MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 1451 o. Standar Pelayanan Pengurusan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
STANDAR PELAYANAN PENGURUSAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
BAGIAN KESATU PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia 5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara 6. Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penetapan Wajib Lapor Kekayaan bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara 7. Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN
B. Latar Belakang Dalam rangka memenuhi permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para pejabat yang memangku jabatan strategis dan potensial/rawan KKN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan pegawai …
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 1452 pegawai Kementerian Sekretariat Negara yang dipekerjakan di instansi lain, perlu didukung dengan kegiatan pengurusan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, tepat, dan transparan, maka perlu ditetapkan standar pelayanan.
C. Maksud dan Tujuan Maksud penetapan Standar Pelayanan Pengurusan LHKPN di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai pedoman bagi pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan mengenai pelaksanaan pelayanan pengurusan LHKPN. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja Biro Kepegawaian secara terencana dalam pelaksanaan pengurusan LHKPN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
D. Ruang Lingkup 1. Unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan pengurusan LHKPN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara adalah Biro Kepegawaian. 2. Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Kepegawaian beserta staf (Pengelola Kepegawaian) yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Disiplin, Kesejahteraan, dan Tata Usaha Kepegawaian. 3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Kepegawaian. 4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam pengurusan LHKPN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, sehingga pelayanannya dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, cepat, dan pasti. 5. Pengguna pelayanan adalah seluruh pejabat Eselon I, Eselon II, Bendaharawan, dan Auditor di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan yang dipekerjakan di instansi lain. 6. Keluaran (output) pelayanan adalah LHKPN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kemanfaatan …
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 1453 7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah sebagai bahan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memonitor indikasi adanya KKN para pejabat yang memangku jabatan strategis dan potensial/rawan KKN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. 8. Definisi peristilahan a. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh PN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya. b. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh Harta Kekayaan PN, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. c. Wajib lapor LHKPN adalah pejabat Eselon I, Eselon II, Bendaharawan, dan Auditor. d. Tambahan Berita Negara RI (TBN RI) adalah penerbitan berita resmi pemerintah Republik Indonesia untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya, yang dalam hal ini berupa rangkuman informasi harta kekayaan wajib lapor LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. e. Poster Tambahan Berita Negara RI (Poster TBN RI) adalah poster pengumuman TBN RI yang wajib ditempelkan oleh wajib lapor LHKPN pada papan pengumuman resmi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. 9. Standar kompetensi pelaksana: a. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan LHKPN b. Menguasai manajemen kepegawaian c. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office
BAGIAN …
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 1454 BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN
A. Kerangka Prosedur 1. Pelaporan LHKPN Pemberian arahan dari Karo Kepegawaian kepada Kabag DK & TU Kepegawaian untuk pengurusan LHKPN (15 menit)
Penugasan Kabag DK & TU Kepegawaian kepada Kasubbag TU Kepegawaian (15 menit)
Pengumpulan data dan koordinasi (1 jam 30 menit)
Penyiapan konsep memorandum Deputi Bidang SDM kepada wajib lapor LHKPN (2 jam)
Penandatangan memorandum oleh Deputi Bidang SDM (30 menit)
Penyampaian memorandum dan formulir LHKPN kepada wajib lapor LHKPN (1 jam)
Penyampaian berkas pelaporan LHKPN oleh wajib lapor LHKPN kepada KPK
Penyerahan fotokopi formulir LHKPN dan fotokopi tanda terima penyerahan berkas dari KPK kepada Deputi Bidang SDM
Pencatatan dalam rekapitulasi data wajib lapor (10 menit)
Penyampaian berkas pelaporan LHKPN kepada Bagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian (10 menit)
2. Penyerahan …
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 1455 2. Penyerahan Tambahan Berita Negara (TBN) RI dan Penempelan Poster TBN RI
Pemberian arahan Karo Kepegawaian kepada Kabag DK&TU untuk meneruskan TBN RI dan Poster TBN RI dari KPK (10 menit)
Penugasan Kabag DK&TU kepada Kasubbag TU Kepegawaian (10 menit)
Penyiapan konsep memorandum Karo Kepegawaian kepada wajib lapor LHKPN (1 jam)
Penandatanganan memorandum oleh Kepala Biro Kepegawaian (10 menit)
Penggandaan berkas TBN RI dan Poster TBN RI (20 menit)
Penyampaian berkas TBN RI dan Poster TBN RI kepada wajib lapor LHKPN (1 jam)
Penempelan Poster TBN RI pada papan pengumuman resmi oleh wajib lapor LHKPN (selama 30 hari berturut-turut sejak diterima)
Penyerahan bukti penempelan Poster TBN RI kepada KPK oleh wajib lapor LHKPN (selambat-lambatnya 1 minggu sejak berakhirnya masa penempelan)
B. Prosedur …
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 1456 B. Prosedur Pelayanan 1. Pelaporan LHKPN a. Kepala Biro Kepegawaian memberikan arahan kepada Kepala Bagian Disiplin, Kesejahteraan, dan Tata Usaha Kepegawaian untuk memproses pemberitahuan wajib lapor LHKPN, sebagai tindaklanjut surat dari KPK (15 menit). Arahan diberikan setiap ada pelantikan pejabat Eselon I dan Eselon II serta pengangkatan Bendaharawan dan Auditor, dan setiap 2 tahun sekali untuk menyampaikan laporan berkala bagi wajib lapor LHKPN yang telah menduduki jabatannya selama 2 (dua) tahun. b. Kepala Bagian Disiplin, Kesejahteraan, dan Tata Usaha Kepegawaian menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha Kepegawaian untuk mengumpulkan data, melakukan koordinasi, dan menyiapkan konsep memorandum pemberitahuan wajib lapor LHKPN (15 menit). c. Kepala Subbagian Tata Usaha Kepegawaian beserta Pengelola Kepegawaian: - melakukan pengumpulan data pejabat Eselon I, Eselon II, Bendaharawan, dan Auditor yang mengalami promosi/mutasi jabatan atau yang telah menduduki jabatannya selama 2 (dua) tahun (1 jam); - berkoordinasi dengan KPK terkait pelaporan LHKPN terakhir para wajib lapor LHKPN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (30 menit). Catatan: Khusus untuk pejabat Eselon I, SK pengangkatan dalam jabatan Eselon I dikirim melalui faksimile kepada KPK untuk pengurusan data pelaporan LHKPN lebih lanjut. Biro Kepegawaian hanya mengirimkan surat pemberitahuan wajib lapor pertama kali setelah menjabat dalam jabatan Eselon I, baik karena promosi maupun mutasi. d. Penyiapan konsep memorandum Deputi Bidang Sumber Daya Manusia kepada wajib lapor 1) Pengelola Kepegawaian menyusun konsep memorandum Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (1 jam). 2) Kepala Subbagian Tata usaha Kepegawaian memeriksa konsep memorandum (30 menit). 3) Kepala …
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 1457 3) Kepala Bagian Disiplin, Kesejahteraan dan Tata Usaha Kepegawaian memeriksa konsep memorandum (15 menit). 4) Kepala Biro Kepegawaian memeriksa konsep memorandum (15 menit). e. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia memeriksa dan menandatangani memorandum pemberitahuan wajib lapor LHKPN (30 menit). f. Pengadministrasi Umum II menyampaikan memorandum Deputi Bidang Sumber Daya Manusia berikut formulir pengisian LHKPN (Model KPKA/KPK-B) kepada wajib lapor (1 jam). Catatan: - Formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukkan bagi pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya, karena promosi jabatan atau menduduki jabatan Bendaharawan atau Auditor. - Formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukkan bagi pejabat yang mengalami promosi/mutasi/telah menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun. g. Wajib lapor LHKPN mengirimkan langsung formulir LHKPN Model KPKA/Model KPK-B yang telah diisi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. - Formulir LHKPN Model KPK-A dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak penerimaan memorandum Deputi Bidang Sumber Daya Manusia. - Formulir LHKPN Model KPK-B dikirimkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penerimaan memorandum Deputi Bidang Sumber Daya Manusia. h. Wajib lapor LHKPN mengirimkan fotokopi formulir LHKPN yang telah diisi dan fotokopi tanda terima penyerahan berkas dari KPK kepada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak berkas disampaikan kepada KPK). i.
Pengelola Kepegawaian mencatat tanggal pelaporan ke rekapitulasi data wajib lapor LHKPN (10 menit).
dalam
j. Pengelola Kepegawaian menyampaikan berkas LHKPN ke Bagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian untuk disimpan dalam arsip kepegawaian wajib lapor LHKPN (10 menit).
2. Penyerahan …
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 1458 2. Penyerahan Tambahan Berita Negara (TBN) RI dan Penempelan Poster TBN RI a. Kepala Biro Kepegawaian memberikan arahan kepada Kepala Bagian Disiplin, Kesejahteraan, dan Tata Usaha Kepegawaian untuk memproses berkas TBN RI dan Poster TBN RI, yang diterima dari KPK (10 menit). b. Kepala Bagian Disiplin, Kesejahteraan dan Tata Usaha Kepegawaian menugaskan Subbagian Tata Usaha Kepegawaian untuk menyiapkan konsep memorandum Kepala Biro Kepegawaian kepada wajib lapor LHKPN untuk menyerahkan berkas TBN RI dan menempelkan Poster TBN RI pada papan pengumuman resmi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (10 menit). c. Penyiapan konsep memorandum Kepala Biro Kepegawaian wajib lapor LHKPN. - Pengelola Kepegawaian menyusun konsep memorandum Biro Kepegawaian (30 menit). - Kepala Subbagian Tata Usaha Kepegawaian memeriksa memorandum (15 menit). - Kepala Bagian Disiplin, Kesejahteraan, dan Tata Kepegawaian memeriksa konsep memorandum (15 menit). d. Kepala Biro Kepegawaian memorandum (10 menit).
memeriksa
dan
kepada Kepala konsep Usaha
menandatangani
e. Pengelola Kepegawaian menggandakan berkas TBN RI dan Poster TBN RI, kemudian menyampaikan kepada Bagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian untuk disimpan dalam arsip kepegawaian wajib lapor LHKPN (20 menit). f. Pengadministrasi Umum II menyampaikan memorandum yang telah ditandatangani Kepala Biro Kepegawaian berikut berkas TBN RI dan Poster TBN RI kepada wajib lapor LHKPN (1 jam). g. Wajib lapor LHKPN menempelkan Poster TBN RI pada papan pengumuman resmi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara selama 30 hari berturut-turut (penempelan Poster TBN RI dilakukan sehari sejak diterima).
h. Wajib …
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 1459 h. Wajib lapor LHKPN mengirimkan bukti penempelan Poster TBN RI (Lembar Pemberitahuan Pengumuman LHKPN di Instansi) ke KPK dengan mengetahui atasan wajib lapor LHKPN (selambat-lambatnya 1 minggu sejak berakhirnya masa penempelan).
C. Persyaratan 1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan: a. Adanya arahan pimpinan untuk memproses pemberitahuan wajib lapor LHKPN b. Adanya berkas Formulir LHKPN dan SK pengangkatan dalam jabatan Eselon I, Eselon II, Bendaharawan, dan Auditor c. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing
a.
2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan: a. Berkepentingan dengan pelayanan pengurusan LHKPN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara b. Wajib lapor LHKPN mengisi formulir LHKPN yang dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang diperlukan
D. Sarana dan Prasarana Pelayanan Alat tulis kantor, komputer, printer, mesin fotokopi, telepon, faksimile, dan kendaraan roda dua E. Biaya Pelayanan Tidak ada F. Tempat Pelayanan Pelayanan pengurusan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara diselenggarakan di Biro Kepegawaian, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia.
G. Jadwal …
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 1460 G. Jadwal Pelayanan Pelayanan pengurusan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara diselenggarakan selama jam kerja kedinasan dan apabila diperlukan dapat dilakukan di luar hari dan jam kerja.
H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan 1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan berkenaan dengan pelayanan pengurusan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian. 2. Kepala Biro Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian Disiplin, Kesejahteraan, dan Tata Usaha Kepegawaian untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan. 3. Kepala Bagian Disiplin, Kesejahteraan, dan Tata Usaha Kepegawaian, beserta staf terkait menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
c. Biro …
