PEDOMAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Menuju LEBAK CERDAS 2019
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2014
0
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Siliwangi Pasir Ona No. 13 Telepon (0252) 280786, 280911, 280926, 280815 PO. BOX. 21 Rangkasbitung 42313
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK Nomor : 420/
Disdikbud/Kab/2014 Tentang:
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2014/2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK
Menimbang
: a. bahwa penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik dapat meningkatkan mutu pendidikan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang diharapkan; b. bahwa Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan; c. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen
pendidikan
memberikan kewenangan
berbasis
sekolah,
perlu
lebih
banyak
kepada sekolah dalam penyelenggaraan
penerimaan peserta didik; d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2014/2015 pada Taman Kanak-Kanak dan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak dengan keputusan kepala dinas. Mengingat
:
1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 1
Daerah; 2.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3
Peraturan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor: 04 /VI/PB/2011 dan Nomor : MA/1111/2011 tanggal: 17 Juni 2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/RA/BA dan Sekolah/Madrasah;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Lebak;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Pendidikan Dasar dan
Menengah; 2
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 67 Tahun 2013 tentang
Kerangka
Dasar
dan
Struktur
Kurikulum
Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 81-A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum tahun 2013. Memperhatikan
: 1.
Keputusan
Bupati
Lebak
No.420/Kep.143/Kesra/2010
tentang
pemberlakuan STTB Madrasah Diniyah sebagai salah satu persyaratan penerimaan siswa baru bagi siswa yang beragama Islam pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat di Kabupaten Lebak; 2.
Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten 423.5/
Nomor :
-DISPEND/2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
Tahun Pelajaran 2014/2015. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru bagi Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak Tahun
3
Pelajaran 2014/2015 Kesatu
: Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2014/2015 digunakan sebagai panduan penerimaan peserta didik baru pada Tahun Pelajaran 2014/2015.
Kedua
: Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2014/2015 memberi kesempatan kepada setiap sekolah untuk menerima peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Ketiga
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Rangkasbitung Pada tanggal :
Juni 2014
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak,
Drs. H. ASEP KOMAR HIDAYAT, M.Pd Pembina Utama Muda NIP 19640624 198703 1 006
Tembusan : 1. Yth. Bupati Lebak. 2. Yth. Ketua DPRD Kab. Lebak. 3. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Lebak 4. Yth. Kepala BKD Kab. Lebak 5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Banten.. 6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lebak. 7. Yth. UPT Pendidikan Kecamatan se-Kab. Lebak. 8. Yth. Kepala SMP, SMA, SMK se-Kab. Lebak
4
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak : 420/ -Disdikbud/Kab/2014 : 9 Juni 2014 :
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK TAHUN PELAJARAN 2014/2015
A. PENGERTIAN 1. Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru bagi Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak mencakup TK/SD, SMP, SMA, dan SMK. 2. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain. 3. Ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan, diselenggarakan oleh sekolah. 4. Nilai ujian sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian sekolah. 5. Ujian Nasional adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan, diselenggarakan secara nasional. 6. Daftar nilai hasil Ujian Nasional adalah daftar yang memuat nilai hasil ujian nasional yang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Nasional. 7. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M yang diujinasionalkan, nilai UN, dan NA. 8. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar dan lulus ujian nasional/ujian sekolah pada satuan pendidikan. 9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
5
10. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
11. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA/SMK. 12. Prestasi lain yang diprioritaskan sekolah adalah prestasi akademik dan nonakademik berupa hasil tes seleksi penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau yang dibuktikan oleh sertifikat prestasi yang dikeluarkan oleh dinas/lembaga pemerintah minimal setingkat kabupaten. 13. Seleksi keberkalaan adalah seleksi yang diselenggarakan oleh sekolah terhadap kemampuan dalam bidang olahraga, seni atau sains bagi calon peserta didik baru yang pernah meraih sekurang-kurangnya juara ketiga tingkat kabupaten pada jenjang pendidikan sebelumnya.
B. TUJUAN, PRINSIP DAN AZAS 1. Penerimaan peserta didik bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. 2. Pada prinsipnya tidak ada penolakan Peserta Didik Baru (PPDB), bagi yang memenuhi syarat kecuali jika daya tampung di satuan pendidikan yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir. 3. Penerimaan peserta didik berazaskan, a. Obyektifitas artinya bahwa penerimaan peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam keputusan ini. b. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. c. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya. d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama dan golongan.
6
C. PERSYARATAN DAN SELEKSI 1. Persyaratan calon peserta didik baru a. Taman Kanak-Kanak (TK) /Raudhatul Athfal (RA) 1) Usia 4 s.d 5 tahun untuk kelompok A; 2) Usia 5 s.d 6 tahun untuk kelompok B; 3) Memiliki akte kelahiran/Surat Keterangan Lahir; 4) Kelompok A, dan B, bukan merupakan jenjang belajar, melainkan semata-mata pengelompokkan belajar yang berdasarkan pada kelompok usia anak.
b.
Sekolah Dasar (SD) 1) Pada tanggal 14 Juli 2014 calon peserta didik telah berusia 7 tahun dan setinggitingginya 12 tahun dapat diterima sebagai Peserta Didik Baru di kelas 1 (satu); 2) Apabila rasio kelas belum terpenuhi, calon peserta didik yang pada tanggal 14 Juli 2014 sekurang-kurangnya telah berusia 6 tahun dapat diterima sebagai peserta didik baru kelas 1 dengan prioritas usia yang lebih tua berdasarkan peringkat; 3) Calon Peserta Didik SD tidak disyaratkan pernah mengikuti TK/RA; 4) Memiliki akte kelahiran/Surat Keterangan Lahir/Kartu Keluarga; 5) Apabila pendaftar melebihi daya tampung maka satuan pendidikan tersebut berhak mengadakan seleksi.
c.
Sekolah Menengah Pertama SMP 1) Telah tamat SD/MI/Program Paket A dan memiliki Ijazah; 2) Memiliki Daftar Nilai Ujian Sekolah atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) Paket A; 3) Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru. 4) Bagi calon peserta didik muslim melampirkan STTB Madrasah Diniyah; 5) Bagi calon peserta didik baru seperti yang dimaksud pada point (4) yang tidak memiliki STTB Madrasah Diniyah cukup melampirkan surat keterangan sedang mengikuti pendidikan Madrasah Diniyah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan; 6) Bagi calon peserta didik yang tidak memiliki STTB Madrasah Diniyah seperti dimaksud pada point (4) atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada point (5), maka dilakukan matrikulasi atau pengayaan pendidikan keagamaan oleh panitia PPDB atau guru agama satuan pendidikan yang bersangkutan;
7
7) Dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun, seluruh SMP/sederajat wajib menampung/menjaring seluruh calon peserta didik selama memenuhi persyaratan dan daya tampung memungkinkan.
d.
Sekolah Menengah Atas (SMA) 1) Telah tamat SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki Ijazah; 2) Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) Paket B; 3) Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
e.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah : 1) Telah tamat SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki Ijazah; 2) Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) Paket B; 3) Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru. 4) Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program pendidikan di sekolah yang dituju sesuai dengan SOP PPDB yang dibuat oleh masing – masing sekolah.
f.
Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk SD, SMP, SMA, dan SMK tidak dapat dipenuhi maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Seleksi calon peserta didik a.
Sekolah Dasar (SD) 1) Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SD dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah. 2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA.
b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1) Seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP dapat menggunakan Nilai Ujian Sekolah atau Nilai Ujian Persamaan Tamat SD atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) Program Paket A, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal anak ke sekolah, bakat olahraga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, Iptek, sosial ekonomi, dan usia calon peserta didik. 2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik. 8
c.
Sekolah Menengah Atas (SMA) Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMA dilakukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional SMP/MTs pada jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) Paket B dan nilai raport dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal anak ke sekolah, usia calon peserta didik, bakat olahraga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, iptek, sosial ekonomi, atau prestasi lain yang diakui sekolah.
d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1) Tahap I dilakukan berdasarkan jumlah Nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau Daftar Nilai Ujian Paket Kesetaraan (UNPK) Paket B dan Nilai Raport. 2) Tahap II dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilih menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi, tes kesehatan, postur badan yang ditetapkan sekolah sesuai dengan SOP PPDB masing – masing sekolah. 3) Apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau Daftar Nilai Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) Program Paket B dan atau prestasi lain yang diprioritaskan sekolah.
D. JUMLAH PESERTA DIDIK PER ROMBONGAN BELAJAR 1. Jumlah peserta didik TK, dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 25 orang. 2. Jumlah peserta didik SD, dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 32 orang. 3. Jumlah peserta didik SMP, dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 36 orang dan 32 orang bagi penyelenggara SSN/SKM. 4. Jumlah peserta didik SMA, dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 36 orang dan 32 orang bagi penyelenggara SSN/SKM 5. Jumlah peserta didik SMK per kelompok belajar/kelas maksimum 40 orang untuk bidang keahlian Pekerjaan Sosial serta Bisnis Manajemen, maksimum 36 orang untuk bidang keahlian lainnya.
E. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK 1. Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antarprovinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan
9
pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi/Kandepag sesuai kewenangannya. 2. Perpindahan peserta didik antarsekolah yang menyelenggarakan model kurikulum yang berbeda dilakukan tanpa persyaratan khusus. 3. Perpindahan peseta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kandepag sesuai kewenangannya. 4. Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
F. BIAYA PENDAFTARAN 1. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru ke jenjang SD, SMP, SMA / SMK TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun, Akan tetapi dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan Buku Petunjuk Teknis BOS 2014.
G. JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 1. Calon peserta didik baru hanya boleh mendaftar ke salah satu sekolah. 2. Sekolah membuka journal penerimaan peserta didik baru setiap hari sesuai jadwal penerimaan. 3. Pendaftaran / Penerimaan peserta didik baru dilakukan sebagai berikut : a. TK/SD dilaksanakan mulai 9 Juni s.d 12 Juli 2014. b. SMP dilaksanakan mulai 9 s.d 10 Juli 2014. c. SMA/SMK dilaksanakan mulai 23 Juni s.d 10 Juli 2014. 4. Informasi penerimaan dan registrasi peserta didik baru diserahkan pada satuan pendidikan masing-masing. 5. Bagi satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan seleksi berupa tes masuk, mekanisme pelaksanaannya diserahkan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang ada. 6. Dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, penerimaan peserta didik baru tingkat SD dan SMP dapat dilakukan sampai bulan Agustus 2014 selama memnuhi persyaratan dan daya tampung yang masih tersedia. 7. Awal Tahun Pelajaran dimaluai hari Senin, 14 Juli 2014.
10
8. Masa Bimbingan Peserta Didik Baru (MBPDB) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 16 Juli 2014.
H. KETENTUAN PENUTUP 1. Ketentuan pedoman pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2014/2015 ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak pada sekolah negeri maupun swasta. 2. Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Nomor 420/1212-Disdik/Kab./2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Tahun Pelajaran 2013/2014 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. 3. Pedoman pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2014/2015 ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Rangkasbitung Pada tanggal :
Juni 2014
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak,
Drs. H. ASEP KOMAR HIDAYAT, M.Pd Pembina Utama Muda NIP 19640624 198703 1 006
11
