PUTUSAN Nomor 96/Pdt.G/2013/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, tempat tinggal Kabupaten Pidie, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Amsar, S.H, 2. M. Nasir, S.H.I, 3. Andre Rustika, S.H.I, dan 4. T. Safrijal S.H, adalah Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office H.A.R and partners, beralamat di Jalan Solihin Lorong Meulu No. 19 Lam Glumpang, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2012, dahulu Penggugat sekarang Pembanding ; melawan TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kabupaten Pidie, dahulu Tergugat sekarang Terbanding ; Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan
Mahkamah
Syar'iyah
Sigli
Nomor
170/Pdt.G/2012/MS-SGI tanggal 11 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi : Hal 1 dari 14 hal Put. No.96/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Dalam Konvensi: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard) untuk selainnya. Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian. 2. Menetapkan hutang pada : 2.1. BPD Aceh Syariah sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah). 2.2. P.T Astra Sedaya Finance sebesar Rp. 113.580.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. 3. Menghukum
Tergugat
Rekonvensi/Penggugat
Konvensi
untuk
membayar setengah (½) dari hutang sebagaiamana tersebut pada amar nomor 2.1 dan 2.2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. 4. Menyatakan
gugatan
Penggugat
tidak
dapat
diterima
(niet
ontvankelijkeverklaard) untuk selainnya. 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selainnya;
Hal 2 dari 14 hal Put. No. 96/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 1. Menghukum
Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi
untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.791.000,(dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding dihadapan Panitera Mahkamah Syar’iyah Sigli bahwa Pembanding pada tanggal 24 September 2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 170/Pdt.G/2012/MS-SGI tanggal 11 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah
1434
Hijriyah,
permohonan
banding
tersebut
telah
diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 07 Oktober 2013 ; Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 24 Oktober
2013 dan Terbanding tidak mengajukan kontra
memori banding ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam
undang-undang,
maka
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara
banding
a
quo,
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
akan
menyampaikan pendapat terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 170/Pdt.G/2012/MS-SGI tanggal 11 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1434 Hijriyah sebagai berikut :
Hal 3 dari 14 hal Put. No. 96/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Dalam Konvensi : Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa Penggugat mendalilkan harta-harta pada point 3.a sampai dengan 3.g dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama dan harta-harta pada point 4.a dan point 4.b dalam gugatan Penggugat merupakan harta bawaan dari Penggugat ; Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Tahun 2010 Nomor Polisi BL 962 PB atas nama Penggugat serta dalam replik dan jawaban Rekonvensi dijelaskan bahwa harta bersama pada point 3.a Penggugat keliru dalam menulis warna mobil tersebut, namun yang benar mobil tersebut berwarna hitam ; Menimbang,
bahwa
dalam
jawabannya
Tergugat
tidak
membantah objek sengketa pada point 3.a tersebut di atas diperoleh dalam masa perkawinan, tapi Tergugat menolak harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama karena dibeli dengan cara kredit seperti yang dijelaskan Tergugat dalam jawaban/bantahan dan dalam gugatan rekonvensi Tergugat tanggal 23 Januari 2013 ; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
telah
mempertimbangkan objek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BL 00 PB dan BPKB atas nama M yang menyimpulkan bahwa secara fisik mobil itu sendiri dianggap tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak, Menimbang, bahwa setentang hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; Hal 4 dari 14 hal Put. No. 96/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Menimbang,
bahwa
objek
sengketa
yang
didalilkan
oleh
Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BL 000 PB dan BPKB atas nama M sebagai harta bersama, bila didasari kepada jawaban Tergugat serta alat-alat bukti yang telah dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan secara fisik terbukti dan diperoleh dalam masa perkawinan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 3.c berupa 1 (satu) unit mesin cuci merek Forber Tahun 2010, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan di lapangan menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat point 3.c berupa 1 (satu) unit mesin cuci merek Forber sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan didasari alat bukti T.28 yaitu photo copy surat peralihan nama pembiayaan 1 (satu) unit mesin cuci dari M kepada H, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan dan kabur (obscuur libel) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
Hal 5 dari 14 hal Put. No. 96/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 3.d berupa 1 (satu) unit Televisi 21 inchi merek Panasonic Majelis Hakim Tingkat Pertama
telah mempertimbangkan dan berpendapat dan menyatakan
gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 3.d berupa 1 (satu) unit Televisi 21 inchi merek Panasonic, berdasarkan jawaban Tergugat dan replik Penggugat bahwa objek sengketa tersebut ada, serta para pihak tidak lagi mempermasalahkan tentang mereknya namun Tergugat tidak mengakui sebagai harta bersama karena dibeli dari uang sumbangan pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa objek sengketa berupa Televisi 21 inchi ada, dan dinyatakan sebagai harta bersama oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 3.e berupa 30 (tiga puluh) mayam emas murni dalam bentuk gelang, Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 3.e berupa 30 (tiga puluh) mayam emas murni dalam bentuk gelang yang didasari bukti-bukti dan fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Hal 6 dari 14 hal Put. No. 96/Pdt.G/2013/MS-Aceh
gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 3.f berupa alat-alat rumah tangga yang dinilai seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 3.f berupa alat-alat rumah tangga yang dinilai seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) karena tidak menjelaskan apa bentuk alat rumah tangga tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 4.a berupa 1 (satu) unit AC merk LG dan point 4.b berupa 1 (satu) set kompor gas lengkap, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa ke dua objek sengketa tersebut tidak terbukti dan gugatan Penggugat ditolak,
Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan
pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 4.a berupa 1 (satu) unit AC merk LG dan point 4.b berupa 1 (satu) set kompor gas merupakan harta bawaan Penggugat, berdasarkan pertimbangan dan Hal 7 dari 14 hal Put. No. 96/Pdt.G/2013/MS-Aceh
fakta-fakta yang telah dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ke dua objek sengketa tersebut di atas adalah kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; Dalam Rekonvensi : Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut adanya hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat Rekonvensi pada jawaban dan gugatan rekonvensi ; Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis dan juga tertuang dalam memori banding Pembanding yang telah menguraikan dan menjelaskan hutang-hutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut ; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut
hutang
bersama
Rekonvensi pada Bank
Penggugat
Rekonvensi
dan
Tergugat
Aceh Syari’ah sejumlah Rp 112.000.000,-
(seratus dua belas juta rupiah) dengan rincian hutang pokok Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan beban Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) terhitung sejak tanggal 2 Juli 2010 sampai dengan 2 Juli 2016 dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan berdasarkan pada jawaban Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti serta fakta yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Hal 8 dari 14 hal Put. No. 96/Pdt.G/2013/MS-Aceh
hutang bersama pada Bank Aceh Syari’ah dapat diterima dan dikabulkan maka
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
tidak
sependapat
dengan
pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut
hutang
bersama
Rekonvensi pada Bank
Penggugat
Rekonvensi
dan
Tergugat
Aceh Syari’ah sejumlah Rp. 112.000.000,-
(seratus dua belas juta rupiah) dengan rincian hutang pokok Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan beban Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan cicilan perbulan Rp. 1.555.556,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) terhitung sejak tanggal 2 Juli 2010 sampai dengan 2 Juli 2016, berdasarkan alat bukti P.1.B photo copy akta cerai antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan ternyata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
telah bercerai sejak tanggal 7 Juli 2011 oleh
karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa cicilan hutang sebelum terjadi perceraian tidak dapat dituntut lagi sebagai hutang bersama yaitu dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 (13 bulan) ; Menimbang,
bahwa
terhadap
tuntutan
Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan menilai pertimbangan-pertimbangan serta fakta-fakta yang telah ditemukan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa yang menjadi hutang bersama pada Bank Aceh Syari’ah sejumlah Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dicicil perbulan Rp. 1.555.556,- (satu juta lima ratus lima puluh lima Hal 9 dari 14 hal Put. No. 96/Pdt.G/2013/MS-Aceh
ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) terhitung bulan Agustus 2011 dengan rincian Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dikurangi dengan cicilan dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 (selama 13 bulan), dengan demikian yang menjadi hutang bersama yaitu Rp 112.000.000,- dikurangi dengan 13 kali Rp 1.555.556,- (Rp. 20.222.228,-) sama dengan Rp 91.777.772,- (Sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah; Menimbang,
bahwa
terhadap
tuntutan
Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa hutang bersama pada PT. Astra Sedaya Finance sebesar Rp. 113.580.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cicilan perbulan Rp. 3.155.000,(tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 19 Juli 2010 Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan
dan
putusannya
mengabulkan
tuntutan
Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang,
bahwa
terhadap
tuntutan
Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan pada bukti P.1.B dan pertimbanganpertimbangan serta fakta yang ditemukan Majelis Hakim Tingkat pertama menilai bahwa hutang bersama terhadap objek sengketa berupa hutang pada PT. Astra Sedaya Finance sebesar Rp. 113.580.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cicilan perbulan Rp. 3.155.000,- (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) selama 36 bulan dikurangi dengan cicilan 13 bulan terhitung sejak bulan Juli 2010 Hal 10 dari 14 hal Put. No. 96/Pdt.G/2013/MS-Aceh
sampai dengan Juli 2011 karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada masa tersebut masih dalam masa perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan yang menjadi hutang bersama terhitung setelah terjadi perceraian yaitu bulan Agustus 2011 dengan rincian Rp. 113.580.000,-
(seratus tiga belas juta lima ratus
delapan puluh ribu rupiah) dikurangi dengan 13 kali Rp. 3.155.000,- (Rp. 41.015.000,-) sama dengan Rp. 72.565.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah); Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini baik dalam konvensi mapun dalam rekonvensi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat
pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Menerima permohonan banding Pembanding; Hal 11 dari 14 hal Put. No. 96/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Membatalkan
putusan
170/Pdt.G/2012/MS-SGI
Mahkamah tanggal
11
Syar'iyah September
Sigli 2013
Nomor
Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 5 Zulka’dah 1434 Hijriyah; dan dengan mengadili sendiri Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.; 2. Menetapkan harta bersama berupa : 2.1.
1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Polisi BL 000 PB dan BPKB atas nama M ;
2.2.
1 (satu) unit Televisi 21 inch ;
3. Menetapkan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat berhak ½ (seperdua) bahagian dari harta bersama tersebut ; 4. Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas secara natura atau melelangnya di muka umum apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura ; 5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard) sebagian ; 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian. 2. Menetapkan hutang bersama pada :
Hal 12 dari 14 hal Put. No. 96/Pdt.G/2013/MS-Aceh
2.1.
Bank Aceh Syari’ah sebesar Rp 91.777.772,- (Sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
2.2.
P.T Astra Sedaya Finance sebesar Rp 72.565.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar setengah (½) dari hutang sebagaiamana tersebut pada amar nomor 2.1 dan 2.2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. 4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sebagian ; 5. Menolak
gugatan
Penggugat
Rekonvensi/Tergugat
Konvensi
selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum
Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi
untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.791.000,(dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat Hakim
Mahkamah
Syar’iyah
Aceh pada
permusyawaratan Majelis hari Senin Tanggal 30
Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1435 Hijjriyah oleh kami Drs. Nuzirwan, M.HI. Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rafi’uddin, M.H. dan Dra. Hj. Lisdar, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan
Hal 13 dari 14 hal Put. No. 96/Pdt.G/2013/MS-Aceh
putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Murzakiah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS
d t o.
d t o.
DRS. H. RAFI’UDDIN, M.H.
DRS. NUZIRWAN, M.HI.
d t o. DRA. HJ. LISDAR PANITERA PENGGANTI
d t o. Hj. MURZAKIAH, S.H., M.H. Perincian Biaya Banding : 1. Biaya Materai Rp 6.000,2. Biaya Redaksi Rp 5.000,3. Biaya Leges Rp 3.000,4. Biaya Proses Rp 136.000,J u m l a h Rp 150.000,----------------(seratus lima puluh ribu rupiah)-------------
Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Banda Aceh, 02 Januari 2014 PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH dto DRS. H. SYAMSIKAR
Hal 14 dari 14 hal Put. No. 96/Pdt.G/2013/MS-Aceh
