MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 102 -

D. Sekretariat Militer Presiden

No

Fungsi Satuan Organisasi/Deputi

Kegiatan (Fungsi Unit Kerja)

Arsip Tercipta

1

2

3

4

a. Pengumpulan, penelitian, pengoordinasian, dan penyelenggaraan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat Perwira TNI dan Polri

Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Perwira : 1. Pengangkatan Perwira Sumber Sarjana (PPSS) 2. Calon Perwira Reguler (CAPAREG) 3. Pengangkatan Prajurit Karier (PaPK) 4. Akademi POLRI/TNI 5. Perwira Sekolah Dinas Pendek (PSDP) 6. Perwira Tinggi (PATI) 7. Perwira Menengah (PAMEN) 8. Penghargaan (HAR) 9. Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) Anumerta

1

Menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi personel TNI dan Polri yang berkaitan dengan pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan serta kepangkatan perwira TNI dan Polri serta pengangkatan atau pemberhentian dari dinas keprajuritan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden

- 102 -

Klasifikasi Keamanan 5 B T R SR 6 7 8 9 √

Hak Akses

Penanggung Jawab

10

11

Terbatas (T) 1. Penentu Kebijakan 2. Pelaksana Kebijakan 3. Pengawas 4. Penegak Hukum

Kepala Biro Pers. TNI/Polri

10. Alih . . .


No



1

2

3 b. Penyelenggaraan administrasi pengangkatan dalam jabatan Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Staf Angkatan c. Penyelenggaraan administrasi pemberhentian dalam jabatan Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Staf Angkatan d. Penyelenggaraan administrasi pemberhentian dari

Arsip Tercipta 4 10. Alih Golongan Perwira (AGOLPA) Keputusan Presiden tentang Pengangkatan dalam jabatan: 1. Panglima 2. KAPOLRI 3. Kepala Staf Angkatan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian/Pensiun dari jabatan: 1. Panglima TNI 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 3. Kepala Staf Angkatan Keputusan Presiden tentang pemberhentian dari dinas keprajuritan

- 103 -

Klasifikasi Keamanan 5 B T R SR 6 7 8 9

Hak Akses

Penanggung Jawab

10

11

√

√

√

dinas . . .


No


1

2

Kegiatan (Fungsi Unit Kerja) 3 dinas keprajuritan TNI dan Polri serta Dipertahankan dalam Dinas Aktif (DDA) Polri yang wewenang penetapannya berada pada Presiden

2

Menyelenggarakan pembinaan personel kepada Ajudan Presiden, Ajudan Wakil Presiden, Ajudan Istri/Suami Presiden, Ajudan Istri/Suami Wakil Presiden, Ajudan Tamu Negara Asing, Dokter Pribadi Presiden, Dokter Pribadi Wakil Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden, serta pembinaan anggota TNI dan Polri yang bertugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

a. Penyelenggaraan pembinaan personel bagi anggota TNI dan Polri yang bertugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet b. Penyelenggaraan Upacara dengan Irup Presiden dan Wakil Presiden;

Arsip Tercipta 4


Hak Akses

Penanggung Jawab

10

11

TNI dan Polri serta Dipertahankan dalam Dinas Aktif (DDA) Polri

Dokumen pembinaan personel bagi anggota TNI dan Polri

√

Rencana Tata Upacara dengan Irup Presiden dan Wakil Presiden

√

- 104 -


Kepala Biro Pers. TNI/Polri

3. Menyelenggarakan . . .


No

1 3

Fungsi Satuan Organisasi/Deputi 2 Menyelenggrakan pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan fisik dan non fisik bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing

Kegiatan (Fungsi Unit Kerja) 3 a. Pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan penyiapan sarana transportasi b. Pengumpulan, penelitian, dan pengolahan data/informasi serta pengamanan sandi dan elektronika c. Penyelenggaraan dukungan administrasi pengamanan d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan acara serta

Arsip Tercipta 4


Dokumen kegiatan pengoordinasian pengamanan, yaitu: 1. Laporan Hasil Rakor 2. Surat Undangan Rakor Dokumen data/informasi dan pengamanan sandi serta elektronika, yaitu: 1. Laporan Hasil Strerilisasi 2. Laporan Data Intelijen 3. Laporan Updateing telepon sandi Dokumen administrasi pengamanan

√

Dokumen Hasil Rakor dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan acara serta operasi pengamanan

√

- 105 -

√

Hak Akses

10 Terbatas (T) 1. Penentu Kebijakan 2. Pelaksana Kebijakan 3. Pengawas 4. Penegak Hukum

Penanggung Jawab 11 Kepala Biro Pengamanan

Rahasia (R) 1. Penentu Kebijakan 2. Pengawas 3. Penegak Hukum

√

operasi . . .


No


1

2


Arsip Tercipta

3

4

operasi pengamanan e. Pemberian saran dan pertimbangan terhadap hal yang menyangkut pemeliharaan ketertiban dan keamanan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Istana Kepresidenan f. Pelaksanaan penyiapan personel sebagai tim survey dan tim pendahulu untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pengamanan dan penyiapan sarana transportasi g. Administrasi pelaksanaan pendistribusian PIN tanda pengenal bagi


Laporan saran dan pertimbangan terhadap hal yang menyangkut pemeliharaan ketertiban dan keamanan

√

Dokumen penyiapan personel sebagai tim survey dan tim pendahulu

√

1. Dokumen pendistribusian PIN dan tanda pengenal 2. Data base pemegang

- 106 -

Hak Akses

Penanggung Jawab

10

11

√

personel . . .


No


1

2

Kegiatan (Fungsi Unit Kerja) 3 personel di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Paspampres maupun Bais TNI yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;

4

Menyelenggrakan pemberian petunjuk teknis di bidang pengamanan kepada Ajudan Presiden, Ajudan Wakil Presiden, Ajudan Istri/Suami Presiden, Ajudan Istri/Suami Wakil Presiden, Ajudan Tamu Negara Asing, Dokter Pribadi Presiden, Dokter Pribadi Wakil Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden, serta pembinaan anggota TNI dan Polri yang bertugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Pemberian petunjuk teknis di bidang pengamanan

Arsip Tercipta 4


Hak Akses

Penanggung Jawab

10

11

PIN dan tanda pengenal

1. Dokumen petunjuk teknis 2. Dokumen Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP)

- 107 -

√


Kepala Biro Pengamanan

dan . . .


No

1



Arsip Tercipta

2

3

4

a. Pelaksanaan urusan administrasi dan perlengkapan penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, serta pendokumentasian Keputusan Presiden dan data lain yang berkaitan dengan penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;

Dokumen administrasi dan perlengkapan penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan 1. Dokumen rencana kebutuhan Benda GTK 2. Berita Acara Serah Terima Benda GTK 3. Dokumen persediaan benda GTK 4. Data base penerima GTK Buku profil penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan Buku saku petunjuk penganugerahan GTK 1. Dokumen penelitian data usulan gelar,


Hak Akses

Penanggung Jawab

10

11

dan Sekretariat Kabinet 5

Melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi penganugerahan gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden

b. Pelaksanaan dan koordinasi penelitian

- 108 -

√


Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Rahasia (R) 1. Penentu Kebijakan 2. Pengawas 3. Penegak Hukum √ √ √

data . . .


No


1

2

Kegiatan (Fungsi Unit Kerja) 3 data usulan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dan data usulan pencabutan tanda jasa dan tanda kehormatan;

c. Pelaksanaan dan koordinasi penyiapan penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan; d. Penyelenggaraan administrasi dan penyiapan bahan sidang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta

Arsip Tercipta 4 tanda jasa, dan tanda kehormatan dan data usulan pencabutan tanda jasa dan tanda kehormatan 2. Laporan Hasil Verifikasi Lapangan usulan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan 1. Dokumen penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan (Laporan Hasil Rakor Penganugerahan) Dokumen Administrasi Sidang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Bahan Sidang, Notulen Hasil Sidang, Laporan Hasil

- 109 -


Hak Akses

Penanggung Jawab

10

11

√

√

penyiapan . . .


No


1

2

Kegiatan (Fungsi Unit Kerja) 3 penyiapan rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;

Arsip Tercipta 4 Sidang) Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan

6

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan secara imbal balik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara asing

Pelaksanaan dan koordinasi penyiapan penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;

Dokumen administrasi koordinasi penyiapan penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan

7

Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi penyusunan perencanaan program dan anggaran, keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan,

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

Dokumen Renstra, Renja, RKA-KL, DIPA, PK, POK, Revisi POK, dan Bahan Rapat Dengar Pendapat DPR Dokumen pemantauan pelaksanaan program dan

b. Pemantauan pelaksanaan program


- 110 -

Hak Akses

Penanggung Jawab

10

11

√

√

√

√


Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Biasa (B) 1. Penentu Kebijakan 2. Pelaksana Kebijakan 3. Pengawas 4. Pengelola Arsip 5. Penegak Hukum

Kepala Biro Umum

kerumahtanggaan . . .


No

1



2 kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Militer Presiden

3 dan anggaran c. Pelaksanaan urusan kepegawaian d. Pelaksanaan urusan keuangan e. Pelaksanaan urusan ketatusahaan f.

Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan

g. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan

Arsip Tercipta 4


anggaran Dokumen Kepegawaian

Penanggung Jawab

10

11

6. Publik √

Dokumen Keuangan

√

Dokumen Ketatausahaan Dokumen Kearsipan Dokumen PPID Dokumen Perlengkapan dan Pemeliharaan Dokumen Barang Milik Negara Dokumen Laporan Kinerja dan Waskat

√ √ √ √

- 111 -

Hak Akses

√ √


MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents