ms-aceh DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : xxx/Pdt.G/2011/MS-Aceh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara gugatan waris pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. KHAIRUL HUSNA, umur 42 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga dan juga bertindak selaku wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama DHIYA SITI KHAIRA, alamat Jalan Medan Banda Aceh Dusun Damai Kelurahan Tanjung Minjei, Kecamatan Madat Kabupaten

Aceh Timur, dahulu sebagai

Penggugat I dan Penggugat II, sekarang Pembanding I dan Pembanding II; 2. H. M. HARUN, umur 72 tahun, pekerjaan petani, alamat Desa Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Pembanding III; 3. BAINAWI, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Pembanding IV; 4. M. FAUZI, umur 39 tahun, pekerjaan dagang, alamat Matang Kumbang, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. dahulu sebagai Penggugat V sekarang sebagai Pembanding V; 5. YUSNIDAR, umur 40 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye,

Hal 1 dari 15 hal. Putusan No.111/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang sebagai Pembanding VI; 6. MARIANA, umur 36 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Penggugat VII sekarang sebagai Pembanding VII; 7.NURMALAWATI, umur 32 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai Pembanding VIII; 8. FAUZIAH, umur 27 tahun, pekerjaan Mahasiswi, alamat Desa Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye,Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Penggugat IX sekarang sebagai Pembanding IX; Memberikan kuasa khusus kepada

SOPIAN ADAMI, SH. dan

T.SYAIFUDDIN SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat SOPIAN ADAMI T-SYAIFUDDIN & Rekan, yang beralamat di Jalan BTN Asamera No. 43 Langsa Barat, yang selanjutnya disebut Para Pembanding; Melawan 1. SRI IDA MENI yang beralamat di Kelurahan Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baroe Kota Langsa dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I; 2. DIRA MAWARNI, yang beralamat di Kelurahan Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baroe Kota Langsa selanjutnya dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II; Memberi Kuasa kepada ISLAHUDDIN, SH & RUMAINUR, SH Advokat /Pengacara /Penasehat Hukum pada Kantor Advokat /Pengacara/Penasehat Hukum


ISLAHUDDIN, SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Damai No. 24 Blang Seunibong-Langsa Kota-Kota Langsa; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2011 yang dilegalisir oleh Elly Mulianti, SH Notaris Pengganti dari Awaluddin, SH-Notaris di Langsa yang selanjutnya disebut Para Terbanding; Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 267/Pdt.G/2010/MS.Lgs, tanggal 6 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) ; 2. Memerintahkan

jurusita

untuk

mengangkat

sita

jaminan

Nomor:

267/Pdt.g/2010/Ms-Lgs. Tertanggal 18 April 2011; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Juli 2011 M. telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 267/Pdt.G/2010/MS-Lgs, tanggal 6 Juli 2011 , bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya; Memperhatikan

memori

banding

yang

diajukan

pihak

Penggugat/Pembanding;


TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut

formal

dapat diterima; Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara aquo serta putusan hakim tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya adalah tidak tepat oleh sebab itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut ini; Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan para Penggugat tidak lengkap dikarenakan para Penggugat tidak memasukkan Misrawati sebagai pihak, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa hukum kewarisan Islam memiliki beberapa asas diantaranya : a. Asas karena kematian, maksudnya terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia; b. Asas hubungan darah dan pertalian perkawinan (mushaharah), maksudnya hanya kerabat yang mempunyai hubungan darah dan adanya pertalian perkawinan yang berhak atas harta peninggalan pewaris; Menimbang, bahwa ternyata Misrawati ketika Almarhum Mawardi bin H. M. Harun meninggal dunia tidak ada keterikatan dengan Almarhum tersebut, baik ikatan hubungan darah maupun ikatan karena pertalian perkawinan, karena Misrawati ketika Almarhum meninggal dunia sudah bercerai bahkan sudah


menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu eksepsi para Tergugat tentang tidak diikut sertakannya Misrawati dalam gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa tentang eksepsi para Tergugat bahwa Penggugat IV s/d enggugat IX tidak berwenang mengajukan gugatan dengan alasan saudara sekandung (in caso Penggugat IV s/d Penggugat IX) karena terhijab oleh anak perempuan dan oleh ayah, dengan demikian menurut hukum gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat eksepsi tersebut sudah masuk ke pokok perkara oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan sebab nanti akan dipertimbangkan sekaligus dalam pokok perkara; Menimbang, bahwa tantang eksepsi para Tergugat gugatan kabur (Obscur Libel) karena tidak didalilkan tentang telah selesainya masalah harta bersama antara Misrawati dengan Alm. Mawardi, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa yang berkepentingan tentang itu adalah Misrawati dan bila dia mau dapat saja ikut serta sebagai pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara tersebut dengan alasan

kepentingannya tertanggu namun ternyata sampai perkara

tersebut diputus, Misrawati tidak mempunyai inisiatip untuk itu, dengan demikian maka eksepsi tentang gugatan kabur harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa tentang eksepsi para Tergugat bahwa gugatan para Penggugat belum waktunya diajukan (premature), karena Para Penggugat juga telah menggugat uang yang akan dibayar PT. Telkom dan gaji pensiun Almarhum Mawardi, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat eksepsi tersebut masuk pokok perkara yang akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan terhadap pokok perkara; Menimbang, bahwa tentang eksepsi para Tergugat bahwa gugatan para Penggugat yang menggugat Tergugat II tidak berdasarkan hukum karena Dira Mawarni masih dibawah umur, dan oleh karena itu gugatan layak dinyatakan tidak


dapat diterima, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, walaupun Tergugat II masih dibawah umur, namun Tergugat II juga adalah ahli waris Almarhum Mawardi dengan demikian mempunya hak yang sama dengan ahli waris lainnya yang sudah dewasa dan dia bersama Tergugat I menguasai harta Almarhum Mawardi bun M. Nur, yang digugat adalah hartanya karena menurut para Penggugat dalam harta tersebut ada hak para Penggugat. Dalam proses persidangannya Tergugat II bisa langsung diwakili oleh orang tua atau walinya dalam rangka mempertahankan haknya, dengan demikian maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan-pertimbangan tersebut diatas eksepsi para Tergugat harus ditolak seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa Mawardi bin H.M. Harun benar telah meninggal dunia tapi bukan tanggal 31 Oktober 2010 melainkan tanggal 30 Oktober 2010 sekitar pukul 23.30 WIB, namun perbedaan tanggal

kapan

sebenarnya

Almarhum

Mawardi

meninggal

dunia

tidak

mempengaruhi terhadap fakta hukum bahwa memang benar Almarhum Mawardi setidak-tidaknya telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2010; Menimbang, bahwa terhadap petitum para Pengugat poin 3 dan 4 Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa

para

Penggugat

menyatakan

ketika

Almarhum

meninggal

dunia

meninggalkan ahli waris sebagai berikut : 1. SRI IDA MENI, isteri/ janda (Tergugat I); 2. KHAIRUL HUSNA, isteri/ janda(Penggugat I) 3. DIRA MAWARNI, anak kandung perempuan (Tergugat II); 4. DHIYA SITI KHAIRA, anak kandung perempuan (Penggugat II); 5. H.M. HARUN, bapak kandung (Penggugat III); 6. BAINAWI, adik laki-laki kandung (Penggugat IV); 7. M. FAUZI, adik laki-laki kandung (Penggugat V); 8. YUSNIDAR, adik perempuan kandung (Penggugat VI); Hal 6 dari 15 hal. Putusan No.111/Pdt.G/2011/MS-Aceh

9. MARIANA, adik perempuan kandung (Penggugat VII); 10.NURMALAWATI, adik perempuan kandung (Penggugat VIII); 11.FAUZIAH, adik perempuan kandung (Penggugat IX); Menimbang, bahwa atas

pernyataan tersebut Tergugat menyatakan

keberatan apabila Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan sebagai ahli waris almarhum Mawardi, karena perkawinan antara Penggugat I dengan Almarhm Mawardi adalah perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum demikian juga Penggugat II sebagai anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian maka Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris Almarhum Mawardi; Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Penggugat I dalam tahap pembuktian telah menyampaikan alat bukti berupa P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang de facto Tergugat I tidak merasa keberatan dengan pernikahan antara Penggugat I dengan Alm. Mawardi pada tahun 2005 dan tidak pernah mengajukan pembatalan ke Mahkamah Syar'iyah setempat oleh karena itu Penggugat I dapat dinyatakan sebagai isteri sah Almarhum Mawardi dan Penggugat II sebagai anak kandung perempuan almarhum Mawardi berdasarkan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa menurut hukum agama Islam, apabila Pewaris (in casu Alm. Mawardi) meninggalkan anak perempuan ( in casu Dhiya Siti Khaira dan Dira Mawarni yaitu Penggugat II dan Tergugat II) dan juga meninggalkan ayah (in casu H.M. Harun selaku Penggugat III), maka saudara sekandung (in casu Pengugat IV s/d Penggugat IX) tidak mendapatkan warisan karena terhijab oleh anak perempuan dan oleh ayah (in casu terhijab oleh Penggugat II, Tergugat II dan oleh Penggugat III), dengan demikian Tergugat mengakui bahwa Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris Alm. Mawardi; Hal 7 dari 15 hal. Putusan No.111/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini Pasal

174 ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam, dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum Mawardi adalah sebagai berikut : 1. Sri Ida Meni, Istri/janda (Tergugat I); 2. Khairul Husna, Isteri/janda (Penggugat I); 3. Dira Mawarni, anak kandung Perempuan (Tergugat II); 4. Dhiya Siti Khaira, anak kandung perempuan (Penggugat II); 5. H.M. Harun, bapak kandung (Penggugat III); Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat poin 5, poin 6 poin 7 dan poin 10, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang bahwa Tergugat

mengakui bahwa sebidang tanah beserta

bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1084 tanggal 03 Nopember 2008 seluas 379 M atas nama Sri Ida Meni adalah harta bersama antara Tergugat I dengan Alm. Mawardi yang dibeli tanggal 12 September 2001 dengan demikian maka setengah harta tersebut dapat dinyatakan sebagai harta peninggalan

Alm.

Mawardi dan yang setengahnya hak Sri Ida Meni (Tergugat I); Menimbang, bahwa tentang kebun kelapa sawit seluas 20.000 M2 akta jual beli No.28/1/594/1.SK/1996 tanggal 18 Januari 1996, Tergugat I menyatakan bahwa harta tersebut bawaan Tergugat I walaupun dibeli setelah Tergugat menikah dengan Alm. Mawardi. Untuk menguatkan pengakuannya Tergugat I menghadapkan 2 orang saksi yaitu

Armansyah dan Asli Helmi,

namun

Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai keterangan saksi-saksi tersebut kabur, sebab saksi-saksi tidak mengetahui berapa harga tanah kebun itu sebenarnya dan dimana letak serta batas-batasnya, karena saksi-saksi datang ke tempat Tergugat I hanya mengantar abangnya Tergugat I bahkan saksi Asli Helmi tidak mengetahui berapa uang yang diserahkan bang Apep kepada Tergugat I, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima;


Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya tanah kebun kelapa sawit sebagai harta bawaan Tergugat I, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa tanah kebun tersebut sebagai harta bersama antara Tergugat I dengan Alm. Mawardi dimana setengah dari harta tersebut hak Tergugat I dan yang setengahnya lagi sebagai harta warisan (tirkah) Alm. Mawardi; Menimbang

bahwa

uang

pesangon

dari

PT.

Telkom

sebanyak

Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), adalah hak-hak Almarhum Mawardi Nik. 620375 yang telah di transfer ke rekening Sri Ida Meni (Tergugat I) pada tanggal 18 Januari 2011 berupa uang santunan sesuai dengan surat PT. Telkom Banda Aceh tanggal 26 April 2011 (P.1.9) ; Menimbang, bahwa uang pesangon tersebut diatas diambil dari penghasilan Almarhum semasa bekerja di PT. Telkom yang di transfer ke rekening Sri Ida Meni, karena dialah isteri yang terdaftar pada data kepegawaian HRIS (Human Resources Information System) hal ini hanya bersifat administrasi

dan

merupakan pemberian kuasa saja dalam menerima uang dari PT. Telkom, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa uang tersebut sebagai harta bersama antara Alm. Mawardi dengan isterinya baik Tergugat I maupun Penggugat I, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan setengahnya dari uang tersebut hak Tergugat I dan Penggugat I sedang yang setengahnya lagi sebagai tirkah yang harus dibagikan kepada para ahli waris; Menimbang, bahwa tentang uang pensiun Alm. Mawardi dikarenakan uang tersebut belum jelas berapa nilainya, maka tuntutan tersebut tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat poin 9 Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 176 , 177 dan Pasal 179 Kompilasi Huku Islam jo. Alqur'an S. An-Nisa ayat 11 dan 12 maka dua anak perempuan (Penggugat II dengan Tergugat II) mendapat 2/3 bagian, dua orang isteri (Penggugat I dan Tergugat I) mendapat 1/8 bagian sedangkan ayah kandung (Penggugat III) mendapat 1/6 bagian ditambah sisa; Hal 9 dari 15 hal. Putusan No.111/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas maka masalah waris tersebut masalah 24 sehingga bagian masing-masing sebagai berikut : 1. Sri Ida Meni (Tergugat I) dan Khairul Husna (Penggugat I) 1/8 bagian atau 3/24 bagian; 2. Dira Mawarni (Tergugat II) dan Dhiya Siti Khaira (Penggugat II) 2/3 bagian atau 16/24 bagian; 3. H.M. Harun (Penggugat III) 1/6 bagian di tambah sisa yaitu 4/24 + 1/24 = 5/24 bagian; Menimbang, bahwa agar bagian masing-masing menjadi bulat, maka masalah 24 dilipatkan menjadi masalah 48, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut: 1. Sri Ida Meni (Tergugat I)

3/48 bagian

atau

6, 25%;

2. Khairul Husna (Penggugat I)

3/48 bagian

atau

6,25 %;

3. Dira Mawarni (Tergugat II)

16/48 bagian

atau

33 %;

4. Dhiya Siti Khaira (Penggugat II)

16/48 bagian

atau

33 %;

5. H.M. Harun (Penggugat III)

10/48 bagian

atau

Jumlah

: 48/48 bagian

21,50 %;

atau 100 %

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada para Penggugat hak para Penggugat dari harta peninggalan almarhum Mawardi sesuai dengan bagiannya masing-masing; Menimbang, bahwa atas petitum para Penggugat poin 12 tentang putusan serta merta, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat

bahwa sesuai dengan

SEMA-RI Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang menegaskan agar para Ketua dan hakim Pengadilan Negeri (termasuk didalamnya Pengadilan Agama) seluruh Indonesia, agar tidak menjatuhkan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad walaupun syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR


dan Pasal 191 ayat (1) R. Bg sudah terpenuhi secara keseluruhan. Mengingat terhadap resiko yang bakal timbul dari putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad ini, oleh karena itu Mahkamah Agung RI meminta perhatian para hakim secara serius agar tidak mengabulkan permohonan putusan tersebut, kecuali apabila terjadi keadaan yang sangat memaksa tidak mungkin untuk dihindari, maka berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutan tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor: 267/Pdt.G/2010/MS-Lgs tanggal 18 April 2011. Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa telah melaksanakan sita jaminan tanggal 18 April 2011 terhadap sebidang tanah beserta bangunannya sertipikat Hak Milik No.1084 tanggal 03 Nopember 2008 seluas 379 M2 atas nama Sri Ida Meni terletak di Gampong Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatas dengan jalan; Sebelah Timur berbatas dengan pekarangan Sawqi Somat; Sebelah Selatan berbatas dengan Senen; Sebelah Barat berbatas dengan pekarangan Stadion; Dan Berita Acara Sita tersebut telah dibacakan dalam sidang hari Rabu tanggal 20 April 2011, oleh sebab itu, sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga ; Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 267/Pdt.G/2010/MSLgs. Tanggal 6 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;


Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 192 ayat (2) R. Bg dalam perkara gugatan waris ini tidak ada yang dikalahkan secara mutlak baik para Penggugat maupun para Tergugat, maka biaya perkara baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat banding dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng; Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Menerima permohonan banding para Pembanding; Membatalkan

putusan

Mahkamah

Syar'iyah

Langsa

Nomor

267/Pdt.G/2010/MS-Lgs. Tanggal 6 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H, dengan mengadili sendiri: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi para Tergugat; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah dilaksanakan; 3. Menyatakan ahli waris yang sah dari Alm. Mawardi adalah sebagai berikut: a. Sri Ida Meni, isteri/janda Alm. Mawardi (Tergugat I); b. Khairul Husna, isteri/janda Alm. Mawardi ( Penggugat I); c. Dira Mawarni, anak kandung perempuan Alm. Mawardi (Tergugat II); d. Dhiya Siti Khaira, anak kandung perempuan Alm. Mawardi (Penggugat II); e. H.M. Harun, ayah kandung Alm. Mawardi (Penggugat III); 4. Menyatakan harta waris Alm. Mawardi adalah sebagai berikut: a. Setengahnya dari harta berupa sebidang tanah beserta bangunan sertipikat Hak Milik No. 1084 tanggal 03 Nopember 2008 seluas 379 M2 atas nama Sri Ida Meni, terletak di Kelurahan Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baroe Kota Langsa dengan batas-batas:


Sebelah Utara berbatas dengan Jalan; Sebelah Timur berbatas dengan pekarangan Sawqi Somat; Sebelah Selatan berbatas dengan Senen; Sebelah Barat berbatas dengan pekarangan Stadion; b. Setengah dari kebun kelapa sawit beserta isi di dalamnya Akta Jual beli No. 28/1/594/LSK/1996 tanggal 18 Januari 1996 seluas 20.000 M2 terletak di Kelurahan Cot Girek Kecamatan Lhok Sukon Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun sawit milik Syarifah 100 M; Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun sawit milik M. Ali 200 M; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun sawit milik Syamsul Bahri 100 M; Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun sawit milik Negara 200 M; c. Setengah uang duka dari PT. Telkom yaitu 1/2 x Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah); 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana disebutkan dalam diktum 3 adalah sebagai berikut : a. Sri Ida Meni (Tergugat I)

3/48 bagian atau 6, 25 %;

b. Khairul Husna (Penggugat I)

3/48 bagian atau 6,25 %;

c. Dira Mawarni (Tergugat II)

16/48 bagian atau 33 %;

d. Dhiya Siti Khaira (Penggugat II)

16/48 bagian atau 33 %;

e. H.M. Harun (Penggugat III) Jumlah

10/48 bagian atau 21,50 %; : 48/48 bagian atau 100 %


6. Menetapkan bagian Pengugat I dan Tergugat I dari uang duka dari PT. Telkom masing-masing berhak 1/2 x Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) = Rp.62.500.000,-(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); 7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kepada para Penggugat harta waris Alm. Mawardi sebagaimana tersebut pada dictum 4 sesuai bagian masingmasing sebagaimana tersebut pada dictum 5, apabila tidak dapat dibagi secara natural maka dilelang

lebih dahulu sesuai aturan dan hasilnya dibagikan

kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing; 8. Menghukum Tergugat I untuk menyerarhkan hak Penggugat I sebagaimana tersebut pada dictum 6; 9.

Menolak dan atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

10. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.291.000,-(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Menghukum para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin 21 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1432 H. oleh kami Dra.Masdarwiaty, MA, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Mukhlas SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingin oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Humaidah,SH. sebagai Panitera Pengganti., tanpa dihadiri pihakpihak; Hakim Ketua, d.t.o Dra. MASDARWIATY, MA Hal 14 dari 15 hal. Putusan No.111/Pdt.G/2011/MS-Aceh

HAKIM ANGGOTA d.t.o Drs.H. ABDUL MU'IN d.t.o Drs. H. MUKHLAS, SH., MH. Panitera Pengganti, d.t.o HUMAIDAH, SH. Perincian Biaya Banding : 1. Biaya Meterai Rp. 6.000.2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,3. Biaya Leges Rp. 5.000,4. Biaya Proses Rp. 134.000,5. J u m l a h Rp. 150.000,----------------------------(seratus lima puluh ribu rupiah)---------------------------

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Banda Aceh, 15 Desember 2011 PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH dto DRS. H. SYAMSIKAR


ms-aceh DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents