'ER I.I\IES
MINISTRY OF FINANCE REPUBLIC OF INDONESIA
ARTICLE 5 FUNDING
1. Each Party shall be responsible for its own costs arising from its contributions set forth in Article 4 above. 2. Unless specifically agreed otherwise, the DGT will cover the expenses related to the logistics and hosting of the meetings/events in Indonesia and the OECD will cover the expenses including transportation and accomodation expenses related to providing experts from the OECD Secretariat.
ARTICLE6 INTELLECTUAL PROPERTY
The Parties recognise the importance of protecting and respecting intellectual property rights. This MOU does not grant the right to use any work created outside the framework of this MOU of which one Party is the author or holds the intellectual property rights.
ARTICLE7 CONFIDENTIALITY 1. The Parties may disclose to the public the existence of this MOU and information in respect of activities carried out under this MOU in accordance with the relevant policies of the Parties. 2. Any sharing of confidential information between the Parties will be subject to their respective policies and procedures relating to the disclosure of confidential information. Each Party shall take any action to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or supplied to the other Party during the period of the implementation of this
MOU. 3. For the avoidance of doubt, the Parties agree that the provision of this Article shall continue to be in force between the Parties notwithstanding the tennination of this MOU.
))OECD BETTER POliCIES FOR BmEFILNES MINISTRY OF FINANCE REPUBLIC OF INDONESIA
ARTICLE 8 RESPONSIBILITY
Each Party will be responsible for its activities and for its staff members, including for their acts and omissions.
ARTICLE9 AMENDMENT
This MOU may be amended at any time by mutual written agreement of the Parties.
ARTICLE 10 DIVERGENCE OF VIEWS
Any difference arising out of or relating to the interpretation and/or application or performance of this MOU, including its existence, validity or termination, will be settled amicably by the Parties.
ARTICLE 11 MISCELLANEOUS
This MOU is not intended to create obligations binding under national or international law.
ARTICLE 12 KEY POINTS OF CONTACT
Each Party designates below its representatives with overall responsibility for implementing this MOU, including responsibility for formulating work plans for activities to be undertaken pursuant to it: For the DGT: Director of Tax Regulations II For the OECD: Director of the Centre for Tax Policy and Administration Head of Global Relations Division, Centre for Tax Policy and Administration
~OECD BET1EA POUCIES FOR BETTER lNES
MINISTRY OF FINANCE REPUBLIC OF INDONESIA
ARTICLE 13
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION This MOU shall enter into force on the date of its signing and remain in force for a period of 3 (three) years unless either Party notifies the other in writing at least 3 (three) months in advance of its intention to terminate this MOU. In such a case, the Parties will agree, as appropriate, on the
steps to ensure that the activities initiated under the MOU are brought to a prompt and orderly conclusion. This MOU represents the entire understanding ofboth Parties with respect to this co-operation. Signed in Jakarta, Indonesia on ..J1 J.l!'lf-~l~!~d013 in four original copies, two in the Indonesian language and two in the English language. In case of any contradiction, the English text shall prevail.
For the DGT
For the OECD
Signed
Signed
Ahmad Fuad Rahmany
Pascal Saint-Amans
Director General of Taxes
Director of the Centre for Tax Policy and Administration
