SALINAN
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang menitikberatkan pada sistem prestasi kerja perlu dilakukan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA -24. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara; 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan. 2. Satuan organisasi adalah unsur-unsur organisasi Kementerian Sekretariat Negara yang terdiri atas: a. Sekretariat Presiden; b. Sekretariat Wakil Presiden; c. Sekretariat Militer Presiden; d. Sekretariat Kementerian; e. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan; f.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia;
g. Deputi . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA -3g. Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan; dan
Kelembagaan
dan
h. Deputi Bidang Perundang-Undangan; 3. Unit Kerja adalah unsur-unsur oganisasi Kementerian Sekretariat Negara yang terdiri atas: a. Biro; b. Asisten Deputi; c. Inspektorat; dan d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan. 4. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil. 5. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 6. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. 7. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 8. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. 9. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan target yang akan dicapai sebagai penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan organisasi.
RKT dan dari oleh
10. Penetapan Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
11. Pejabat . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA -411. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural Eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan. 12. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai secara hierarki. 13. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Sekretaris Negara. Pasal 2 (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sekretariat Negara yang melaksanakan tugas pada: a. Kementerian Sekretariat Negara; b. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden; c. Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan; d. Sekretariat Korban;
Lembaga
Perlindungan
Saksi
dan
e. Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno; f.
Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;
g. Sekretariat Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan h. Sekretariat lembaga lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawainya menjadi wewenang Menteri Sekretaris Negara. (2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
BAB II . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA -5BAB II PENYELENGGARAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 3 Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan bidang perencanaan pekerjaan, pengangkatan dan penempatan, pengembangan karir, penghargaan, dan disiplin. Pasal 4 Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil terdiri atas unsur: a. SKP; dan b. Perilaku Kerja. Pasal 6 (1) Penyelenggaraan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja dan Biro Kepegawaian. (2) Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi dikoordinasikan oleh pimpinan masing-masing satuan organisasi.
Pasal 7 . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA -6Pasal 7 (1) Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia yang termuat dalam aplikasi Penilaian Prestasi Kerja. (2) Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja dikelola oleh Biro Kepegawaian, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia. (3) Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 8 Tahapan pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dimulai dari pengisian SKP, persetujuan SKP, penilaian SKP, penilaian perilaku kerja, monitoring dan evaluasi SKP, serta pendokumentasian seluruh proses penilaian prestasi kerja.
BAB III SASARAN KERJA PEGAWAI Bagian Kesatu Penyusunan SKP Pasal 9 (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara wajib menyusun SKP. (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan tugas jabatan, angka kredit, dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. (3) Kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas.
(4) Target . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA -7(4) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi aspek kuantitas/output, kualitas/mutu, waktu, dan/atau biaya berdasarkan PK/RKT. Pasal 10 (1)
SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja.
(2)
Dalam hal SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Pejabat Penilai, maka keputusan diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan keputusan Atasan Pejabat Penilai bersifat final.
(3)
SKP yang telah disetujui dan ditetapkan, disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia paling lambat pada awal bulan Februari.
Pasal 11 SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan setiap tahun pada awal bulan Januari.
ayat
1
Pasal 12 Kewajiban menyusun SKP bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri. Pasal 13 Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 14 SKP dapat direvisi apabila: a. Pegawai Negeri Sipil mendapatkan mutasi; b. Pegawai Negeri Sipil menjalani cuti bersalin, cuti besar, atau cuti sakit lebih dari satu bulan;
c. Pegawai . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA -8-
c. Pegawai Negeri Sipil mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk jangka waktu lebih dari satu bulan; d. terjadi perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; dan/atau e. terjadi perubahan PK. Bagian Kedua Penilaian SKP Pasal 15 (1) Penilaian SKP dilakukan oleh Pejabat Penilai berdasarkan SKP yang telah disetujui dan ditetapkan. (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. kuantitas; b. kualitas; c. waktu; dan d. biaya. (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu sesuai dengan karakteristik sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja. (4) Dalam hal kegiatan tugas jabatan didukung oleh anggaran maka penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pula aspek biaya. (5) Berdasarkan aspek penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Sekretariat Negara menyusun dan menetapkan standar teknis kegiatan sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan. (6) Ketentuan mengenai standar teknis kegiatan diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 16 . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA -9Pasal 16 (1)
Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target.
(2)
Dalam hal realisasi kerja melebihi target maka penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) capaiannya dapat lebih dari 100 (seratus). BAB IV PERILAKU KERJA Pasal 17
(1)
Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui pengamatan secara objektif dan tercatat dalam buku catatan penilaian Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Penilai terhadap Pegawai Negeri Sipil sesuai kriteria yang ditentukan pada tahun yang bersangkutan.
(2)
Pejabat Penilai dalam melakukan penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat Penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing.
(3)
Nilai Perilaku Kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus). Pasal 18
(1)
Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi aspek: a. orientasi pelayanan; b. integritas; c. komitmen; d. disiplin; e. kerjasama; dan f. kepemimpinan.
(2) Penilaian . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 10 (2)
Penilaian kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dilakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural.
BAB V PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Bagian Kesatu Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pasal 19 (1)
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Penilai 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir Desember tahun yang bersangkutan dan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
(2)
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian Perilaku Kerja.
(3)
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a.
Penilaian SKP dengan bobot 60% (enam puluh persen);
b.
Penilaian Perilaku Kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen).
Pasal 20 . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 11 Pasal 20 Nilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut: a. 91- ke atas: sangat baik; b. 76-90: baik; c. 61-75: cukup; d. 51-60: kurang; e. 50 ke bawah: buruk.
Pasal 21 Dalam hal Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan atau pejabat penilai berkaitan dengan tugas jabatan dan/atau menunjukkan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan, maka hasil penilaian menjadi bagian dari penilaian capaian SKP. Pasal 22 (1)
Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil diberikan secara langsung oleh Pejabat Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.
(2)
Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dan telah menerima hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani serta mengembalikan hasil penilaian kinerja kepada Pejabat Penilai paling lama 14 (empat belas hari) sejak tanggal diterimanya hasil penilaian prestasi kerja.
Pasal 23 Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dan/atau Pejabat Penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai.
Bagian . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 12 Bagian Kedua Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Pasal 24 (1)
Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap pegawai di lingkungan unit kerjanya.
(2)
Pejabat Penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 25
(1)
Pejabat Penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada Atasan Pejabat Penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi kerja.
(2)
Dalam hal Pejabat Penilai lowong atau belum terisi, maka yang melakukan penilaian prestasi kerja adalah Atasan Pejabat Penilai.
(3)
Hasil penilaian prestasi kerja mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai.
Bagian Ketiga Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pasal 26 Penilaian prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Negara atau pimpinan/anggota lembaga nonstruktural dan tidak diberhentikan dari jabatan organiknya dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan bahan dari pimpinan dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
Pasal 27 . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 13 -
Pasal 27 Penilaian prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno, dan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, dan Sekretariat Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh pimpinan lembaga tempat yang bersangkutan bekerja. Pasal 28 Penilaian prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan pada Kementerian Sekretariat Negara dilakukan oleh Pejabat Penilai tempat yang bersangkutan bekerja. Pasal 29 Penilaian prestasi kerja bagi anggota TNI/Polri yang ditugaskan di Kementerian Sekretariat Negara, dilakukan oleh instansi induknya dengan menggunakan bahan-bahan hasil penilaian dari Kementerian Sekretariat Negara. Pasal 30 Penilaian prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sekretariat Negara yang menjalankan tugas belajar di luar negeri dilakukan oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.
Pasal 31 . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 14 Pasal 31 Penilaian prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sekretariat Negara yang diperbantukan/ dipekerjakan pada Pemerintah Daerah/Provinsi/ Kabupaten/Kota atau instansi pemerintah lainnya dilakukan oleh Pejabat Penilai tempat yang bersangkutan bekerja. Pasal 32 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sekretariat Negara yang diangkat menjadi Pejabat Negara atau pimpinan/ anggota lembaga nonstruktural dan diberhentikan dari jabatan organiknya, Cuti Diluar Tanggungan Negara, Masa Persiapan Pensiun, diberhentikan sementara. Bagian Keempat Keberatan Terhadap Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pasal 33 (1)
Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dinilai keberatan atas hasil penilaian, maka Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasan kepada Atasan Pejabat Penilai secara hierarki paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja.
(2)
Atasan Pejabat Penilai berdasarkan keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian prestasi kerja yang disampaikan kepadanya.
(3)
Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan Pejabat Penilai meminta penjelasan kepada Pejabat Penilai dan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.
(4)
Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atasan Pejabat Penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan ketetapan Atasan Pejabat Penilai bersifat final. (5) Dalam . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 15 (5)
Dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat melakukan perubahan nilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI Pasal 34 (1)
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian SKP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja.
(2)
Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3)
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara.
Pasal 35 (1) Monitoring dan evaluasi penilaian SKP dilakukan oleh Pejabat Penilai di lingkungan satuan organisasi masing-masing. (2) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia oleh pimpinan satuan organisasi sebagai bahan pengukuran capaian kinerja Pegawai Negeri Sipil. (3) Capaian kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pembanding bagi capaian kinerja organisasi.
BAB VII . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 16 BAB VII PENDOKUMENTASIAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 36 (1)
Dokumen hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil bagi pegawai yang berpangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b ke bawah dibuat 2 (dua) rangkap, yaitu: a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Biro Kepegawaian, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia; b. 1 (satu) rangkap disimpan di lingkungan unit kerja masing-masing.
(2)
Dokumen hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip.
Pasal 37 Dokumen hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu: a. 1 (satu) rangkap untuk arsip Deputi Bidang Sumber Daya Manusia; b. 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia.
Pasal 38 (1)
Dokumen hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah satuan organisasi disimpan oleh Biro Kepegawaian, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia.
(2) Dokumen . . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 17 (2)
Dokumen hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari Kementerian Sekretariat Negara ke Kementerian/ Lembaga yang lain dikirimkan oleh Menteri Sekretaris Negara kepada pimpinan Kementerian/Lembaga lain.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Peraturan Menteri ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Februari 2014 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUDI SILALAHI
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja,
Djadjuk Natsir
