Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Pemerintah yang Responsif

“Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Pemerintah yang Responsif”

“Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Pemerintah yang Responsif” Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2012

Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2012

“Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Pemerintah yang Responsif” Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2012 Tim Penulis dan Editor: Abdul Malik Gismar Inda Loekman Lenny Hidayat Nicolaus Harjanto Dadan S. Suharmawijaya Hery Sulistio Ramot N. Aritonang Layout dan Desain: Ramot N. Aritonang Zulfikar Arief ISBN: 978-602-1616-01-7 Cetakan Pertama, Agustus 2013 oleh Rana Creative Solution Copyright © 2013 The Partnership for Governance Reform (Kemitraan) Jl. Wolter Monginsidi No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Indonesia Materi dari publikasi ini dapat diproduksi ulang untuk tujuan non-komersial (silahkan kirim salinan kepada [email protected]). Segala bentuk produksi ulang dengan cara apapun untuk tujuan komersial harus mendapatkan izin dari The Partnership for Governance Reform (Kemitraan)

Diterbitkan Oleh: KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN (THE PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM) Jl. Wolter Monginsidi No.3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110. Telp. 021-7279 9566, Fax. 021-7205 260/7204 916 Email: [email protected] Website: www.kemitraan.or.id; www.kemitraan.or.id/igi Didukung Oleh: The Australian Agency for International Development (AusAID) Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2012

Daftar Isi Daftar Isi

i

Daftar Grafik dan Tabel

ii

Daftar Singkatan

iii

Kata Pengantar

v

IGI: Sebuah Kontribusi Untuk Indonesia

1

Mengapa Mengukur Tata Kelola Provinsi dan Pembangunan Daerah di Indonesia?

3

Selayang Pandang Hasil Indonesia Governance Index (IGI)

9

Temuan-temuan Utama Indonesia Governance Index (IGI)

13

Tren Umum Indonesia Governance Index (IGI)

29

Refleksi

37

Apa yang Harus Dilakukan?

41

Lampiran Lampiran 1

45

Lampiran 2

55


i

Daftar Grafik dan Tabel Daftar Grafik Grafik 1. Kesenjangan Antara Transparansi dan Akuntabilitas Arena Pemerintah Grafik 2. Kesenjangan antara Transparansi dan Akuntabilitas Arena Birokrasi Grafik 3. Alokasi Anggaran Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan Per Siswa Per Tahun (WAJAR 9 Tahun) Grafik 4. Alokasi Anggaran Kesehatan Pemerintah Provinsi Per Kapita Per Tahun Grafik 5. Alokasi Anggaran Pemerintah Provinsi untuk Pengentasan Kemiskinan Per Penduduk Miskin Per Tahun Grafik 6. Komitmen dan Upaya Provinsi terhadap Kesetaraan Jender Grafik 7. Komitmen terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Grafik 8. Tingkat Keramahan Investasi Provinsi Grafik 9. Kesenjangan Performa Pejabat Politik dan Birokrasi dalam IGI 2012 Grafik 10. Kesenjangan Performa Pejabat Politik dan Birokrasi dalam PGI 2008 Grafik 11. Peringkat Nasional IGI 2012 Daftar Tabel Tabel 1. Indikator Jender dalam IGI Berdasarkan Arena Tabel 2. Rata-rata Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia

ii


Daftar Singkatan AHP : Analytical Hierarchy Procedure AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome APBD

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bappeda

: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

BPK

: Badan Pengawas Keuangan

BPKD

: Badan Pengelola Keuangan Daerah

BPKP

: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BKPMD

: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

BPS

: Badan Pusat Statistik

DPKD

: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

DPRD

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPR RI

: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dispenda

: Dinas Pendapatan Daerah

Disnakertrans

: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

EDOB

: Evaluasi Daerah Otonom Baru

EKPPD

: Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah

EPPD

: Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah

FGD

: Focus Group Discussion

Gapensi

: Gabungan Pelaksana Kosntruksi Nasional Indonesia

HDI

: Human Development Index

HIPMI

: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

HIV

: Human Immune Deficiency virus

IGI : Indonesia Governance Index IKLH

: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

JPIP

: Jawa Post Institute of Pro-Otonomi

Kadin

: Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Kesbanglinmas

: Kesejahteraan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat

KPK

: Komisi Pemberantasan Korupsi

KPPOD

: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kementrian PAN

: Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara

KUA

: Kebijakan Umum Anggaran

LKPj

: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

LSM

: Lembaga Swadaya Masyarakat


iii

Pemred

: Pemimpin Redaksi

Perda

: Peraturan Daerah

Pergub

: Peraturan Gubernur

Permendagri

: Peraturan Menteri Dalam Negeri

PGI : Partnership Governance Index PU

: Pekerjaan Umum

PPAS

: Perhitungan Plafon Anggaran Sementara

RKA

: Rencana Kerja dan Anggaran

RPJMD

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

SDM

: Sumber Daya Manusia

SKPD

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

UU

: Undang-Undang

WAJAR

: Wajib Belajar

iv


Kata Pengantar Direktur Eksekutif

S

elain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan publik yang berkualitas kepada rakyat, otonomi juga menjamin setiap daerah dapat menentukan prioritas pembangunan wilayahnya

masing-masing. Akibatnya, otonomi daerah memunculkan adanya variasi kualitas antar pemerintah daerah, dan mempengaruhi kapasitas pemangku kepentingan lainnya. Secara lebih luas, variasi tersebut berdampak adanya kesenjangan kualitas pembangunan yang lebar antar daerah. Upaya untuk mengatasi variasi kinerja ini terbatas oleh kemampuan diagnosa tentang kualitas tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan suatu penilaian yang obyektif terhadap kualitas tata kelola pemerintahan secara komprehensif dari sisi isu, aspek maupun cakupan wilayah. Sebagai organisasi multipihak yang berdiri sejak tahun 2000, Partnership telah mengisi celah ini dengan membangun penilaian tata kelola pemerintahan melalui Indonesia Governance Index (IGI). IGI merupakan kelanjutan dari Partnership Governance Index (PGI) yang sebelumnya telah diujicoba oleh Knowledge and Resource Center (KRC), sebuah unit di Partnership yang juga menjadi lumbung pengetahuan, keahlian dan pengalaman mengawal reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. KRC melibatkan beberapa peneliti utama dan 33 peneliti di seluruh provinsi di Indonesia dalam menghasilkan IGI yang berada di tangan para pembaca saat ini. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada seluruh Gubernur atas kerjasama dan tanggapannya, tim KRC, tim Peneliti Utama IGI, dan 33 Peneliti Provinsi yang telah bekerja keras hingga IGI dapat dihasilkan. Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada AusAID yang telah memberi dukungan dana terhadap IGI. Akhir kata, semoga IGI memberi kemanfaatan besar bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Jakarta, Agustus 2013

Wicaksono Sarosa Direktur Eksekutif Partnership Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2012

v

“Menuju Masyarakat Yang Cerdas dan Pemerintah Yang Responsif”

IGI: Sebuah Kontribusi Untuk Indonesia “Indonesia Governance Index (IGI) dibangun oleh Partnership sebagai upaya berkontribusi pada peningkatan efektivitas kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah” Krisis ekonomi dan politik yang melumpuhkan

Salah satu pelajaran penting yang didapat dari

Indonesia pada akhir dasawarsa 1990-an semakin

keterlibatan

memperkuat tuntutan ’Reformasi’ di negeri ini yang

yang luas dan dalam program yang demikian

tujuan utamanya adalah menghindari kesalahan

beragam dan ekstensif di atas adalah bahwa tata

masa lalu dan membangun sebuah negara baru

kelola pemerintahan yang baik akan muncul bila

yang lebih akuntabel.Kemitraan bagi Pembaruan

masyarakat sipil, institusi politik, dan masyarakat

Tata Kelola Pemerintahan (Partnership) didirikan

ekonomi berjalan selaras dan berinteraksi sec ara

di tahun 2000 oleh sejumlah tokoh masyarakat

seimbang sehingga mampu mencapai visi bersama

untuk

dalam bingkai kepentingan rakyat.

mempercepat

pencapaian

tujuan

ini.

dengan

pemangku

kepentingan

Sejak awal berdiri, Partnership telah secara aktif

Hal ini hanya mungkin terjadi bila interaksi tersebut

bekerjasama

negara

didasarkan pada informasi akurat dan komprehensif

maupun lembaga masyarakat sipil di tingkat

yang tersedia bagi dan dapat diakses oleh semua pihak.

nasional maupun lokal. Dengan lembaga-lembaga

Dengan informasi ini masyarakat (sipil maupun

negara, Partnership telah bekerjasama antara lain

ekonomi) dapat berinteraksi dengan pemerintah

dengan Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI,

secara cerdas. Demikian pula, dengan informasi

KPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, DPR

yang akurat pemerintah dapat menjadi lebih responsif

RI, Kementerian Kehutanan, Kementerian PAN,

terhadap tuntutan masyarakat.

dan lain-lain. Sementara untuk lembaga masyarakat

cerdas dan berdasarkan bukti (evident based) antar

sipil, Kemitraan telah bekerjasama dengan lebih

pemangku kepentinganpun dapat terjadi, partisipasi

dari 170 lembaga non-pemerintah/masyarakat sipil.

masyarakat menjadi lebih bermakna, dan formulasi

dengan

lembaga-lembaga

Diskursus yang

kebijakan pun menjadi lebih rasional dan berempati. Selama kurun waktu 13 tahun setelah reformasi, berbagai upaya telah dilakukan Partnership dalam

Dalam rangka menyumbang ketersediaan informasi

mengawal reformasi tata kelola pemerintahan,

inilah Kemitraan menginisiasi Indonesia Governance

antara lain melalui program-program terkait isu-isu

Index (IGI). Secara spesifik, IGI ditujukan untuk

reformasi birokrasi, tata kelola hutan, antikorupsi,

menakar tata kelola pemerintahan daerah di

reformasi keterwakilan dan pemilu, desentralisasi

Indonesia secara obyektif, akurat, komprehensif,

dan otonomi daerah, daerah khusus, dan sebagainya.

dan setara.


1


Dalam jangka pendek, hasil IGI yang reguler dapat menjadi masukan untuk perbaikan di tingkat nasional maupun daerah. Secara umum dan jangka panjang, IGI hadir untuk menyumbang terciptanya masyarakat yang cerdas (dalam bidang tata kelola pemerintahan) yang dapat memacu pemerintah yang responsif.

2



A. Mengapa Mengukur Tata Kelola dan Pembangunan Daerah penting untuk Indonesia? “…peran provinsi yang paling penting adalah memastikan agar tidak ada kesenjangan yang lebar antar kabupaten/kota”


3


4



Tata Kelola Provinsi dan Pembangunan pemerintah provinsi memiliki fungsi sebagai koordinator yang menjaga keharmonisan antar Daerah di Indonesia

I

visi dan misi serta prioritas kabupaten/kota yang ndonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem

berbeda-beda. Sebagai perwakilan pemerintah

pemerintahan untuk membangun masyarakat

pusat, pemerintah provinsi memiliki kewenangan

yang bebas, adil, aman, dan sejahtera. Saat ini,

persetujuan APBD kabupaten/kota serta mengelola

demokrasi Indonesia ditandai dengan adanya

anggaran yang cukup besar. Pada ranah kebijakan

paradoks. Di satu sisi, terbukanya ruang kebebasan

atau regulasi lokal, pemerintah provinsi juga

sipil yang menyebabkan aliran deras tuntutan

memiliki kewenangan persetujuan atas Rancangan

demokratis di seluruh penjuru negeri, namun di sisi

Perda-perda tertentu yang dibuat kabupaten/kota.

lain terlihat kurangnya kapasitas lembaga-lembaga

Singkatnya, peran provinsi yang paling penting

demokrasi

adalah memastikan agar tidak terjadi kesenjangan

dalam

menjawab

tuntutan-tuntutan

tersebut. Tuntutan ini berujung dengan bentuk protes

yang lebar antar kabupaten/kota.

di jalanan yang menuntut perhatian dan tindakan nyata terhadap persoalan jalan rusak, listrik mati,

Kemampuan

provinsi

dalam

menjembatani

langkanya air bersih, pelayanan kesehatan dan

perbedaan ini menjadi sangat penting, mengingat

pendidikan yang minimal, dan sebagainya. Tuntutan

indikator kemajuan provinsi merupakan agregat

demokratis yang sah ini mudah bergulir menjadi

dari kemajuan kabupaten/kota di bawahnya. Namun

ekspresi yang justru anti-demokratik, bahkan

demikian, untuk meningkatkan kemajuan provinsi

anarkis, bila tak kunjung dipenuhi.

secara menyeluruh tidak bisa hanya mengandalkan kabupaten/kota. Di sini peran proaktif provinsi

Jika dianalisa lebih mendalam, persoalan-persoalan

sangat dibutuhkan.Tata kelola provinsi diharapkan

tersebut terkait dengan fungsi-fungsi dasar tata

dapat menjaga keseimbangan gerak dan arah

kelola, seperti kejelasan peran dan tanggung jawab

pembangunan kabupaten/kota di wilayahnya.

institusi, pembuatan kebijakan, fungsi pelayanan publik, koordinasi antar-institusi dan antar-sektor, kapasitas institusi dalam melaksanakan keputusan, serta transparansi pengelolaan anggaran dan aliran keuangan. Banyaknya permasalahan tata kelola ini sekaligus menjadi pertanda bahwa sebagian besar

Tak jarang pemangku kepentingan lokal hanya mengukur kemajuan daerahnya berdasarkan ukuranukuran internal

jawaban terhadap tantangan di daerah terletak di perbaikan tata kelola pemerintahan.

Ada kecenderungan setiap daerah melihat dirinya sebagai unik dan tidak bisa dibandingkan dengan

Di era otonomi daerah ini, sebagian besar

daerah lain. Oleh karenanya keragaman capaian

permasalahan pembangunan di atas berada pada

dan kemajuan antar-daerah seringkali dianggap

tingkat kabupaten/kota, namun saat ini sesuai

sebagai akibat dari keunikan masing-masing daerah;

dengan Pasal 107 Permendagri No 13/2006,

kemajuan daerah hanya diukur berdasarkan ukuran-


5


ukuran internal dan cenderung hanya melihat daerah

Beberapa studi evaluasi sektoral juga telah

dalam perspektif mereka sendiri dari waktu ke waktu.

dilakukan oleh kalangan non-pemerintah, seperti

Padahal dengan melihat perbandingan capaian, akan

KPPOD (Indeks Kinerja Tata Kelola Ekonomi

memberikan acuan untuk meningkatkan kualitas

Daerah), Civicus Yappika (Indeks Masyarakat

kinerja daerah.

Sipil, JPIP (Kinerja Otonomi Daerah) dan Indeks Persepsi Korupsi1.

Sampai batas tertentu, pembentukan suatu daerah memang dilandasi oleh kesamaan karakteristik

Pendekatan evaluasi diri (self-evaluation/self report)

khas daerah tersebut. Namun, keragaman capaian

dilakukan pemerintah sering terpaku pada faktor-

dan kemajuan pembangunan daerah tidak bisa

faktor administratif, sementara evaluasi sektoral

dijelaskan hanya dengan merujuk kepada perbedaan

yang dilakukan kalangan non-pemerintah terbatas

karakterisitik yang memang inheren pada masing-

dan terfokus hanya pada sektor tertentu.

masing provinsi, seperti budaya atau letak geografis. Keragaman ini juga disumbang oleh faktor-faktor

Oleh karena itulah, dibutuhkan evaluasi eksternal

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dinamika

yang komprehensif, obyektif, akurat di dua tingkatan

masyarakat sipil dalam mengadvokasi kepentingan

baik provinsi dan kabupaten untuk memperkuat

dan memonitor penyelenggaraan daerah, serta

dan melengkapi evaluasi internal dan sektoral yang

kontribusi

sudah ada.

masyarakat

ekonomi.

Semua

ini

adalah faktor-faktor tata kelola pemerintahan yang sifatnya politis dan administratif yang bisa

Apa itu Indonesia Governance Index?

diupayakan terlepas dari karakteristik-karakteristik khas daerah. Oleh karena itu, evaluasi serentak di

Indonesia Governance Index (IGI) adalah sebuah

seluruh daerah terhadap faktor-faktor ini penting

kerangka untuk mengukur kinerja tata kelola

dilakukan selain untuk mengetahui tingkat capaian

pemerintahan daerah. IGI berasumsi bahwa tata

dan kemajuan daerah tertentu pada tahun tertentu,

kelola pemerintahan yang baik berawal dari

tapi juga untuk memberikan komparasi, baik

bagaimana masyarakat (arena masyarakat sipil),

dengan daerah lain dalam satu wilayah (pulau

pembuat kebijakan politik (arena pemerintah),

misalnya) maupun secara nasional.

pelaksana kebijakan (arena birokrasi), dan pelaku ekonomi (arena masyarakat ekonomi) bersinergi

Pentingnya evaluasi kinerja daerah disadari benar

dalam membangun kehidupan yang baik (bebas,

oleh semua pihak. Kementerian Dalam Negeri

adil, aman, dan sejahtera). Tata kelola yang baik

melakukan beberapa evaluasi seperti Evaluasi

dicapai bila keempat arena di atas berinteraksi

Kinerja

Daerah

dalam suatu keseimbangan sehingga menciptakan

(EKPPD), Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan

suatu sinergi pembangunan yang memberikan hasil

Daerah (EPPD) serta Evaluasi Daerah Otonom Baru

bagi kepentingan bersama.

Penyelenggara

Pemerintahan

(EDOB).

6



Fokus pengukuran IGI adalah pemerintah daerah

IGI berupaya untuk menyediakan suatu gambaran

karena,

kebijakan

kinerja tata kelola provinsi melalui kerangka

merupakan

pengukuran yang komprehensif dan ketat untuk

setelah

desentralisasi,

diberlakukannya

pemerintah

daerah

ujung tombak upaya-upaya pembangunan daerah.

dapat dijadikan rujukan dalam upaya-upaya ini.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk memformulasi kerangka aturan

Secara spesifik, IGI bertujuan untuk mengukur

dan kebijakan yang pada akhirnya menentukan arah

kinerja Pemerintah (Pejabat Politik), Birokrasi,

dan laju pembangunan daerah. Dalam konteks ini,

Masyarakat

sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ada variasi

berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang

antar daerah yang lebar terkait dengan pelayanan

baik, yaitu partisipasi, transparansi, keadilan,

publik, tingkat kemiskinan, pembangunan manusia,

akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan

kesenjangan

menggunakan

skala

1

hingga

pendapatan

serta

masih

banyak

indikator-indikator kesejahteraan lainnya.

(terendah)

diharapkan Upaya-upaya

untuk

mengatasi

Sipil

IGI

dan

Masyarakat

pengukuran

Ekonomi

dari

angka

10

(tertinggi),

maka

menjadi

instrumen

yang

permasalahan-

intuitif dan mudah dicerna untuk mengetahui

permasalahan tersebut hanya akan efektif bila

kinerja setiap arena terkait prinsip tertentu,

didasarkan bukti dan dirumuskan dengan diskursus

serta

yang melibatkan para pemangku kepentingan.

satu provinsi dibandingkan provinsi lainnya.

keunggulan

tata

kelola

pemerintahan

Pemerintah & Birokrasi

Good

Masyarakat Sipil

Governance

Masyarakat Ekonomi


7


8



B. Selayang Pandang Hasil IGI “Membuka saluran interaksi antar arena adalah kunci reformasi birokrasi. Namun reformasi birokrasi tidaklah cukup. Kinerja pejabat politik yang menghambat pembangunan daerah adalah sinyal diperlukannya reformasi politik.”


9


10



R

eformasi birokrasi yang selama ini diupayakan

pemerintah (pejabat politik) adalah dalam sinkronisasi

tampaknya

pembangunan jangka panjang.

baru

terbatas

pada

upaya

meningkatkan prosedur internal birokrasi. IGI menemukan adanya ketidaksinkronan antara Ruang interaksi birokrasi dengan masyarakat sipil

perencanaan 5 tahun dan pertanggungjawaban

dan ekonomi perlu dibuka lebar agar keluhan dan

tahunan. Ini berarti lemahnya arahan strategis

saran dari kedua arena ini dapat segera sampai dan,

jangka panjang yang diperlukan untuk menjaga

dengan demikian, birokrasi juga dapat menjadi

kesinambungan pembangunan.

lebih responsif. Arena

birokrasi

yang

merupakan

pelaksana

Namun, reformasi birokrasi tidak terjadi dalam

kebijakan strategis yang diambil oleh para pejabat

vakum politik. Politik dan birokrasi seharusnya

politik dan tidak terikat siklus pemilu, idealnya

menjadi prioritas reformasi secara paralel dan tak

bisa mengembangkan berbagai inovasi peningkatan

terpisahkan. Seringkali, pejabat politiklah yang

layanan publik. Namun, IGI menemukan bahwa

secara tidak langsung menentukan “plafon” yang

Arena Birokrasi memiliki kinerja “eksternal”

bisa dicapai oleh birokrasi. Hal ini sangat terasa,

(dalam prinsip-prinsip tata kelola yang berhubungan

misalnya, pada bagaimana kebijakan alokasi

langsung dengan masyarakat) – seperti partisipasi,

anggaran menentukan program dan kegiatan

transparansi

pembangunan apa yang dapat dilaksanakan oleh

dibandingkan rata-rata kinerja “internal” birokrasi

birokrasi; serta pada bagaimana Undang-undang

(dalam

dan aturan tertentu membatasi atau mempermudah

berhubungan

kerja birokrasi. Bahkan, IGI memperlihatkan

keadilan, akuntabilitas, dan efisiensi. Temuan ini

pengaruh pergantian pejabat politik di suatu provinsi

berlaku untuk semua provinsi di seluruh Indonesia.

(Gubernur) yang dapat menganulir kinerja dan

Temuan ini sekali lagi menyiratkan bahwa reformasi

capaian birokrasi sebelumnya. Dalam konteks ini,

birokrasi baru sampai memperbaiki prosedur dan

pemerintah (pejabat politik) merupakan mata rantai

belum memberi dampak pada performa pelayanan

terlemah dalam rantai sinergi pembangunan di

birokrasi ke publik.

dan

efektivitas–lebih

prinsip-prinsip dengan

yang

rendah

tidak

masyarakat)

langsung –

seperti

atas. Namun perlu dicatat bahwa, reformasi politik tanpa birokrasi yang kuat tidak akan menghasilkan

Sejak awal reformasi, masyarakat sipil merupakan

pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.

arena yang mengalami kemajuan pesat dalam menjalankan perannya untuk menyokong tata kelola

Fungsi fundamental pejabat politik (pemangku jabatan

pemerintahan.

yang dipilih rakyat) adalah membuat kerangka aturan (regulatory framework), mengalokasikan dana, dan

Dalam

memastikan arah dan tercapainya pembangunan

governance serta memberdayakan masyarakat,

jangka panjang daerah.

Hasil IGI menunjukkan

rata-rata skor kinerja masyarakat sipil lebih baik

bahwa salah satu persoalan terkait dengan kinerja

dibandingkan dengan arena lainnya. Meskipun


mengadvokasi

prinsip-prinsip

good

11


demikian, rata-rata kinerja internal masyarakat

bisnis daerah. Sayangnya, meskipun nilai investasi

sipil khususnya terkait prinsip akuntabilitas dan

daerah meningkat secara drastis, namun belum

efisiensi dalam koordinasi mendapat nilai terendah

berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan

dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya.

penyerapan tenaga kerja daerah secara signifikan.

Tantangan bagi masyarakat sipil adalah untuk

Tingkat penyerapan angkatan kerja di tahun

meningkatkan

khususnya

2011 hanya 1% (1 juta) dari total keseluruhan

akuntabilitas dan efisiensi dalam hal koordinasi

angkatan kerja (108 juta). Prosentase tersebut

advokasi dan pengawasan sebagaimana mereka

belum menghitung penyerapan terhadap 7 juta

mendorong implementasi prinsip-prinsip good

penggangguran yang perlu diserap juga. Karena

governance bagi pihak lain.

fakta ini, efektivitas masyarakat ekonomi dalam

tata

kelolanya,

penyerapan

tenaga

kerja

dan

perkembangan

Selain masyarakat sipil, masyarakat ekonomi

ekonomi daerah merupakan prinsip dengan nilai

juga memiliki peran yang tak kalah pentingnya

rata-rata terendah dibandingkan dengan prinsip

dalam

lainnya di arena ini.

melindungi

kepentingan

bisnis

dan

mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim

12



C. Temuan-temuan Utama IGI “Temuan utama IGI adalah gejala umum yang ditemukan di seluruh provinsi. Semua kalangan dapat melakukan analisa dan perbandingan dengan menggunakan laman IGI dan menemukan temuan-temuan di level tren umum, regional, provinsi dan indikator per prinsip. Laman IGI mengandung begitu banyak data dan mengundang semua kalangan untuk melihat tren tata kelola Indonesia secara keseluruhan dan meneliti lebih mendalam sesuai konteks daerah masing-masing.”


13


14



1. Pergantian Kepala Daerah Tanpa Transfer Pengetahuan Politik dapat Menganulir Capaian Pembangunan Periode Sebelumnya

M

ke-3 terburuk setelah Papua Barat dan Maluku Utara. Pada PGI 2008, Bengkulu menduduki peringkat ke17. Bila ditelisik lebih lanjut, pada saat dilakukan pengukuran kembali pada tahun 2012, Gubernur di provinsi ini sedang menjadi tersangka korupsi. Hal

eskipun tata kelola suatu provinsi disumbang

ini menimbulkan gejolak politik di Bengkulu terkait

oleh empat arena disebut di atas, kinerja

dengan siapa yang harus menggantikannya. Adanya

Arena Pemerintah dan Birokrasi merupakan faktor

indikasi terkait dukungan DPRD lebih terhadap

penentu. Tren menarik ditemukan di beberapa

Sekretaris Daerah (Sekda) daripada Wakil Gubernur

provinsi yang menunjukkan bagaimana faktor

untuk menggantikan Gubernur. Hal ini ternyata

Kepala Daerah dapat menarik kinerja tata kelola ke

menyebabkan terganggunya kinerja birokrasi (yang

atas maupun ke bawah secara drastis.

notabene dipimpin oleh Sekda, bukan pejabat politik).

Misalnya saja, Provinsi Sumatera Barat dan

Kebalikan dari kasus di atas ditemui di Provinsi

Gorontalo pada pengukuran tahun 2008 (PGI 2008)

Sumatera Utara. Pada saat pengukuran PGI 2008,

berturut-turut

menduduki peringkat ke-3 dan 8.

Gubernur yang menjabat pada saat itu sedang terjerat

Namun pada IGI 2012, Sumatera Barat berada pada

kasus korupsi (sejak Juni 2008 dan diberhentikan

peringkat ke-20 dan Gorontalo ke-22.

pada bulan Maret 2011). Pada PGI 2008, Sumatera Utara menduduki peringkat ke-33 dan terburuk,

Gubernur Sumatera Barat yang menjabat pada

sedang pada 2012 melonjak secara signifikan dan

tahun 2008 merupakan mantan Bupati yang berhasil

menduduki peringkat peringkat ke-12.

memimpin

kabupatennya

sementara

Gubernur

Gorontalo merupakan Gubernur yang terkenal dengan berbagai macam inovasinya untuk memajukan daerahnya. Pada tahun 2012 ketika Gubernur telah

2. Bagi Arena Pemerintah, Transparansi tampaknya lebih sulit untuk dipenuhi daripada akuntabilitas prosedural

berganti, terjadi kemerosotan tajam. Dalam kasus Sumatera Barat, diskusi para narasumber ahli dari empat arena pada saat pengumpulan data sudah menyiratkan lemahnya kinerja Gubernur terutama dalam hal penanganan bencana (pasca

....transparansi tampaknya prinsip yang lebih sulit dipatuhi bagi pemerintah dibanding akuntabilitas prosedural.

gempa besar) yang melanda Sumatera Barat. Hasil di seluruh provinsi menunjukkan bahwa rataKasus lain yang menarik adalah Provinsi Bengkulu

rata kinerja transparansi Pemerintah masuk dalam

yang merupakan satu-satunya provinsi di Sumatera

kategori Cenderung Buruk (4,58) sementara untuk

yangmemperolehnilaimerahdanmendudukiperingkat

Birokrasi sedikit lebih baik namun masih dalam kategori Sedang (5,04). Hal ini mencerminkan masih


15


sulitnya akses terhadap informasi publik (dokumen-

dilaksanakannya UU no 14 tahun 2008 tentang

dokumen pemerintah yang tidak tergolong rahasia) di

Keterbukaan Informasi Publik.

sebagian besar provinsi di Indonesia. Skor rata-rata Akuntabilitas Pemerintah di seluruh Dalam uji akses selama pengumpulan data IGI,

provinsi

lebih

baik

daripada

transparansinya,

ditemukan proses yang berbelit di 19 provinsi,

walaupun baru mencapai kategori Sedang (5,45)

sementara di dua provinsi akses tersebut tidak

dan sedikit di bawah capaian Birokrasi (6,17). Hal

didapatkan. Di provinsi yang ada aksesnya

ini sangat menarik karena “menjadi transparan”

pun terkadang masih memerlukan pendekatan

yang logikanya mudah dilakukan (hanya dengan

personal ataupun lobi kepada pejabat dinas atau

mengunggah informasi di laman situs pemerintah)

SKPD tertentu.

tampaknya lebih sulit daripada “menjadi akuntabel secara prosedural”.

Tipe dokumen yang paling sulit diakses publik adalah dokumen keuangan dan LKPj Gubernur

Hal ini disebabkan pengukuran akuntabilitas yang

karena dokumen yang diminta masih dilihat sebagai

menggunakan indikator audit prosedural seperti

dokumen rahasia.

Audit BPK, dan tidak menggunakan pengukuran kinerja pembangunan (performance accountability).

Yang lebih parah lagi adalah akses terhadap

Oleh karena itu capaian akuntabilitas ini tidak dapat

penggunaan dana Aspirasi anggota DPRD dan

dilihat secara terpisah dari kinerja prinsip-prinsip lain

dokumen di DPRD. Akses di 16 provinsi sulit

yang pada dasarnya juga mencerminkan akuntabilitas

didapatkan dan akses di 13 provinsi sangat

yang lebih substantif seperti partisipasi, keadilan,

sulit. Temuan ini menggambarkan masih belum

efisien dan efektivitas.

Grafik 1. Kesenjangan Antara Transparansi dan Akuntabilitas Arena Pemerintah

16



3. Kualitas Perencanaan Pembangunan Faktor-faktor penyebab RPJMD tidak bisa dilihat kesesuaian capaiannya per tahun dalam LKPj antara Buruk lain dikarenakan; (a) tidak lengkapnya dokumen (b) beberapa RPJMD provinsi tidak mencantumkan target

Satu bulan keterlambatan berarti terlambatnya penyampaian pelayanan kepada publik yang dampaknya dapat berkisar dari sekedar terhambatnya proyek infrastruktur hingga akibat yang lebih fatal seperti penyebaran penyakit atau kurangnya gizi ibu dan anak.

capaian tahunan; (c) beberapa RPJMD provinsi telah memiliki target capaian tahunan pada level outcome (HDI, angka kemiskinan, dsb) namun LKPj hanya mencantumkan capaian pada level output kegiatan; (d) LKPj pada umumnya lebih menekankan kepada pertanggungjawaban pengeluaran anggaran namun belum mengaitkan kepada status capaian target pembangunan yang telah tercantum dalam RPJMD. Temuan ini mengindikasi adanya ketidaksinkronan

IGI

menemukan

bahwa

kualitas

perencanaan

pembangunan masih buruk, bila dilihat dari

antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan maupun pertanggungjawaban tahunan.

kesesuaian RPJMD dengan LKPj. Rata-rata capaian Terkait dengan pengesahan APBD tahunan, sebagian

33 provinsi untuk indikator ini hanya 3,55.

besar provinsi mengalami keterlambatan (melalui Ketika

IGI

mengevaluasi

aspek

perencanaan

PERDA dan tindaklanjutnya melalui PERGUB).

dengan

Meskipun rata-rata PERDA APBD 2011 Provinsi

hanya

disahkan pada akhir Desember 2010, namun masih

DKI Jakarta dan DIY yang memiliki kesesuaian

ada beberapa provinsi yang mengesahkannya antara

antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Januari-April 2011 (Bengkulu-28 Januari 2011; DKI-

Daerah (RPJMD) dengan Laporan Keterangan

13 Januari 2011; Papua Barat-3 Maret 2011; Aceh-26

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj).

April 2011).

pemerintah

secara

membandingkan

substantif,

RPJMD

dan

yaitu LKPj,

Grafik 2. Kesenjangan antara Transparansi dan Akuntabilitas Arena Birokrasi


17


Permasalahannya adalah bila rata-rata PERDA

Oleh karena itu, membangun sistem dokumentasi

baru disahkan pada akhir tahun pun maka masih

dan administrasi seluruh kegiatan DPRD yang

memerlukan waktu yang cukup lama sampai

seragam merupakan hal yang sangat urgen. Sistem

APBD cair ke provinsi. Dengan demikian program

dokumentasi ini merupakan awal upaya mewujudkan

pembangunan

mengalami

akuntabilitas dan melibatkan partisipasi publik

tersedianya

secara substantif.

keterlambatan

di

provinsi

karena

tentu

belum

anggaran pada awal tahun berikutnya. Satu bulan keterlambatan berarti terlambatnya penyampaian

Secara

pelayanan

dampaknya

performa, IGI menilai DPRD lah yang memiliki

dapat berkisar dari sekedar terhambatnya proyek

performa cenderung rendah dan menarik kebawah

infrastruktur hingga akibat yang lebih fatal seperti

kinerja Arena Pemerintah secara keseluruhan.

penyebaran penyakit atau kurangnya gizi ibu dan anak.

Sebagai contoh, total pengeluaran anggaran DPRD

kepada

publik

yang

keseluruhan

berdasarkan

fungsi

dan

terhadap total realisasi APBD di provinsi rata-rata Idealnya, secara prosedur APBD telah disahkan

mencapai 4% (interval 1-10%) dari total realisasi

paling lambat pada bulan Oktober tahun sebelumnya

APBD. Sedangkan dari sisi performa, DPRD

sehingga APBD tahun berikutnya dapat cair tepat

rata-rata hanya menghasilkan 1-5 legislasi dalam

pada akhir tahun. Hanya satu provinsi yang cukup

kurun waktu 1 tahun dengan proses pengesahan

disiplin dalam mengesahkan APBD yaitu provinsi

yang cenderung telat dan tidak terdokumentasi

Sumatera Utara (21 Oktober 2010).

dengan rapi. Meskipun DPRD memiliki dana operasional yang besar, performa DPRD lemah. Hal

Temuan lainnya terkait tingkat kedisiplinan adalah

ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang

dokumentasi proses pembuatan regulasi. Hasil IGI

efisiensi dan efektivitas DPRD Provinsi dalam

2012 mengindikasikan tidak adanya mekanisme

menjalankan peran dan fungsinya.

baku tentang pencatatan proses pembuatan PERDA sejak masuk dalam Prolegda sampai dengan

Akibat dari perencanaan yang tidak sinkron adalah

disahkan; tidak ada dokumentasi yang baku yang

tata kelola yang tidak efisien. Ditambah dengan

dapat menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk

dokumentasi yang tidak tertata serta tidak transparan,

menerbitkan suatu PERDA.

prioritas pembangunan menjadi kabur dan sangat rentan pengaruh politik. Monitoring dan advokasi

Sangat sulit untuk melacak catatan-catatan kegiatan

dari pihak luar pun menjadi sulit. Akhirnya arena

rapat fraksi dan komisi untuk membahas suatu

pemerintah kembali yang disalahkan karena tidak

rancangan regulasi. Hal ini mengindikasikan

dapat menunjukkan kemajuan tata kelola.

prosedur

perencanaan

terhadap

pembuatan

kerangka regulasi belum terlembaga dengan baik yang mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan turut memantau prosesnya dan memberikan masukan.

18



4. Komitmen Provinsi terhadap Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan Masih Rendah

Komitmen Pendidikan Hasil IGI menunjukkan rata-rata skor komitmen terhadap pendidikan di 33 provinsi di Indonesia hanya mencapai 3,02. Skor di atas mengkonfirmasi detail

Sebagian besar pemerintah kabupaten masih membutuhkan bantuan provinsi untuk memastikan pelayanan publik yang lebih luas dan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, komitmen anggaran provinsi untuk ketiga sektor ini masih sangat penting.

temuan IGI yang menunjukkan bahwa semua provinsi di Indonesia masih mengalokasikan anggarannya di bawah 20% dari total APBD, termasuk di dalamnya anggaran untuk aparatur. Alokasi tertinggi hanya mencapai 14% (termasuk anggaran aparatur) atau 13% (dengan mengeluarkan anggaran aparatur) dari total APBD. Alokasi terendah hanya mencapai 1% dari total APBD. Alokasi sebesar ini, bila diterjemahkan ke dalam alokasi per anak per tahun untuk anak-anak

Sebagai bagian dari pengukuran keadilan dalam

sekolah WAJAR 9 tahun, maka besarannya hanyalah

mengelola pemerintahan, IGI mengukur komitmen

Rp. 188.711 per anak. Angka ini terkesan sangat kecil

pemerintah provinsi terhadap tiga pelayanan publik

dan tidak akan dapat banyak membantu Kabupaten/

dasar di setiap provinsi, yaitu pendidikan, kesehatan

Kota dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas

dan pengentasan kemiskinan.

pendidikan. Meskipun ada kabupaten/kota di Indonesia yang cenderung telah mengalokasikan anggaran lebih

Pemerintah provinsi berargumen bahwa anggaran

besar dari 20% total anggaran yang dimandatkan

pelayanan publik yang besar sudah dialokasikan

namun pada kenyataannya sebagian besar hanya cukup

di tingkat kabupaten/kota. Namun, untuk beberapa

untuk membayar gaji guru dan biaya rutin lainnya.

hal, pada kenyataannya sebagian besar pemerintah

Tidak banyak yang bisa diharapkan dari Kabupaten/

kabupaten masih membutuhkan bantuan provinsi

Kota dalam hal peningkatan anggaran pendidikan. Di

untuk memastikan pelayanan publik yang lebih

sinilah provinsi sebenarnya dapat membantu.

luas dan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, komitmen anggaran provinsi untuk ketiga sektor ini

Dalam masalah ini, yang lebih memprihatinkan

masih sangat penting.

lagi adalah kenyataan bahwa ternyata terdapat variasi antar provinsi yang sangat besar. Alokasi

Hasil temuan IGI menunjukkan rata-rata skor

terbesar diberikan oleh Aceh dengan jumlah

kinerja komitmen pemerintah pada tiga pelayanan

Rp 954.510,- per siswa per tahun, sedangkan

publik tersebut masih rendah, yaitu komitmen

terendah adalah NTB dengan alokasi hanya Rp

terhadap pendidikan (3,02), kesehatan (3,05) dan

4.511,- per siswa per tahun. Perbedaan yang besar

pengentasan kemiskinan (3,91), masing-masing

ini hampir dapat dipastikan memiliki dampak pada

dengan penjelasan sebagai berikut:

perbedaan pengalaman pendidikan dari anak-anak Indonesia yang tinggal di provinsi yang berbeda.


19

“Menuju Masyarakat Yang Cerdas dan Pemerintah Yang Responsif” Grafik 3. Alokasi Anggaran Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan Per Siswa Per Tahun (WAJAR 9 Tahun)

20



Komitmen Kesehatan

adalah provinsi dengan alokasi anggaran terendah yaitu sebesar Rp 5.807,- per kapita per tahun. Detail

Variasi antar provinsi yang lebar juga ditemui pada

temuan IGI tersebut menjadi penjelas komitmen

alokasi anggaran kesehatan. Provinsi Bangka Belitung

buruk pemerintah daerah terhadap sektor kesehatan.

mengalokasikan anggaran yang tertinggi yaitu

Rata-rata skor komitmen pemerintah daerah terhadap

sebesar Rp 166.459,- per kapita per tahun, dan DIY

kesehatan di 33 provinsi hanya mencapai 3,05.

Grafik 4. Alokasi Anggaran Kesehatan Pemerintah Provinsi Per Kapita Per Tahun


21


Pengentasan Kemiskinan

oleh Bali sebesar Rp 365.757,- per penduduk miskin per tahun serta alokasi terendah oleh NTT sebesar

Tren yang sama juga terjadi pada komitmen

Rp 20.900,- per penduduk miskin per tahun.

pemerintah provinsi terhadap alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Rata-rata skor komitmen

Dalam

isu

pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan di

banyak

33 provinsi hanya mencapai 3,91. Skor tersebut

pengaduan

mencerminkan komitmen anggaran terhadap program

dapat berkomunikasi dengan pemerintah tentang

kemiskinan di Provinsi. Alokasi tertinggi disandang

ketepatan sasaran bantuan sosial.

provinsi

penanggulangan yang

ataupun

tidak

kemiskinan, memiliki

mekanisme

agar

unit warga

Grafik 5. Alokasi Anggaran Pemerintah Provinsi untuk Pengentasan Kemiskinan Per Penduduk Miskin Per Tahun

22



Sebanyak 17 provinsi tidak memiliki unit pengaduan penanggulangan kemiskinan (Sumatera Selatan, Kepri, Babel, Banten, Riau, Bangka Belitung, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku

5. Institusionalisasi Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Memang Diperlukan. Namun Harus Diikuti Dengan Kebijakan Pro Jender Yang Konsisten Dalam Hal Pemenuhan Hak-Hak Dasar.

Utara, Papua Barat). IGI juga melihat seberapa jauh kesetaraan antara hak Pertanyaan kritis atas temuan ini adalah ketepatan

laki-laki dan perempuan diperhatikan. Indikator

sasaran bantuan. Apakah pemerintah memiliki

IGI untuk ini tersebar di semua arena, karena IGI

mekanisme menguji dan memastikan ketepatan

percaya bahwa keseimbangan ini harus diupayakan

program-program bantuan ke masyarakat miskin.

untuk dan oleh semua arena.

Terlebih lagi, dengan banyaknya program sosial yang

komposit dari indikator-indikator berikut, provinsi

tidak dibarengi partisipasi dan usaha mengedukasi

dengan nilai tertinggi untuk komitmen terhadap

masyarakat, apakah paket atau program bantuan

kesetaraan jender adalah Kalimantan Timur dengan

langsung tunai benar membantu atau semakin

nilai perolehan 7,57. Secara kualitatif capaian

membuat masyarakat tergantung?

ini termasuk dalam kategori Cenderung Baik. Papua dengan

Berdasarkan

nilai 3,40 merupakan provinsi

Karenanya, ketersediaan layanan pengaduan di

dengan capaian paling rendah dan masuk dalam

bidang pengentasan kemiskinan akan meningkatkan

kategori Buruk.

ketepatan sasaran program kemiskinan dan lebih menjamin efektivitasnya. Tabel 1. Indikator Jender dalam IGI Berdasarkan Arena

Arena Pemerintah

Indikator • Pelembagaan upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan

Birokrasi

• Persentase perempuan di parlemen • Persentase pejabat perempuan di eselon 2 • Persentase kelahiran yang dibantu medis (dokter dan bidan) terhadap total angka kelahiran • Rasio lamanya sekolah anak laki-laki dan perempuan

Masyarakat Sipil

Masyarakat Ekonomi

• Kualitas Kelompok Kerja Pengarusutama-an Jender di Provinsi • Pengarusutamaan jender dan pemberdayaan kelompok-kelompok rentan (contoh: perempuan, fakir miskin, anak-anak, cacat, lansia, HIV/AIDS) dalam kegiatan advokasi dan monitoring OMS. • Pengakuan dan perlindungan hak-hak pekerja perempuan oleh masyarakat ekonomi


23


Grafik 6. KomitmenGrafik dan 6.Upaya Provinsi terhadap JenderJender Komitmen dan Upaya ProvinsiKesetaraan terhadap Kesetaraan

Kaltim Sumsel DIY Gorontalo Sulut Lampung Babel Kepri Sulsel DKI Kalsel Banten Sulteng Jabar Kalteng Riau Sumut Jambi Sumbar Bali Aceh Sultra Jatim Sulbar Bengkulu Jateng NTT Maluku Maluku Utara Kalbar NTB Papua Barat Papua

7,57 7,26 7,16 7,15 6,97 6,78 6,76 6,71 6,65 6,64 6,58 6,50 6,43 6,25 6,22 6,10 6,07 6,03 5,95 5,76 5,59 5,27 5,12 5,08 5,01 5,00 4,81 4,79 4,74 4,39 4,34 3,64 3,40 1,00

24

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00



Dari perspektif institusionalisasi pengarusutamaan

Jika ditilik lebih dalam dari sisi dampak kebijakan,

jender, secara umum sebagian besar daerah telah

pengarusutamaan jender yang ada pada kenyataannya

memiliki badan perlindungan dan pemberdayaan

belum mampu sepenuhnya memenuhi hak-hak dasar

perempuan dan anak yang formal. Namun, kinerja

kaum perempuan.

dari lembaga masih belum terukur ataupun kelompok kerja jender di tingkat provinsi dinilai masih lemah.

Sebagai contoh, masih ada kesenjangan yang cukup lebar pada lama sekolah WAJAR 9 Tahun antara anak

Karenanya

IGI

menekankan

pada

proses

perempuan dan laki-laki. Rata-rata lama sekolah laki-

pengarusutamaan hak kesetaraan jender bukan hanya

laki nasional adalah 8 tahun sedangkan perempuan

sekedar membangun institusi pengakuan formal atau

7,5 tahun yang menunjukkan bahwa perempuan 6

pengalokasikaan anggaran prosedural, namun lebih

bulan lebih cepat putus sekolah daripada laki-laki.

ke arah perubahan sistem dan paradigma jender secara substansial yang dituangkan dalam kebijakan

Provinsi yang memiliki kesenjangan yang tertinggi

pro hak-hak dasar perempuan. Disini lah peran para

adalah Papua (perempuan lebih cepat 1,5 tahun

pengambil dan pelaksana kebijakan yang notabene

putus sekolah daripada laki-laki) diikuti oleh Bali

perempuan yang seharusnya dapat mendorong

(perempuan 1,6 tahun lebih cepat putus sekolah)

kebijakan yang ramah hak-hak perempuan dan

dan NTB (perempuan lebih cepat 1,2 tahun). Yang

kaum marjinal.

lebih menarik lagi adalah dua provinsi peraih IGI peringkat tertinggi yang pada kenyataannya memiliki

Kecenderungan berbeda terjadi di Maluku, yang

kesenjangan yang masih cukup lebar, yaitu Jawa

merupakan satu-satunya provinsi yang tidak

Timur (perempuan lebih cepat 1,1 tahun putus

memiliki

sekolah) dan DIY (perempuan lebih cepat 1,2 tahun

dan

pelembagaan

pemberdayaan

resmi

perempuan

perlindungan namun

pada

putus sekolah ).

kenyataannya memiliki prosentase perempuan dalam parlemen dan birokrasi yang tertinggi di

Selain itu, pemenuhan hak dasar pelayanan kesehatan

antara provinsi-provinsi lain. Namun, Maluku

perempuan dapat dilihat dari prosentase kelahiran

masih di urutan 5 terbawah dalam sub-indeks

yang dibantu tenaga medis (dokter dan bidan) terhadap

kesetaraan jender.

total angka kelahiran. Cakupan pelayanan kesehatan selayaknya mencapai 100% perempuan melahirkan

Kenyataan ini menandakan bahwa jumlah perempuan

harus dibantu oleh tenaga medis.Ini merupakan wujud

yang

maupun

dari prinsip keadilan dalam pelayanan publik. Namun

pelaksana kebijakan tidak serta merta meningkatkan

IGI menemukan bahwa rata-rata hanya mencapai

perhatiannya pada jender. Oleh karenanya, usaha

74,62% dari total perempuan yang melahirkan yang

peningkatan jumlah perempuan dalam politik harus

dibantu tenaga medis. Prosentase kelahiran dibantu

dibarengi dengan kapasitas pengambilan keputusan

tenaga medis yang terendah 42,81% disandang oleh

strategis yang memberi perhatian universal pada

Provinsi Sulawesi Barat sementara tertinggi 98,04%

semua kelompok masyarakat.

oleh Provinsi DI Yogyakarta.

tinggi

dalam

posisi

pembuat


25


IGI berhasil mengidentifikasi bahwa masih lebih 6. Komitmen Provinsi Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Masih dari 50% yang masih masuk dalam kategori Buruk dan Sangat Buruk. Hal ini dikarenakan masih Rendah banyak provinsi yang sama sekali belum memiliki Komitmen provinsi terhadap lingkungan diukur

regulasi lingkungan ataupun memiliki regulasi

melalui seberapa jauh efektivitas pelaksanaan

namun pelaksanaannya masih sangat buruk. Terlebih

regulasi lingkungan yang telah dibuat oleh

lagi, kebijakan pengaturan kegiatan ekonomi dan

pemerintah provinsi.

perlindungan lingkungan dinilai masih belum konsisten dengan regulasi tentang kawasan ekonomi

IGI menunjukkan bahwa secara rata-rata provinsi

khusus (economic zoning area).

masih berada pada kategori Sedang (4,81). Grafik 7. Komitmen terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup

26



Di samping indikator regulasi di atas, IGI juga memasukkan hasil ukuran Kementerian Lingkungan

7. Kemudahan Tata Kelola Investasi Meningkatkan Nilai Investasi

Hidup terhadap perbaikan kualitas udara, air dan tutupan hutan di seluruh provinsi dalam kurun

IGI

waktu 2010-2011. Nilai yang diukur IGI adalah

perkembangan

peningkatan IKLH dari tahun 2011-2010 yang secara

menggunakan beberapa indikator seperti kualitas

keseluruhan menghasilkan nilai rata-rata perbaikan

pelayanan investasi pemerintah provinsi, nilai investasi

hanya mencapai 2,91. Ini tentunya menunjukkan

dan penyerapan tenaga kerja sebagai representasi

masih buruknya pelaksanaan kerangka regulasi

efektivitas upaya tersebut. Secara umum, provinsi yang

untuk melindungi lingkungan dari kerusakan serta

memiliki kualitas pelayanan investasi yang baik, lebih

pemeliharaan ekosistem secara menyeluruh.

efektif mendorong tingkat investasi dan peningkatan

2

juga

menggunakan sektor

beberapa

ekonomi

indikator

provinsi.

IGI

tenaga kerja. Untuk melihat keramahan berinvestasi dan pengaruh tata kelola pengaturan perekonomian, IGI menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: Arena Birokrasi

• Kemudahan akses terhadap regulasi tentang investasi di provinsi • Pelayanan Untuk Pengurusan Investasi • Nilai investasi Provinsi 2011 • Ada tidaknya forum reguler antara pemerintah provinsi dan masyarakat untuk memperkuat iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi rakyat

Arena Masyarakat Ekonomi • Tingkat penyerapan lapangan kerja atau jumlah lapangan kerja yang tercipta

Provinsi yang ramah investasi dan baik tata kelola

masuk dalam peringkat 10 besar. Sementara itu,

pengaturan ekonomi yang baik adalah Jawa Barat

DKI Jakarta yang menduduki peringkat 3 IGI,

dengan skor 9,33 (Baik Sekali). Sedangkan daerah

ternyata memperoleh peringkat 13 dalam hal

yang memiliki kondisi tata kelola tidak ramah

keramahan investasinya.

untuk investor adalah NTT dengan skor 2,72 dengan kategori Buruk.

Peringkat 10 terbawah diduduki oleh provinsi yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, Maluku, Nusa

Jika dibandingkan dengan IGI secara keseluruhan,

Tenggara dan Papua yang notabene rata-rata memiliki

tren yang menarik terlihat pada Papua yang

nilai investasi besar. Contohnya Kalimantan

memperoleh

secara

Timur, Barat dan Selatan yang memiliki nilai

keseluruhan namun dalam hal keramahan investasi

investasi besar dalam hal pertambangan dan energi.

peringkat

bawah

IGI


27

“Menuju Masyarakat Yang Cerdas dan Pemerintah Yang Responsif” Grafik 8. Tingkat Keramahan Investasi Provinsi

28



D. Tren Umum IGI


29


30



D

engan 89 indikatornya IGI menemukan

Di

dalam

Arena

Pemerintah,

prinsip

yang

sejumlah tren yang menarik di tiap-tiap arena

memperoleh nilai terendah adalah prinsip keadilan

maupun secara nasional. Tren dan skor IGI untuk

(3,89) dan masuk kategori Cenderung Buruk. Hasil

masing-masing arena merupakan kumpulan dari

ini mengindikasi bahwa belum adilnya lembaga yang

temuan-temuan spesifik yang sebagiannya telah

bertanggung terhadap proses pembuatan kebijakan

dipaparkan di atas.

pembangunan, dapat menghambat kemajuan ke arah kesejahteraan bagi semua.

1. Kinerja Birokrasi Provinsi Lebih Baik Dibanding Pemerintah (Pejabat Politik)

Sejumlah indikator yang menyumbang buruknya nilai keadilan ini terkait dengan komitmen-komitmen pengalokasian

anggaran

untuk

pendidikan,

Indeks IGI keseluruhan disumbang oleh empat

kesehatan, dan pengentasan kemiskinan yang

arena tata kelola, yaitu Pemerintah (Gubernur &

persetujuan pengalokasiannya merupakan tanggung

DPRD), Birokrasi, Masyarakat Sipil dan Masyarakat

jawab bersama antara Gubernur dan DPRD.

Ekonomi. Tiga arena menunjukkan kualitas kinerja tata kelola Sedang. Hanya Arena Masyarakat Sipil

Prinsip keadilan juga menjadi titik pertemuan

yang sedikit lebih baik dengan kualitas capaian dalam

antara peran provinsi dengan kabupaten yang juga

kategori Cenderung Baik.

menyimpan kontribusi peran provinsi terhadap pelayanan publik.

Pemerintah (Gubernur & DPRD) yang memegang kekuasaan tertinggi dan sangat menentukan kualitas

Pertanyaan yang perlu diangkat di prinsip ini

tata kelola pemerintahan di provinsi ternyata

adalah apakah provinsi sudah menjalankan peran

secara umum memperoleh nilai terendah. Padahal

strategisnya sebagai koordinator pelayanan publik

pemerintah memiliki fungsi menentukan arah

melalui komitmen anggaran? Atau justru lepas tangan

pembangunan serta berperan sebagai pembuat

karena pelayanan publik adalah tanggung jawab

kebijakan dan keputusan pembangunan. Temuan

kabupaten sepenuhnya?

ini menunjukkan paradoks pembangunan di daerah yang terlalu bergantung pada kualitas pemimpin.

Sementara itu, rendahnya nilai transparansi Arena Pemerintah terlihat dari indikator uji akses terhadap

Birokrasi memang berfungsi untuk melaksanakan

tingkat kemudahan aksesibilitas dokumen-dokumen

kebijakan namun tidak seharusnya bekerja dalam

publik seperti PERDA, Peraturan Gubernur Non-

vakum pengaruh politis pimpinan dan DPRD semata.

APBD, pertanggungjawaban anggaran, penggunaan

Seharusnya kebijakan dan pengaruh politis diarahkan

dana aspirasi, laporan-laporan kegiatan koordinasi

agar birokrasi dapat berjalan dengan sendirinya

pembangunan yang dilakukan Gubernur serta

dengan membangun sistem interaksi dengan penerima

kunjungan kerja DPRD.

manfaatnya. Dengan ini, potensi menganulir capaian pembangunan sebelumnya akan berkurang.


31


Dilihat dari aspek efektivitas, Birokrasi ternyata

Hal yang sama terjadi pada Arena Birokrasi. Prinsip

cenderung memiliki kinerja yang lebih baik daripada

partisipasinya memperoleh nilai terendah di antara

Pemerintah. Tren ini terjadi di seluruh provinsi

prinsip-prinsip dalam arena-arena yang lain dan

dan tren yang sama seperti IGI 2012 juga terlihat

masuk kategori Cenderung Buruk (3,96). Ini berarti

pada PGI 2008. Karena fungsi Pejabat Politik ini

bahwa birokrasi masih dinilai sangat kurang dalam

sangat penting dalam menentukan apa yang dapat

menyediakan saluran-saluran bagi pelibatan publik

atau tidak dapat dilakukan oleh Birokrasi maka hal

secara aktif. Nilai ini disumbang oleh indikator

ini menimbulkan dua kemungkinan, yaitu (1) ada

penyediaan saluran pengaduan pelayanan dasar

kecenderungan pejabat politik membelenggu kinerja

seperti pendidikan dan kesehatan, serta pengaduan

birokrat dan (2) Kapasitas birokrat masih lemah

dalam pengelolaan pendapatan daerah.

sehingga kinerjanya sangat terpengaruh oleh pejabat politik. Dua kemungkinan ini lah yang harus diatasi.

Buruknya saluran-saluran partisipasi bisa jadi merupakan sumber penghambat kemampuan birokrasi

Rata-rata

nilai

prinsip

partisipasi

di

Arena

Pemerintah lebih rendah dibanding Arena Birokrasi,

untuk secara tepat dan kontinyu memperbaiki kualitas pelayanan publik.

sementara rata-rata nilai pada prinsip keadilan dan efektivitas menunjukkan hal sebaliknya. Hal ini

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 5 tahun antara

menunjukkan masih belum berfungsinya mekanisme

2007-2011, meskipun kinerja birokrasi lebih baik,

formal partisipasi dengan semestinya. Temuan ini

namun masih terjadi kesenjangan antara performa

mempertanyakan semua mekanisme partisipasi

pejabat politik dan birokrasi. Oleh karena itu Arena

publik yang berjalan sekarang, apakah mekanismenya

Politis harus direformasi berbarengan dengan Arena

mendorong partisipasi substansial dan konsultatif?

Birokrasi. Reformasi birokrasi saat ini tidak cukup

Atau masih hanya formalitas partisipasi belaka?

mengatasi kesenjangan ini, karena semua keputusan tetap berada di tangan pejabat politik.

Grafik 9. Kesenjangan Performa Pejabat Politik dan Birokrasi dalam IGI 2012

32


“Menuju Masyarakat Yang Cerdas dan Pemerintah Yang Responsif” Grafik 10. Kesenjangan Performa Pejabat Politis dan Birokrasi dalam PGI 2008

2. Kinerja Internal Masyarakat Sipil yang Rendah

3. Masyarakat Ekonomi yang Tidak Efektif

Meskipun Masyarakat Sipil memperoleh nilai

Masyarakat

tertinggi di antara arena yang lain. Namun nilai

kedua terendah di antara empat arena. Nilai

tersebut hanya masuk dalam kategori Cenderung

rendah ini secara signifikan disumbang oleh

Baik. Masyarakat sipil telah melakukan fungsinya

masih Cenderung Buruknya efektivitas kinerja

secara partisipatif, adil dan transparan, namun

arena ini (4,74). Efektivitas ini diukur antara

memiliki kualitas akuntabilitas, efisiensi dan

lain melalui kontribusinya kepada pertumbuhan

efektivitas yang rendah. Hal ini menunjukkan

angkatan kerja. Pada kurun waktu 2010-2011,

belum cukup kuatnya dan terkonsolidasinya

tercatat bahwa kenaikan jumlah angkatan kerja

masyarakat sipil untuk menjalankan fungsinya

hanya sebesar 1% dari total jumlah usia produktif.

Ekonomi

menduduki

peringkat

secara maksimal sebagai pengawas dan pengawal proses-proses reformasi.


33


4. Peringkat dan Rata-rata Provinsi Grafik 11. Peringkat Nasional IGI 2012

Rata-rata nasional kinerja tata kelola provinsi mencapai 5,70. Pencapaian ini masih jauh untuk dibanggakan bila dilihat dari nilai maksimumnya (10). Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh masing-masing provinsi untuk memperbaiki tata kelolanya. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa peraih nilai tertinggi provinsi DIY hanya memperoleh nilai 6,80 sementara masih cukup banyak provinsi yang memperoleh nilai di bawah nilai rata-rata bahkan berkisaran pada nilai 4.

34


“Menuju Masyarakat Yang Cerdas dan Pemerintah Yang Responsif” Tabel 2. Rata-rata Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia

Arena

Per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,28

5,87

3,89

5,45

4,58

7,51

5,49

Birokrasi

5,68

3,96

5,91

6,17

5,04

6,98

5,38

Masy Sipil

6,33

6,53

6,28

6,17

6,28

6,22

6,48

Masy Ekonomi

5,72

6,16

5,83

6,18

5,80

5,54

4,74


35


36



E. Refleksi “Jika tidak ada gebrakan perencanaan yang konsisten dan berkesinambungan di daerah yang didukung oleh semua arena tata kelola, Indonesia akan kehilangan momentum emas. Karenanya untuk kemajuan daerah, dibutuhkan kelegowoan para pemimpin termasuk kader partai politik untuk mampu membuat dan mengikuti perencanaan jangka panjang yang berbasis fakta.”


37


38



1. Desentralisasi Membutuhkan Perencanaan Jangka Panjang yang Konsisten, Sinkron dan Berbasis Fakta.

O

Baik dua pendekatan kurang tepat menjawab tantangan

desentralisasi.

indikator

efektivitas

Buktinya,

menunjukkan

beberapa rendahnya

dampak dan hasil yang dirasakan oleh publik yang akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan dan

tonomi daerah membutuhkan konsistensi dan

tingkat partisipasi politik.

rencana jangka panjang berkesinambungan.

2. Keadilan Versus Pertumbuhan Ekonomi menggambarkan masih banyaknya pekerjaan rumah Status

tata

kelola

yang

ditangkap

IGI

baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk sinkronisasi regulasi dan perencanaan.

Jika dilihat tren keseluruhan sejak desentralisasi,

Perencanaan merupakan kunci karena menjadi salah

semua

satu simpul interaksi antar arena. Simpul interaksi

meningkatkan pendapatan daerah. Namun, IGI

ini haruslah dijaga dan dipererat guna melancarkan

berargumen,

semua program pembangunan. Provinsi dapat

berbasis ekonomi tidak dibarengi dengan strategi

memegang peranan ini dengan sebenarnya dan

jangka panjang, maka pendekatan ini akan menjadi

senyatanya, karena Pemerintahlah akan menjadi

bumerang dalam jangka panjang.

daerah

cenderung

ketika

berusaha

pendekatan

keras

pembangunan

pihak yang paling diuntungkan ketika interaksi antar arena berjalan dengan sangat baik.

Kebijakan

pengaturan

ekonomi

yang

tidak

berbasis perencanaan jangka panjang akan selalu Tantangan berikutnya ketika interaksi sudah terjalin

mengorbankan generasi akan datang. Dari indikator

adalah konsistensi. Konsistensi terutama dalam

tingkat pertumbuhan dan nilai investasi, dapat

perencanaan diperlukan untuk menyeimbangkan

dikatakan desentralisasi membuka kran potensi

dan menjaga hasil-hasil pembangunan agar inisiatif

daerah untuk lebih maju. Rata-rata sebagian besar

tidak repetitif, sia-sia dan tidak mengorbankan

provinsi mengalami kenaikan dalam hal investasi.

kepemimpinan selanjutnya. Beberapa contoh sudah

Namun sayangnya, jika ditilik lebih dalam,

dipaparkan di atas, tentang pergantian Kepala

kenaikan investasi untuk pertumbuhan ekonomi

Daerah yang secara signifikan mempengaruhi, baik

mengorbankan potensi lokal. Contoh-contoh bisa

kinerja maupun peringkat sebuah provinsi.

dilihat di Kalimantan, seperti Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur, bahkan DIY yang menduduki

Contoh-contoh ini masuk ke dalam dua kategori; di

peringkat pertama.

satu ekstrim, dinamika pengambilan keputusan tata kelola daerah saat ini masih mengadopsi cara berpikir

Sangat ironis ketika sumber daya daerah “dijual”

lama yang bergantung pada proses politik yang

keluar namun kebutuhan di dalam masih belum

berbasis kepentingan partai ketimbang kepentingan

terpenuhi. Ibarat menyimpan api dalam sekam,

publik. Di ekstrim lainnya, cenderung berjalan sendiri,

simulasinya seperti lingkaran setan yang akan

tidak mau berkoordinasi dan ingin menonjolkan diri.

semakin sulit diputus. Model di daerah yang kaya


39


tambang adalah diambilnya sumber daya mereka

Singkatnya,

pemerintah

daerah

menggenjot

untuk memenuhi kebutuhan di tempat lain namun

kenaikan investasi di dalam daerah, mengundang

di provinsi sendiri masih sering kekurangan energi.

perusahaan yang mendatangkan SDM dari luar ataupun menguasai pengelolaan sumber daya.

Model lainnya seperti DIY yang mengubah kota

Kebijakan ini menggusur akses sumber daya

dari yang berbasis budaya dan tradisional menjadi

penduduk sehingga arus migrasi meningkat, daerah

kapitalis modern dimana pasar-pasar tradisional

kehilangan SDM handal karena mencari penghasilan

digusur dan diganti dengan Mall ataupun gerai

diluar, pemerintah yang kesulitan mengelola

waralaba. Tren ini terjadi di banyak daerah terutama

investasi daerah terus mengundang investor dari

di kota-kota besar, seperti Jakarta, Sumatra Utara,

luar dan tanpa disadari, semua indikator efektivitas

Jawa Timur dan daerah lainnya.

seperti kualitas lingkungan, kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pelayanan publik, dikorbankan.

40



F. Apa yang harus dilakukan? “Kemampuan perencanaan sistemik dengan menggunakan alat tolak ukur yang dapat mengukur semua arena akan dapat mendorong interaksi antar arena. Hal ini adalah kunci reformasi birokasi. Dari sisi politik, kedepan, publik akan lebih memilih para calon pemimpin yang inovatif, punya ketegasan dan tunduk terhadap konstitusi serta membuka janji politik dan kontrak sosial secara transparan.”


41


42



1. Perencanaan Sistemik Menjadi Kunci bagaimana transfer kepemimpinan antar satu dengan yang lain secara transparan. Janji politik dan kontrak Reformasi Politik dan Birokrasi.

D

sosial tidak pernah berjalan di Indonesia. Karenanya iperlukan sinkronisasi RPJMD dan LKPj

dibutuhkan proses transfer janji politik dan kontrak

serta terbukanya transparansi anggaran untuk

sosial dengan indikator terukur yang dapat diakses

mewujudkan perencanaan yang berkualitas. Jika

oleh semua publik. Untuk merealisasikan ini dapat

tidak ada gebrakan perencanaan yang konsisten

dengan mudah menggunakan sumber daya yang ada

dan berkesinambungan di daerah yang didukung

di pemerintah provinsi, misalnya laman pemerintah

oleh semua arena tata kelola, Indonesia akan

daerah, DPRD dan partai politik.

kehilangan momentum emas. Momentum dimana

4. Kepemimpinan Inovatif Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Kinerja cukup kondusif untuk perubahan. Karenanya Pemerintahan untuk mendorong kemajuan daerah, dibutuhkan semua kondisi baik sosial, ekonomi dan politik

kelegowoan para pemimpin untuk membuat dan mengikuti perencanaan jangka panjang yang

Inovasi pendekatan kepemimpinan yang lebih peka

berbasis fakta.

dan cepat menjawab permasalahan masyarakat adalah cara alternatif untuk meningkatkan kualitas

2. Memperkuat Interaksi Antar Arena tata kelola dan kinerja pemerintahan dengan lebih di Daerah dengan Menggunakan menekankan pada result-driven dibandingkan dengan process-driven of government. Beberapa Referensi Tolak Ukur yang Sama. best practices seperti Provinsi DKI Jakarta Ketegangan antara dua prinsip, yaitu keadilan

dan Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan

dan

pentingnya peran kepemimpinan politik dalam

efektivitas,

seringkali

menjadi

dilema

utama pemerintahan daerah. Prinsip apa yang

akselerasi

pembangunan

di

daerah.

Kepala

lebih didahulukan dan apakah keduanya dapat

Daerah yang inovatif akan menyediakan kerangka

berjalan beriringan? Jawabannya bisa ketika

kebijakan sekaligus menembus kekakuan birokrasi

semua arena memiliki referensi tolak ukur yang

untuk mempercepat efektivitas kinerja pemerintah

sama dan saling transparan sehingga dapat saling

daerah. Ditunjang dengan komunikasi massa yang

mendukung dan menyokong. Karenanya semua

bagus yang tentu dapat memupuk modal sosial,

arena membutuhkan referensi yang sama untuk

maka kelancaran program-program pembangunan

saling memantau dan mendukung.

daerah akan semakin terjamin karena didorong bersamaan dengan Arena Masyarakat Sipil dan

3. Janji Politik dan Kontrak Sosial yang Ekonomi. Model pemimpin yang dapat menegakkan regulasi daerah dan berpikir panjang lebih relevan Terukur dan Transparan. di masa ini daripada pemimpin yang hanya setia Seringkali kita melihat pelantikan kepala daerah

dengan kepentingan konstituen pada saat pemilu

namun tidak pernah dalam sejarah bangsa, melihat

saja. Apalagi jika sang pemimpin yang inovatif ini


43


diimbangi dengan peningkatan kualitas pengawasan politik dari para anggota legislatif dan masyarakat sipil

termasuk

media

yang

kritis

berdasar

fakta, tidak semata-mata berbasis opini yang malahan dapat menghambat akselerasi kemajuan pembangunan di daerah.

44



Lampiran 1

Kerangka Kerja Indonesia Governance Index


45


46



1. Konseptual

Empat arena ini memiliki fungsi dan kinerja yang secara kolektif menentukan kualitas tata kelola di

A. Definisi Tata Kelola Pemerintahan

setiap provinsi.

I

B.

ndonesia Governance Index (IGI) mendefinisikan tata

kelola

pemerintahan

sebagai

Arena Tata Kelola Menurut IGI

proses

kebijakan,

IGI mengukur empat arena utama yang terlibat

peraturan serta prioritas-prioritas pembangunan

dalam formulasi serta implementasi kebijakan atau

melalui interaksi antara eksekutif, legislatif dan

apa yang sering disebut sebagai ‘governance’. Empat

birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan

arena ini adalah Pemerintah (mencakup eksekutif

masyarakat ekonomi (bisnis).

dan legislatif), Birokrasi, Masyarakat Sipil dan

memformulasi

dan

melaksanakan

Masyarakat Ekonomi. Setiap arena dimaknai sebagai Definisi yang telah dikembangkan oleh Partnership

memiliki kerangka logika yang serupa yang kemudian

pada tahun 2007 juga sejalan dengan konsep

peran masing-masing dalam praktik-praktik tata

Berggruen dan Gardels (2013) yang mengatakan

kelola diidentifikasi. Berikut adalah cakupan definisi

bahwa, tata kelola (governance) “adalah bagaimana

tiap arena:

kebiasaan budaya, institusi politik dan sistem ekonomi

1) Pemerintah adalah badan pembuat kebijakan

dalam masyarakat dapat berjalan selaras dalam

yang mencakup eksekutif dan legislatif. Eksekutif

menciptakan kehidupan masyarakat yang diinginkan.

merujuk pada Gubernur dan Wakil Gubernur

Tata kelola yang baik adalah ketika struktur-struktur

yang memiliki otoritas yang bertumpang-tindih

ini bertautan secara seimbang sehingga mampu

dengan Badan Legislatif (DPRD) dalam hal

memproduksi hasil-hasil yang efektif dan berlanjut

membuat kerangka kebijakan serta penganggaran

dalam bingkai kepentingan yang sama.”3Dengan

di tingkat provinsi. Namun demikian, Gubernur

kata lain, tata kelola yang baik mensyaratkan

juga sebagai pemegang kekuasaan eksekutif

semua “arena”, i.e. pemerintah (baik eksekutif dan

untuk

legislatif), masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi,

pembangunan. Di sisi lain, DPRD memiliki

untuk menjalankan peran masing-masing melalui

hak-hak eksklusif untuk mengawasi proses

upaya berselaras dengan arena-arena lain.

pembangunan yang dijalankan oleh eksekutif

memerintah

dan

mengkoordinasikan

dan birokrasi. Berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan di

2) Birokrasi

merupakan

pelaksana

kebijakan

atas, secara operasional terdapat 4 (empat) arena tata

yang memiliki peran melayani maupun sebagai

kelola, yaitu:

jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.

1) Pemerintah (political-office/pejabat politik);

Dalam hal ini Birokrasi termasuk Sekretariat

2) Birokrasi;

Daerah dan Kantor Dinas-dinas di tingkat

3) Masyarakat Sipil;

provinsi. Di antara banyaknya fungsi penting

4) Masyarakat Ekonomi.

birokrasi, fungsi-fungsi utama yang akan diukur dalam studi ini adalah fungsi pelayanan publik, fungsi sebagai pengumpul pendapatan daerah


47


(revenue collection) dan fungsi pengaturan

3) Akuntabilitas:

kondisi

dimana

pejabat,

lembaga dan organisasi publik di setiap arena

ekonomi daerah.

bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya

3) Masyarakat Sipil terdiri dari organisasi, asosiasi,

serta responsif terhadap publik.

yayasan, forum (formal dan informal), serikat (cetak dan elektronik) asosiasi

4) Transparansi: kondisi dimana keputusan yang

professional dan lembaga pendidikan maupun

diambil oleh pejabat publik, lembaga non-

riset yang bersifat non-pemerintah dan non-profit.

pemerintah serta lembaga bisnis di setiap arena

Di antara banyaknya fungsi masyarakat sipil,

dan sub-arena terbuka kepada publik untuk

Partnership mempertimbangkan fungsi-fungsi

memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi

utama yang akan diukur adalah fungsi advokasi

serta kondisi dimana informasi publik tersebut

kebijakan publik serta fungsi pemberdayaan

tersedia maupun dapat diakses oleh publik.

buruh, media

5) Efisiensi: kondisi dimana kebijakan dan program

sebagai fungsi yang paling penting. 4) Masyarakat

Ekonomi

mencakup

yang dijalankan telah menggunakan sumber daya

entitas

manusia, keuangan dan waktu – secara optimal.

bisnis dan asosiasi yang bertujuan mencari utama

6) Efektivitas: kondisi dimana tujuan kebijakan

yang diukur adalah kemampuan mereka

dan hasil program telah dicapai sesuai dengan

dalam mendorong iklim bisnis yang lebih baik

yang tujuan yang diharapkan (yaitu merujuk

serta pada saat bersamaan memiliki upaya

pada mandat konstitusi - masyarakat yang

dalam melindungi kepentingan bisnis melalui

cerdas, makmur, adil dan beradab - menjadi

kegiatan ekonomi dan produksi mereka.

parameter utama).

keuntungan

(profit).

Fungsi-fungsi

C. Prinsip

D.

Dari berbagai macam prinsip untuk mengukur tata

IGI dibangun melalui diskusi yang ekstensif maupun

kelola, terpilih 6 (enam) prinsip yang Kemitraan

intensif dengan para pemangku kepentingan serta

anggap paling sesuai dengan kondisi sosial-politik

para ahli demi memastikan validitas serta realibilitas

Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai

konseptual maupun indikator. IGI mengukur kinerja

berikut:

Pemerintah (dalam hal ini merujuk pada Pejabat

1) Partisipasi: tingkat keterlibatan para pemangku

Politik), Birokrasi, Masyarakat Sipil dan Masyarakat

kepentingan

(stakeholders)

dalam

proses

Matriks IGI

Ekonomi terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang

pembuatan kebijakan dalam setiap arena dan

baik,

yaitu

partisipasi,

transparansi,

keadilan,

sub-arena.

akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Kerangka IGI

2) Keadilan (fairness): kondisi dimana kebijakan

dikonseptualisasikan sebagai matriks 4 X 6, disilang

dan program diberlakukan secara adil kepada

dengan arena-arena dan prinsip-prinsip tata kelola

seluruh siapapun (tidak diskriminatif) terhadap

yang baik seperti yang ditunjukkan oleh gambar di

status, ras, agama maupun jenis kelamin.

bawah ini.

48



Arena & Fungsi

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah: • Kerangka Kebijakan • Penganggaran • Koordinasi Pembangunan • Pengawasan Pembangunan Birokrasi: • Pengumpul Pendapatan Daerah (Revenue Collection) • Pelayanan Publik • Pengaturan Kegiatan Ekonomi

Indikator

Masyarakat Sipil: • Advokasi • Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi: • Upaya Perlindungan Kepentingan seluruh komponen bisnis • Mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha


49


2. Metodologi

terhadap isu-isu maupun proses-proses tata kelola pemerintahan. Setiap Indikator disertai justifikasi

1. Pemilihan Indikator

yang rinci. Pemilihan indikator melalui pertimbangan kriteria berikut ini:

Tentu saja pemilihan indikator ini akan selalu

1) Signifikansi,

menimbulkan pertanyaan mengapa indikator tertentu

2) Relevansi,

yang digunakan sementara yang lain tidak. Untuk

3) Ketersediaan data,

mengatasi hal ini, maka strukturisasi indikator

4) Kekuatan pembeda, dan

dilakukan melalui kategorisasi indikator-indikator

5) Persamaan untuk dapat diukur di seluruh

dan menempatkan indikator-indikator yang relevan

provinsi,

ke dalam hierarchy of significance, sehingga pada akhirnya akan didapat sejumlah kecil indikator

Seluruh indikator yang telah dipilih dikaji-ulang

yang memiliki kemampuan penjelas yang kuat dan

oleh para ahli dari empat arena yang diukur

discriminating power yang tinggi sehingga tidak ada

serta beberapa ahli di bidang statistik, tata kelola

tumpang tindih antar satu indikator dengan indikator

pemerintahan, metodologi penelitian serta akademisi

lain, atau terjadi repetisi maupun triangulasi yang

yang telah melakukan review kritis terhadap desain

tidak perlu.

dan metodologi IGI secara keseluruhan. Untuk memastikan kekuatan desain dan metodologi IGI,

Sesuai dengan tabel matriks di atas, indikator-

seorang analis internasional juga terlibat secara

indikator

intensif untuk melakukan kaji-ulang final.

dibangun

berdasarkan

fungsi-fungsi

dan otoritas pemerintahan provinsi serta relevansi 2. Struktur IGI

50



3. Menentukan Bobot Arena, Prinsip dan Indikator

dan pengalamannya. Dengan demikian, para ahli ini berasal dari akademisi, pejabat pemerintah, aktivis/ pekerja LSM, pelaku bisnis dan individu-individu

Berbagai arena, prinsip dan indikator yang digunakan

dalam

IGI

mempunyai

lainnya yang terkait.

tingkat

kontribusi yang berbeda-beda terhadap terciptanya

Bobot arena, prinsip dan indikator dihitung dengan

tata kelola permerintahan yang baik. Oleh karena

pendekatan AHP juga. Dengan pendekatan AHP,

itu, salah satu tahap sangat penting sebelum

data persepsi 27 responden ahli diolah dengan

arena, prinsip dan indikator ini dapat digunakan

software Expert Choice 11, untuk menghasilkan

dalam mengukur kinerja tata kelola pemerintahan

bobot di setiap arena, prinsip dan indikator. Data

provinsi adalah menentukan bobot masing-masing

diperoleh dengan metode wawancara individual

arena, prinsip dan indikator tersebut. Dalam hal ini

langsung dengan menggunakan kuesioner serta

metode pembobotan yang digunakan adalah AHP

dukungan show card hirarki arena, prinsip dan

(Analytical Hierarchy Procedure).

indikator sebagai instrumennya.

AHP adalah suatu metoda matematis/statistis

Pembobotan

yang diawali judgment dari para ahli (well-

menunjukkan kestabilan konstruksi model hirarki

informed Persons) terhadap kontribusi setiap

yang dibangun berdasarkan arena, prinsip dan

arena, prinsip dan indikator. Melalui proses

indikator. Hal tersebut ditunjukkan oleh derajat

pair-ways comparison setiap arena, prinsip dan

inkosistensi model sebesar 0,1%. Hasil pembobotan

indikator diperbandingkan satu dengan yang

menunjukkan arena birokrasi memiliki peran paling

lain. Perbandingan ini kemudian diolah secara

besar (0,323) dibandingkan arena pemerintah

matematis/statistis untuk menghasilkan bobot.

(0,302), masyarakat sipil (0,208) dan masyarakat

dengan

pendekatan

AHP

ekonomi (0,167). Hasil pembobotan enam prinsip sepenuhnya

pada masing-masing arena menunjukkan prinsip

pembobotan kepada penilaian para ahli. Para ahli

transparansi dan akuntabilitas lebih penting

di sini merupakan narasumber yang dipilih melalui

dibandingkan prinsip lainnya.

Metode

ini

mempercayakan

kritiria yang sangat ketat terkait dengan pengetahuan


51

“Menuju Masyarakat Yang Cerdas dan Pemerintah Yang Responsif” Bobot Prinsip Untuk Setiap Arena

4. Tipe dan Sumber Data IGI dihasilkan dari komposit dua tipe data, yaitu

Dalam

pengumpulan

data,

penelitian

IGI

data obyektif (sekunder) dan data persepsi/

melibatkan 33 peneliti dari seluruh provinsi

subyektif (primer). Data obyektif terdiri dari

di Indonesia yang terdiri dari akademisi dan

berbagai dokumen resmi dan terpublikasi, seperti

aktivis senior organisasi masyarakat sipil. Setiap

data statistik, APBD, RPJMD, RKA, LKPJ,

peneliti provinsi ini terlibat secara aktif dalam

PPAS/KUA, Provinsi Dalam Angka, catatan-

pengumpulan data sekunder dan data primer,

catatan kegiatan dan sebagainya. Sementara itu,

berperan aktif sebagai fasilitator dalam Focus

data persepsi diperoleh dari narasumber yang

Group Discussion (FGD) serta menulis laporan

dipilih melalui kriteria ketat yang berkenaan

hasil IGI di provinsi masing-masing. Dengan

dengan keahlian maupun memiliki informasi

keterlibatan yang cukup intensif ini para peneliti

yang luas terkait indikator-indikator yang diukur

provinsi diharapkan akan menjadi “resource

serta melalui penilaian langsung setiap peneliti di

person” terkait dengan isu-isu tata kelola

provinsi berdasarkan kajian yang obyektif. Kedua

(governance) di provinsinya masing-masing.

jenis data tersebut saling melengkapi sehingga dapat memperkuat kualitas data IGI.

52


“Menuju Masyarakat Yang Cerdas dan Pemerintah Yang Responsif” Lokasi Data IGI

No.

Arena

1.

Gubernur dan Birokrasi

Lokasi

Sekunder

Primer

BPS Provinsi

√

Dinas Kesehatan

√

√

Dinas Pendidikan

√

√

Dinas Kesejahteraan/Sosial

√

√

Dinas PU

√

√

Dispenda/BPKD

√

√

Disnakertrans

√

√

Kesbanglinmas

√

Bappeda

√

√

BKPMD

√

√

Sekretariat Pemerintah Provinsi

√

√

BPK

√

BPKP

√

Kantor Pajak

√

√

Parlemen

Sekretariat DPRD

√

√

Komisi-komisi DPRD

√

Civil society

Lembaga-lembaga Non-Pemerintah

√

Kantor Kadin Setempat

√

Gapensi

√

HIPMI

√

4.

Academia

Dosen, Peneliti

√

5.

Media

Wartawan, Pemred

√

2. 3. 4.

Economic society


53


5. Proses Data Menjadi Indeks

6. Skala Indeks

3,57 sampai dengan 4,86 adalah cenderung buruk;

Skala penilaian IGI berkisar dari angka 1 (sangat

sedangkan di atas 6,14 sampai dengan 7,43 adalah

buruk) sampai dengan angka 10 (sangat baik). Ada

capaian yang cenderung baik.

dua cara untuk memaknai suatu angka indeks dalam IGI. Pertama secara normatif, yaitu angka tersebut

Makna kedua adalah makna relatif. Di sini, angka

dilihat posisinya dalam skala 1-10 dengan nilai

capaian suatu provinsi dalam arena, prinsip maupun

tengah 5,50. Capaian suatu provinsi dalam arena,

indikator tertentu dilihat dalam posisi relatifnya

prinsip maupun indikator tertentu dapat dimaknai

terhadap capaian provinsi yang lain. Dalam hal

mengikuti skala ini. Dengan demikian, capaian

ini, kita bisa berbicara provinsi yang mana yang

sekitar 5,50 (tepatnya antara 4,86 – 6,14) adalah

memiliki capaian lebih baik maupun lebih buruk

capaian yang sedang-sedangsaja; capaian di atas

dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Sangat Buruk

1

54

2,29

Buruk

Cenderung Buruk

3,57

4,86

Sedang

Cenderung Baik

6,14

Baik

7,43

Sangat Baik

8,71

10



Lampiran 2

Indikator Indonesia Governance Index


55


56



A. Daftar Indikator Indonesia Governance Index No

Kode

Indikator

Tipe Data Obyektif Penilaian Kuesioner

Bobot

Arena Pemerintah

0,302

Prinsip Partisipasi

0,120

1

GIP1

Akomodasi usulan program kabupaten dalam hasil musrenbang provinsi

√

0,170

2

GIP2

Kualitas public hearing di DPRD dalam rangka pembahasan Perda non-APBD

√

0,156

3

G2P1

Kualitas Public Hearing Pembahasan RAPBD atau pembiayaan lain-lain

√

0,219

4

G3P1

Kualitas audiensi/interaksi Stakeholder dengan Gubernur

√

0,092

√

0,199

√

0,164

0,189

Kualitas saluran Pengaduan Masyarakat 5 G4P1 dalam memperkuat fungsi Pengawasan DPRD Inisiatif DPRD dalam melibatkan 6 G4P2 masyarakat ketika menjalankan Fungsi Pengawasan Prinsip Keadilan (Fairness) Pelembagaan upaya perlindungan dan 7 G1F1 pemberdayaan perempuan 8

G2F1

9

G2F2

10

G2F3

11

G3F1

12

G4F1

Anggaran APBD untuk kesehatan (non belanja pegawai) perkapita (disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi). Anggaran APBD untuk penanganan kemiskinan per penduduk miskin (disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi) Anggaran APBD bidang pendidikan dibagi jumlah siswa sampai jenjang pendidikan 9 tahun (disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi) Persamaan kesempatan audiensi/interaksi antara berbagai kelompok masyarakat dengan Gubernur Jangkauan DPRD dalam melakukan pengawasan pembangunan secara merata (tidak diskriminatif)


√

0,125

√

0,243

√

0,228

√

0,247

√

0,039

√

0,045

57


Prinsip Akuntabilitas Kesesuaian Target Capaian Prioritas 13 G1A1 RPJMD dengan Capaian Tahunan Pemerintah Provinsi dalam LKPJ Rasio Realisasi pengesahan perda 14 G1A2 dibandingkan dengan jumlah rencana legislasi daerah (dalam %) Rasio APBD Perubahan terhadap APBD 15 G1A3 Penetapan Tanpa Adanya Perubahan Asumsi Dasar Ketepatan waktu dalam pengesahan Perda 16 G2A1 APBD Rasio Belanja Hibah/Subsidi dan Bantuan 17 G3A1 Sosial terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal Komitmen anggota DPRD 18 G4A1 memperjuangkan kepentingan/aspirasi publik Prinsip Transparansi Kemudahan akses terhadap dokumen 19 G1T1 PERDA dan Peraturan Gubernur NonAPBD Kemudahan Akses Kelengkapan 20 G2T1 Dokumen APBD Kemudahan Akses Pertanggungjawaban 21 G2T2 APBD provinsi 22

G2T3

23

G3T1

24

G4T1

58

G1I1

26

G1I2

27

G2I1

28

G4I1

0,259

√

0,129

√

0,105

√

0,190

√

0,110

√

0,124

0,190

√

0,172

√

0,175

√

0,182

√

0,160 √

√

Rata-rata waktu penyelesaian Perda di DPRD dalam 1 tahun terakhir Rasio Anggaran Belanja Pegawai (Langsung+Tidak Langsung) terhadap Total APBD Rasio Total Budget DPRD terhadap Total APBD

0,342

Kualitas komunikasi gubernur dalam mengkoordinasi pembangunan Kemudahan akses kegiatan pengawasan DPRD Laporan Singkat, Risalah Rapat,Kunjungan Kerja Pembangunan Anggota DPRD Waktu Penerbitan Peraturan Gubernur tentang Implementasi PERDA

√

Kemudahan Akses Penggunaan Dana Aspirasi Anggota DPRD Provinsi

Prinsip Efisiensi 25

0,127

0,183

0,117

√

0,167

√

0,167

√

0,463

√

0,202



Prinsip Efektivitas

√

0,124

29

G1E1

Jumlah Perda Inisiatif

0,059

30

G1E2

Regulasi tentang Perlindungan Lingkungan Hidup

31

G2E1

Tingkat Pertumbuhan PDRB/kapita

√

0,082

32

G2E2

Tingkat kemiskinan

√

0,182

33

G2E3

Tingkat Pengurangan pengangguran terbuka

√

0,222

34

G2E4

Tingkat kesenjangan (gini ratio)

√

0,169

35

G3E5

Prosentase perempuan di parlemen

√

0,047

36

G3E1

Disparitas Pendapatan antar Kabupaten dalam Provinsi (Indeks Wiliamson)

√

0,086

37

G4E1

Rasio Total APBD Realisasi terhadap Total APBD Perubahan

√

0,069

√

0,084

Arena Birokrasi

0,323

Prinsip Partisipasi

0,095

38

B1P1

Ada tidaknya Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM) di Dispenda provinsi

√

0,207

39

B2P1

Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan,

√

0,381

40

B2P2

Keberadaan dewan kesehatan, dewan pendidikan, dan dewan pengentasan kemiskinan.

√

0,169

B3P1

Ada tidaknya forum reguler antara pemerintah provinsi dan masyarakat untuk memperkuat iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi rakyat

√

0,242

41

Prinsip Keadilan (Fairness) 42

B1F1

43

B2F1

44

B2F2

Prosentase pejabat perempuan di eselon 2 Persentase kelahiran yang dibantu medis (dokter dan bidan) terhadap total angka kelahiran Pelayanan publik yang tidak diskriminatif terhadap kelompokkelompok terpinggirkan (contoh: perempuan, fakir miskin, anak-anak, cacat, lansia, HIV/AIDS)


√

0,153 0,070

√

0,329

√

0,179

59


45

B2F3

46

B2F4

47

B3F1

Rasio lamanya sekolah anak lakilaki dan perempuan (mean years of schooling) Kualitas Kelompok Kerja Pengarusutama-an Gender di Provinsi

√

0,251 √

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi tidak diskriminatif.

0,097 √

Prinsip Akuntabilitas 48

B2A1 Opini audit BPK terhadap APBD Provinsi

49

Konsistensi kebijakan ekonomi birokrasi B3A1 dengan kebijakan kelestarian lingkungan dan zoning kawasan ekonomi.

0,204 √

B1T1

51

B3T1

B1I1

53

B2I1

54

B3I1

Akses terhadap dokumen Keuangan SKPD (RKA SKPD, RKA PPKD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD) Kemudahan akses terhadap regulasi tentang investasi di provinsi

√

0,405

√

0,595 0,160

Rasio Belanja Aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) terhadap Realisasi PAD Provinsi Rasio Anggaran untuk Belanja Aparatur (Langsung dan Tidak Langsung) terhadap Total Belanja Publik Provinsi

√

0,241

√

0,386

Pelayanan Untuk Pengurusan Investasi

√

0,378 0,172

Prinsip Efektivitas

60

0,507 0,217

Prinsip Efisiensi 52

0,493 √

Prinsip Transparansi 50

0,074

55

B1E1

Persentase anggaran tahunan DPKD Provinsi terhadap realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah)

√

0,097

56

B2E1

Skor Human Development Index

√

0,225

57

B2E2

Kualitas Air dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2010 dan 2011

√

0,405

58

B2E3

Kualitas Udara dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2010 dan 2011

√

59

B2E4

Kualitas Tutupan Hutan 2010 dan 2011

√



60

B3E1

Pertumbuhan investasi (investment growth)

√

0,15

61

B3E2

Jumlah Proyek Investasi

√

0,124

Arena Masyarakat Sipil

0,208

Prinsip Partisipasi

0,205

62

C1P1

63

C2P1

Wadah keterlibatan masyarakat yang disediakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk advokasi dan monitoring, Pelibatan masyarakat oleh OMS dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

√

0,309

√

0,691

Prinsip Keadilan (Fairness)

64

C1F1

Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan kelompok-kelompok rentan (contoh: perempuan, fakir miskin, anak-anak, cacat, lansia, HIV/ AIDS) dalam kegiatan advokasi dan monitoring OMS.

65

C2F1

Variasi / lingkup isu-isu yang diadvokasi dan dimonitoring OMS

0,174

√

0,618

√

0,382

Prinsip Akuntabilitas

0,183

66

C1A1

Laporan program dan keuangan kelembagaan.

√

0,498

67

C2A1

Prosedur monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat.

√

0,502

0,218

Prinsip Transparansi

68

C1T1

Akses terhadap informasi kelembagaan dan kegiatan OMS

√

0,429

69

C2T1

Akses terhadap informasi program pemberdayaan masyarakat

√

0,571

0,114

Prinsip Efisiensi

70

C1I1

Efisiensi kegiatan advokasi dan monitoring OMS.

√

0,578

71

C1I2

Koordinasi antar OMS dalam kegiatan advokasi dan monitoring.

√

0,422

0,106

√

0,271

Prinsip Efektivitas 72

C1E1

Kontribusi OMS terhadap upaya pemberantasan korupsi.


61


73

74

C2E1

Kontribusi OMS terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

√

0,377

C2E2

Kontribusi OMS terhadap upaya pemberdayaan kelompok-kelompok rentan (contoh: perempuan, fakir miskin, anak-anak, cacat, lansia, HIV/ AIDS).

√

0,352

Arena Masyarakat Ekonomi

0,167

Prinsip Partisipasi

0,117

75

E1P1

Kualitas partisipasi dalam wadah pengambilan keputusan asosiasi.

√

0,383

76

E1P2

Keterlibatan asosiasi bisnis dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah

√

0,617

0,171

Prinsip Keadilan (Fairness)

77

E1F2

Kesempatan yang sama bagi anggota asosiasi dalam mendapatkan informasi, fasilitas dan mengikuti tender/proyek

√

0,32

78

E1F1

Perhatian sektor usaha terhadap tuntutan kesejahteraan buruh

√

0,324

79

E1F3

Pengakuan dan perlindungan hak-hak pekerja perempuan oleh masyarakat ekonomi

√

0,356

0,21

Prinsip Akuntabilitas

80

E1A1

Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan asosiasi bisnis

√

0,196

81

E2A1

Kepatuhan sektor usaha dalam membayar Pajak / retribusi

√

0,32

82

E2A2

Kepatuhan sektor usaha terhadap aturan dan prosedur pelaksanaan usaha

√

0,271

83

E3A1

Tanggung jawab dalam Pengelolaan CSR

√

0,213

0,188

√

1

0,156

√

0,321

Prinsip Transparansi 84

E1T1

85

E1I1

Keterbukaan dalam menjalankan fungsi implementasi proyek pemerintah.

Prinsip Efisiensi

62

Koordinasi antar asosiasi usaha dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah



86

E2I1

Penggunaan energi dan sumberdaya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Prinsip Efektivitas 87

E1E1

Kemampuan sektor usaha dalam menyelesaikan sengketa dengan masyarakat

88

E2E1

Kualitas Kemudahan berusaha dan iklim bisnis propinsi

89

E3E1

Tingkat penyerapan lapangan kerja atau jumlah lapangan kerja yang tercipta


√

√

0,679

0,159

√

0,092

√

0,164 0,745

63


B. Cara Membaca Kode Indikator Indonesia Governance Index 2012 Untuk memudahkan pengidentifikasian maka setiap indikator diberi kode. Kode ini terdiri atas 4 karakter dengan ketentuan sbb: (a) Karakter pertama (berupa huruf) menunjukkan Arena. (b) Karakter kedua (berupa angka) menunjukkan Fungsi di dalam arena. (c) Karakter ketiga (berupa huruf) menunjukkan Prinsip good governance. (d) Karakter keempat (berupa angka) menunjukkan Urutan Indikator di dalam prinsip. Arena G = Government

B = Bureacracy

C = Civil society

E= Economic society

Fungsi

Prinsip

1= Kerangka Kebijakan 2= Penganggaran 3= Koordinasi Pembangunan 4= Pengawasan Pembangunan 1= Pengumpul Pendapatan Daerah (Revenue Collection) 2= Pelayanan Publik 3= Pengaturan Kegiatan Ekonomi

P = participation F = fairness A = accountability T = transparency I = efficiency E = effectiveness

1 = Advokasi 2 = Pemberdayaan

1 = Upaya Perlindungan Kepentingan Seluruh Komponen Bisnis 2 = Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Usaha

Contoh: (a) G1T1 merupakan indikator pertama di arena Government fungsi pertama (regulatory framework) di prinsip transparansi.

Indeks Persepsi Korupsi dilakukan oleh Transparansi International Indonesia, yang mengukur persepsi di Kota-kota besar di Indonesia. i

ii

Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup RI 2010 dan 2011.

iii

64

Berggruen and Gardels (2013). Intelligent Governance for the 21st Century. Polity Press. Cambridge, UK. Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2012



65


66



KINERJA KESELURUHAN ARENA dan PRINSIP 33 PROVINSI 1.

PROVINSI ACEH Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,55

4,92

8,28

3,79

3,39

9,05

5,76

Birokrasi

6,04

2,85

6,76

6,62

5,93

8,54

4,22

6,45

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,89

5,07

5,84

5,50

5,09

4,60

4,60

5,02

ARENA

Masyarakat Sipil Masyarakat Ekonomi

2.

PROVINSI SUMATRA BARAT Arena

Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,00

5,93

3,19

6,32

3,74

7,23

5,56

Birokrasi

5,54

2,63

7,53

6,62

2,34

7,99

5,60

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,13

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

4,66

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

3,74 5,93

7,91 7,82

4,95 4,40


3.

PROVINSI SUMATRA UTARA Arena

Pemerintah Birokrasi Masyarakat Sipil Masyarakat Ekonomi

Indeks per Arena 5,15 6,43

Partisipasi

Keadilan

6,40 7,01

2,35 7,30

Akuntabilitas 6,52 6,62

6,68

7,64

6,40

6,40

6,40

6,40

6,64

5,49

6,40

6,11

6,40

6,40

5,18

2,17


67


4.

PROVINSI RIAU ARENA

Indeks per Arena

Partisipasi Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,31

5,43

3,38

4,34

6,79

7,90

5,49

Birokrasi

7,06

5,00

6,65

6,59

8,18

8,39

6,46

Masyarakat Sipil

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

Masyarakat Ekonomi

5,76

6,40

5,82

6,02

4,60

5,18

6,77

5.

PROVINSI KEPULAUAN RIAU Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,34

5,55

5,90

5,10

3,76

8,19

4,56

Birokrasi

5,65

2,96

7,54

6,59

2,34

7,90

6,40

5,72

6,40

6,40

5,50

4,60

5,36

6,40

5,82

6,40

5,82

6,40

5,50

6,40

4,39

ARENA


6.

PROVINSI JAMBI

ARENA

Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Pemerintah

5,90

6,48

3,59

5,86

6,32

7,51

6,79

Birokrasi

6,75

4,94

5,66

5,48

9,09

7,86

6,20

Masyarakat Sipil

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

Masyarakat Ekonomi

5,70

6,40

5,82

6,40

6,40

5,18

3,77

68

Transparansi Efisiensi

Efektivitas



7.

PROVINSI BANGKA BELITUNG

ARENA

Indeks per Partisipasi Keadilan Arena

Akuntabilitas

Transparansi Efisiensi Efektivitas

Pemerintah

6,26

6,57

5,54

6,33

5,57

7,88

6,49

Birokrasi

5,56

1,18

7,12

6,62

5,07

7,70

3,94

6,24

6,40

6,40

5,50

6,40

6,40

6,40

5,90

6,40

6,40

6,40

6,40

5,18

4,42

Masyarakat Sipil Masyarakat Ekonomi 8.

PROVINSI SUMATERA SELATAN Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,02

6,48

2,49

4,91

4,01

8,37

6,11

Birokrasi

7,09

4,39

6,98

6,62

9,09

8,27

5,55

Masyarakat Sipil

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

Masyarakat Ekonomi

6,32

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

5,86

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

2,99 3,25

5,01 5,29

4,79 3,88

ARENA

9.

PROVINSI BENGKULU ARENA

Pemerintah Birokrasi Masyarakat Sipil Masyarakat Ekonomi

Indeks per Arena 3,98 4,50

Partisipasi

Keadilan

4,99 4,65

3,19 6,15

Akuntabilitas 3,98 4,38

6,31

6,40

6,40

6,40

6,40

5,64

6,40

5,05

5,29

5,18

5,66

4,60

4,60

4,84


69


10.

PROVINSI LAMPUNG Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,51

5,57

3,05

6,01

4,49

7,89

7,56

Birokrasi

6,68

4,42

7,08

6,62

7,27

8,43

5,23

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

5,14

6,40

5,82

6,40

4,60

5,82

1,76

ARENA


11.

PROVINSI DKI JAKARTA

ARENA

Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

6,78

5,07

9,60

7,49

6,04

6,47

4,15

Birokrasi

7,14

4,05

7,59

6,62

9,09

7,36

6,37

Masyarakat Sipil

5,33

6,40

4,60

4,60

5,37

4,60

6,40

Masyarakat Ekonomi

5,44

6,40

5,18

6,05

6,40

5,18

3,27

Efisiensi

Efektivitas

12.

PROVINSI BANTEN Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Pemerintah

5,28

6,10

2,94

7,52

2,99

7,69

4,64

Birokrasi

6,05

6,57

5,52

6,62

3,25

9,18

6,17

Masyarakat Sipil

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

Masyarakat Ekonomi

5,83

6,40

6,40

6,40

5,50

6,40

3,85

ARENA

70

AkunTransparansi tabilitas



13.

PROVINSI JAWA BARAT Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,35

5,07

2,41

5,73

5,68

8,68

5,70

Birokrasi

6,05

5,03

5,53

5,48

7,27

6,90

5,37

Masyarakat Sipil

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

Masyarakat Ekonomi

5,90

6,40

5,50

5,44

4,60

4,60

9,32

ARENA

14.

PROVINSI JAWA TENGAH Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,22

5,43

2,54

5,17

5,25

8,61

5,96

Birokrasi

6,09

8,73

6,07

6,62

4,59

7,44

4,64

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,03

6,40

5,18

6,40

6,40

6,40

5,38

ARENA


15.

PROVINSI DI YOGYAKARTA

ARENA

Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

6,52

6,40

2,94

8,37

7,97

6,70

5,88

Birokrasi

7,46

9,55

7,38

7,73

9,09

5,42

5,87

6,72

7,64

6,40

6,40

6,40

6,40

7,03

6,12

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

4,61



71


16.

PROVINSI JAWA TIMUR

ARENA

Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,55

6,10

3,06

5,73

5,14

8,43

6,40

Birokrasi

7,28

8,21

6,06

7,73

7,27

7,60

6,98

6,75

7,64

6,40

6,40

6,40

6,40

7,28

6,01

6,40

6,40

6,40

4,60

5,79

6,66


17.

PROVINSI KALIMANTAN BARAT Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

4,85

5,75

2,91

4,95

4,55

7,64

4,62

Birokrasi

4,26

1,00

4,30

6,62

1,00

6,98

4,80

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

5,59

6,40

5,18

5,66

6,40

5,18

4,77

ARENA


18.

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,46

6,57

4,61

5,97

3,66

7,74

5,27

Birokrasi

6,13

2,18

5,59

7,73

4,59

6,98

8,01

Masyarakat Sipil

6,36

6,40

6,40

6,40

6,40

6,02

6,40

Masyarakat Ekonomi

6,01

6,40

6,40

6,40

6,40

5,18

5,09

ARENA

72



19.

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,99

6,40

6,08

6,38

4,92

7,66

4,73

Birokrasi

6,32

3,74

6,14

6,62

6,84

7,39

5,86

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,02

6,40

6,40

6,40

6,40

5,18

5,18

ARENA


20.

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,37

5,76

6,93

4,91

2,48

9,25

4,42

Birokrasi

5,52

1,18

7,21

5,48

1,00

8,50

9,34

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

5,54

6,40

5,82

6,40

4,60

4,60

5,45

ARENA


21.

PROVINSI SULAWESI SELATAN

ARENA

Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,20

6,40

2,92

5,80

5,20

5,44

6,06

Birokrasi

5,39

2,28

6,18

7,73

3,25

4,88

6,78

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,15

6,40

5,82

6,40

6,40

6,40

5,39



73


22.

PROVINSI SULAWESI BARAT

ARENA

Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,70

6,57

3,21

5,41

6,73

7,18

6,37

Birokrasi

5,68

5,76

3,88

6,62

5,50

6,95

5,17

Masyarakat Sipil

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

Masyarakat Ekonomi

6,12

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

4,58

23.

PROVINSI SULAWESI TENGAH Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,20

5,80

3,28

6,11

3,76

6,97

6,21

Birokrasi

4,79

3,40

5,87

6,62

2,34

6,58

3,81

6,65

7,64

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

5,84

6,40

5,18

6,40

6,40

5,18

5,33

ARENA


24.

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ARENA

Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

4,78

5,43

3,93

4,89

4,01

6,65

4,67

Birokrasi

4,28

1,36

4,09

5,48

3,25

5,44

4,85

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

5,37

4,60

5,82

5,66

6,40

4,60

4,56


74



25.

PROVINSI GORONTALO Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,28

6,57

3,21

5,48

5,29

6,50

5,67

Birokrasi

5,36

1,52

6,91

6,62

5,07

5,89

4,43

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

5,91

6,40

6,40

6,40

6,40

5,18

4,50

ARENA


26.

PROVINSI SULAWESI UTARA Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,24

6,57

3,20

6,19

4,04

6,25

6,04

Birokrasi

6,98

3,89

7,77

7,73

7,27

6,58

7,07

Masyarakat Sipil

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

Masyarakat Ekonomi

6,00

6,40

6,40

6,40

5,50

6,40

4,91

ARENA

27.

PROVINSI BALI Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

6,12

6,57

5,43

5,04

7,85

7,81

4,83

Birokrasi

6,26

6,81

4,29

6,62

8,18

6,54

4,60

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,13

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

4,65

ARENA



75


28.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Pemerintah

4,16

6,10

1,84

4,72

2,97

5,80

4,96

Birokrasi

4,27

1,89

4,75

5,48

1,91

4,12

6,81

Masyarakat Sipil

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

Masyarakat Ekonomi

5,43

5,29

5,18

6,05

6,40

4,60

4,62

ARENA

29.


Efektivitas

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Pemerintah

5,17

5,75

2,37

5,60

6,04

6,97

4,96

Birokrasi

5,84

6,94

4,90

7,73

5,50

7,17

2,96

Masyarakat Sipil

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

Masyarakat Ekonomi

5,76

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

2,34

ARENA

30.


Efektivitas

PROVINSI MALUKU Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

Pemerintah

5,13

6,26

2,41

5,15

2,88

8,96

7,97

Birokrasi

3,60

1,46

5,08

3,27

1,00

5,66

5,18

6,04

6,40

5,29

6,40

5,63

6,40

6,40

5,90

6,40

5,18

6,05

6,40

6,40

5,00

ARENA


76



31.

PROVINSI MALUKU UTARA Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Pemerintah

4,06

4,75

3,60

4,18

2,71

5,69

4,41

Birokrasi

3,53

1,36

3,92

3,27

3,25

5,36

3,31

Masyarakat Sipil

6,12

6,40

6,40

5,05

6,01

6,40

6,89

Masyarakat Ekonomi

4,83

4,94

4,60

5,66

4,60

4,60

4,35

Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Pemerintah

4,35

5,35

2,93

3,43

3,74

8,49

4,52

Birokrasi

4,25

2,87

2,26

3,27

6,36

6,50

3,15

6,24

6,40

6,40

5,50

6,40

6,40

6,40

5,36

6,40

5,18

6,02

5,50

4,60

4,47

ARENA

32.

Efektivitas

PROVINSI PAPUA

ARENA


33.


Transparansi Efisiensi Efektivitas

PROVINSI PAPUA BARAT Indeks per Arena

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Pemerintah

4,33

4,77

5,04

2,46

2,59

9,40

4,63

Birokrasi

3,55

1,00

5,12

3,27

1,00

6,60

4,27

5,56

5,84

5,29

4,60

6,40

4,60

6,40

5,19

4,60

5,24

6,05

4,60

5,82

4,47

ARENA

MasyarakatSipil MasyarakatEkonomi


Efisiensi Efektivitas

77


78


Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Pemerintah yang Responsif

Recommend Documents