Rektor IPB
Menegakkan Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim: Beberapa Catatan IPB
Konvensi Kampus XI Forum Rektor Indonesia Medan, 23 Januari 2015
INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN
INDONESIA : THE LARGEST ARCHIPELAGIC COUNTRY IN THE WORLD
Pasal 25 Amandemen ke-2 UUD 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BATAS WILAYAH BATAS ZEE
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A UUD 1945)
POTENSI PERIKANAN DAN KELAUTAN INDONESIA
Luas Laut Indonesia : 5,9 juta Km2
Luas Daratan
: 1,9 juta Km2
Perairan Teritorial
: 3,2 juta Km2
Panjang Pantai
: 95.181 km
ZEE Indonesia
: 2,7 juta Km2
Jumlah Pulau
: 17.480 pulau
= 2,3 juta km2 = 0,8 juta km2 = 2,7 juta km2
INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN Geo-fisik : Indonesia yang diapit pertemuan dua Samudera besar, yaitu Samudera Hindia – Samudera Pasifik dan diantara dua benua yaitu Australia dan Asia serta terletak di garis katulistiwa memiliki kekhasan dalam berbagai aspek. Geo-politik dan Geo-strategis. Secara geo-politik dan geo-strategis letak Indonesia yang strategis ini memiliki nilai “politik” yang tinggi dari aspek ekonomi regional dan internasional (perdagangan dan transportasi laut), dan pertahanan keamanan kawasan maupun internasional.
Geo-kultural : Secara geo-kultural Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beberapa kekhasan kultural dari sisi pengelolaan sumberdaya, etnis, dan teknologi kelautan
Geo-ekonomi. Secara ekonomi, laut Indonesia memiliki potensi sumberdaya ekonomi yang bersifat dapat diperbaharui (Perikanan), tidak dapat diperbaharui (Pertambangan), fungsi laut (transportasi) dan jasa-jasa lingkungan (pariwisata bahari, dan industri kelautan serta perdagangan antar negara maupun antar pulau). Geo-ideologis. Orientasi kebijakan pembangunan kelautan Indonesia memiliki dasar idiologi pembangunan berbasis laut dan tidak terpisah dengan daratan. Politik idiologi kelautan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari: idiologi negara, doktrin Wawasan Nusantara, pilihan model pembangunan yang tepat, sehingga idiologi pembangunan kelautan Indonesia diharapkan lebih memperkuat nilai-nilai nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan pemersatu seluruh komponen bangsa yang heterogen.
POTENSI MARITIM INDONESIA
POTENSI TRANSPORTASI LAUT Global Trade Routes
40%
77%
POTENSI SUMBER DAYA HAYATI LAUT
37% species sumberdaya hayati dunia ada di Indonesia 17,95% terumbu karang dunia ada di Indonesia 30% hutan bakau dunia ada di Indonesia Padang lamun dan kima terbanyak
POTENSI SUMBER DAYA IKAN
Big eye tuna
Potensi Produksi Lestari dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Indonesia Jenis Kegiatan Perikanan
Luas Perairan (juta ha)
Potensi Produksi (jt ton/th)
Produksi Tahun 2012 (jt ton/th)
Tingkat Pemanfaatan (%)
A. Perikanan Tangkap 1. Laut
580,0
6,5
5,34
82,15
54,0
0,9
0,36
40
24,0
42,0
4,60
10,95
2. Tambak (payau)
1,2
10,0
1,60
16
3. Perairan Umum dan Tawar
13,7
5,7
1,72
30,17
672,9
65,0
13,62
20,95
2. Perairan Umum B. Perikanan Budidaya 1. Laut
TOTAL
Sumber : Statistik Kelautan dan Perikanan 2012, KKP, 2013
POTENSI BIOTEKNOLOGI LAUT
Deep Sea Water Algae for Biofuel
POTENSI SUMBERDAYA MINERAL DAN ENERGI Pengembangan energi alternatif untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar fosil sebagai sumber tenaga listrik : • energi gelombang; • energi angin; • energi surya; • pasang surut; • arus; Energi Gelombang Laut di Pantai Baron, Yogyakarta
Ladang Minyak Lepas Pantai
POTENSI WISATA BAHARI
POTENSI JASA LINGKUNGAN
ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA/TRANSPORTASI BMKT
KEINDAHAN ALAM
MENEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA MARITIM
Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia Jumlah Penduduk (x100 juta)
300 250
237.6
243.7
252.1
2010
2011
2014*
205.1 200 147.5
150 100
165.2
119.2
97.1
50 0 1961
1971
1980
1990
2000
Tahun Sensus
PERKEMBANGAN KONSUMSI IKAN 37.00 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 31.00 30.00 29.00 28.00 27.00
35.62 33.89 32.25 30.48
2010
2011
2012
2013
Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)
Konsumsi ikan 2010-2013 rata-rata naik 5,33 % per tahun 21
PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN 25.00
25.00
19.56
20.00
Perikanan Budidaya (rumput laut) Perikanan Budidaya (Ikan/Udang) Perikanan Tangkap
20.00
15.50 13.65
15.00 Juta ton
Juta ton
15.00
11.66 10.00
Total Produksi
10.00
5.00
5.00
0.00
0.00 2 010
2011
2012
2013
Produksi perikanan budidaya meningkat lebih cepat dibanding produksi perikanan tangkap.
PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR HASIL PERIKANAN (USD MILIAR) 4.5000
4.16 3.85
4.000
3.52
3.5000
3.000
2.5000
3.44 2.86
3.69
3.03
Impor
2.47
Surplus Neraca Perdagangan
2.000
1.5000
1.000
.5000
Ekspor
0.39
0.49
0.41
0.47
-
2010
2011
2012
2013
POSISI INDONESIA BERDASARKAN NILAI EKSPOR PERIKANAN DUNIA (USD 1.000)
Pertumbuhan Ekonomi Kelautan Menurut Lapangan Usaha
Data dan Prediksi Aktivitas Bongkar Muat Pelabuhan di Indonesia (juta ton)
STRUKTUR PELABUHAN DI INDONESIA 1129 PELABUHAN NON KOMERSIAL YG DIKELOLA
TOTAL PORT DAN TERMINAL : ± 2000
PEMERINTAH (YG LAYAK SECARA KOMERSIAL AKAN DITENDERKAN KE PIHAK SWASTA, UNTUK DIKELOLA DAN DIKEMBANGKAN OLEH OPERATOR SWASTA)
111 PELABUHAN KOMERSIAL (TERMASUK 25 PELABUHAN STRATEGIS) DIKELOLA OLEH PT. PELABUHAN INDONESIA
LEBIH DARI 800 TERSUS DAN TUKS (PERTAMBANGAN, MINYAK DAN GAS, PERKEBUNAN, PERIKANAN, BAHAN KIMIA DSB)
RESTOCKING
OFFSHORE FISHING
RESEARCH
SET NET
COASTAL FISHING
WISATA BAHARI
PELABUHAN PERIKANAN
RUMAH MAKAN TAMAN REKREASI INDUSTRI PENGOLAHAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PP 66/2013 Tentang STATUTA IPB POLA ILMIAH POKOK: PERTANIAN
KELAUTAN
BIOSAINS
Dasar yang kuat bagi pengembangan keahlian Perikanan, Kelautan dan Maritim kepada IPB
Capaian IPB di Bidang Kelautan/Kemaritiman 1. Semua program studi Perikanan dan Kelautan terakreditasi A (unggul) dari BAN-PT; 2. Beberapa program studi terakreditasi internasional, seperti program studi Ilmu dan Teknologi Kelautan oleh IMarEST (Institute for Marine Engineering, Science and Technology) Inggris, program studi Akuakultur tersertifikasi oleh AUN-QA (Asean University Network – Quality Assurance); 3. Berperan dan berkontribusi dalam lahirnya undangundang yang terkait dengan kemaritiman, antara lain UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU Kelautan;
Capaian IPB di Bidang Kelautan/Kemaritiman 1. Semua program studi Perikanan dan Kelautan terakreditasi A (unggul) dari BAN-PT; 2. Program studi Ilmu dan Teknologi Kelautan terakreditasi IMarEST (Institute for Marine Engineering, Science and Technology) Inggris, dan program studi Akuakultur tersertifikasi AUN-QA (Asean University Network-Quality Assurance); 3. Berkontribusi dalam proses lahirnya undang-undang terkait kemaritiman, antara lain UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU Kelautan; 4. Riset observasi laut yang mengamati Arus Lintas Indonesia (ARLINDO) dan proses percampuran massa air (INDOMIX), dan menghasilkan inovasi;
Bogor Agricultural University (IPB), Indonesia www.ipb.ac.id
Bogor Agricultural University (IPB), Indonesia www.ipb.ac.id
Bogor Agricultural University (IPB), Indonesia www.ipb.ac.id
Bogor Agricultural University (IPB), Indonesia www.ipb.ac.id
Bogor Agricultural University (IPB), Indonesia www.ipb.ac.id
Bogor Agricultural University (IPB), Indonesia www.ipb.ac.id
PRODUK IKAN OLAHAN HASIL PENGEMBANGAN THP- FPIK - IPB
PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN UDANG
Ikan dg nilai ekonomi rendah
Mesin Pemisah Tulang dan Daging Ikan
Surimi
Produk Olahan
Limbah (Kulit, Tulang, Kepala, Jeroan)
Pepton
Sumber: Prof Ari Purbayanto
Algae Project in SLK - FPIK - IPB Pelabuhanratu, SUKABUMI
Gracilaria sp. Gelidium sp.
Sargassum sp. Laminaria sp. Eucheuma sp., Chondrus sp.
EMBRIO – Enhancing Marine Biodiversity Research in IndOnesia
Jaringan kerjasama internasional untuk riset dan pendidikan, khususnya di bidang keanekaragaman hayati laut
EMBRIO Interdisciplinarity
different perspectives on a common topic
PEMBANGUNAN: DAYA SAING MARITIM
SDM yang kompetitif Mengembangkan Keunggulan Sumberdaya Maritim Nasional Regulasi Peraturan: National Interest
DAYA SAING MARITIM NASIONAL
ARAH PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SECARA BERKELANJUTAN
APBN dan APBD
INVESTASI SWASTA
KEBIJAKAN
1. 2. 3.
PERIKANAN TANGKAP PERIKANAN BUDIDAYA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 4. INDUSTRI BIOTEKNOLOGI 5. PARIWISATA BAHARI 6. PERHUBUNGAN LAUT 7. ESDM 8. PULAU-PULAU KECIL 9. EKOSISTEM PESISIR 10. INDUSTRI & JASA MARITIM 11. BIOTEKNOLOGI LAUT
PRODUKSI
EKSPOR
P D B
PAJAK PENAMBAHAN TENAGA KERJA PENDAPATAN MASYARAKAT
REKOMENDASI
Rekomendasi (1) 1. Penataan aspek hukum dan peraturan yang menjamin pelaksanaan UUD 1945 khususnya pasal 33 sehingga diperlukan penataan undang-undang dan peraturan yang harmonis dalam memajukan maritim dan kelautan Indonesia; 2. Penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan darat secara terpadu, sehingga pembangunan antar sektor dan antar ruang wilayah berjalan secara produktif, efisien, sinergis, dan berkelanjutan (sustainable); 3. Penguatan kerjasama Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam research & development untuk menguasai dan menerapkan IPTEKs mutakhir, menghadirkan inovasi di bidang maritim;
Rekomendasi (2) 4. Peningkatan investasi di bidang kelautan dan maritim melalui kebijakan fiskal dan moneter yang progresif berbasiskan kepentingan nasional; 5. Mengembangkan konektivitas maritim antar pulau dan telekomunikasi untuk memudahkan masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi dalam mengembangkan potensi maritim; 6. Penyusunan grand design pembangunan bidang kelautan yang terdiri dari perikanan, pariwisata bahari, industri maritim, pertambangan dan energi, transportasi laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan yang berpihak pada pengembangan sumberdaya manusia Indonesia.
TERIMA KASIH
