PERANAN SEKRETARIAT NEGARA TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Muhammad Sapta Murti, S.H., MA, M.Kn. (Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan) Jakarta, 13 Desember 2010
FUNGSI SEKRETARIAT NEGARA ü
ü ü
Pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah. Pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden. Penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang pemberian grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi. (Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara)
Pedoman Penanganan Peraturan Perundangan-undangan UU No.10/2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundangundangan Perpres No.61 Th 2005 ttg Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Prolegnas Perpres No.68 Th 2005 ttg Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPerpu, RPP, dan RPerpres Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara Arahan Presiden Dalam Sidang Kabinet Tanggal 18 Februari 2010 sebagaimana telah disampaikan melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-257/M.Sesneg/D-4/03/2010 tanggal 3 Maret 2010
PROSES PENANGANAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI SEKRETARIAT NEGARA ¢
¢
¢
¢
Proses pengajuan surat Presiden ke DPR mengenai penunjukan Menteri yang mewakili Pemerintah dalam pembahasan di DPR Penelitian dan analisis terhadap substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan kepada Presiden oleh Menteri/pimpinan lembaga untuk mendapat penetapan Presiden Proses permintaan paraf atas rancangan peraturan perundangan-undangan ke Menteri terkait sebelum pengesahan/penetapan Presiden Proses pengesahan/penetapan rancangan peraturan perundang-undangan oleh Presiden
¢
PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
A. RUU Prolegnas Ø Penyusunan Rancangan Undang-Undang dilakukan Pemrakarsa berdasarkan Prolegnas (Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 Jo. Perpres 68 Tahun 2005) Ø RUU disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dimasukkan dalam daftar Prolegnas dengan disertai pokok materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 12 Perpres 61 Tahun 2005) Ø Prolegnas dibahas dan ditetapkan bersama oleh Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) dan DPR (Badan Legislasi DPR) ü Prolegnas 5 Tahunan (Contoh: Prolegnas Tahun 2010-2014) ü Prolegnas Tahun berjalan ( Contoh: Prolegnas Prioritas Tahun 2010) Ø Sesuai arahan Presiden apabila RUU masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun Berjalan maka sebelum dilakukan pembahasan di intern kementerian/lembaga, Menteri/Pimpinan LPNK sebagai pemrakarsa harus melaporkan terlebih dahulu kepada Presiden disertai pokok-pokok isi RUU (Surat Mensesneg Nomor B-257/M.Sesneg/D-4/03/2010)
B. RUU Non Prolegnas Ø
Ø
Ø
Ø
Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden (Pasal 17 ayat (3) UU Nomor 10 tahun 2004). Kriteria keadaan tertentu (Pasal 3 ayat (1) Perpres 68 Tahun 2005): Menetapkan Perppu menjadi UU Meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengatasi keadaan luar biasa, konflik, atau bencana alam Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional. Izin Prakarsa disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang yang meliputi : ü urgensi dan tujuan penyusunan; ü sasaran yang ingin diwujudkan; ü pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan ü jangkauan serta arah pengaturan. Sesuai arahan Presiden, rencana penyusunan RUU yang belum masuk Prolegnas, sebelum dilakukan pembahasan dengan panitia internkementerian/lembaga, Menteri/Pimpinan LPNK sebagai pemrakarsa terlebih dahulu melaporkan kepada Presiden guna mendapat persetujuan izin prakarsa penyususnan RUU Non Prolegnas (Surat Mensesneg Nomor B-257/M.Sesneg/D-4/03/2010)
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH ¢
Tata cara pembentukan Panitia Antardepartemen, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden berlaku mutatis mutandis ketentuan Rancangan Undang-Undang. (Pasal 39 ayat (2) Perpres 68 Tahun 2005)
¢
Sesuai arahan Presiden, dalam merencanakan penyusunan RPP, sebelum dilakukan pembahasan di interkementerian/lembaga, Menteri/pimpinan LPNK Pemrakarsa melaporkan rencana penyusunan RPP kepada Presiden dengan melampirkan pokokpokok isi (materi muatan) RPP guna mendapatkan Persetujuan RPP yang perlu mendapatkan Persetujuan Presiden: -
RPP yang baru dimulai penyusunannya di Kementerian/LPNK
-
RPP yang sudah Kementerian/LPNK
dibahas
di
tingkat
pembahasan
antar
RPP yang tidak perlu mendapatkan Persetujuan Presiden : -
RPP yang sudah disampaikan kepada Presiden guna penetapannya
-
RPP yang sudah diajukan dan/atau dibahas dalam tingkat pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi di Kementerian Hukum dan HAM sebelum tanggal 3 Maret 2010
PERSETUJUAN PRESIDEN ATAS RENCANA PENYUSUNAN RUU/RPP DASAR PEMIKIRAN Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara : ü
Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian (Pasal 1 angka 2)
ü
Kementerian berada dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 3)
ü
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara (Pasal 7)
URGENSI/MANFAAT —
Meningkatkan tertib administratif penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan
—
Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Presiden mengetahui sejak awal: Ø Ø Ø Ø
—
Urgensi dan tujuan penyusunan Sasaran yang ingin diwujudkan Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur Jangkauan serta arah pengaturan
Mekanisme yang diperlukan untuk mendeteksi dan memastikan sejak dini apakah konsepsi pengaturan suatu rancangan peraturan peraturan perundang-undangan : Ø
Telah sesuai dan selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan
Ø
Tidak menyimpang dari konstitusi dan falsafah negara.
Ø
Tepat sasaran dan sesuai dengan garis kebijakan Presiden, program pembangunan prioritas dll
Ø
Tidak akan menimbulkan persoalan baik dari sisi yuridis, sosiologis maupun politis
Ø
Tidak akan menimbulkan resistensi dari masyarakat.
Ø
Telah mempertimbangkan isu-isu krusial yang senantiasa menjadi perhatian/sorotan publik, antara lain respon terhadap kebutuhan masyarakat, perlindungan HAM, amanat keadilan, dan nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat
•
Mendorong kementerian/LPNK mempersiapkan konsepsi pengaturan peraturan perundang-undangan secara lebih cermat,hati-hati, terarah, dan komprehensif
•
Kementerian/LPNK memperoleh kepastian yang jelas mengenai pokok pikiran dan jangkauan pengaturan peraturan perundang-undangan
•
Memastikan bahwa rencana penyusunan pengaturan peraturan perundang-undangan tidak kontraproduktif tetapi selaras dengan dan mendukung program kebijakan Pemerintah
•
Mencegah timbulnya misinformasi dan misintepretasi publik terhadap rencana kebijakan pemerintah
Proses di Sekretariat Negara ¢
Sekretariat Negara melakukan penelitian terhadap rencana penyusunan RPP yang diajukan
¢
Menteri Sekretaris Negara menyampaikan rencana penyusunan RPP tersebut kepada Presiden.
¢
Presiden menyetujui atau tidak menyetujui rencana penyusunan RPP
¢
Menteri Sekretaris Negara menyampaikan arahan Presiden kepada Pemrakarsa.
¢
Dalam hal mendapat persetujuan Presiden, Menteri/LPNK pemrakarsa melanjutkan penyusunan dan pembahasan RPP secara terkoordinasi dengan Kementerian/LPNK yang bidangnya terkait dengan substansi yang akan diatur dengan berpedoman pada UU No. 10 Tahun 2004 dan Perpres No. 68 Tahun 2005. Dalam pengajuan RPP kepada Presiden guna penetapannya substansi RPP harus konsisten dengan konsep-konsep pengaturan RPP yang telah mendapat persetujuan Presiden
PROSES PENGESAHAN/PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Rancangan Undang-Undang ¢
RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden, oleh Ketua DPR disampaikan dengan surat kepada Presiden melalui Sekretariat Negara.
¢
Sekretariat Negara melakukan penelitian terhadap RUU tersebut dari segi teknis penulisan.
¢
Apabila tidak ditemukan masalah maka dituangkan di atas kertas kop Presiden dan diajukan kepada Presiden untuk disahkan.
¢
Setelah mendapat pengesahan Presiden, pengundangan UU dalam Lembaran Negara.
¢
Distribusi UU
dilakukan
B. Rancangan Peraturan Pemerintah 1.
RPP hasil harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Presiden melalui Sekretariat Negara.
2.
Sekretariat Negara melakukan penelitian terhadap RPP tersebut baik dari segi substantif maupun dari segi teknis penulisan.
3.
Apabila tidak ditemukan masalah maka dituangkan di atas kertas kop Presiden dan dan sesuai arahan Presiden dimintakan Paraf pada tiap lembarnya kepada Menteri Terkait.
4.
RPP yang telah dibubuhi paraf oleh Menteri terkait disampaikan kembali kepada Sekretariat Negara dan selanjutnya oleh Menteri Sekretaris Negara diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan.
5.
Setelah mendapat penetapan Presiden, dilakukan pengundangan PP dalam Lembaran Negara.
6.
Distribusi PP
SURAT PRESIDEN Naskah RUU Menteri yang ditugasi mewakili Presiden Sifat penyelesaian RUU Cara penanganan atau pembahasan RUU
PRESIDEN SEKRETARIAT NEGARA
DPR
SURAT PRESIDEN PENUNJUKAN MENTERI
DPR
DPR
PRESIDEN
SETNEG
/
KEM/ LPNK
KEM. HUKUM & HAM PENELITIAN
SUBSTANSI
KEM/
LPNK
KEM/ LPNK
Izin persetujuan
KEM/
LPNK
PRESIDEN KEM KUMHAM
KEM PEMRA KARSA
KEM/ LPNK
HARMONISASI
SETNEG
2SETNEG
SETNEG
KEMENTERIAN PEMRAKARSA
DPR
PRESIDEN
PENOMORAN OLEH SEKRETARIAT NEGARA
3 PENGUNDANGAN OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM
KEM / LPNK
